10 Desem ber 2021  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.467 TAHUN 2021  
TENTANG  
REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN TAHUN 2020-2024  
REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020-2024  
BAB I  
PENDAHULUAN  
A. LATAR BELAKANG  
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana  
Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas  
Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Badan  
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut disusun dengan  
mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi,  
tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan  
pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis  
yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM  
sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan  
serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai  
terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut  
hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM perlu melakukan reviu  
terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai  
perubahan lingkungan strategis yang terjadi.  
- 2 -  
B. TUJUAN  
Tujuan Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:  
1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran  
tahunan BPOM;  
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode  
pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2020-2024;  
3. Bagi seluruh unit organisasi Eselon I dan satuan kerja di lingkungan  
BPOM dalam menyusun reviu rencana strategis unit organisasi Eselon  
I dan satuan kerja Tahun 2020-2024; dan  
4. Bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan  
satuan kerja di lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen  
perencanaan tahunan.  
C. RUANG LINGKUP  
Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah:  
1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan,  
sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan  
2. Reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis,  
sasaran program maupun sasaran kegiatan.  
- 3 -  
BAB II  
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan  
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM  
Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana  
tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap  
pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi  
Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan  
Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:  
Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan  
BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM  
- 4 -  
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (Menjadi) Mengacu Peraturan  
BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM  
Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat  
dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagai berikut:  
a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
1) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik”.  
2) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen  
Kesehatan  
Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional  
kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.  
3) Direktorat Pengawasan Kosmetik  
Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan  
UMKM  
Kosmetik  
kepada  
Direktorat  
Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik.  
- 5 -  
b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
1) Terdapat perubahan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II  
terkait pengawasan post market yang semula berdasarkan  
komoditi (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan  
Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, dan 2. Direktorat  
Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang)  
menjadi berdasarkan fungsi/proses (yaitu: 1. Direktorat  
Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dan 2. Direktorat  
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan).  
2) Penyesuian  
nomenklatur  
“Direktorat  
Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pelaku Usaha” menjadi “Direktorat  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan  
Olahan”.  
Perubahan  
nomenklatur  
hanya  
dengan  
menambahkan unsur komoditi namun tidak terdapat  
perubahan tugas dan fungsi.  
c.  
Deputi Bidang Penindakan  
1) Perubahan nomenklatur “Direktorat Pengamanan” menjadi  
“Direktorat Cegah Tangkal”, namun tanpa adanya  
perubahan tugas dan fungsi.  
2) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat Siber  
Obat dan Makanan”.  
3) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan  
Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi patroli siber  
kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan.  
d. Sekretariat Utama  
1) Penghapusan “Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan  
Strategis Pimpinan” dan memindahkan fungsi yang ada di  
dalamnya kepada 3 (tiga) Biro sesuai OTK baru, yaitu Biro  
Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerja Sama dan Hubungan  
Masyarakat, serta Biro Hukum dan Organisasi.  
2) Biro Perencanaan dan Keuangan  
Terdapat penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan  
yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat  
dan Dukungan Strategis Pimpinan.  
- 6 -  
3) Biro Hukum dan Organisasi  
Terdapat penambahan fungsi pengelolaan pengaduan  
masyarakat yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan  
Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.  
4) Perubahan nomenklatur “Biro Kerja Sama” menjadi “Biro  
Kerja  
Sama  
dan  
Hubungan  
Masyarakat”  
dengan  
penambahan fungsi hubungan masyarakat yang sebelumnya  
terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan  
Strategis Pimpinan. Pemisahan Biro Umum dan Sumber  
Daya Manusia menjadi 2 (dua) Unit Kerja yaitu Biro Umum  
dan Biro Sumber Daya Manusia.  
Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK BPOM  
tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja BPOM,  
mulai dari level organisasi paling tinggi (lembaga) dan unit kerja di  
bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 0,  
1 dan 2 di Lingkungan BPOM sesuai OTK baru, utamanya pada unit  
kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur  
organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan  
keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi  
cascading sasaran dan indikator.  
2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban  
Kerja  
Pada Renstra BPOM 2020-2024, BPOM telah memetakan kebutuhan  
SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan  
tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu  
dibutuhkan pegawai sebanyak 8.676 orang. Seiring dengan perubahan  
Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 21  
Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang  
terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat  
ini, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan  
fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per April 2021 sejumlah 4.812  
orang dengan proporsi 72% perempuan dan 28% laki-laki yang  
tersebar di Unit Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia. Jumlah  
SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung  
pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.  
- 7 -  
Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan  
kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BPOM  
memerlukan SDM sebesar 9.987 orang sehingga masih memerlukan  
penambahan SDM sejumlah 5.175 orang. Selain jumlah, kompetensi  
SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang  
pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.  
S3  
Non Sarjana (SMA ke Bawah)  
12 orang (0,25%)  
327 Orang (6,84%)  
S2  
588 orang  
D 1-D3  
(12,30%)  
656 orang (13,05%)  
Profesi  
1481 orang (30,98%)  
S1  
1748 orang (36,57%)  
Gambar 3 Tingkat Pendidikan Pegawai BPOM Tahun 2021  
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BPOM, 2021  
Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi  
(apoteker, dokter, dokter gigi, dokter hewan) masih mendominasi.  
BPOM sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung  
oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat  
ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus  
melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan  
kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan  
strategis yang semakin dinamis.  
3. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020  
Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji  
dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
(IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:  
- 8 -  
Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BPOM Tahun 2020  
2020  
IKU  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Aman dan  
Bermutu  
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan  
Persentase Obat yang memenuhi syarat  
73  
75,45  
90,6  
103,36  
112,13  
80,8  
Persentase Makanan yang memenuhi syarat  
78  
79,68  
102,16  
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran  
masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan  
Indeks kepatuhan (compliance index)  
82  
80,06  
97,63  
pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan  
Indeks kesadaran masyarakat (awareness  
index) terhadap Obat dan Makanan yang  
aman dan bermutu  
72  
74,29  
103,18  
Sasaran Strategis III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat  
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan  
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap  
pemberian bimbingan dan pembinaan  
pengawasan Obat dan Makanan  
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Indeks kepuasan masyarakat terhadap  
Layanan Publik BPOM  
82  
86,81  
105,87  
71  
86  
72,54  
87  
102,17  
101,16  
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat  
dan Makanan  
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat  
dan Makanan  
71  
87,4  
123,1  
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan  
publik di bidang Obat dan Makanan  
Persentase Obat yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil pengawasan  
85  
72  
87,42  
70,76  
102,85  
98,27  
Persentase makanan yang aman dan  
bermutu berdasarkan hasil pengawasan  
Persentase rekomendasi hasil pengawasan  
Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor  
55  
73,96  
134,48  
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan  
71  
91,56  
4,04  
105,18  
115,10  
Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan  
Makanan  
3,51  
Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap  
kejahatan Obat dan Makanan  
Persentase putusan pengadilan yang  
dinyatakan bersalah  
64  
45  
70,31  
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya regulatory assistance dalam  
pengembangan Obat dan Makanan  
Persentase inovasi obat dan makanan yang  
dikawal sesuai standar  
73  
79,06  
108,29  
- 9 -  
2020  
IKU  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Persentase UMKM yang menerapkan standar  
keamanan dan mutu produksi Obat  
Tradisional, Kosmetik, dan Makanan  
73  
73,75  
101,03  
Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Kerja  
sama BPOM yang optimal  
Nilai RB BPOM  
81  
81  
82  
80,12  
78,60  
91,67  
98,91  
97,04  
Nilai AKIP BPOM  
Persentase kerjasama yang efektif  
111,79  
Sasaran Strategis IX: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal  
Indeks Profesionalitas ASN BPOM  
Persentase SDM BPOM yang memenuhi  
standar kompetensi  
75  
82,88  
110,51  
96,97  
75  
72,73  
Sasaran Strategis X: Menguatnya laboratorium, riset analisis/kajian  
kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan  
Makanan  
Indeks SPBE BPOM  
3,8  
71  
3,68  
96,84  
Persentase pemenuhan laboratorium  
Pengawasan Obat dan Makanan terhadap  
standar kemampuan pengujian  
72,60  
102,25  
Persentase riset dan kajian pengawasan  
Obat dan Makanan yang dimanfaatkan  
72  
72,60  
100,83  
Sasaran Strategis X: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel  
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM  
Nilai Kinerja Anggaran BPOM  
WTP  
93  
WTP  
100  
95,50  
102,69  
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian  
kinerja BPOM melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan  
dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat  
beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal  
antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang  
berpengaruh dengan kinerja BPOM selain adanya pandemi Covid-19.  
Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan  
penyesuaian terhadap target kinerja BPOM dengan menggunakan  
realisasi  
tahun  
2020  
sebagai  
baseline  
baru  
dalam  
penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut  
dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi  
dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing  
produk Obat dan Makanan.  
- 10 -  
Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, BPOM juga telah  
melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-  
19, antara lain:  
-
-
-
-
Simplifikasi dan percepatan registrasi obat termasuk vaksin, NIE  
diberikan dengan skema Emergency Use Authorization (EUA).  
Evaluasi pendaftaran obat covid (5 hari kerja) dilakukan lebih cepat  
dibanding obat non covid (150 hari kerja).  
Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Kosmetik  
dan Suplemen Kesehatan, yang meliputi registrasi obat  
tradisional klaim penambah daya tahan tubuh, handwash,  
handgel.  
Mengawal pengembangan vaksin COVID-19 serta keamanan dan  
mutu vaksin COVID-19 sebelum dan selama peredaran, antara  
lain pengawalan dan evaluasi uji praklinik dan uji klinik, inspeksi  
sarana produksi dan pengawasan sarana distribusi.  
Pembangunan  
Laboratorium  
Biohazard  
yang dilengkapi  
dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian  
COVID-19.  
-
-
Penyusunan dan penerbitan Pedoman Penggunaan Herbal dan  
Suplemen menghadapi COVID-19.  
Penyusunan dan penerbitan Pedoman Pelayanan Publik di Bidang  
Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan  
akses obat dan memenuhi ketersediaan obat di dalam negeri  
dengan Percepatan Perizinan di bidang obat.  
-
Uji cepat menggunakan rapid test untuk obat yang digunakan  
dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai  
koordinator dan 33 laboratorium Balai Besar/Balai Pengawas  
Obat dan Makanan yang telah terakreditasi.  
4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul  
Dalam Renstra BPOM 2020-2024, BPOM telah melakukan identifikasi  
potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan,  
tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM  
dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun  
demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang  
belum tertuang di dalam Renstra BPOM tersebut yang perlu dianalisis  
- 11 -  
lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan  
sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Pandemi Covid-19  
Potensi:  
1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan  
pengembangan vaksin/obat covid-19 untuk mengawal  
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat  
terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid.  
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor  
99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona  
Virus Disease 2019 (Covid-19), BPOM berperan penting  
dalam pemberian persutujuan pelaksanaan uji klinik vaksin  
Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus  
bahan baku atau produk yang diperlukan untuk  
pengembangan  
dan  
penggunaan  
vaksin  
Covid-19;  
pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas  
sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan  
di masyarakat.  
2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan  
fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi  
alternatif dalam pengobatan COVID-19.  
Permasalahan:  
1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BPOM masih  
sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan  
percepatan timeline registrasi vaksin dan produk  
peningkatan daya tahan tubuh.  
2) Koordinasi dengan peneliti/stakeholder terkait dalam  
pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum  
optimal.  
3) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti  
suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan  
Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi  
pengawasan baik pre/postmarket obat-obatan tersebut.  
- 12 -  
b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan  
Kesehatan Nasional (JKN)  
Potensi:  
BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major  
Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi  
SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:  
1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”  
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan  
prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat  
dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-  
19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin  
pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi  
pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga  
mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak  
lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).  
2) Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”  
khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi  
sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi  
pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin  
bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM  
dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan  
perizinan  
sediaan;  
deregulasi  
Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan  
obat;  
peningkatan  
obat  
akses  
dan  
dan  
ketersediaan  
percepatan  
serta  
Uji  
pengembangan  
vaksin;  
Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan  
wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji  
praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca  
pemberian EUA (Post Authorization Safety Study/PASS);  
pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma;  
hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan  
pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui  
pendampingan penelitian praklinik/klinik.  
3) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”  
khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme  
rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan  
kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana  
- 13 -  
laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain:  
penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium  
BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta  
implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM;  
pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai  
(BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji  
(obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat  
dan Makanan.  
4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan  
Pemberdayaan Masyarakat” melalui Digitalisasi pelayanan  
Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini  
BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem  
informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan  
terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia,  
digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol  
siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke  
komunitas.  
Gambar 1. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional  
Permasalahan:  
1) Kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan  
kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan  
dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.  
- 14 -  
2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya  
kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi  
terhambat.  
3) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan  
masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,  
di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum  
memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.  
4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan  
sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan  
sistem informasi yang andal.  
B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis  
1. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena  
masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM  
yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan  
BPOM sebagai berikut:  
Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BPOM Tahun 2020-2024  
Visi BPOM 2020-2024  
Misi BPOM 2020-2024  
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya  
saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang  
berdaulat,  
mandiri,  
dan  
berkepribadian  
berlandaskan gotong royong  
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan  
Makanan dengan mengembangkan kemitraan  
bersama seluruh komponen bangsa dalam  
rangka  
peningkatan  
kualitas  
manusia  
Indonesia.  
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia  
usaha Obat dan Makanan dengan  
keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka  
membangun struktur ekonomi yang produktif  
dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.  
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan  
Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan  
Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan  
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna  
perlindungan bagi segenap bangsa dan  
memberikan rasa aman pada seluruh warga.  
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif,  
dan terpercaya untuk memberikan pelayanan  
publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.  
Tujuan BPOM 2020- 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan  
2024  
lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan  
Makanan.  
- 15 -  
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan  
pemangku kepentingan, kualitas pengujian  
laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta  
pemanfaatan  
teknologi  
informasi  
dalam  
pengawasan Obat dan Makanan.  
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang  
mendukung daya saing industri Obat dan  
Makanan serta kemandirian bangsa dengan  
keberpihakan pada UMKM.  
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif  
untuk memastikan obat dan makanan yang  
aman dan bermutu.  
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku  
usaha Obat dan Makanan.  
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari  
kejahatan Obat dan Makanan.  
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat  
dan Makanan yang kredibel dan akuntabel  
dalam memberikan pelayanan publik yang  
prima.  
2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan,  
Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-  
2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan  
pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas  
kinerja BPOM, sebagai berikut:  
- 16 -  
Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024  
SASARAN  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
Indeks kesadaran 1. Peningkatan  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
STRATEGIS  
SDM 1. Meningkatnya peran 1. Meningkatnya  
serta masyarakat kepatuhan pelaku masyarakat  
1. Membangun  
1. Peningkatan komunikasi,  
informasi, dan edukasi  
untuk mendorong peran  
serta masyarakat dalam  
pengawasan Obat dan  
Makanan.  
pemahaman,  
kesadaran,  
peran  
unggul terkait Obat  
dan  
serta  
dan  
Makanan  
dengan  
mengembangkan  
kemitraan bersama  
seluruh komponen  
dan lintas sektor  
dalam Pengawasan  
Obat dan Makanan.  
usaha  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap keamanan yang aman dan  
dan mutu Obat dan bermutu  
Makanan  
dan (awareness index)  
terhadap  
dan  
Obat  
Makanan  
masyarakat dalam  
pengawasan  
dan Makanan.  
2. Penguatan  
koordinasi  
Obat  
2. Penguatan  
dengan  
kemitraan  
sektor  
lintas  
nasional dan internasional  
dalam peningkatan  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
bangsa  
dalam  
pengawasan  
Obat  
rangka peningkatan  
kualitas  
Indonesia  
2. Meningkatnya  
efektivitas  
1. Persentase  
rekomendasi  
hasil  
dan Makanan dari  
hulu ke hilir serta  
peningkatan  
kualitas  
lanjut  
manusia  
pengawasan  
dan  
Publik  
Obat dan Makanan  
Pelayanan  
pengawasan  
Obat  
tindak  
hasil  
dan  
Makanan yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
pengawasan  
bersama  
sektor terkait.  
lintas  
2. Tingkat  
Efektivitas KIE  
Obat  
dan  
Makanan  
3. Terwujudnya tata Persentase kerja  
kelola  
sama yang efektif  
pemerintahan dan  
kerja sama BPOM  
yang efektif  
- 17 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
1. Terwujudnya SDM 1. Indeks  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
pengelolaan  
SDM BPOM berbasis sistem  
merit.  
pengujian,  
analisis/kajian kebijakan  
dan penggunaan TIK dalam  
2. Meningkatnya  
kapasitas  
Peningkatan kapasitas 1. Penguatan  
SDM BPOM dan  
pemangku  
kepentingan, kualitas 2. Penguatan  
pengujian  
SDM  
dan  
yang  
berkinerja  
Profesionalitas  
ASN BPOM  
2. Persentase SDM  
BPOM yang  
memenuhi  
BPOM  
pemangku  
kepentingan,  
optimal  
laboratorium,  
kualitas  
pengujian  
analisis/kajian  
kebijakan, serta  
pemanfaatan teknologi  
informasi dalam  
pengawasan Obat dan  
Makanan.  
pengawasan  
Makanan.  
Obat  
dan  
laboratorium,  
analisis/kajian  
kebijakan,  
standar  
kompetensi  
serta  
pemanfaatan  
teknologi informasi  
dalam pengawasan  
Obat dan Makanan.  
2. Menguatnya  
1. Indeks SPBE  
BPOM  
laboratorium, riset  
dan kajian, serta 2. Persentase  
penerapan  
government dalam  
pengawasan  
dan makanan  
e-  
pemenuhan  
laboratorium  
Pengawasan  
Obat dan  
obat  
Makanan  
terhadap  
standar  
kemampuan  
pengujian  
3. Persentase riset  
dan kajian  
pengawasan  
- 18 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
Obat dan  
Makanan yang  
dimanfaatkan  
1. Indeks  
2. Memfasilitasi  
percepatan  
1. Terwujudnya  
1. Meningkatnya  
Peningkatan  
regulatory assistance fasilitasi  
dan pendampingan termasuk yang melakukan  
terhadap pelaku usaha riset dan inovasi untuk  
termasuk UMKM dan mendorong daya saing.  
lembaga riset dalam  
Intensifikasi pembinaan dan  
pelaku  
usaha  
pertumbuhan dunia  
usaha  
mendukung  
saing industri Obat  
dan Makanan serta  
kemandirian bangsa  
dengan  
keberpihakan pada  
UMKM  
kepuasan  
usaha  
pelaku  
kepuasan  
pelaku usaha  
terhadap  
pengembangan  
dunia usaha Obat  
yang  
daya  
dan  
Masyarakat  
terhadap  
pengawasan  
dan  
Makanan  
kinerja  
Obat  
pemberian  
dengan  
keberpihakan  
terhadap  
dalam  
membangun  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
upaya  
peningkatan  
dan Makanan  
keamanan dan mutu  
Obat dan Makanan  
dan fasilitasi industri  
dan  
UMKM  
rangka  
Obat  
dalam  
peningkatan  
saing  
rangka  
daya  
Obat dan  
Makanan  
struktur  
ekonomi  
2. Indeks  
yang produktif dan  
berdaya saing untuk  
kemandirian bangsa  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
Makanan.  
Layanan Publik  
BPOM  
2. Meningkatnya  
fasilitasi  
1. Persentase  
inovasi  
dan makanan  
yang dikawal  
obat  
pengembangan obat  
dan makanan  
sesuai standar  
2. Persentase  
UMKM  
yang  
menerapkan  
standar  
- 19 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
keamanan dan  
mutu produksi  
Obat  
Tradisional,  
Kosmetik, dan  
Makanan  
3. Meningkatkan  
efektivitas  
1. Menguatnya fungsi 1. Terwujudnya Obat 1. Indeks  
1. Peningkatan  
efektivitas  
1. Penguatan  
yang  
pengawasan  
komprehensif  
dan  
pengawasan  
efektif  
memastikan  
yang  
untuk  
obat  
dan Makanan yang  
aman dan bermutu  
Pengawasan  
Obat dan  
Makanan  
efisiensi  
pengawasan  
premarket  
postmarket  
dan Makanan  
berbasis risiko termasuk  
regulasi, perluasan  
cakupan pengawasan dan  
optimalisasi tugas dan  
fungsi pengawasan oleh  
unit teknis dan UPT  
pengawasan  
dan Makanan, serta  
penindakan  
Obat  
dan  
Obat  
dan makanan yang  
beredar aman dan  
bermutu  
2. Persentase  
kejahatan Obat dan  
Obat  
memenuhi  
syarat  
yang  
Makanan  
melalui  
sinergi pemerintah  
pusat dan daerah  
3. Persentase  
dalam  
Negara  
kerangka  
Kesatuan,  
makanan yang  
memenuhi  
guna perlindungan  
bagi segenap bangsa  
syarat  
2. Meningkatnya  
Indeks kepatuhan  
dan  
rasa  
seluruh warga.  
memberikan  
aman pada  
kepatuhan pelaku (compliance index)  
usaha  
dan pelaku usaha di  
bidang Obat dan  
Makanan  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap keamanan  
dan mutu Obat dan  
Makanan  
3. Meningkatnya  
Indeks kepuasan  
kepuasan  
pelaku masyarakat atas  
- 20 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
usaha  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
dan kinerja  
Pengawasan Obat  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
Masyarakat  
terhadap  
pengawasan  
dan Makanan  
4. Meningkatnya  
efektivitas  
kinerja dan Makanan  
Obat  
1. Persentase  
Obat  
yang  
dan  
pengawasan  
Pelayanan  
dan  
aman  
Publik  
bermutu  
Obat dan Makanan  
berdasarkan  
hasil  
pengawasan  
2. Persentase  
makanan yang  
aman  
dan  
bermutu  
berdasarkan  
hasil  
pengawasan  
2. Terwujudnya  
kepastian  
Meningkatnya  
hukum kualitas kebijakan kebijakan  
Indeks  
kualitas Peningkatan  
efektivitas  
Penguatan pengawasan yang  
dan komprehensif berbasis risiko  
efisiensi pengawasan termasuk regulasi, perluasan  
dan cakupan pengawasan dan  
postmarket Obat dan optimalisasi tugas dan fungsi  
bagi pelaku usaha pengawasan Obat dan pengawasan Obat  
Obat dan Makanan  
premarket  
Makanan  
dan Makanan  
Makanan  
pengawasan oleh unit teknis  
dan UPT  
3. Terwujudnya  
perlindungan  
Meningkatnya  
efektivitas penegakan putusan  
dari hukum terhadap pengadilan yang  
Persentase  
Penguatan  
penindakan terhadap  
kejahatan Obat dan  
Penguatan  
tangkal,  
intelijen  
fungsi  
patroli  
cegah  
siber,  
dan  
penyidikan  
masyarakat  
- 21 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
kejahatan Obat dan kejahatan di bidang  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
dinyatakan  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
kejahatan obat  
Makanan, termasuk  
peningkatan cakupan  
dan kualitas  
dan  
makanan.  
Makanan.  
Obat dan Makanan.  
bersalah  
penyidikan dengan  
mengedepankan  
upaya pencegahan  
terjadinya perbuatan  
pidana Obat dan  
Makanan.  
4. Pengelolaan  
Terwujudnya  
1. Meningkatnya  
Indeks kepuasan  
Peningkatan  
akuntabilitas kinerja  
dan kualitas  
kelembagaan  
Pengawasan Obat dan  
Makanan.  
1.Peningkatan Implementasi  
Reformasi Birokrasi BPOM  
pemerintahan yang kelembagaan  
bersih, efektif, dan Pengawasan Obat dan  
kepuasan  
usaha  
pelaku masyarakat  
termasuk  
peningkatan  
dan terhadap Layanan  
Publik BPOM  
kualitas dan percepatan  
pelayanan publik berbasis  
elektronik.  
terpercaya  
memberikan  
pelayanan  
yang prima di bidang publik yang prima.  
Obat dan Makanan.  
untuk Makanan yang kredibel  
dan akuntabel dalam  
publik memberikan pelayanan  
Masyarakat  
terhadap  
pengawasan  
dan Makanan  
2. Meningkatnya  
efektivitas  
kinerja  
Obat  
2.Penguatan  
sarana  
pengelolaan  
prasana/  
serta  
infrastruktur  
peningkatan  
Indeks Pelayanan  
Publik dibidang  
dan Obat dan  
efektivitas  
dan efisiensi alokasi dan  
penggunaan anggaran.  
pengawasan  
pelayanan  
publik Makanan  
dibidang Obat dan  
Makanan  
3. Terwujudnya  
tata 1. Indeks RB  
kelola pemerintahan  
BPOM  
dan  
kerja  
sama 2. Nilai AKIP  
BPOM yang efektif.  
4. Terkelolanya  
BPOM  
1. Opini BPK atas  
BPOM Laporan  
Keuangan  
secara akuntabel.  
- 22 -  
SASARAN  
STRATEGIS  
MISI  
TUJUAN  
INDIKATOR  
KEBIJAKAN  
STRATEGI  
Keuangan  
BPOM  
2. Nilai Kinerja  
Anggaran  
BPOM  
Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2021  
- 23 -  
3. Sasaran Strategis dan IKU BPOM  
Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran  
strategis dan indikator kinerja utama BPOM Tahun 2020-2024 karena  
masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, namun demikian  
dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BPOM yang akan  
dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja  
dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BPOM  
tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM  
sebagai berikut:  
Gambar 2. Peta Strategi BPOM 2020-2024  
C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan  
Kerangka Kelembagaan  
1. Arah Kebijakan BPOM  
Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya  
perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa  
perubahan pada Arah Kebijakan BPOM, sebagai berikut:  
a. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan tidak  
hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap  
lembaga riset.  
b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan  
Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam  
- 24 -  
memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang  
merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat  
melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-  
undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang  
penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum  
terakhir (ultimum remedium) dan tepat menyasar pada pelaku  
yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan  
menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan,  
termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan  
mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan  
pidana Obat dan Makanan”.  
c.  
Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala  
BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran  
2022.  
Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024  
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:  
Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024  
Arah Kebijakan (Semula)  
1. Peningkatan pemahaman, 1. Peningkatan  
kesadaran,  
Arah Kebijakan (Menjadi)  
efektivitas  
dan  
dan  
peran  
serta  
efisiensi pengawasan premarket dan  
postmarket Obat dan Makanan  
termasuk peningkatan kualitas  
layanan publik.  
masyarakat dalam pengawasan  
Obat dan Makanan.  
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM 2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM  
dan pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan,  
kualitas pengujian laboratorium,  
analisis/kajian kebijakan, serta  
pemanfaatan teknologi informasi  
dalam pengawasan Obat dan  
Makanan.  
kualitas pengujian laboratorium,  
analisis/kajian kebijakan, serta  
pemanfaatan teknologi informasi  
dalam pengawasan Obat dan  
Makanan.  
3. Peningkatan regulatory assistance 3. Peningkatan regulatory assistance  
dan pendampingan terhadap pelaku  
usaha termasuk UMKM dalam  
upaya peningkatan keamanan dan  
mutu Obat dan Makanan dan  
fasilitasi industri dalam rangka  
peningkatan daya saing Obat dan  
Makanan.  
dan  
pelaku usaha termasuk UMKM dan  
lembaga riset dalam upaya  
peningkatan keamanan dan mutu  
Obat dan Makanan dan fasilitasi  
industri dalam rangka peningkatan  
daya saing Obat dan Makanan.  
pendampingan  
terhadap  
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi 4. Peningkatan  
pengawasan premarket dan kesadaran,  
pemahaman,  
peran serta  
dan  
postmarket Obat dan Makanan  
termasuk peningkatan kualitas  
layanan publik.  
masyarakat dalam pengawasan  
Obat dan Makanan.  
- 25 -  
Arah Kebijakan (Semula)  
Arah Kebijakan (Menjadi)  
5. Penguatan koordinasi pengawasan 5. Penguatan koordinasi pengawasan  
Obat dan Makanan dari hulu ke hilir  
serta peningkatan kualitas tindak  
lanjut hasil pengawasan bersama  
lintas sektor terkait.  
Obat dan Makanan dari hulu ke  
hilir serta peningkatan kualitas  
tindak lanjut hasil pengawasan  
bersama lintas sektor terkait.  
6. Penguatan penindakan kejahatan 6. Penguatan penindakan kejahatan  
Obat dan Makanan, termasuk  
peningkatan cakupan dan kualitas  
penyidikan.  
Obat dan Makanan, termasuk  
peningkatan cakupan dan kualitas  
penyidikan  
dengan  
upaya  
mengedepankan  
pencegahan terjadinya perbuatan  
pidana Obat dan Makanan.  
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja 7. Peningkatan akuntabilitas kinerja  
dan kualitas kelembagaan dan kualitas kelembagaan  
Pengawasan Obat dan Makanan.  
Pengawasan Obat dan Makanan.  
2. Strategi BPOM  
Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:  
a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap  
terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru  
yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas  
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta  
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan  
Makanan.  
b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain  
itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai  
dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.  
Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024  
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:  
Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024  
Strategi (Semula)  
Strategi (Menjadi)  
1. Peningkatan komunikasi, 1. Penguatan pengawasan premarket  
informasi, dan edukasi untuk  
mendorong peran serta masyarakat  
dalam pengawasan Obat dan  
Makanan.  
dan postmarket Obat dan Makanan  
yang komprehensif berbasis risiko  
termasuk  
cakupan  
regulasi,  
pengawasan  
perluasan  
dan  
optimalisasi tugas dan fungsi  
pengawasan oleh unit teknis dan  
UPT.  
- 26 -  
Strategi (Semula)  
2. Penguatan pengelolaan  
sarana prasarana/infrastruktur,  
Strategi (Menjadi)  
SDM, 2. Penguatan  
pengelolaan  
SDM  
BPOM berbasis sistem merit.  
laboratorium, serta peningkatan  
efektivitas dan efisiensi alokasi dan  
penggunaan anggaran.  
3. Intensifikasi  
pembinaan  
dan 3. Intensifikasi  
pembinaan  
dan  
fasilitasi pelaku usaha termasuk  
pendampingan riset dan inovasi  
untuk mendorong daya saing.  
fasilitasi pelaku usaha termasuk  
pendampingan riset dan inovasi  
untuk mendorong daya saing.  
4. Penguatan pengawasan premarket 4. Peningkatan komunikasi, informasi,  
dan postmarket Obat dan Makanan  
yang komprehensif berbasis risiko  
dan edukasi untuk mendorong  
peran serta masyarakat dalam  
pengawasan Obat dan Makanan.  
termasuk  
cakupan  
regulasi,  
pengawasan  
perluasan  
dan  
optimalisasi tugas dan fungsi  
pengawasan oleh unit teknis dan  
UPT.  
5. Penguatan kemitraan dengan lintas 5. Penguatan kemitraan dengan lintas  
sektor nasional dan internasional  
dalam peningkatan pengawasan  
Obat dan Makanan.  
sektor nasional dan internasional  
dalam peningkatan pengawasan  
Obat dan Makanan.  
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, 6. Penguatan fungsi cegah tangkal,  
intelijen dan penyidikan kejahatan  
obat dan makanan.  
patroli  
siber,  
intelijen  
dan  
penyidikan kejahatan obat dan  
makanan.  
7. Penguatan  
pengujian, 7. Penguatan  
kebijakan dan analisis/kajian  
pengujian,  
analisis/kajian  
kebijakan  
dan  
penggunaan TIK dalam pengawasan  
Obat dan Makanan.  
penggunaan TIK dalam pengawasan  
Obat dan Makanan.  
8. Peningkatan  
Reformasi  
Implementasi 8. Peningkatan  
Birokrasi BPOM Reformasi  
termasuk peningkatan kualitas dan  
percepatan pelayanan publik  
berbasis elektronik.  
9. Penguatan pengelolaan sarana  
Implementasi  
Birokrasi  
BPOM  
termasuk peningkatan kualitas dan  
percepatan pelayanan publik  
berbasis elektronik.  
prasarana/infrastruktur  
peningkatan efektivitas  
serta  
dan  
efisiensi alokasi dan penggunaan  
anggaran.  
3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BPOM, tidak  
terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BPOM 2020-  
2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu  
mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BPOM  
dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan  
Obat dan Makanan.  
- 27 -  
D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan  
1. Target Kinerja  
Kinerja BPOM yang digambarkan dalam Peta Strategi Level 0 BPOM,  
tidak terdapat perubahan baik pada level sasaran strategis maupun  
indikator, namun dilakukan penyesuaian target kinerja dengan  
menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target  
kinerja Tahun 2020. Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU BPOM, secara  
umum target tetap dan meningkat. Namun demikian terdapat target  
indikator yang turun, antara lain:  
a. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi,  
di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan  
penyederhanaan  
birokrasi  
dengan  
mengubah  
jabatan  
administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional  
(JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi  
JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II,  
hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding  
standar yang telah disusun di awal (2020).  
b. Indeks SPBE BPOM, di mana penurunan target di sebabkan  
adanya perubahan tools pengukuran Indeks SPBE K/L yang  
mencakup perubahan indikator dalam penilaian SPBE dan audit  
khusus.  
c.  
Nilai Kinerja Anggaran (NKA), di mana penurunan target  
disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15  
Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai  
dasar penetapan target.  
d. Indeks RB dan Nilai AKIP. Penurunan target disebabkan adanya  
perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB  
dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan  
aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek  
pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian  
kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada  
Indeks RB maupun Nilai AKIP.  
Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU)  
BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:  
- 28 -  
Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BPOM Tahun 2020-2024  
Target Kinerja (Semula)  
Target Kinerja (Menjadi)  
Realisasi  
(2020)  
Sasaran Strategis  
Indikator  
2020 2021 2022 2023 2024  
2021 2022  
2023  
2024  
Terwujudnya Obat dan Indeks Pengawasan Obat dan  
Makanan yang aman dan Makanan  
73  
76  
79  
83  
90  
84  
85  
92,3  
86  
75,45  
90,60  
79,68  
80  
83,6  
80  
82  
92,25  
83  
83  
85  
bermutu  
Persentase Obat yang memenuhi  
syarat  
80,8 83,6 86,6  
93,5  
84.2  
94,75  
86  
Persentase  
memenuhi syarat  
Meningkatnya kepatuhan Indeks kepatuhan (compliance index)  
Makanan  
yang  
78  
82  
80  
83  
82  
84  
pelaku  
usaha  
dan pelaku usaha di bidang Obat dan  
85  
81  
86  
83  
80,06  
74,29  
83  
77  
84  
80  
85  
83  
86  
85  
kesadaran  
masyarakat Makanan  
terhadap keamanan dan  
mutu Obat dan Makanan  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
(awareness index) terhadap Obat  
dan Makanan yang aman dan  
bermutu  
72  
82  
75  
78  
85  
Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan pelaku usaha  
pelaku  
usaha  
dan terhadap pemberian bimbingan dan  
83.5  
86.5  
88  
86,81  
88  
74  
89  
77  
90  
80  
91  
83  
Masyarakat  
terhadap pembinaan pengawasan Obat dan  
kinerja pengawasan Obat Makanan  
dan Makanan  
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan Obat dan  
Makanan  
71  
86  
74  
88  
77  
89  
80  
90  
83  
92  
72,54  
87  
Indeks  
Kepuasan  
Masyarakat  
88,46 89,45 90,35 91,29  
terhadap Layanan Publik BPOM  
- 29 -  
Target Kinerja (Semula)  
Target Kinerja (Menjadi)  
Realisasi  
(2020)  
Sasaran Strategis  
Indikator  
2020 2021 2022 2023 2024  
2021 2022  
2023  
2024  
Meningkatnya  
kebijakan  
Obat dan Makanan  
kualitas Indeks  
pengawasan pengawasan Obat dan Makanan  
kualitas  
kebijakan  
71  
85  
76  
86  
81  
87  
85  
89  
90  
90  
87,40  
87,42  
88  
88,5  
88,5  
89  
90  
Meningkatnya efektivitas Persentase Obat yang aman dan  
pengawasan  
pelayanan  
bidang  
dan bermutu  
berdasarkan  
hasil  
87,5  
89,5  
79  
91  
publik  
Obat  
di pengawasan  
dan  
Persentase makanan yang aman dan  
LAPKIN:  
70,76  
RHPK:  
73,5  
Makanan  
bermutu  
pengawasan  
berdasarkan  
hasil  
72  
73  
75  
76  
78  
82  
76,5  
62  
77,5  
69  
81,5  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan Obat dan Makanan  
yang ditindaklanjuti oleh lintas  
sektor  
55  
71  
62  
74  
69  
77  
75  
81  
73,96  
75  
82  
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan  
Makanan  
84  
91,56  
4,04  
92  
93  
95  
97  
Indeks Pelayanan Publik di bidang  
Obat dan Makanan  
3,51 3,76 4,01 4,26  
4,51  
4,16  
4,28  
4,39  
4,51  
Meningkatnya efektivitas Persentase putusan pengadilan yang  
penegakan hukum dinyatakan bersalah  
terhadap kejahatan Obat  
dan Makanan  
64  
67  
70  
73  
76  
45  
67  
70  
73  
76  
- 30 -  
Target Kinerja (Semula)  
Target Kinerja (Menjadi)  
Realisasi  
(2020)  
Sasaran Strategis  
Indikator  
2020 2021 2022 2023 2024  
2021 2022  
2023  
2024  
Meningkatnya regulatory Persentase  
inovasi  
obat  
dan  
assistance  
pengembangan Obat dan standar  
Makanan  
dalam makanan yang dikawal sesuai  
73  
77  
75  
80  
77  
85  
79  
89  
79,06  
73,75  
82  
75  
85  
77  
89  
92  
Persentase UMKM yang menerapkan  
standar keamanan dan mutu  
produksi Obat Tradisional, Kosmetik  
dan Makanan  
73  
81  
79  
81  
Terwujudnya tata kelola Indeks RB BPOM  
pemerintahan dan  
81  
81  
85  
85  
90  
90  
91  
91  
92  
92  
80,12  
78,60  
83  
81  
85  
82  
87  
83  
89  
84  
Nilai AKIP BPOM  
kerjasama BPOM yang  
optimal  
Persentase kerjasama yang efektif  
LAPKIN:  
91,67  
DO baru:  
83,33  
82  
75  
84  
77  
86  
80  
88  
82  
90  
85  
84  
83  
86  
84  
88  
85  
90  
86  
Terwujudnya SDM BPOM Indeks Profesionalitas ASN BPOM  
yang berkinerja optimal  
82,88  
Persentase  
SDM  
BPOM  
yang  
75  
82  
83  
84  
85  
72,73  
3,68  
77  
79  
81  
83  
memenuhi standar kompetensi  
Menguatnya  
laboratorium,  
Indeks SPBE BPOM  
3,8  
3,95  
4,1  
4,25  
4,4  
2,57  
2,77  
2,97  
3,17  
Persentase  
pemenuhan  
analisis/kajian kebijakan,  
laboratorium Pengawasan Obat dan  
serta  
government  
penerapan  
e-  
dalam  
71  
76  
81  
86  
91  
72,60  
76  
81  
86  
91  
Makanan  
terhadap  
standar  
Kemampuan Pengujian  
- 31 -  
Target Kinerja (Semula)  
Target Kinerja (Menjadi)  
Realisasi  
(2020)  
Sasaran Strategis  
Indikator  
riset dan  
2020 2021 2022 2023 2024  
2021 2022  
2023  
2024  
pengawasan Obat dan Persentase  
kajian  
Makanan  
pengawasan Obat dan Makanan  
yang dimanfaatkan  
72  
75  
78  
80  
82  
72,60  
75  
78  
80  
82  
Terkelolanya  
BPOM secara Akuntabel  
Keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan  
WTP WTP WTP WTP  
93 94 95 96  
WTP  
97  
WTP  
WTP  
93  
WTP  
93.5  
WTP  
94.5  
WTP  
95.6  
BPOM  
Nilai Kinerja Anggaran BPOM  
95,50  
- 32 -  
2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan  
Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan  
yang ditetapkan, BPOM melaksanakan Program Pengawasan Obat dan  
Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih  
lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut.  
Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana  
dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan  
nomenklatur kegiatan BPOM serta munculnya kegiatan baru yang  
berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BPOM.  
Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:  
Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BPOM Terhadap Perubahan  
Organisasi dan Tata Kerja BPOM  
No  
1
Kegiatan OTK Lama (Semula)  
Kegiatan OTK Baru (Menjadi)  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
-
2
Pengawasan  
Rendah dan Sedang  
Pangan  
Risiko Pengawasan Peredaran Pangan  
Olahan  
3
4
5
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi Pengawasan  
dan Teknologi Baru Olahan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Produksi  
Pangan  
Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha Pangan Olahan  
Pemantauan Pelanggaran Hukum  
di Bidang Peredaran Obat dan  
Makanan melalui Siber  
-
-
6
7
8
Pengelolaan  
Masyarakat  
Hubungan  
Koordinasi  
dan  
Dukungan Strategis Pimpinan  
Peningkatan  
Hubungan dan Kerja Sama BPOM Kerjasama  
Penyelenggaraan Peningkatan  
penyelenggaraan  
dan Hubungan  
Masyarakat BPOM  
Daya Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Pengelolaan  
Sumber  
Manusia, Sarana dan Prasarana  
Penunjang Aparatur BPOM  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana  
BPOM  
3. Kerangka Pendanaan  
Kerangka pendanaan BPOM secara umum masih sesuai dengan  
kebutuhan organisasi BPOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran  
yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap  
tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi  
- 33 -  
alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih  
cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.  
E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan  
Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran  
strategis dan IKU BPOM serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta  
sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu  
dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja  
tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM  
dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit  
Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya  
Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.  
Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan  
indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan  
indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan  
tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator  
dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM  
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai  
berikut:  
- 34 -  
TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPOM  
PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024  
SEMULA  
MENJADI  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
Realisasi  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Terwujudnya Obat dan  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Terwujudnya Obat dan  
SS 1  
Makanan yang aman dan  
bermutu  
SS 1  
Makanan yang aman  
dan bermutu  
Kedeputian I,  
II, III, IV dan  
UPT BPOM  
Indeks Pengawasan Obat dan  
Makanan  
Indeks Pengawasan Obat  
dan Makanan  
1.1.  
73  
80,8  
78  
76  
83,6  
80  
79  
86,6  
82  
83  
90  
84  
85  
92,3  
86  
1.1.  
75,45  
90,60  
79,68  
80  
83,6  
80  
82  
83  
85  
94,75  
86  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Kedeputian I,  
II dan UPT  
BPOM  
Persentase Obat yang  
memenuhi syarat  
Persentase Obat yang  
memenuhi syarat  
92,2  
5
Pro  
PN  
1.2  
1.2  
93,5  
84,2  
Kedeputian III  
dan UPT  
BPOM  
Persentase makanan yang  
memenuhi syarat  
Persentase makanan  
yang memenuhi syarat  
Pro  
PN  
1.3  
1.3  
83  
Meningkatnya  
Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha dan kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu Obat  
dan Makanan  
kepatuhan pelaku  
usaha dan kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
Obat dan Makanan  
SS 2  
SS 2  
Indeks kepatuhan  
(compliance index) pelaku  
usaha di bidang obat dan  
makanan  
Indeks kepatuhan (compliance  
index) pelaku usaha di bidang  
obat dan makanan  
Kedeputian I,  
II, III dan UPT  
BPOM, PRKOM  
2.1.  
82  
72  
83  
75  
84  
78  
85  
81  
86  
83  
2.1.  
80,06  
74,29  
83  
77  
84  
80  
85  
83  
86  
85  
Indeks kesadaran  
Indeks kesadaran masyarakat  
(awareness index) terhadap  
Obat dan Makanan yang  
aman dan bermutu  
masyarakat (awareness  
index) terhadap Obat  
dan Makanan yang aman  
dan bermutu  
Kedeputian I,  
II, III dan UPT  
BPOM, PRKOM  
2.2.  
2.2.  
Meningkatnya kepuasan  
pelaku usaha dan  
Meningkatnya  
kepuasan pelaku usaha  
SS 3  
SS 3  
- 35 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
dan Masyarakat  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Masyarakat terhadap  
kinerja pengawasan Obat  
dan Makanan  
terhadap kinerja  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Indeks kepuasan pelaku  
usaha terhadap  
pemberian bimbingan  
dan pembinaan  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Indeks kepuasan pelaku  
usaha terhadap pemberian  
bimbingan dan pembinaan  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Kedeputian I,  
II, III dan UPT  
BPOM, PRKOM  
3.1  
82  
83.5  
85  
86.5  
88  
3.1  
86,81  
88  
89  
77  
90  
91  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat atas kinerja  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Kedeputian I,  
II, III, IV, dan  
UPT BPOM,  
PRKOM  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
atas kinerja pengawasan Obat  
dan Makanan  
3.2  
3.3  
71  
86  
74  
88  
77  
89  
80  
90  
83  
92  
3.2  
72,54  
87  
74  
80  
83  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap layanan publik  
BPOM  
Indeks kepuasan  
masyarakat terhadap  
layanan publik BPOM  
Kedeputian I,  
II, III dan UPT  
BPOM, Ittama  
89,4  
5
3.3  
SS 4  
4.1  
88,46  
90,35  
91,29  
Meningkatnya kualitas  
kebijakan pengawasan Obat  
dan Makanan  
Meningkatnya kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat dan Makanan  
SS 4  
Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Indeks kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat dan Makanan  
Kedeputian I,  
II, III dan  
Hukor  
4.1  
71  
76  
81  
85  
90  
87,40  
88  
88,5  
89  
90  
Meningkatnya  
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan dan pelayanan  
publik dibidang Obat dan  
Makanan  
efektivitas pengawasan  
dan pelayanan publik  
dibidang Obat dan  
Makanan  
SS 5  
SS 5  
Persentase Obat yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
Persentase Obat yang aman  
dan bermutu berdasarkan  
hasil pengawasan  
Kedeputian I,  
II dan UPT  
BPOM  
5.1  
5.2  
85  
72  
86  
73  
87  
75  
89  
76  
90  
78  
5.1  
5.2  
87,42  
70,76  
87,5  
76,5  
88,5  
77,5  
89,5  
79  
91  
Persentase Makanan yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
Persentase Makanan  
yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
Kedeputian III  
dan UPT  
BPOM  
81,5  
Persentase rekomendasi  
hasil pengawasan Obat  
dan Makanan yang  
ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor  
Persentase rekomendasi hasil  
pengawasan Obat dan  
Makanan yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Kedeputian I,  
II, III dan UPT  
BPOM  
5.3  
55  
62  
69  
75  
82  
5.3  
73,96  
62  
69  
75  
82  
- 36 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Kedeputian I,  
II, III,  
Sekretariat  
Utama dan  
UPT BPOM  
Tingkat efektivitas KIE Obat  
dan Makanan  
Tingkat efektivitas KIE  
Obat dan Makanan  
5.4  
5.5  
71  
74  
77  
81  
84  
5.4  
91,56  
92  
93  
95  
97  
Kedeputian I,  
II, III,  
Sekretariat  
Utama dan  
UPT BPOM  
Indeks Pelayanan Publik  
dibidang Obat dan  
Makanan  
Indeks Pelayanan Publik  
dibidang Obat dan Makanan  
3,51  
3,76  
4,01  
4,26  
4,51  
5.5  
4,04  
4,16  
4,28  
4,39  
4,51  
Meningkatnya  
Meningkatnya efektivitas  
penegakan hukum terhadap  
kejahatan Obat dan  
Makanan  
efektivitas penegakan  
hukum terhadap  
kejahatan Obat dan  
Makanan  
SS 6  
SS 6  
Persentase putusan  
pengadilan yang dinyatakan  
bersalah  
Persentase putusan  
pengadilan yang  
dinyatakan bersalah  
Kedeputian IV  
dan UPT  
BPOM  
6.1  
SS 7  
7.1  
64  
67  
70  
73  
76  
6.1  
SS 7  
7.1  
45  
67  
70  
73  
76  
Meningkatnya regulatory  
assistance dalam  
pengembangan Obat dan  
Makanan  
Meningkatnya  
regulatory assistance  
dalam pengembangan  
Obat dan Makanan  
Persentase inovasi obat dan  
makanan yang dikawal sesuai  
standar  
Persentase inovasi obat  
dan makanan yang  
dikawal sesuai standar  
Kedeputian I,  
II dan III  
73  
73  
77  
75  
80  
77  
85  
79  
89  
81  
79,06  
73,75  
82  
75  
85  
77  
89  
79  
92  
81  
Persentase UMKM yang  
menerapkan standar  
keamanan dan mutu  
produksi Obat  
Tradisional, Kosmetik  
dan Makanan  
Persentase UMKM yang  
menerapkan standar  
keamanan dan mutu  
produksi Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Makanan  
Kedeputian II  
dan III  
7.2  
7.2  
Terwujudnya tatakelola  
pemerintahan dan  
kerjasama BPOM yang  
optimal  
Terwujudnya tatakelola  
pemerintahan dan  
kerjasama BPOM yang  
optimal  
SS 8  
SS 8  
Penurunan target  
disebabkan adanya  
perubahan skema  
penilaian Indeks  
RB dari KemenPAN  
RB dimana ada  
penambahan  
Sekretariat  
Utama dan  
Inspektorat  
Utama  
8.1  
Indeks RB BPOM  
81  
85  
90  
91  
92  
8.1  
Indeks RB BPOM  
80,12  
83  
85  
87  
89  
penilaian aspek  
- 37 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
hasil antara (10%)  
dan aspek reform  
(30%) pada  
komponen  
pengungkit diluar  
aspek pemenuhan  
(20%). Selain itu  
dilakukan  
penyesuaian  
kembali target  
terhadap trend  
kenaikan per  
tahun  
Dilakukan  
penyesuaian  
kembali target  
terhadap trend  
kenaikan per  
tahun  
Sekretariat  
Utama dan  
Inspektorat  
Utama  
8.2  
Nilai AKIP BPOM  
81  
85  
90  
91  
92  
8.2  
Nilai AKIP BPOM  
78,60  
81  
82  
83  
84  
Target dibawah  
realisasi 2020  
karena terdapat  
perubahan DO dan  
telah dilakukan  
perhitungan  
realisasi 2020  
berdasarkan DO  
baru tersebut  
Persentase kerjasama yang  
efektif  
Persentase kerjasama  
yang efektif  
Sekretariat  
Utama  
8.3  
82  
84  
86  
88  
90  
8.3  
91,67  
84  
86  
88  
90  
dengan hasil  
sebesar 83,33%  
Terwujudnya SDM yang  
berkinerja optimal  
Terwujudnya SDM yang  
berkinerja optimal  
SS 9  
SS 9  
Sekretariat  
Utama dan  
PPSDM  
Indeks Profesionalitas ASN  
BPOM  
Indeks Profesionalitas  
ASN BPOM  
9.1  
75  
75  
77  
82  
80  
83  
82  
84  
85  
85  
9.1  
82,88  
72,73  
83  
77  
84  
79  
85  
81  
86  
83  
Penurunan target  
disebabkan adanya  
kebijakan  
penyederhanaan  
birokrasi dengan  
mengubah jabatan  
administrasi  
Persentase SDM BPOM yang  
memenuhi standar  
kompetensi  
Persentase SDM BPOM  
yang memenuhi standar  
kompetensi  
Sekretariat  
Utama dan  
PPSDM  
9.2  
9.2  
(Eselon III dan IV)  
- 38 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
menjadi jabatan  
fungsional (JF).  
Implikasi yang  
terjadi karena  
adanya kebijakan  
kompetensi JF  
Madya yang  
disetarakan  
dengan standar  
kompetensi Eselon  
II, menyebabkan  
adanya gap yang  
lebih tinggi lagi  
dibanding standar  
yang telah disusun  
di awal (2020).  
Menguatnya  
Menguatnya laboratorium,  
analisis/kajian kebijakan,  
serta penerapan e-  
government dalam  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
laboratorium,  
analisis/kajian  
kebijakan, serta  
SS 10  
SS 10  
penerapan e-  
government dalam  
pengawasan Obat dan  
Makanan  
Penurunan target  
di sebabkan  
adanya perubahan  
tools pengukuran  
Indeks SPBE K/L  
yang mencakup  
perubahan  
Sekretariat  
Utama dan  
Pusdatin  
10.1  
Indeks SPBE BPOM  
3.8  
3.95  
4.1  
4.25  
4.4  
10.1  
Indeks SPBE BPOM  
3,68  
2,57  
2,77  
2,97  
3,17  
indikator dalam  
penilaian SPBE  
dan audit khusus  
Persentase pemenuhan  
laboratorium  
pengawasan Obat dan  
makanan terhadap  
Standar Kemampuan  
Pengujian  
Persentase pemenuhan  
laboratorium pengawasan  
Obat dan makanan terhadap  
Standar Kemampuan  
Pengujian  
Sekretariat  
Utama dan  
PPPOMN  
10.2  
10.3  
71  
72  
76  
75  
81  
78  
86  
80  
91  
82  
10.2  
10.3  
72,60  
72,60  
76  
75  
81  
78  
86  
80  
91  
82  
Persentase riset dan kajian  
pengawasan Obat dan  
Makanan yang dimanfaatkan  
Sekretariat  
Utama dan  
PRKOM  
Persentase riset dan  
kajian pengawasan Obat  
- 39 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
dan Makanan yang  
dimanfaatkan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Terkelolanya Keuangan  
BPOM secara Akuntabel  
Terkelolanya Keuangan  
BPOM secara Akuntabel  
SS 11  
SS 11  
Sekretariat  
Utama dan  
Inspektorat  
Utama  
Opini BPK atas Laporan  
Keuangan BPOM  
Opini BPK atas Laporan  
Keuangan BPOM  
11.1  
WTP  
WTP  
WTP  
WTP  
WTP  
11.1  
WTP  
WTP  
WTP  
WTP  
WTP  
Penurunan target  
disebabkan adanya  
penambahan  
Satker baru yaitu  
sebanyak 15 Loka  
Satker Mandiri  
yang belum  
Nilai kinerja anggaran  
BPOM  
Sekretariat  
Utama  
11.2  
Nilai kinerja anggaran BPOM  
93  
94  
95  
96  
97  
11.2  
95,5  
93  
93,5  
94,5  
95,6  
memiliki data  
baseline sebagai  
dasar penetapan  
target.  
Program Pengawasan Obat dan Makanan  
Program Pengawasan Obat dan Makanan  
Terwujudnya Obat yang  
aman dan bermutu  
Terwujudnya Obat yang  
SP 1  
SP 1  
aman dan bermutu  
Kedeputian I,  
IV dan UPT  
BPOM  
1.1  
Indeks Pengawasan Obat  
82  
84  
86  
88  
90  
1.1  
Indeks Pengawasan Obat  
83,63  
88  
89  
90  
91  
Terwujudnya Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan  
Kosmetik yang aman  
dan bermutu  
Terwujudnya Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
yang aman dan bermutu  
SP 2  
SP 2  
Kedeputian II,  
IV dan UPT  
BPOM  
Indeks Pengawasan Obat  
Tradisional  
Indeks Pengawasan Obat  
Tradisional  
2.1  
2.2  
2.3  
74  
81  
74  
76  
83  
76  
78  
85  
78  
81  
87  
80  
83  
89  
82  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
77,67  
83,91  
80,47  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kedeputian II,  
IV dan UPT  
BPOM  
Indeks Pengawasan Suplemen  
Kesehatan  
Indeks Pengawasan  
Suplemen Kesehatan  
Kedeputian II,  
IV dan UPT  
BPOM  
Indeks Pengawasan  
Kosmetik  
Indeks Pengawasan Kosmetik  
-
-
-
-
Indeks Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Indikator  
dikompositkan dari  
3 komoditi dan  
84  
86  
88  
89  
- 40 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
diselaraskan  
dengan peta  
strategi Deputi II.  
Hal ini untuk  
memudahkan  
proses  
pemantauan  
kinerja Kedeputian  
dan tagging kinerja  
terhadap indikator  
yang bersifat  
dampak  
Semula  
merupakan  
indikator pada  
Ditwas  
Pengawasan OT  
dan SK, namun  
dengan adanya Dit.  
PMPU OT, Kos dan  
SK maka  
Persentase UMKM OT  
2.5  
yang menerima sertifikat  
CPOTB Bertahap  
83.33  
86,7  
90,0  
93,3  
96,7  
Pro PN  
pencapaian  
indikator ini  
didukung oleh 2  
Direktorat  
tersebut. Untuk  
itu, indikator  
dinaikan menjadi  
indikator  
Deputi/Level  
Program  
Terwujudnya Makanan  
yang aman dan  
bermutu  
Terwujudnya Makanan yang  
aman dan bermutu  
SP 3  
SP 3  
Kedeputian III,  
IV dan UPT  
BPOM  
Indeks Pengawasan  
Makanan  
3.1  
Indeks Pengawasan Makanan  
77  
79  
81  
83  
85  
3.1  
80,13  
39  
81  
82  
84  
86  
Semula  
merupakan  
indikator pada  
Ditwas Pangan  
Risiko Rendah dan  
Sedang. Dengan  
Jumlah Kabupaten/Kota  
yang melaksankan  
3.2  
125  
200  
275  
350  
Pro PN  
pengawasan pangan  
olahan sesuai standar  
- 41 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
adanya perubahan  
OTK di Kedeputian  
3, yang semula  
berdasarkan  
komoditi menjadi  
berdasarkan fungsi  
yaitu pengawasan  
produksi dan  
pengawasan  
peredaran, maka  
indikator menjadi  
didukung oleh 3  
Direktorat, yaitu  
Ditwas Produksi  
PO, Ditwas  
Peredaran PO dan  
PMPU PO. Untuk  
itu, indikator  
dinaikan menjadi  
indikator  
Deputi/Level  
Program  
Meningkatnya  
efektivitas penegakan  
hukum terhadap  
kejahatan Obat dan  
Makanan  
Meningkatnya efektivitas  
penegakan hukum terhadap  
kejahatan Obat dan  
Makanan  
SP 4  
SP 4  
Persentase putusan  
pengadilan yang dinyatakan  
bersalah  
Persentase putusan  
pengadilan yang  
dinyatakan bersalah  
Kedeputian IV  
dan UPT  
BPOM  
4.1  
64  
67  
70  
73  
76  
4.1  
45  
67  
70  
73  
76  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh  
Indonesia  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh  
Indonesia  
UPT BPOM  
Terwujudnya Obat dan Makanan yang  
memenuhi syarat di masing –masing  
wilayah kerja UPT  
Terwujudnya Obat dan Makanan  
yang memenuhi syarat di masing –  
masing wilayah kerja UPT  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
Persentase Obat yang  
memenuhi syarat di masing –  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
Persentase Obat yang  
memenuhi syarat di  
92,2  
5
1
80,8  
83,6  
86,6  
90  
92,3  
1
90,60  
83,6  
93,5  
94,75  
Pro PN  
UPT BPOM  
masing –masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
disesuaikan  
- 42 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
2022  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
79,68  
87,42  
2020  
78  
2021  
80  
2023  
84  
2024  
86  
2021  
80  
2023  
84,2  
89,5  
2024  
86  
(Output)/Indikator  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Persentase Makanan yang  
memenuhi syarat di masing –  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
Persentase Makanan  
yang memenuhi syarat di  
2
3
82  
87  
2
83  
Pro PN  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
masing –masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
Persentase Obat yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
Persentase Obat yang aman  
dan bermutu berdasarkan  
hasil pengawasan di masing –  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
85  
86  
89  
90  
3
87,5  
88,5  
91  
pengawasan di masing –  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Persentase Makanan yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan di masing –  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
Persentase Makanan  
yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan di masing –  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
4
72  
73  
75  
76  
78  
4
70,76  
76,5  
77,5  
79  
81,5  
UPT BPOM  
Semula  
merupakan  
indikator pada  
Ditwas Pangan  
Risiko Rendah dan  
Sedang (Unit Kerja  
OTK Lama),  
Persentase pangan  
5
fortifikasi yang memenuhi  
syarat  
87.06  
88  
89  
90  
90  
Pro PN  
dipindahkan ke  
UPT disesuaikan  
dengan Unit  
UPT BPOM  
Organisasi yang  
melaksanakan  
sampling dan  
pengujian pangan  
fortifikasi  
Meningkatnya kesadaran masyarakat  
terhadap keamanan dan mutu Obat dan  
Makanan di masing –masing wilayah  
kerja UPT  
Meningkatnya kesadaran  
masyarakat terhadap keamanan  
dan mutu Obat dan Makanan di  
masing –masing wilayah kerja UPT  
Indeks kesadaran masyarakat  
Indeks kesadaran  
(awareness index) terhadap  
masyarakat (awareness  
1
Obat dan Makanan aman dan  
bermutu di masing –masing  
wilayah kerja UPT  
72  
75  
78  
81  
83  
1
index) terhadap Obat dan  
Makanan aman dan  
bermutu di masing –  
76  
79  
81  
84  
86  
UPT BPOM  
- 43 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
masing wilayah kerja  
UPT  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Meningkatnya kepuasan pelaku  
usaha dan Masyarakat terhadap  
kinerja pengawasan Obat dan  
Makanan di masing –masing  
wilayah kerja UPT  
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha  
dan Masyarakat terhadap kinerja  
pengawasan Obat dan Makanan di  
masing –masing wilayah kerja UPT  
Indeks kepuasan pelaku  
usaha terhadap  
Indeks kepuasan pelaku  
usaha terhadap pemberian  
pemberian bimbingan  
bimbingan dan pembinaan  
pengawasan Obat dan  
Makanan di masing –masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
dan pembinaan  
1
1
83  
85  
86  
87  
89  
88  
89  
90  
77  
91  
92  
UPT BPOM  
pengawasan Obat dan  
Makanan di masing –  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Indeks Kepuasan  
masyarakat atas kinerja  
Indeks Kepuasan masyarakat  
atas kinerja pengawasan Obat  
dan Makanan di masing-  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
pengawasan Obat dan  
Makanan di masing-  
2
3
71  
74  
77  
80  
83  
92  
2
70,5  
87  
74  
80  
83  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat terhadap  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap Layanan Publik  
BPOM di masing-masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
89,4  
5
87,2  
88,4  
89,6  
90,5  
3
Layanan Publik BPOM di  
masing –masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
88,46  
90,35  
91,29  
Meningkatnya efektivitas  
pemeriksaan sarana obat dan  
makanan serta pelayanan publik  
di masing masing wilayah kerja  
UPT  
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan  
sarana obat dan makanan serta  
pelayanan publik di masing masing  
wilayah kerja UPT  
Persentase  
keputusan/rekomendasi  
hasil Inspeksi sarana  
produksi dan distribusi  
yang dilaksanakan di  
masing-masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
Persentase  
keputusan/rekomendasi hasil  
Inspeksi sarana produksi dan  
distribusi yang dilaksanakan  
di masing-masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
1
87  
55  
89  
60  
91  
65  
93  
70  
95  
75  
1
2
88,9  
89  
60  
91  
65  
93  
70  
95  
75  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
Persentase  
Persentase  
keputusan/rekomendasi hasil  
inspeksi yang ditindaklanjuti  
oleh pemangku kepentingan  
keputusan/rekomendasi  
hasil inspeksi yang  
ditindaklanjuti oleh  
pemangku kepentingan  
2
56  
- 44 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
Target  
2022 2023  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
di masing –masing  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2024  
di masing –masing wilayah  
kerja UPT  
wilayah kerja UPT  
Persentase keputusan  
penilaian sertifikasi yang  
diselesaikan tepat waktu di  
masing –masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Persentase keputusan  
penilaian sertifikasi yang  
diselesaikan tepat waktu  
di masing –masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase sarana  
3
85  
88  
91  
94  
97  
3
88  
91  
94  
97  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
Persentase sarana produksi  
Obat dan Makanan yang  
memenuhi ketentuan di  
masing –masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
produksi Obat dan  
Makanan yang memenuhi  
ketentuan di masing –  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Pro  
PN  
4
50  
55  
60  
65  
70  
4
44,27  
55  
60  
65  
70  
Persentase sarana  
distribusi Obat dan  
Makanan yang memenuhi  
ketentuan di masing –  
masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Persentase sarana distribusi  
Obat dan Makanan yang  
memenuhi ketentuan di  
masing –masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Pro  
PN  
5
60  
63  
66  
68  
71  
5
59  
63  
66  
68  
71  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
Pro  
PN  
6
Indeks Pelayanan Publik  
4
4,16  
4,28  
4,39  
4,51  
Merupakan  
indikator baru  
pada UPT untuk  
peningkatan peran  
pembinaan UMKM  
yang selama ini  
secara umum telah  
dilakukan oleh  
UPT namun belum  
dihitung sebagai  
kinerja dalam  
Persentase UMKM yang  
memenuhi standar  
produksi pangan olahan  
dan/atau pembuatan OT  
dan Kosmetik yang baik  
7
-
77  
79  
81  
UPT BPOM  
indikator tersendiri  
Meningkatnya efektivitas  
Meningkatnya efektivitas komunikasi,  
informasi, edukasi Obat dan Makanan di  
masing-masing wilayah kerja UPT  
komunikasi, informasi, edukasi  
Obat dan Makanan di masing-  
masing wilayah kerja UPT  
Tingkat efektivitas KIE Obat  
Tingkat efektivitas KIE  
dan Makanan di masing-  
masing wilayah kerja UPT  
Obat dan Makanan di  
masing-masing wilayah  
1
71  
74  
77  
81  
84  
1
91,56  
92  
93  
95  
97  
UPT BPOM  
BPOM  
kerja UPT BPOM  
Jumlah sekolah dengan  
Pangan Jajanan Anak Sekolah  
Jumlah sekolah dengan  
Pangan Jajanan Anak  
2
660  
1330  
2010  
2700  
3400  
2
1330  
2010  
2700  
3400  
Pro PN  
UPT BPOM  
- 45 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(PJAS) aman di masing-masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
Usia Sekolah (PJAS)  
aman di masing-masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
Jumlah desa pangan aman di  
masing-masing wilayah kerja  
UPT BPOM  
Jumlah desa pangan  
3
4
211  
84  
427  
165  
648  
255  
874  
350  
1105  
450  
3
4
aman di masing-masing  
wilayah kerja UPT BPOM  
427  
165  
648  
255  
874  
350  
1105  
450  
Pro PN  
Pro PN  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
Jumlah pasar aman dari  
bahan berbahaya di masing-  
masing wilayah kerja UPT  
BPOM  
Jumlah pasar aman dari  
bahan berbahaya di  
masing-masing wilayah  
kerja UPT BPOM  
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan  
produk dan pengujian Obat dan  
Makanan di masing –masing wilayah  
kerja UPT  
Meningkatnya efektivitas  
pemeriksaan produk dan  
pengujian Obat dan Makanan di  
masing –masing wilayah kerja UPT  
Persentase sampel obat,  
Persentase sampel obat, obat  
tradisional, kosmetik dan  
obat tradisional, kosmetik  
1
2
suplemen kesehatan yang  
diperiksa dan diuji sesuai  
standar  
82  
75  
85  
77  
88  
80  
91  
83  
94  
85  
1
dan suplemen kesehatan  
yang diperiksa dan diuji  
sesuai standar  
85  
77  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
Pro PN  
Pro PN  
UPT BPOM  
UPT BPOM  
Persentase sampel makanan  
yang diperiksa dan diuji  
sesuai standar  
Persentase sampel  
2
makanan yang diperiksa  
dan diuji sesuai standar  
Meningkatnya efektivitas  
penindakan kejahatan Obat dan  
Makanan di masing –masing  
wilayah kerja UPT  
Meningkatnya efektivitas penindakan  
kejahatan Obat dan Makanan di masing  
–masing wilayah kerja UPT  
Persentase keberhasilan  
Persentase keberhasilan  
1
penindakan obat dan  
makanan  
65  
69  
73  
77  
81  
1
penindakan obat dan  
makanan  
73  
69  
73  
77  
81  
Pro PN  
UPT BPOM  
Menguatnya laboratorium, pengelolaan  
data dan informasi pengawasan Obat dan  
Makanan  
Menguatnya laboratorium,  
pengelolaan data dan informasi  
pengawasan Obat dan Makanan  
Persentase pemenuhan  
laboratorium pengujian  
Persentase pemenuhan  
laboratorium pengujian Obat  
dan Makanan sesuai standar  
Obat dan Makanan  
sesuai Standar  
UPT BPOM  
dan PPPOMN  
1
76  
79  
81  
83  
86  
1
72,6  
76  
81  
86  
91  
GLP  
Kemampuan  
laboratorium/GLP  
Persentase laboratorium  
Persentase laboratorium  
pengawasan obat dan  
makanan yang sesuai Good  
pengawasan obat dan  
makanan yang sesuai  
2
70  
75  
80  
85  
90  
2
69,2  
75  
80  
85  
90  
Pro PN  
UPT BPOM  
Laboratory Practise  
Good Laboratory Practise  
- 46 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif  
Direktorat  
Standarisasi  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Aditif  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan obat  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan obat  
Indeks kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat  
Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
1
71  
76  
81  
85  
90  
1
89,46  
89,6  
89,7  
89,9  
90  
Registrasi Obat  
Registrasi Obat  
Direktorat  
Registrasi Obat  
Obat yang memenuhi persyaratan  
keamanan dan mutu sebelum  
diedarkan  
Obat yang memenuhi persyaratan  
keamanan dan mutu sebelum diedarkan  
Persentase obat yang  
Persentase obat yang  
memenuhi persyaratan  
keamanan dan mutu sebelum  
memenuhi persyaratan  
keamanan dan mutu  
1
70  
73  
76  
79  
82  
1
88,53  
88.5  
89  
89.5  
90  
diedarkan  
sebelum diedarkan  
Meningkatnya Efektivitas  
Pengawasan Pre Market di bidang  
Obat  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
di bidang Registrasi Obat  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
Persentase keputusan  
Persentase keputusan  
registrasi obat yang  
registrasi obat yang  
1
63  
66  
69  
72  
75  
1
74,90  
66  
76  
77  
78  
Pro PN  
diselesaikan sesuai  
standar  
diselesaikan sesuai standar  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
Direktorat  
Pengawasan  
Produksi Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor  
Terwujudnya sarana produksi obat yang  
mandiri  
Terwujudnya sarana produksi obat  
yang mandiri  
Persentase Sarana  
produksi Obat yang  
mandiri dalam  
Pemenuhan CPOB  
Persentase Sarana produksi  
Obat yang mandiri dalam  
Pemenuhan CPOB  
1
50  
55  
60  
65  
70  
1
53,33  
55  
60  
65  
70  
- 47 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan sarana produksi Obat  
berbasis risiko  
Meningkatnya efektivitas pengawasan  
sarana produksi Obat berbasis risiko  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Persentase fasilitas  
Persentase fasilitas produksi  
produk JKN, produk high risk  
lainnya, serta bahan baku  
obat yang diawasi sesuai  
standar  
produksi produk JKN,  
produk high risk lainnya,  
1
84  
86  
88  
90  
92  
1
88,94  
86  
90  
91  
92  
Pro PN  
serta bahan baku obat  
yang diawasi sesuai  
standar  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Direktorat  
Pengawasan  
Distribusi dan  
Pelayanan  
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku  
Usaha di bidang Distribusi dan  
Pelayanan Obat  
Obat,  
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha  
di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat  
Narkotika,  
Psikotropika,  
dan Prekursor  
Persentase keputusan  
hasil pengawasan di  
bidang distribusi dan  
pelayanan obat yang  
ditindaklanjuti oleh  
pelaku usaha  
Persentase keputusan hasil  
pengawasan di bidang  
distribusi dan pelayanan obat  
yang ditindaklanjuti oleh  
pelaku usaha  
1
70  
72  
74  
76  
78  
1
74.68  
75  
77  
79  
81  
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan distribusi dan  
pelayanan obat  
Meningkatnya efektivitas pengawasan  
distribusi dan pelayanan obat  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
Persentase keputusan  
Persentase keputusan hasil  
hasil pengawasan sarana  
pengawasan sarana distribusi  
dan pelayanan kefarmasian  
1
80  
81  
82  
83  
84  
1
distribusi dan pelayanan  
kefarmasian yang  
diselesaikan  
85.24  
81  
86  
87  
88  
Pro PN  
yang diselesaikan  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
di bidang distribusi obat  
Meningkatnya kualitas pelayanan  
publik di bidang distribusi obat  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
Persentase Keputusan  
Persentase Keputusan  
1
78  
80  
82  
84  
86  
1
84.07  
80  
86  
88  
90  
Pro PN  
Penilaian Sarana Distribusi  
Penilaian Sarana  
- 48 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Obat yang Diselesaikan tepat  
waktu  
Distribusi Obat yang  
Diselesaikan tepat waktu  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat  
Adiktif  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor  
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif  
Direktorat  
Pengawasan  
Keamanan,  
Mutu, dan  
Ekspor Impor  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
dan Zat Adiktif  
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha Obat dan NPP dalam rangka  
penjaminan mutu keamanan  
informasi Obat dan NPP serta  
promosi obat  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha  
Obat dan NPP dalam rangka penjaminan  
mutu keamanan informasi Obat dan NPP  
serta promosi obat  
Indeks kepatuhan pelaku  
Indeks kepatuhan pelaku  
1
usaha dalam mutu dan  
keamanan obat dan NPP  
93  
93,5  
94  
94,5  
95  
1
usaha dalam mutu dan  
keamanan obat dan NPP  
86  
86.5  
87  
87.5  
88  
Kepatuhan industri produk  
Kepatuhan industri produk tembakau  
yang tinggi terhadap aturan terkait label,  
promosi, dan iklan produk tembakau  
tembakau yang tinggi terhadap  
aturan pengawasan label, promosi,  
dan iklan produk tembakau  
Indeks kepatuhan  
Indeks kepatuhan industri  
produk tembakau dalam iklan  
dan label  
industri produk  
1
1
46  
47  
48  
49  
50  
45,13  
47  
48  
49  
50  
tembakau dalam label  
dan iklan  
Meningkatnya efektivitas pengawasan  
produk tembakau  
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan produk tembakau  
Jumlah label dan iklan  
produk tembakau yang  
Jumlah label dan iklan produk  
6040  
0
1
tembakau yang diawasi yang  
memenuhi ketentuan  
60000  
60200  
60400  
60600  
60800  
1
59789  
60200  
60600  
60800  
Pro-PN  
diawasi yang memenuhi  
ketentuan  
Meningkatnya ketepatan waktu  
pelayanan publik di bidang pengawasan  
iklan obat dan ekspor impor Obat dan  
NPP  
Meningkatnya efektivitas  
pelayanan publik di bidang  
pengawasan iklan obat dan ekspor  
impor Obat dan NPP  
Merupakan  
Jumlah permohonan  
ekspor impor obat,  
narkotika, psikotropika,  
dan prekursor yang  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
Jumlah permohonan ekspor  
impor obat, narkotika,  
1810  
0
1
16300  
16500  
16700  
16900  
17100  
1
18550  
16500  
18200  
18200  
Pro-PN  
psikotropika, dan prekursor  
yang diselesaikan tepat waktu  
diselesaikan tepat waktu  
disesuaikan  
- 49 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Direktorat  
Standardisasi  
Obat  
Tradisional,  
Suplemen  
Kesehatan dan  
Kosmetik  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan  
Kosmetik  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik  
Indeks kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan,  
dan Kosmetik  
Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan  
Kosmetik  
1
81  
83  
85  
87  
90  
1
87,53  
88  
89  
89,5  
90  
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik  
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Direktorat  
Registrasi Obat  
Tradisional,  
Suplemen  
Kesehatan dan  
Kosmetik  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik yang memenuhi  
persyaratan keamanan dan mutu  
sebelum diedarkan  
Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik yang  
memenuhi persyaratan keamanan  
dan mutu sebelum diedarkan  
Persentase Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
yang memenuhi syarat  
keamanan dan mutu  
sebelum diedarkan  
Persentase Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik yang memenuhi  
syarat keamanan dan mutu  
sebelum diedarkan  
1
85  
86  
87  
88  
89  
1
93,29  
93  
93.5  
94  
94.5  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
di bidang registrasi OT, SK, notifikasi  
Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/  
Klinik dan DIP  
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan pre market OT, SK  
dan Kosmetik  
Persentase keputusan  
registrasi Obat  
Persentase keputusan  
registrasi obat tradisional,  
Tradisional, Suplemen  
1
suplemen kesehatan dan  
kosmetik yang diselesaikan  
sesuai standar  
68  
69  
70  
71  
72  
1
Kesehatan, Notifikasi  
Kosmetik yang  
diselesaikan sesuai  
standar  
82,41  
82  
82.5  
83  
83.5  
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen  
Kesehatan  
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen  
Kesehatan  
Direktorat  
Pengawasan  
Obat  
Tradisional  
dan Suplemen  
Kesehatan  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha  
dalam hal pemenuhan ketentuan sarana  
produksi dan promosi Obat Tradisional  
dan Suplemen Kesehatan  
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha dalam hal pemenuhan  
ketentuan sarana produksi dan  
- 50 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
promosi Obat Tradisional dan  
Suplemen Kesehatan  
Persentase sarana  
Produksi OT yang  
memenuhi persyaratan  
CPOTB  
Persentase sarana Produksi  
OT yang memenuhi  
persyaratan CPOTB  
1
77  
80  
83  
86  
89  
1
77,36  
80  
83  
86  
89  
Indikator dihapus  
dan dipindahkan  
ke Deputi/Level  
Program karena  
merupakan  
gabungan/kontrib  
usi 2 Unit Kerja  
yaitu Dit.  
Persentase UMKM Obat  
Tradisional yang menerima  
sertifikat CPOTB Bertahap  
2
83,3  
86,7  
90,0  
93,3  
96,7  
Pengawasan OT  
dan SK, dan Dit.  
PMPU OT, Kos dan  
SK  
Persentase iklan OT dan  
SK yang memenuhi  
ketentuan  
Persentase iklan OT dan SK  
yang memenuhi ketentuan  
3
62  
63  
64  
65  
66  
2
59,12  
63  
64  
65  
66  
Direkorat  
Pengawasan  
Kosmetik  
Pengawasan Kosmetik  
Pengawasan Kosmetik  
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha dalam hal pemenuhan  
ketentuan sarana dan promosi  
Kosmetik  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha  
dalam hal pemenuhan ketentuan sarana  
dan promosi Kosmetik  
Persentase sarana  
Kosmetik yang  
memenuhi ketentuan  
Persentase sarana Kosmetik  
yang memenuhi ketentuan  
1
80  
81  
82  
83  
84  
1
80  
86  
87  
88  
89  
Indikator dihapus  
dan dipindahkan  
ke Deputi/Level  
Program karena  
merupakan  
gabungan/kontrib  
usi 2 Unit Kerja  
yaitu Dit.  
Persentase UMKM Kosmetik  
yang menerima sertifikat  
CPKB  
2
85  
86  
87  
88  
89  
Pengawasan  
Kosmetik, dan Dit.  
PMPU OT, Kos dan  
SK. Indikator ini  
- 51 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
tidak muncul  
dalam Lampiran I  
Evaluasi Renstra  
BPOM karena  
bukan merupakan  
indikator RPJMN,  
sehingga hanya  
akan muncul pada  
Revisi Renstra Unit  
Organisasi Eselon I  
Persentase iklan  
Kosmetik yang  
memenuhi ketentuan  
Persentase iklan Kosmetik  
yang memenuhi ketentuan  
3
62  
63  
64  
65  
66  
2
62  
86  
87  
88  
89  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
OT, SK, Kos  
Direkorat  
PPMPU OT, SK  
dan Kos  
Meningkatnya kesadaran  
pemerintah daerah dan  
masyarakat terhadap keamanan,  
manfaat, dan mutu OT, SK,  
Kosmetik  
Persentase Pemda yang  
menerapkan program  
keamanan OT, SK, dan  
Kosmetik  
1
-
-
45  
82  
50  
84  
55  
86  
60  
88  
Persentase Duta yang  
berpartisipasi aktif dalam  
pemberdayaan  
2
masyarakat  
Direktorat  
Standardisasi Pangan Olahan  
Standardisasi Pangan Olahan  
Standardisasi  
Pangan Olahan  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan Pangan Olahan  
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan Pangan Olahan  
Indeks kualitas  
Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Pangan Olahan  
1
71  
76  
81  
85  
90  
1
kebijakan pengawasan  
Pangan Olahan  
85,14  
86  
87  
88  
90  
Direktorat  
Registrasi Pangan Olahan  
Registrasi Pangan Olahan  
Makanan yang memenuhi  
Registrasi  
Pangan Olahan  
Makanan yang memenuhi persyaratan  
keamanan dan mutu sebelum diedarkan  
persyaratan keamanan dan mutu  
sebelum diedarkan  
- 52 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Target 2021 di  
bawah realisasi  
karena jika  
dihitung realisasi  
tahun 2020  
terhadap target  
2021 masih dalam  
kategori baik yaitu  
94%  
Persentase pangan olahan  
yang memenuhi syarat  
keamanan dan mutu sebelum  
diedarkan  
Persentase pangan  
olahan yang memenuhi  
syarat keamanan dan  
mutu sebelum diedarkan  
1
80  
81  
82  
83  
84  
1
89,98  
85  
90  
91  
92  
Meningkatnya efektivitas pelayanan  
publik di bidang registrasi Pangan  
Olahan  
Meningkatnya efektifits  
pengawasan pre market di bidang  
Pangan Olahan  
Merupakan  
indikator RPJMN.  
Target 2021 lebih  
rendah dari  
realisasi 2020  
karena  
Persentase keputusan  
Persentase keputusan  
registrasi pangan olahan yang  
diselesaikan sesuai standar  
registrasi pangan olahan  
1
78  
79  
80  
81  
82  
1
89,68  
79  
90  
91  
92  
Pro PN  
yang diselesaikan sesuai  
standar  
disesuaikan  
dengan target pada  
RKP 2021.  
Direktorat  
Pengawasan  
Pangan Risiko  
Rendah dan  
Sedang (OTK  
Lama)  
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang  
Kualitas pengawasan Pangan Olahan  
Risiko Rendah dan Sedang di Daerah  
yang Optimal  
Persentase instansi  
pemerintah yang berperan  
aktif dalam pengawasan  
1
54  
65  
75  
84  
95  
Pangan Olahan  
Indikator dinaikan  
menjadi indikator  
Deputi/Level  
Program karena  
didukung oleh 3  
Direktorat, yaitu  
Ditwas Produksi  
PO, Ditwas  
Jumlah kabupaten/kota yang  
2
melaksanakan pengawasan  
pangan olahan sesuai standar  
50  
125  
200  
275  
350  
- 53 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Peredaran PO dan  
PMPU PO.  
Persentase hasil pengawasan  
UPT BPOM yang dilakukan  
sesuai standar  
3
65  
70  
74  
76  
78  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha  
di bidang Pangan Olahan Risiko Rendah  
dan Sedang  
Persentase sarana produksi  
dan distribusi Pangan Olahan  
Resiko Rendah dan Sedang  
yang dilakukan pendalaman  
1
50  
60  
70  
75  
80  
mutu dan memenuhi  
ketentuan  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
Pengawasan Obat  
dan Makanan di  
seluruh Indonesia  
Persentase sampel pangan  
2
fortifikasi yang memenuhi  
syarat  
87  
88  
89  
90  
90  
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  
Direktorat  
Pengawasan  
Peredaran  
Pangan Olahan  
Kualitas pengawasan Peredaran  
Pangan Olahan di Daerah yang  
optimal  
Persentase instansi  
pemerintah yang  
berperan aktif dalam  
1
-
65  
75  
84  
95  
pengawasan Makanan  
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha di bidang Peredaran Pangan  
Olahan  
Jumlah sarana  
peredaran yang  
menerapkan Sistem  
Manajemen Keamanan  
1
-
210  
280  
350  
420  
Pangan Olahan (SMKPO)  
Peredaran  
Direktorat  
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi  
Baru  
Pengawasan  
Pangan Risiko  
Tinggi dan  
- 54 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Teknologi Baru  
(OTK Lama)  
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha  
sarana produksi dan distribusi pangan  
risiko tinggi dan teknologi baru  
Indikator  
dipindahkan ke  
dalam kegiatan  
Pengawasan  
Produksi Pangan  
Olahan  
Persentase industri pangan  
1
olahan yang menerapkan  
Manajemen Risiko  
19  
38  
57  
76  
95  
Persentase toko modern yang  
menerapkan Sistem  
2
10  
30  
50  
70  
80  
Manajemen Kemanan Pangan  
Kualitas pengawasan Pangan Olahan  
Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT  
POM yang Optimal  
Persentase Pemenuhan  
Pelaksanaan Pengawasan  
1
Pangan Olahan Risiko Tinggi  
dan Teknologi Baru di UPT  
BPOM sesuai dengan NSPK  
65  
71  
77  
85  
95  
Pengawasan Produksi Pangan Olahan  
Meningkatnya Kepatuhan pelaku  
usaha sarana produksi pangan  
olahan  
Direktorat  
Pengawasan  
Produksi  
Pangan Olahan  
Persentase industri  
pangan olahan yang  
1
18,1  
38  
57  
76  
95  
Pro PN  
menerapkan Manajemen  
Risiko  
Persentase Peningkatan  
Industri pangan olahan  
yang telah  
2
mengimplementasikan  
Sistem Manajemen  
Keamanan Pangan  
Olahan (SMKPO)  
-
10  
13  
16  
20  
Meningkatnya Kualitas  
pengawasan Produksi Pangan  
Olahan oleh K/L/D dan UPT yang  
Optimal  
- 55 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Persentase instansi  
pemerintah yang  
berperan aktif dalam  
1
-
51  
58  
65  
72  
pengawasan produksi  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Direktorat  
Pemberdayaan  
Masyarakat  
dan Pelaku  
Usaha (OTK  
Lama)  
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM  
serta kesadaran pemerintah daerah dan  
masyarakat terhadap keamanan, mutu,  
dan gizi makanan  
Jumlah UMKM pangan yang  
sesuai standar  
1
50  
30  
52  
32  
54  
35  
56  
37  
58  
40  
Presentase Kab/Kota yang  
menerapkan peraturan  
keamanan pangan untuk IRTP  
2
3
Presentase kader/fasilitator  
keamanan pangan yang  
berpartisipasi dalam  
80  
80  
82  
84  
86  
88  
pengawasan Makanan  
Pemberdayaan stakeholder di daerah  
yang Optimal  
Jumlah Kab/Kota yang  
menerapkan program  
keamanan pangan (desa,  
1
160  
240  
320  
400  
pasar, sekolah)  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Pangan Olahan  
Direktorat  
Pemberdayaan  
Masyarakat  
dan Pelaku  
Usaha Pangan  
Olahan  
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
UMKM serta kesadaran  
pemerintah daerah dan  
masyarakat terhadap keamanan,  
mutu, dan gizi makanan  
Persentase UMK  
makanan yang  
1
51.25  
52  
-
-
-
menerapkan standar  
keamanan pangan  
Persentase  
PKP/fasilitator yang  
melakukan  
pendampingan kepada  
2
-
-
70  
72  
74  
UMK sesuai dengan  
pedoman  
- 56 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Meningkatnya peran serta  
pemerintah daerah terhadap  
keamanan, mutu, dan gizi  
makanan  
Tidak dilakukan  
perubahan target  
ditahun 2021  
karena jika  
Persentase Kab/Kota  
yang menerapkan  
peraturan keamanan  
pangan untuk IRTP  
dihitung realisasi  
tahun 2020  
terhadap target  
2021 masih sesuai  
yaitu 105%  
1
33,77  
32  
35  
37  
40  
sehingga tidak  
dilakukan  
perubahan.  
Jumlah Kab/Kota yang  
menerapkan program  
keamanan pangan (desa,  
2
63  
160  
240  
320  
400  
pasar, sekolah)  
Meningkatnya kesadaran  
masyarakat terhadap keamanan,  
mutu, dan gizi makanan  
Persentase kader  
keamanan pangan yang  
berpartisipasi dalam  
1
94,51  
94.5  
95  
95.5  
96  
pengawasan Makanan  
Direktorat  
Cegah Tangkal  
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan  
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan  
Terwujudnya upaya pengamanan dan  
pencegahan kejahatan Obat dan  
Makanan yang efektif  
Terwujudnya upaya cegah tangkal  
kejahatan Obat dan Makanan  
yang efektif  
Persentase rekomendasi  
cegah tangkal kejahatan  
Obat dan Makanan yang  
ditindaklanjuti  
Persentase kajian kejahatan  
Obat dan Makanan yang  
dimanfaatkan  
1
2
60  
80  
62,5  
81  
65  
82  
67,5  
83  
70  
84  
1
-
70  
75  
80  
85  
Persentase kegiatan  
pengamanan penindakan yang  
efektif  
Direktorat  
Intelijen Obat dan Makanan  
Intelijen Obat dan Makanan  
Intelijen Obat  
dan Makanan  
- 57 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Hasil intelijen Obat dan Makanan yang  
berkualitas  
Hasil intelijen Obat dan Makanan  
yang berkualitas  
Persentase rekomendasi  
intelijen obat dan  
makanan yang  
berkualitas  
Persentase rekomendasi  
intelijen obat dan makanan  
yang berkualitas  
1
75  
78  
80  
83  
85  
1
77,3  
78  
80  
83  
85  
Direktorat  
Siber Obat dan  
Makanan  
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang  
Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber  
Rekomendasi Analisis Siber di  
Bidang Obat dan Makanan yang  
Efektif  
Persentase Rekomendasi  
Analisis Siber di bidang  
Obat dan Makanan yang  
1
-
80  
83  
85  
87  
dimanfaatkan  
Direktorat  
Penyidikan  
Obat dan  
Makanan  
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan  
Makanan  
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan  
Makanan  
Meningkatnya kualitas penyidikan Obat  
dan Makanan  
Meningkatnya kualitas penyidikan  
Obat dan Makanan  
Persentase Keberhasilan  
Penyidikan Obat dan  
Tingkat keberhasilan  
1
penyidikan Obat dan  
Makanan  
50  
52  
54  
56  
58  
1
Makanan yang dilakukan  
oleh Direktorat  
64  
64  
66  
68  
70  
Penyidikan  
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  
Pusat  
Pengembangan  
Pengujian Obat  
dan Makanan  
Menguatnya Laboratorium Pengawasan  
Obat dan Makanan  
Menguatnya Laboratorium  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Persentase pemenuhan  
laboratorium  
Pengawasan Obat dan  
Makanan terhadap  
Standar Kemampuan  
Persentase pemenuhan  
laboratorium Pengawasan  
Obat dan Makanan terhadap  
standar Kemampuan  
Pengujian  
1
71  
76  
81  
86  
91  
1
72,6  
76  
81  
86  
91  
Laboratorium/ Pengujian  
Persentase pemenuhan grand  
design penguatan  
Persentase pemenuhan  
grand design penguatan  
2
laboratorium pengujian Obat  
dan Makanan dan penguatan  
Balai POM  
5
20  
30  
40  
2
laboratorium pengujian  
Obat dan Makanan dan  
penguatan Balai POM  
-
5
20  
30  
40  
Pro PN  
- 58 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Pusat Riset  
dan Kajian  
Obat dan  
Makanan  
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan  
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan  
Tersedianya riset dan kajian di bidang  
pengawasan Obat dan Makanan yang  
berkualitas  
Tersedianya riset dan kajian di  
bidang pengawasan Obat dan  
Makanan yang berkualitas  
Persentase riset dan  
Persentase riset dan kajian  
kajian Pengawasan Obat  
Pro  
PN  
1
Pengawasan Obat dan  
72  
75  
78  
80  
82  
1
72,60  
75  
78  
80  
82  
dan Makanan yang  
Makanan yang dimanfaatkan  
dimanfaatkan  
Program Dukungan Manajemen  
Meningkatnya Kualitas  
Program Dukungan Manajemen  
Meningkatnya Kualitas  
Dukungan Manajemen BPOM  
di Lingkup Sekretariat  
Utama  
SP 1  
SP 1  
Dukungan Manajemen  
BPOM  
Nilai RB BPOM dilingkup  
Sekretariat Utama  
Nilai RB BPOM dilingkup  
Sekretariat Utama  
33,2  
1
Sekretariat  
Utama  
1.1  
1.2  
41  
43,25  
WTP  
46,39  
WTP  
47,21  
WTP  
47,86  
WTP  
1.1  
1.2  
32,03  
WTP  
34,40  
WTP  
35,58  
WTP  
Opini BPK atas laporan  
keuangan BPOM  
Opini BPK atas laporan  
keuangan BPOM  
Sekretariat  
Utama  
WTP  
WTP  
WTP  
Sekretariat  
Utama dan  
Inspektorat  
Utama  
Nilai AKIP BPOM  
dilingkup Sekretariat  
Utama  
Nilai AKIP BPOM dilingkup  
Sekretariat Utama  
73,3  
3
1.3  
73,25  
76,73  
81,08  
81,93  
82,8  
1.3  
72,44  
74,22  
75,14  
Penurunan target  
disebabkan adanya  
penambahan  
Satker baru yaitu  
sebanyak 15 Loka  
Satker Mandiri  
yang belum  
Nilai kinerja anggaran  
BPOM  
1.4  
95,5  
93  
93,5  
94,5  
95,6  
memiliki data  
baseline sebagai  
dasar penetapan  
target  
Meningkatnya  
Meningkatnya kepuasan  
masyarakat dan internal  
BPOM terhadap kinerja  
layanan publik dilingkup  
Sektama  
kepuasan masyarakat  
dan internal BPOM  
terhadap kinerja  
layanan publik  
SP 2  
SP 2  
dilingkup Sektama  
- 59 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
79,5  
73  
2021  
83  
2023  
89  
2024  
92  
2021  
87  
2022  
2023  
2024  
90  
(Output)/Indikator  
Indeks kepuasan  
masyarakat terhadap  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap layanan pengaduan  
dan informasi  
Sekretariat  
Utama  
2.1  
2.2  
86  
74  
2.1  
85.3  
88  
89  
layanan pengaduan dan  
informasi  
Sekretariat  
Utama  
Indeks Kepuasan Media  
Indeks Opini Publik BPOM  
Meningkatnya kerja sama  
73,5  
74,5  
75  
2.2  
Indeks Kepuasan Media  
74,02  
74  
74,5  
75  
75,5  
Target 2021-2022  
dibawah realisasi  
2020 karena  
terdapat  
penambahan  
jumlah responden  
di tahun 2021  
sebesar 6,67% dari  
tahun 2020  
Indeks Opini Publik  
BPOM  
Sekretariat  
Utama  
2.3  
66  
67  
68  
69  
70  
2.3  
79,6  
78  
79  
80  
81  
Meningkatnya kerja  
sama BPOM yang  
efektif  
SP 3  
SP 3  
BPOM yang efektif  
Target dibawah  
realisasi 2020  
karena terdapat  
perubahan DO dan  
telah dilakukan  
perhitungan  
realisasi 2020  
berdasarkan DO  
baru tersebut  
Persentase kerjasama yang  
efektif  
Persentase kerjasama  
yang efektif  
Sekretariat  
Utama  
3.1  
82  
84  
86  
88  
90  
3.1  
91,67  
84  
86  
88  
90  
dengan hasil  
sebesar 83,33%  
Terwujudnya Organisasi  
BPOM yang efektif  
Terwujudnya Organisasi  
BPOM yang efektif  
SP 4  
SP 4  
Nilai RB BPOM  
penguatan sistem  
pengawasan  
Nilai RB BPOM penguatan  
sistem pengawasan  
Inspektorat  
Utama  
4.1  
9,35  
7,75  
10,17  
8,28  
11,10  
8,94  
11,18  
9,07  
11,41  
9,20  
4.1  
6,35  
7,77  
5,98  
8,56  
6,02  
8,66  
6,06  
8,77  
6,10  
8,88  
Nilai Evaluasi Internal  
Akutabilitas Kinerja  
BPOM  
Nilai Evaluasi Internal  
Akutabilitas Kinerja BPOM  
Inspektorat  
Utama  
4.2  
4.3  
4.2  
4.3  
Persentase Pemenuhan  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja  
Inspektorat Utama  
Indeks Pemenuhan  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) BPOM  
Inspektorat  
Utama  
3,4  
3,7  
4
4,2  
4,4  
3,0  
3
4
4
4
- 60 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Terkelolanya keuangan  
BPOM secara  
transparan dan  
akuntabel  
Terkelolanya keuangan  
BPOM secara transparan dan  
akuntabel  
SP 5  
SP 5  
Persentase kesalahan  
material dalam Laporan  
Keuangan yang  
Persentase kesalahan material  
dalam Laporan Keuangan  
yang ditoleransi  
Inspektorat  
Utama  
5.1  
<1%  
<1%  
<1%  
<1%  
<1%  
5.1  
0,06  
<1%  
<1%  
<1%  
<1%  
ditoleransi  
Terdapat  
penyesuaian target  
ditahun 2021  
dengan  
mempertimbangka  
n hasil benchmark  
ke beberapa  
kementerian, trend  
jumlah temuan  
BPK yang  
Persentase rekomendasi  
hasil pemeriksaan BPK  
yang ditindaklanjuti  
BPOM  
Persentase rekomendasi hasil  
pemeriksaan BPK yang  
ditindaklanjuti BPOM  
Inspektorat  
Utama  
5.2  
88  
90  
92  
94  
95  
5.2  
93,47  
92.5  
93  
94  
95  
cenderung  
meningkat, serta  
trend capaian  
tahun sebelumnya.  
Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana  
Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran,  
Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan  
Pelaporan  
Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana  
Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran,  
Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan  
Biro  
Perencanaan  
dan Keuangan  
Meningkatnya kualitas dukungan  
manajemen BPOM di lingkup Biro  
Perencanaan dan Keuangan  
Meningkatnya kualitas dukungan  
manajemen BPOM di lingkup Biro  
Perencanaan dan Keuangan  
Nilai RB BPOM Penguatan  
Akuntabilitas  
Nilai RB BPOM  
Penguatan Akuntabilitas  
1
4,90  
5,25  
5,60  
5,66  
5,70  
1
4,22  
4,48  
4,74  
5,00  
Nilai AKIP komponen  
Perencanaan Kinerja,  
Pengukuran Kinerja,  
Pelaporan Kinerja dan  
Pencapaian Kinerja  
BPOM  
Nilai AKIP komponen  
Perencanaan Kinerja,  
Pengukuran Kinerja,  
Pelaporan Kinerja dan  
Pencapaian Kinerja BPOM  
73,3  
3
2
73,25  
76,73  
81,08  
81,93  
82,80  
2
72,44  
74,22  
75,14  
Nilai Evaluasi Kinerja  
Anggaran (EKA) BPOM  
Nilai Evaluasi Kinerja  
Anggaran (EKA) BPOM  
3
4
93  
94  
95  
96  
97  
3
94  
95  
96  
97  
Nilai Indikator Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  
BPOM  
Nilai Indikator Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran  
(IKPA) BPOM  
95,2  
2
94,24  
94,87  
95,22  
95,57  
95,92  
4
94,87  
95,57  
95,92  
- 61 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Realisasi  
2020  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Persentase kesesuaian  
Laporan Keuangan  
BPOM yang disusun  
dengan SAP  
Persentase kesesuaian  
Laporan Keuangan BPOM  
yang disusun dengan SAP  
5
100  
100  
100  
100  
100  
5
100  
100  
100  
100  
Biro  
Hubungan  
Masyarakat  
dan Dukungan  
Strategis  
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi  
Dukungan Strategis Pimpinan  
Pimpinan (OTK  
Lama)  
Meningkatnya kepuasan masyarakat  
terhadap kinerja pengawasan Obat dan  
Makanan di Lingkup Biro Humas dan  
DSP  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
Koordinasi  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap layanan pengaduan  
dan informasi  
Penyusunan  
Peraturan  
Perundang-  
1
79,5  
83  
86  
89  
92  
undangan,  
Advokasi Hukum,  
serta Organisasi  
dan tata laksana  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
Peningkatan  
penyelenggaraan  
Kerjasama dan  
Hubungan  
2
Indeks kepuasan media  
73  
73,5  
74  
74,5  
75  
Masyarakat BPOM  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
Peningkatan  
penyelenggaraan  
Kerjasama dan  
Hubungan  
3
Indeks opini publik BPOM  
66  
67  
68  
69  
70  
Masyarakat BPOM  
- 62 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-  
undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan  
tata laksana  
Koordinasi Penyusunan Peraturan  
Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta  
Organisasi dan tata laksana  
Biro Hukum  
dan Organisasi  
Meningkatnya kualitas dukungan  
manajemen dan tugas teknis lainnya Biro  
Hukum dan Organisasi  
Meningkatnya Kualitas Dukungan  
Manajemen BPOM di Lingkup Biro  
Hukum dan Organisasi  
Nilai RB BPOM Penataan  
Nilai RB BPOM Penataan  
1
peraturan perundang-  
undangan  
3,40  
3,80  
4,50  
4,60  
4,75  
1
peraturan perundang-  
undangan  
4,29  
4,64  
4,69  
4,75  
Nilai RB BPOM Penataan  
dan penguatan  
organisasi  
Nilai RB BPOM Penataan dan  
penguatan organisasi  
2
3
4,40  
4,20  
4,90  
4,4  
5,50  
4,65  
5,55  
4,70  
5,70  
4,75  
2
3
4
6,43  
5,36  
5,67  
6,96  
5,80  
5,76  
7,03  
5,86  
5,85  
7,13  
5,94  
5,94  
Nilai RB BPOM Penataan tata  
laksana  
Nilai RB BPOM Penataan  
tata laksana  
Nilai RB BPOM  
Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Publik  
Meningkatnya kepuasan  
masyarakat dan Internal BPOM  
terhadap kinerja Layanan Biro  
Hukum dan Organisasi  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat terhadap  
Layanan Pengaduan dan  
1
-
87  
88  
89  
90  
Informasi  
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja  
Sama BPOM  
Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan  
Hubungan Masyarakat BPOM  
Biro Kerjasama  
dan Humas  
Meningkatnya kerja sama yang  
ditindaklanjuti dalam mendukung  
pengawasan obat dan makanan di  
tingkat nasional dan global  
Meningkatnya kerja sama yang  
ditindaklanjuti dalam mendukung  
pengawasan obat dan makanan di  
tingkat nasional dan global  
Persentase kerja sama  
yang ditindaklanjuti oleh  
mitra dalam rangka  
Persentase kerja sama yang  
1
ditindaklanjuti atau  
diimplementasikan  
72  
73  
74  
75  
76  
1
2
meningkatkan efektivitas  
pengawasan Obat dan  
Makanan dan daya saing  
bangsa  
83,33  
84  
84  
86  
86  
88  
88  
90  
90  
Persentase peran Badan  
POM dalam forum  
Bilateral, Regional, dan  
Multilateral  
-
- 63 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Meningkatnya kepuasan  
masyarakat terhadap kinerja  
BPOM dan kepuasan internal  
BPOM terhadap kinerja layanan  
publik Biro Kerja Sama dan  
Humas  
1
Indeks kepuasan media  
74,02  
79,6  
74  
78  
74,5  
79  
75  
80  
75,5  
81  
Target 2021-2022  
dibawah realisasi  
2020 karena  
terdapat  
penambahan  
jumlah responden  
di tahun 2021  
sebesar 6,67% dari  
tahun 2020  
Indeks opini publik  
BPOM  
2
Terselenggaranya dukungan  
penguatan regulatori di bidang  
obat dan makanan dalam skema  
Kerja Sama Selatan-selatan dan  
Triangular (KSST)  
Terselenggaranya dukungan penguatan  
regulatori di bidang obat dan makanan  
dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan  
dan Triangular (KSST)  
Jumlah negara yang  
mendapatkan dukungan  
Jumlah negara yang  
mendapatkan dukungan  
penguatan di bidang obat  
1
penguatan di bidang obat dan  
makanan dalam skema kerja  
sama selatan-selatan (KSST)  
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
Pro PN  
dan makanan dalam  
skema kerja sama  
selatan-selatan (KSST)  
Biro Umum  
dan Sumber  
Daya Manusia  
(OTK Lama)  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan  
Prasarana Penunjang Aparatur BPOM  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana  
dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM  
Meningkatnya capaian RB BPOM di  
lingkup Biro Umum dan SDM sesuai  
roadmap RB BPOM  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
Pengelolaan  
Sumber Daya  
Manusia  
Nilai RB BPOM Penataan  
Sistem Manajemen SDM  
1
13,2  
80  
13,6  
82  
14,1  
84  
14,2  
86  
14,26  
88  
Indikator  
dipindahkan pada  
kegiatan  
2
Nilai Pengelolaan BMN BPOM  
- 64 -  
SEMULA  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
Kegiatan (Output)/Indikator  
Program/  
Kegiatan  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Pengelolaan  
Sarana dan  
Prasarana BPOM  
Biro Sumber  
Daya Manusia  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Meningkatnya Kualitas Dukungan  
Manajemen BPOM di Lingkup Biro  
SDM  
Nilai RB BPOM Penataan  
Sistem Manajemen SDM  
1
-
5,13  
5,59  
6,04  
6,50  
Level  
4
Level  
4
2
Indeks Sistem Merit  
Level 4  
Level 4  
Level 4  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM  
Meningkatnya Kualitas Dukungan  
Manajemen BPOM di Lingkup Biro  
Umum  
Biro Umum  
Nilai Pengawasan  
Kearsipan  
1
85,71  
78,99  
90  
80  
91  
82  
92  
84  
93  
86  
Nilai Pengelolaan BMN  
BPOM  
2
Persentase Pemenuhan  
Indeks Tata Kelola  
Pengadaan Barang dan  
3
-
64  
66  
68  
70  
Jasa  
Pusat  
Pengembangan  
Sumber Daya  
Manusia  
Pengembangan SDM Aparatur BPOM  
Pengembangan SDM Aparatur BPOM  
Pengawasan  
Obat dan  
Makanan  
Meningkatnya kompetensi SDM  
POM  
Meningkatnya kompetensi SDM POM  
Persentase SDM BPOM yang  
memenuhi Standar  
Kompetensi  
Persentase SDM BPOM  
yang memenuhi Standar  
Kompetensi  
1
75  
82  
83  
84  
85  
1
72.73  
77  
79  
81  
83  
Tersedianya Profil Kompetensi SDM POM  
yang Mutakhir sesuai Standar  
Jumlah SDM pengawas  
obat dan makanan yang  
tersertifikasi sesuai  
standar  
Jumlah SDM pengawas obat  
dan makanan yang  
1
770  
820  
875  
935  
1000  
2
537  
820  
875  
935  
1000  
tersertifikasi sesuai standar  
- 65 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Terwujudnya Reformasi Birokrasi  
Badan POM terkait Manajemen  
Perubahan sesuai Road Map  
Reformasi Birokrasi Badan POM  
2020-2024  
Terwujudnya RB BPOM terkait  
Manajemen Perubahan sesuai dengan  
Road Map RB BPOM 2020-2024  
Nilai RB BPOM Manajemen  
Perubahan  
Nilai RB BPOM  
Manajemen Perubahan  
1
3,90  
4,30  
4,65  
4,70  
4,75  
1
4,61  
4,66  
4,71  
4,75  
Pusat Data  
dan Informasi  
Pengawasan  
Obat dan  
Pengelolaan Teknologi Informasi  
Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan  
Makanan  
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data  
dan Informasi Obat dan Makanan  
Makanan  
Terwujudnya sistem TIK dalam  
Pengawasan Obat dan Makanan yang  
Andal  
Terwujudnya sistem TIK dalam  
Pengawasan Obat dan Makanan  
yang Andal  
Penurunan target  
di sebabkan  
adanya perubahan  
tools pengukuran  
Indeks SPBE K/L  
yang mencakup  
perubahan  
indikator dalam  
penilaian SPBE  
dan audit khusus  
1
Indeks SPBE BPOM  
3.8  
3.95  
4.1  
4.25  
4.4  
1
2
Indeks SPBE BPOM  
3,68  
2,57  
2,77  
2,97  
3,17  
Persentase Pemanfaatan  
Sistem Informasi Badan  
POM  
100  
100  
100  
100  
100  
Terintegrasinya Sistem Informasi  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Persentase sistem  
Terintegrasinya Sistem IT BPOM  
Persentase sistem informasi  
informasi Pengawasan  
Pengawasan Obat dan  
Makanan Terintegrasi dan  
2
35  
55  
70  
85  
100  
1
Obat dan Makanan  
Terintegrasi dan Real  
Time  
25  
55  
70  
85  
100  
Real Time  
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
Aparatur I  
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
Aparatur I  
Inspektorat I  
Terwujudnya organisasi BPOM yang  
efektif  
Terwujudnya organisasi BPOM  
yang efektif  
Nilai RB BPOM  
penguatan sistem  
pengawasan  
Nilai RB BPOM penguatan  
sistem pengawasan  
1
9,35  
10,17  
11,10  
11,18  
11,41  
1
5,98  
6,02  
6,06  
6,10  
- 66 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
(Output)/Indikator  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
Nilai rata-rata Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja  
Lingkup Inspektorat I  
Nilai rata-rata evaluasi AKIP  
mitra kerja Inspektorat I  
2
3
4
81  
85  
90  
100  
85  
91  
92  
2
85  
90  
91  
92  
Nilai rata-rata Indeks  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) Unit  
Kerja di Wilayah  
Persentase Pemenuhan  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) mitra kerja  
Inspektorat I  
100  
75  
100  
80  
100  
90  
100  
90  
3
-
3
3,4  
3,7  
4
Inspektorat I  
Persentase rekomendasi  
Survei Kepuasan Masyarakat  
(SKM) yang ditindaklanjuti  
Terkelolanya keuangan secara  
transparan dan akuntabel  
Terkelolanya keuangan secara  
transparan dan akuntabel  
Persentase kesalahan  
material dalam Laporan  
Keuangan yang  
ditoleransi lingkup  
Inspektorat I  
Persentase kesalahan material  
dalam Laporan Keuangan  
yang ditoleransi lingkup  
Inspektorat I  
1
<1  
88  
<1  
90  
<1  
92  
<1  
94  
<1  
95  
1
<1  
90  
<1  
92  
<1  
94  
<1  
95  
Persentase rekomendasi  
hasil pemeriksaan BPK  
yang ditindaklanjuti  
BPOM  
Persentase rekomendasi hasil  
pemeriksaan BPK yang  
ditindaklanjuti BPOM  
2
2
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
Aparatur II  
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
Aparatur II  
Inspektorat II  
Terwujudnya Organisasi BPOM yang  
efektif  
Terwujudnya Organisasi BPOM  
yang efektif  
Nilai RB BPOM  
penguatan sistem  
pengawasan  
Nilai RB BPOM penguatan  
sistem pengawasan  
1
9,35  
81  
10,17  
85  
11,10  
90  
11,18  
91  
11,41  
92  
1
2
5,36  
85  
5,80  
90  
5,86  
91  
5,94  
92  
Nilai rata-rata evaluasi  
AKIP mitra kerja  
Inspektorat II  
Nilai rata-rata evaluasi AKIP  
mitra kerja Inspektorat II  
2
Nilai rata-rata Indeks  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) Unit  
Kerja di Wilayah  
Persentase Pemenuhan  
Maturitas Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) mitra kerja  
Inspektorat II  
3
100  
100  
100  
100  
100  
3
-
3
3,4  
3,7  
4
Inspektorat II  
Terkelolanya Keuangan BPOM secara  
transparan dan akuntabel  
Terkelolanya Keuangan BPOM  
secara transparan dan akuntabel  
- 67 -  
SEMULA  
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran  
MENJADI  
Realisasi  
Unit  
Organisasi  
Pelaksana  
Target  
2022  
Sasaran Program  
(Outcome)/Sasaran Kegiatan  
Target  
Pro PN  
Keterangan  
Program/  
Kegiatan  
Program/  
Kegiatan  
Kegiatan (Output)/Indikator  
2020  
2020  
2021  
2023  
2024  
2021  
2022  
2023  
2024  
(Output)/Indikator  
Persentase kesalahan  
material dalam Laporan  
Keuangan yang  
ditoleransi lingkup  
Inpektorat II  
Persentase kesalahan material  
dalam Laporan Keuangan  
yang ditoleransi lingkup  
Inpektorat II  
1
<1  
<1  
<1  
<1  
<1  
1
0,44  
<1  
<1  
<1  
<1  
- 68 -  
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
1. Kesimpulan  
a. Reviu Renstra BPOM dilaksanakan sebagai respon terhadap  
perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja  
BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan  
kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BPOM.  
b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BPOM yang dilakukan,  
dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra  
BPOM masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di  
rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.  
2. Rekomendasi  
a. Hasil reviu Renstra BPOM 2020-2024 yang telah dilakukan secara  
menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana  
Kerja BPOM serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun  
pelaksanaan Renstra BPOM.  
b. Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM  
agar melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Eselon I dan  
Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra BPOM ini.