TAHUN 2023  
LAPORAN  
KINERJA  
Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Instagtram:  
@obat.bpom  
 
KATA PENGANTAR  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan  
kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja,  
sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada  
tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana  
Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian  
Kinerja tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja  
dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja  
output dan outcome yang telah ditetapkan.  
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi  
mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan  
fungsinya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini  
dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban  
dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik dalam  
rangka meningkatkan kinerja diantaranya melalui  
inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan  
efektivitas pengawasan BPOM, khususnya di  
Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada masa  
mendatang.  
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan  
Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan  
rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2023 ini telah  
selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan  
suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan  
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan  
kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja  
yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, dan  
realisasi anggaran.  
Jakarta,  
Februari 2024  
27  
Plt. Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes  
DAFTAR ISI  
i
 
LAMPIRAN………………………………………………………………………………………………………..215  
ii  
DAFTAR GAMBAR  
iii  
 
DAFTAR TABEL  
v
vi  
vii  
 
viii  
RINGKASAN EKSEKUTIF  
Dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam  
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif (ONPPZA) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan  
Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi  
Bidang Pengawasan ONPPZA kepada pemerintah, pemangku kepentingan  
(stakeholders) dan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana  
evaluasi atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dan  
upaya untuk memperbaiki kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA di masa  
mendatang.  
Sesuai Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS), yaitu:  
1) Terwujudnya obat yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepuasan pelaku  
usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan  
industri produk tembakau; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat  
terhadap kinerja pengawasan obat; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan  
obat; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat;  
6) Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat; 7) Terwujudnya  
tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA; 8) Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang optimal;  
9) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat; 10) Terkelolanya  
keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Pencapaian ke-10 Sasaran  
Strategis tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).  
Pada tahun 2023, hasil pengukuran pencapaian terhadap ke-10 Sasaran Strategis  
dengan 21 IKU tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil  
memperoleh capaian sebagai berikut:  
1. Empat belas (14) IKU dengan kategori SANGAT BAIK (100%<x120%)  
2. Satu (1) IKU dengan kategori BAIK (=100%)  
3. Enam (6) IKU dengan kategori CUKUP (70%x<100%)  
ix  
Secara umum, nilai capaian sasaran strategis (NPSS) Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA tahun 2023 telah mencapai predikat ISTIMEWA (>100). Sehingga dapat  
disimpulkan bahwa kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 telah  
sesuai target yang ditetapkan.  
Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan  
yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output)  
yang terukur selama tahun anggaran 2023. Adapun pagu anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA tahun 2023 adalah sebesar Rp 62,225,899,000 hingga akhir  
tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp 62,217,995,433 atau sebesar 99,99 %  
dari total pagu anggaran (termasuk Hibah dari WHO). Dengan demikian, diperoleh  
tingkat efisiensi anggaran 0.0776.  
Berbagai tantangan tentunya mengiringi langkah Deputi Bidang ONPPZA dalam  
menjalan tugas dan fungsinya. Tidak jarang muncul kendala yang harus dihadapi dan  
menuntut ketekunan dan kerja keras. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam  
mencapai target yang disusun tersebut diantaranya:  
1. Sampling dan pengujian oleh UPT BPOM belum sepenuhnya sesuai dengan  
Pedoman Sampling dan Pengujian Obat serta kesiapan pelaksanaan regionalisasi  
laboratorium  
2. Optimalisasi kesiapan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi serta  
sosialisasinya kepada masyarakat  
3. Kebutuhan SDM pengawas obat yang tidak sebanding dengan beban kerja dan  
cakupan pengawasan serta peningkatan kompetensi pegawai yang masih  
terkendala kuota pegawai yang dapat mengikuti training khusus  
4. Optimalisasi sosialisasi dan bimbingan kepada stakeholder dan masyarakat  
5. Perubahan tools yang digunakan untuk melakukan penilaian indeks kualitas  
kebijakan yang ditetapkan oleh LAN sehingga diperlukan strategi perencanaan  
yang tepat serta Timeline pengukuran IKK tidak sesuai jadwal  
6. Pengembangan obat masih perlu terus diberikan dukungan melalui  
pembentukan ekosistem pengembangan obat di Indonesia  
7. Data kendala dan tindak lanjut kinerja belum dapat tergali secara optimal.  
x
 
8. Adanya kegiatan insidental harus menunggu revisi POK/DIPA  
Sebagai langkah antisipatif terhadap kendala tersebut atau kendala lain yang mungkin  
muncul dan berisiko terhadap ketidaktercapaian sasaran strategis di masa mendatang,  
maka terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya:  
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi perbaikan perencanaan/penganggaran yang  
berhasil diidentifikasi, diantaranya:  
1. Membuat POA di awal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.  
2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala, baik  
pada level Unit maupun Satker.  
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan  
kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan  
tersebut.  
4. Menginventarisasi kegiatan yang tidak direncanakan tahun sebelumnya untuk  
masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya melalui koordinasi dengan Biro  
Perencanaan dan Keuangan.  
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun sehingga  
kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana  
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan  
target yang dilaksanakan  
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan  
monitoring penyelesaian dana Hibah dilaksanakan tepat waktu  
Selain itu, komitmen dan tanggung jawab seluruh pihak diperlukan untuk mendukung  
kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA yang lebih baik lagi di masa mendatang.  
xi  
 
BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun  
2020-2024, bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat  
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan  
di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang  
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh  
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pengawasan Obat  
merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan,  
dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia  
Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan  
nasional.  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di  
bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat  
adiktif demi terciptanya Obat yang aman, bermutu dan berkhasiat guna  
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan rencana  
pembangunan nasional tersebut.  
Seiring dengan dinamika lingkungan strategis (nasional maupun global) dan  
semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka pada tahun  
2023 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu kesehatan  
terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas obat dalam rangka  
mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),  
agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta perubahan iklim dunia.  
Beberapa tantangan lain diantaranya: 1) Pengawasan pre-post market secara  
daring; 2) Penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan  
Obat; 3) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan  
1
terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan  
kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi  
dan mendistribusikan Obat, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan  
dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi; 4) Pengawalan riset dan  
pengembangan obat serta kemandirian produksi dalam negeri; 5) Peningkatan  
kualitas layanan publik; 6) Pengendalian resistensi antimikroba; 7) Rantai Suplai  
Obat dan Bahan Obat serta peredaran obat Sub Standard, Falsified dan illegal; 8)  
Edukasi publik terkait obat yang efektif dan efisien; 9) Penyalahgunaan obat-obat  
tertentu; 9) Pengendalian Produk tembakau; 10) Belum memadainya sumber daya.  
Kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I  
BPOM dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan,  
penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak  
dibutuhkan untuk mendukung kinerja pre dan post market. Dalam hal penguatan  
kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran,  
tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat  
memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga  
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, yang pada akhirnya diharapkan dapat  
memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.  
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan  
Obat NPPZA senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan (Continuous  
Improvement) melalui penguatan regulasi, percepatan pelayanan publik dan  
peningkatan efektivitas pengawasan.  
1.2 Gambaran Umum Organisasi  
BPOM dibentuk untuk menjalankan fungsi Sistem Pengawasan Obat dan  
Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah  
dan mengawasi peredaran obat dan makanan serta melindungi keamanan,  
keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan  
Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan  
berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan  
berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan  
efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan  
2
 
kelembagaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden  
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi  
Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat  
dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan  
Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat  
dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan  
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut,  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di  
bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat  
adiktif.  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan  
fungsinya dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif,  
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud  
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum  
penyelenggaraan good governance adalah asas yang menentukan bahwa setiap  
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat  
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang  
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk  
penyusunan Laporan Kinerja.  
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja  
merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang  
Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan  
Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam  
melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka  
melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus. Laporan Kinerja  
3
   
digunakan untuk asesmen dan perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip  
akuntabilitas.  
1.2. Tugas Dan Fungsi  
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan  
kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,  
prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA adalah melakukan:  
1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan  
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan  
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan  
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan  
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan  
Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,  
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat,  
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan  
Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,  
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat,  
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar  
dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan  
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  
4
   
Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar,  
terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Bidang Pengawasan  
Obat dan NPPZA:  
1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (pre-market) yang  
mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan  
peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;  
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (post-market) yang  
mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan  
pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi,  
sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta  
pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan  
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)  
termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing  
produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas  
sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan  
dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.  
1.3 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima)  
Direktorat yaitu:  
Gambar 1. 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
1
   
Gambar 1. 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat  
Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor  
2
     
Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Gambar 1. 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan  
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
3
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
1.4 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Gambar 1. 7 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
4
Mayoritas pegawai Deputi 1 berjenis kelamin perempuan (78,34%), berpendidikan  
profesi (45,84%) dan merupakan generasi milenial (73,55%). Tahun 2023 jumlah  
SDM Deputi 1 sebanyak 397 orang yang terdiri dari 303 orang PNS, 32 orang PPPK  
dan 62 PPNPN. Jumlah ini masih jauh di bawah beban kerja yang menjadi tanggung  
jawab Kedeputian I.  
KEBUTUHAN SDM DALAM RANGKA ANTISIPASI PENGETATAN PENGAWASAN  
OBAT  
1. Fungsi penyusunan NSPK memiliki gap jumlah SDM sebanyak 103 orang  
dengan sesuai kebutuhan organisasi Direktorat Standardisasi Obat NPPZA  
yang  
menjadi  
koordinator  
(think  
tank)  
untuk  
penyusunan  
regulasi/standar/pedoman di lingkungan kedeputian I, koordinator kegiatan  
strategis kedeputian termasuk akuntabilitas kedeputian I dan penambahan  
indikator indeks pelayanan publik mulai tahun 2024  
2. Fungsi pengawasan pre market memiliki gap jumlah SDM sebanyak 106 orang  
dengan justifikasi sesuai dengan analisis beban kerja kondisi eksisting belum  
memadai untuk dapat menyelesaikan jumlah berkas yang masuk setiap tahun.  
Dengan pertimbangan perketatan evaluasi premarket akibat dari KTD GGA  
pada sirup obat maka kebutuhan evaluator menjadi lebih meningkat  
Fungsi pengawasan produksi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 43 orang dengan  
justifikasi penambahan SDM yaitu  
Melakukan reviu dan tindak lanjut hasil pengawasan pre dan post market secara  
komprehensif untuk setiap industry  
1. Peningkatan pengawasan fasilitas produksi berdasarkan tingkat kesulitan di  
setiap tahunnya  
2. Pengawasan dalam rangka Penambahan fasilitas untuk pengembangan obat  
baru  
3. Fungsi pengawasan distribusi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 48 orang  
dengan justifikasi yait  
4. Sesuai dengan Analisis Beban Kerja kondisi eksisting belum memadai dalam  
pengawasan sarana distribusi dan sarana pela yanan dalam peningkatan  
5
       
frekuensi pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan berdasarkan  
tingkat kesulitan di setiap tahunnya  
5. Penanganan kasus di bidang distribusi obat  
6. Penambahan jumlah fasilitas ditribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian  
termasuk PSEF  
Fungsi pengawasan keamanan (farmakovigilans) memiliki gap jumlah SDM sebanyak  
72 orang dengan justifikasi yaitu  
1. Peningkatan frekuensi pengawasan (sebagai bagian dari inspeksi sarana  
produksi) minimal 1 kali inspeksi per industri per tahun  
2. Peningkatan evaluasi pelaporan farmakovigilans  
Catatan: Saat ini perencanaan inspeksi PV dan evaluasi laporan PV oleh pusat  
UPT yang di wilayahnya ada IF atau Pihak yang ditunjuk oleh IF untuk melakukan PV.  
UPT terkait ikut dalam inspeksi PV  
Fungsi pengawasan mutu memiliki gap jumlah SDM sebanyak 27 orang dengan  
justifikasi yaitu  
1. Penyusunan perencanaan sampling berbasis risiko dalam rangka pengetatan  
pengawasan mutu obat beredar, intensifikasi monitoring evaluasi terhadap  
implementasi sampling yang dilakukan UPT, serta intensifikasi surveilans  
mutu obat beredar (sampling kasus oleh Ditwas KMEI ONPPZA).  
2. Intensifikasi tindak lanjut laporan obat tidak memenuhi syarat, termasuk  
CAPA dari Industri Farmasi, laporan voluntary recall, publikasi recall, evaluasi  
laporan monitoring cemaran (misal nitrosamin), dan hal terkait lain.  
Fungsi pengawasan ekspor impor memiliki gap jumlah SDM sebanyak 25 orang  
dengan justifikasi yaitu  
1. Pengawasan SKI Post Border  
2. Peningkatan pemeriksaan onsite dalam rangka Verifikasi kesesuaian impor  
6
     
1.5 Isu Strategis  
Dalam mewujudkan obat dan makanan aman, terdapat beberapa isu strategis atau  
tantangan yang dihadapi saat ini yaitu:  
1.4.1 Universal Health Coverage/Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia  
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan Pemerintah pada  
Januari 2014. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan  
kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup  
sehat, produktif, dan sejahtera. JKN menjamin pelayanan kesehatan  
perseorangan termasuk obat sehingga kebutuhan (demand) obat semakin  
meningkat. Salah satu tantangan dalam era JKN adalah penjaminan  
ketersediaan obat, umumnya obat generik, yang aman, bermutu, berkhasiat,  
dan terjangkau. Di sisi lain, mayoritas bahan baku obat di Indonesia masih  
tergantung impor. Kita harus berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan  
kemandirian bahan baku obat dan produksi obat dalam rangka mendukung  
JKN. Jumlah peserta JKN akan terus meningkat. Per 1 September 2023 peserta  
JKN telah mencapai 262,74 juta orang.  
1.4.2. Peredaran Obat secara Online/daring (teknologi, digitalisasi, medsos dan  
internet)  
Saat ini kita telah memasuki era Revolusi industri keempat yang menyatukan  
ilmu fisika, digital dan biologi. Kita menyaksikan otomatisasi dan konektivitas  
berbagai bidang. Inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari  
sebelumnya. Salah satu bidang yang paling banyak terdampak adalah bidang  
kesehatan dan bioteknologi. Revolusi industri ke-4 memberikan peluang  
pengembangan obat-obat baru. Di sisi lain, revolusi industri ke-4 juga  
berpotensi meningkatkan risiko kejahatan siber obat dan makanan.  
Penindakan BPOM atas pelanggaran di beberapa wilayah menunjukkan modus  
kejahatan telah merambah jalur distribusi produk secara online.  
1.4. 3. Kepatuhan Pelaku Usaha (IF, PBF, Fasyanfar)  
Kepatuhan para pelaku usaha masih memerlukan pembinaan dan kontrol, serta  
kemampuan para pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu  
masih fluktuatif. Dibutuhkan upaya mandiri dari para pelaku usaha untuk  
7
 
mengelola risiko pada proses produksi dan distribusi dalam rangka penyediaan  
dan penjaminan kualitas/mutu dan keamanan Obat sehingga mampu  
memenuhi kebutuhan nasional dan global.  
1.4. 4. Riset dan Pengembangan Obat serta kemandirian produksi dalam negeri  
Dibutuhkan perpaduan regulasi yang komprehensif untuk menjamin kualitas,  
khasiat dan keamanan obat dan mengatasi hambatan dalam pengembangan  
produk obat baru yang efisien .Keterlibatan para ilmuwan baik ditingkat  
nasional, regional dan global dalam peningkatan ilmu pengetahuan untuk  
memperkuat fondasi ilmiah yang penting untuk mengembangkan regulasi dan  
standardisasi yang mendukung pengembangan obat  
Koordinasi pentahelix dalam pengembangan obat baru perlu diperkuat. Proses  
transfer teknologi dalam pengembangan obat diperlukan kesiapan fasilitas dan  
SDM dalam negeri.  
1.4. 5. Pelayanan Publik yang Prima  
Tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses dan  
simplifikasi pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang prima  
1.4. 6. Pengendalian Resistensi Antimikroba  
Salah satu peran Badan POM dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba  
adalah pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pengawasan di fasilitas  
pelayanan kefarmasian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan  
POM. Dari hasil pengawasan tersebut masih ditemukan adanya penjualan  
antimikroba tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian.  
Berdasarkan kajian Pusat Riset BPOM, masih terdapat Antimikroba yang dijual  
di toko obat. Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik dari  
pemerintah, pelaku usaha (Apoteker Penanggung Jawab) dan masyarakat, agar  
dapat bersama-sama mengambil langkah konkrit sehingga tidak ada lagi  
penyerahan antimikroba tanpa resep dokter.  
Badan POM bersama dengan K/L lain mengambil langkah dalam hal perkuatan  
pengawasan dan kebijakan, serta melakukan edukasi yang masif dan  
menyeluruh baik ke pelaku usaha atau masyarakat. Kami mohon juga dukungan  
dari pemerintah daerah beserta organisasi profesi untuk mendukung kebijakan  
8
     
pengendalian resistensi antimikroba di daerah Jawa Barat, sehingga  
kedepannya dapat bersama-sama mengawal penegakan regulasi penyerahan  
antimikroba tanpa resep dokter.  
Yang kedua adalah Pelaku usaha termasuk di antaranya adalah apoteker  
penanggung jawab, harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap  
regulasi, sehingga tidak akan menyerahkan antimikroba secara bebas tanpa  
resep dokter. Yang tidak kalah penting adanya profesi melakukan praktek  
sesuai ketentuan dan juga mengedukasi masyarakat sehingga timbul  
kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang pada akhirnya akan  
memberikan nilai positif  
Masyarakat juga berperan penting untuk terus melakukan peningkatan  
awareness terhadap resistensi antimikroba sehingga diharapkan demand  
masyarakat terhadap antimikroba tanpa resep dokter dapat turun.  
1.4. 7. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat SF dan ilegal  
Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, resistensi antimikroba  
merupakan salah satu fokus pengawasan karena menjadi ancaman dunia.  
Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan pendekatan One Health  
Approach sehingga dibutuhkan keterlibatan dari berbagai sektor. Mengawal  
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan POM  
melakukan Joint Inspection dengan Kementerian Pertanian dalam mengawal  
integritas jalur pasok bahan obat dan obat di sektor kesehatan manusia dan  
hewan.  
Keberadaan obat substandar dan ilegal termasuk palsu merupakan hal yang  
dapat membahayakan kesehatan masyarakat, berkontribusi dalam  
peningkatan resistensi antimikroba. Peran serta masyarakat dalam pelaporan  
obat substandar dan ilegal termasuk palsu memiliki peranan penting dalam  
menanggulangi peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu. Oleh  
karena itu BPOM mengembangkan aplikasi BPOM Mobile sebagai platform  
untuk pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu dengan mengacu  
kepada prototype aplikasi smartphone yang dimiliki oleh WHO.  
9
 
1.4. 8. Edukasi publik terkait obat yang efisien dan efektif  
Diperlukan penanganan yang menyeluruh untuk menumbuhkan kepercayaan  
dari masyarakat kepada BPOM sehingga diperoleh peran serta masyarakat  
yang dapat mendukung kinerja dan pencapaian visi BPOM secara keseluruhan.  
BPOM sebagai pelindung masyarakat dalam mendapatkan obat yang aman,  
berkhasiat dan bermutu dipercaya sebagai tugas bersama BPOM dan  
masyarakat.  
1.4. 9. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu  
Maraknya kasus penyalahgunaan Obat-obat Tertentu memerlukan intensifikasi  
pengawasan peredaraan OOT dalam rangka deteksi penyimpangan peredaran  
untuk disalahgunakan  
1.4. 10. Pengendalian Produk Tembakau  
Tantangan pengawasan produk tembakau yang perlu diatasi, antara lain:  
a) Ekspansi Produk Nikotin dan Tembakau Baru:  
Industri tembakau terus mengembangkan produk nikotin dan tembakau  
baru, seperti rokok elektronik, heated tobacco dan kantong nikotin.  
Tantangan terletak pada penyesuaian regulasi yang ada untuk mencakup  
perkembangan ini dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap  
seluruh spektrum produk tembakau dan nikotin.  
b) Tantangan Iklan dan Promosi:  
Iklan rokok, khususnya pada media luar ruang dan internet, seringkali  
tidak mematuhi ketentuan yang ada. Kurangnya intervensi atau tindak  
lanjut dari pemerintah setempat menciptakan celah untuk pelanggaran.  
Menanggapi hal ini, rekomendasi diajukan untuk advokasi lintas sektor  
dan peraturan daerah yang lebih ketat terkait iklan rokok.  
c) Kurangnya Efektivitas Sanksi:  
Meskipun sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran iklan dan kemasan  
produk tembakau, efek jera masih menjadi tantangan. Temuan terus  
muncul, seperti iklan melanggar ketentuan di toko kelontong dalam  
10  
   
bentuk spanduk dan stiker yang berubah-ubah. Menghadapi ini, BPOM  
merekomendasikan advokasi dengan pemerintah daerah untuk  
meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas  
terhadap pelanggaran berulang.  
d) Tantangan Label dan Penandaan:  
Pencantuman kode produksi dan tanggal produksi pada label kemasan  
rokok menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, BPOM mengusulkan  
kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan terperinci terkait  
pencantuman informasi ini pada kemasan rokok.  
e) Koordinasi Lintas Sektor:  
Koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus, terutama dalam menghadapi  
temuan pelanggaran ketentuan seperti larangan penjualan pada anak,  
termasuk beberapa temuan rokok yang diproduksi tanpa cukai,  
mengakibatkan harga rokok yang sangat murah dan dapat dijangkau oleh  
anak. Rekomendasi mencakup koordinasi aktif dengan K/L di tingkat  
pusat dan pemerintah daerah.  
f)  
Informasi Bahaya Merokok:  
Penyebaran informasi bahaya merokok masih dihadapkan pada  
tantangan, terutama ketika anak dan remaja mulai mencoba merokok dan  
masih ada anggapan bahwa merokok dianggap keren. BPOM perlu  
menciptakan inovasi dan melakukan koordinasi intensif dengan  
penyelengaraan pendidikan, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk  
meningkatkan kesadaran tentang risiko merokok.  
1. 4.11. Belum Memadainya Sumber Daya  
Peran dan tugas fungsi BPOM sebagai regulator dan pengawas selain  
terkait aspek kesehatan, juga ekonomi-industri-perdagangan, dan  
penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia  
usaha/industri dari kejahatan terkait obat dan makanan sehingga perlu  
perkuatan perkuatan kelembagaan termasuk sumber daya: sumber daya  
manusia, anggaran, peralatan, dsb,  
11  
Analisis SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Berikut ini adalah Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Jumlah  
penduduk pada beberapa national regulatory authority.  
Gambar 1. 8 Perbandingan Jumlah Pengawas Obat vs Jumlah Penduduk pada  
beberapa National Regulatory Authority  
National  
Jumlah  
Jumlah  
Persentase  
Jumlah  
Regulatory  
Authority  
Pegawai  
Penduduk  
Pegawai terhadap Jumlah  
Penduduk  
BPOM  
5.211  
300  
278,7 juta  
5,9 juta  
0,00187%  
0,00508%  
0,00588%  
HSA Singapura  
USFDA  
20.000  
340 juta  
Swissmedic  
500  
8,7 juta  
0,00575%  
Keterangan:  
Untuk 1 Juta penduduk Indonesia diperlukan 50 orang SDM yang  
kompeten. Idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x lipat dari  
tersedia saat ini untuk bisa melindungi 278,7 juta penduduk Indonesia.  
Gambar 1. 9 Perbandingan Jumlah Evaluator vs Jumlah Inspektur pada beberapa  
National Regulatory Authority*  
HSA  
Singapura  
BPOM  
USFDA  
20.000  
11.000  
96  
Swissmedic  
Jumlah Pegawai  
5.211  
300  
500  
500  
32  
Jumlah Evaluator 98  
Jumlah Inspektur 113  
100  
29  
*Catatan:  
1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod  
ONPP  
2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S  
3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat  
yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPNPN tahun 2023.  
12  
   
4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swissmedic berdasarkan data tahun 2022  
yang published.  
Dari data di atas, terlihat bahwa idealnya BPOM harus memiliki jumlah  
SDM 3x lipat dari jumlah yang tersedia saat ini untuk bisa memberikan  
perlindungan optimal kepada masyarakat.  
Hal ini belum mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang  
merupakan negara kepulauan.  
Catatan:  
1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod  
ONPP  
2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S  
3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat yang  
terdiri dari PNS, PPPK dan PPNPN tahun 2023.  
4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swiss medic berdasarkan data tahun 2022  
yang published.  
13  
BAB  
II  
PERENCANAAN KINERJA  
2.1 Uraian Singkat Renstra  
Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran  
strategis sebagaimana tercantum di dalam Renstra. Apabila terdapat perubahan  
tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya, maka perlu diberikan penjelasan  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk  
jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai  
unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan  
berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai  
dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana  
Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.  
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan  
misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam  
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran  
strategis.  
Tabel 2.1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja  
Sasaran  
Visi  
Misi  
Indikator Kinerja  
Program  
Obat  
aman, 1. Meningkatkan  
1. Terwujudnya  
1) Indeks Pengawasan  
Obat  
bermutu,  
dan  
efektivitas  
Obat  
Aman  
berdaya saing untuk  
mewujudkan  
pengawasan Obat  
dan Bermutu  
2) Persentase Obat Yang  
memenuhi syarat  
melalui  
sinergi  
Indonesia  
yang  
maju  
berdaulat,  
dan  
pemerintah pusat  
dan daerah dalam  
kerangka Negara  
2. Meningkatnya  
Kepatuhan  
1)Indeks  
Kepatuhan  
mandiri,  
(compliance  
index)  
berkepribadian  
Kesatuan,  
guna  
Pelaku Usaha  
dan Kesadaran  
Pelaku Usaha di Bidang  
Obat  
perlindungan bagi  
14  
Sasaran  
Visi  
Misi  
segenap  
Indikator Kinerja  
Program  
berlandaskan  
gotong royong  
bangsa  
Masyarakat  
Terhadap  
2.) Indeks Kesadaran  
Masyarakat  
dan memberikan  
rasa aman pada  
seluruh warga  
Keamanan dan  
(awareness  
index)  
Mutu  
serta  
Obat  
terhadap Keamanan  
dan Mutu obat  
2. Membangun SDM  
Unggul terkait obat  
dengan  
Kepatuhan  
Industri  
3.) Indeks Kepatuhan  
Industri  
Produk  
dalam  
Produk  
mengembangkan  
kemitraan bersama  
seluruh komponen  
Tembakau  
Tembakau  
Label dan Iklan  
bangsa,  
dalam  
rangka peningkatan  
kualitas  
manusia  
3. Meningkatnya 1.) Indeks Kepuasan  
Indonesia.  
Kepuasan  
Pelaku Usaha  
dan  
Pelaku  
Usaha  
3. Memfasilitasi  
percepatan  
terhadap Pemberian  
Bimbingan  
dan  
Pengembangan dunia  
usaha Obat dalam  
rangka membangun  
Masyarakat  
terhadap  
Kinerja  
Pembinaan  
Pengawasan Obat  
struktur  
ekonomi  
2.) Indeks Kepuasan  
Masyarakat atas  
Pengawasan  
Obat  
yang produktif dan  
berdaya saing untuk  
kemandirian bangsa.  
Kinerja Pengawasan  
Obat  
4. Pengelolaan  
3.) Indeks Kepuasan  
Masyarakat  
pemerintahan yang  
bersih, efektif, dan  
terhadap Pelayanan  
terpercaya  
memberikan  
pelayanan  
untuk  
Publik  
Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
publik  
yang prima di bidang  
obat.  
4. Meningkatnya 1) Indeks  
Kualitas  
Kualitas  
Kebijakan  
Pengawasan  
Obat  
Kebijakan  
Pengawasan Obat  
15  
Sasaran  
Visi  
Misi  
Indikator Kinerja  
Program  
5. Meningkatnya 1.)  
Efektivitas  
Persentase  
rekomendasi hasil  
Pengawasan  
pengawasan  
obat  
dan Pelayanan  
yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Publik  
di  
Bidang Obat  
2.) Indeks pelayanan  
publik di Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
3.)  
Persentase  
pelayanan publik di  
bidang obat yang  
diselesaikan tepat  
waktu  
4.) Tingkat Efektivitas  
KIE di bidang Obat  
5.) Persentase Obat  
yang aman dan  
bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
6. Meningkatnya 1) Persentase inovasi  
Regulatory  
Assistance  
dalam  
obat pengembangan  
baru yang dikawal  
sesuai standar  
Pengembangan  
Obat  
7. Terwujudnya  
1.) Indeks RB Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Tata  
Kelola  
Pemerintahan  
16  
Sasaran  
Visi  
Misi  
Indikator Kinerja  
Program  
yang Optimal 2.) Nilai AKIP Deputi  
di  
Lingkup  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, NPPZA  
8. Terwujudnya 1) Indeks  
SDM  
Deputi  
Profesionalitas ASN  
Deputi Bidang  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, NPPZA  
yang  
Pengawasan Obat,  
NPPZA  
Berkinerja  
Optimal  
9. Menguatnya  
Pengelolaan  
1) Indeks pengelolaan  
data dan informasi  
Data  
dan  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Informasi  
Pengawasan  
NPPZA  
Pengawasan  
Obat  
10.Terkelolanya  
Keuangan  
1.)  
Nilai  
Kinerja  
Deputi  
Anggaran  
secara  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Akuntabel  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, NPPZA  
2.) Tingkat Efisiensi  
Penggunaan Anggaran  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
NPPZA  
17  
Tujuan  
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka  
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:  
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan  
Obat.  
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.  
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan  
kemandirian Industri Obat Nasional.  
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang  
aman dan bermutu.  
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.  
Reviu Rencana Strategis  
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya  
perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam  
Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan  
Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Coronavirus Disease 2019  
(Covid-19), maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu  
terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024  
guna mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.  
Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah reviu terhadap  
perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan reviu indikator kinerja dan  
target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran  
kegiatan.  
Reviu dan penyesuaian renstra memuat sasaran strategis dan IKU Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan  
beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu  
dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun  
2022. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam  
18  
Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024.  
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan  
Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang  
akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui  
berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan  
dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) 2023. Dalam  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 ditetapkan target kinerja tahunan tahun  
2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.  
Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2022  
sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.  
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan  
No  
Sasaran Strategis  
Terwujudnya  
Indikator Kinerja  
Obat Indeks Pengawasan Obat  
Persentase obat yang aman  
dan bermutu yang memenuhi  
syarat  
Target  
93,5  
1
aman dan bermutu  
96,5  
2
Meningkatnya  
Indeks kepatuhan pelaku  
89  
84  
kepatuhan pelaku usaha usaha di bidang obat  
dan  
kesadaran  
Indeks  
kesadaran  
terhadap  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
obat serta kepatuhan  
masyarakat  
keamanan dan mutu obat  
Indeks kepatuhan industri  
produk tembakau dalam  
label dan iklan  
49  
88  
industri  
produk  
tembakau  
3
Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan pelaku  
pelaku  
usaha  
dan usaha terhadap pemberian  
masyarakat  
terhadap bimbingan dan pembinaan  
kinerja pengawasan obat pengawasan obat  
19  
 
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
Indeks kepuasan masyarakat  
atas kinerja pengawasan obat  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap pelayanan publik  
Deputi Bidang Pengawasan  
83  
89  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
4
5
Meningkatnya  
kualitas Indeks  
kualitas  
kebijakan 86,1  
kebijakan  
Obat  
pengawasan pengawasan Obat  
Meningkatnya efektivitas Persentase rekomendasi hasil 80  
pengawasan dan pengawasan obat yang  
pelayanan publik di ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
bidang obat  
Indeks pelayanan publik di 4,44  
Deputi bidang pengawasan  
obat, NPPZA  
Persentase pelayanan publik 87  
di  
bidang  
Obat  
yang  
diselesaikan tepat waktu  
Tingkat efektivitas KIE di 94,44  
bidang Obat  
Persentase Obat yang aman 89,5  
dan bermutu berdasarkan  
hasil pengawasan  
6
7
Meningkatnya regulatory Persentase  
inovasi  
obat 89  
assistance  
dalam pengembangan baru yang  
dikawal sesuai standar  
pengembangan obat  
Terwujudnya tata kelola Indeks RB Deputi Bidang 89,9  
pemerintahan  
yang Pengawasan Obat, Narkotika,  
20  
 
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
optimal di lingkup Deputi Psikotropika, Prekursor dan  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan Zat Adiktif  
Narkotika,  
Nilai AKIP Deputi Bidang 84,7  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
8
Terwujudnya  
Deputi  
SDM Indeks Profesionalitas ASN 84,06  
Bidang Deputi Bidang Pengawasan  
Obat Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Pengawasan  
NPPZA yang berkinerja Prekursor dan Zat Adiktif  
optimal  
9
Menguatnya Pengelolaan Indeks Pengelolaan Data dan 2,5  
Data dan Informasi Obat Informasi  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
10  
Terkelolanya Keuangan Nilai Kinerja Anggaran Deputi 93,5  
Deputi  
Pengawasan Obat NPPZA Narkotika,  
secara Akuntabel  
Bidang Bidang Pengawasan Obat,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Tingkat Efisiensi Penggunaan 100%  
Anggaran  
Deputi  
Bidang (efisien)  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)  
Wujud nyata komitmen Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam  
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,  
disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014  
21  
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara  
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai  
dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan  
pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target  
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA 2023 secara rinci sebagai berikut:  
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023  
Frekuensi  
Sasaran Program  
Indikator  
Target  
Pengukuran  
Stakeholder perspective  
Terwujudnya Obat yang Indeks Pengawasan 93,5  
Tahunan  
Tahunan  
Tahunan  
aman dan bermutu  
Obat  
Persentase obat yang 96,5%  
memenuhi syarat  
Meningkatnya  
kepatuhan Indeks  
kepatuhan 89  
pelaku usaha dan kesadaran pelaku usaha di  
masyarakat terhadap bidang Obat  
keamanan dan mutu obat  
serta kepatuhan industri  
produk tembakau  
Indeks  
kesadaran 84  
Tahunan  
Tahunan  
masyarakat  
terhadap keamanan  
dan mutu obat  
Indeks  
kepatuhan 49  
industri  
tembakau  
produk  
dalam  
label dan iklan  
22  
Frekuensi  
Sasaran Program  
Meningkatnya  
Indikator  
Target  
Pengukuran  
kepuasan Indeks  
dan pelaku  
terhadap terhadap pemberian  
kepuasan 88  
Tahunan  
pelaku  
usaha  
usaha  
masyarakat  
kinerja pengawasan obat  
bimbingan  
pembinaan  
dan  
pengawasan Obat  
Indeks  
kepuasan 83  
atas  
Tahunan  
Tahunan  
masyarakat  
kinerja pengawasan  
obat  
Indeks  
kepuasan 89  
masyarakat  
terhadap pelayanan  
publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
NPPZA  
Internal Process Perspective  
Meningkatnya  
kebijakan pengawasan Obat kebijakan  
pengawasan Obat  
kualitas Indeks  
kualitas 86,1  
Tahunan  
Triwulan  
Meningkatnya  
efektivitas Persentase  
Obat 89,5  
pengawasan dan pelayanan yang aman dan  
publik di bidang obat  
bermutu  
berdasarkan  
pengawasan  
hasil  
23  
Frekuensi  
Sasaran Program  
Indikator  
Target  
Pengukuran  
Persentase  
80  
Triwulan  
Rekomendasi hasil  
pengawasan  
obat  
yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Indeks  
pelayanan 4,44  
Tahunan  
Triwulan  
publik di Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Persentase  
87  
pelayanan publik di  
bidang Obat yang  
diselesaikan  
waktu  
tepat  
Tingkat Efektivitas 94,44  
KIE di bidang Obat  
Tahunan  
Triwulan  
Learning and Growth Perspective  
Meningkatnya  
regulatory  
Persentase inovasi 89  
assistance  
dalam obat pengembangan  
pengembangan obat  
baru yang dikawal  
sesuai standar  
Terwujudnya tata kelola Indeks RB Deputi 89,9  
pemerintahan yang optimal Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Tahunan  
24  
 
Frekuensi  
Sasaran Program  
Indikator  
Target  
Pengukuran  
di lingkup Deputi Bidang Nilai AKIP Deputi 84,7  
Tahunan  
Tahunan  
Pengawasan Obat, NPPZA  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Terwujudnya SDM Deputi Indeks  
84,06  
Bidang Pengawasan Obat, Profesionalitas ASN  
NPPZA yang Berkinerja Deputi  
Bidang  
Optimal  
Pengawasan Obat,  
NPPZA  
Menguatnya  
Pengelolaan Indeks Pengelolaan 2,5  
Data dan Informasi  
Deputi Bidang  
Triwulan  
Data dan Informasi Obat  
Pengawasan Obat,  
NPPZA  
Terkelolanya  
Keuangan Nilai  
Kinerja 93,5  
Deputi  
Triwulan  
Tahunan  
secara akuntabel Deputi Anggaran  
Bidang Pengawasan Obat, Bidang Pengawasan  
NPPZA  
Obat, NPPZA  
Tingkat  
Efisiensi 100%  
(efisien)  
Penggunaan  
Anggaran  
Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)  
Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus  
didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu  
disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per  
25  
bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas  
pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:  
Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023  
No  
Indikator  
Kinerja  
Target  
Anggaran  
B1 B2 B3 B4 B5 B6  
B7 B8 B9  
B10 B11 B12  
1
Indeks  
93,5 250,666,000.00  
Pengawasan Obat  
6,5 6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
6,5  
2
3
4
Persentase obat  
yang memenuhi  
syarat  
4,417,115,000.00  
1,207,716,000.00  
2,264,230,000.00  
Indeks kepatuhan  
pelaku usaha di  
bidang obat  
89  
Indeks  
84  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap obat  
yang aman dan  
bermutu  
26  
No  
Indikator  
Kinerja  
Target  
Anggaran  
B1 B2 B3 B4 B5 B6  
B7 B8 B9  
B10 B11 B12  
5
Indeks  
49  
1,213,285,000.00  
kepatuhan  
industri  
tembakau  
dalam label dan  
iklan  
6
Indeks  
88  
4,111,864,000.00  
kepuasan  
pelaku  
usaha  
terhadap  
pemberian  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
7
Indeks kepuasan  
masyarakat atas  
kinerja  
83  
1.510.402.000  
pengawasan obat  
8
Indeks kepuasan  
masyarakat  
89  
926,321,000.00  
terhadap  
pelayanan publik  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
27  
No  
Indikator  
Kinerja  
Target  
Anggaran  
B1 B2 B3 B4 B5 B6  
B7 B8 B9  
B10 B11 B12  
9
Indeks kualitas  
kebijakan  
86,1 4,925,362,000.00  
pengawasan Obat  
10  
Persentase obat  
yang aman dan  
bermutu  
89,5 496.541.000  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77  
1,77  
1,77  
11 Persentase  
rekomendasi hasil  
5,322,678,000.00  
1,236,700,000.00  
5,468,857,000.00  
pengawasan obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
12  
Indeks  
4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44  
pelayanan  
publik di bidang  
obat  
13  
Persentase  
87 87 87 87  
87 87  
87 87 87  
87  
87  
87  
pelayanan  
publik di bidang  
Obat  
yang  
diselesaikan  
tepat waktu  
28  
No  
Indikator  
Kinerja  
Target  
Anggaran  
B1 B2 B3 B4 B5 B6  
B7 B8 B9  
B10 B11 B12  
14  
Tingkat  
94,44 3,754,859,000.00  
Efektivitas KIE  
di Bidang Obat  
15  
Persentase  
89 89 89 89  
89 89  
89 89 89  
89  
89  
89  
2,521,034,000.00  
inovasi  
pengembangan  
baru yang  
obat  
dikawal sesuai  
standar  
16  
Indeks  
RB  
89,9 2,591,577,000.00  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
17  
Nilai  
AKIP  
84,7 4,205,249,000.00  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
18  
Indeks  
84,06 4,942,907,000.00  
Profesionalitas  
ASN  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
29  
No  
Indikator  
Kinerja  
Target  
Anggaran  
B1 B2 B3 B4 B5 B6  
B7 B8 B9  
B10 B11 B12  
19  
Indeks  
2,5  
2,021,897,000.00  
Pengelolaan Data  
dan  
Informasi  
Bidang  
Deputi  
Pengawasan Obat  
NPPZA  
20  
Nilai  
Kinerja  
93,5 3,501,149,000.00  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
21  
Tingkat Efisiensi  
Penggunaan  
100 4,871,959,000.00  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
2.5. Metode Pengukuran  
Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur  
berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK 02.02.1.2.02.22.79 tahun 2022  
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan  
BPOM, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut:  
1. Indeks Pengawasan Obat (IPOM)  
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk  
menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang  
dilakukan oleh BPOM.  
30  
b. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk  
mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja  
pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun  
keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. IPOM diukur  
menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku  
usaha.  
c. IPOM menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja  
teknis Kedeputian 1, 2, 3 dan 4 serta UPT BPOM. Indikator pembentuk  
yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM,  
meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan,  
kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan  
kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor,  
kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta  
kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.  
d. IPOM dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk.  
Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator  
(%) dengan persen realisasi indikator, menggunakan sumber data dari  
SIPT, Laporan hasil evaluasi dari PRKOM, Biro Hukum dan Organisasi,  
Deputi IV  
e. Periode pelaporan IPOM adalah tahunan.  
2. Persentase obat yang memenuhi syarat  
a. Indikator ini menunjang sasaran strategis: Terwujudnya Obat dan  
Makanan yang aman dan bermutu.  
b. Pengukuran dilakukan dengan melakukan sampling Obat beredar  
berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka  
sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang di  
sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada  
pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya  
sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.  
c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki  
NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin  
31  
edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi  
ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.  
d. Cara perhitungan dan formula :  
Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar,  
kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi  
pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling  
oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai  
pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c)  
Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n,  
merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :  
% B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) x 100%  
Total penyebut (B1+B2+B3)  
3. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat  
a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam  
melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai  
dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
terkait dengan obat.  
b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distributor dan  
pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/ menyalurkan obat  
c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa  
variabel, yaitu:  
1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan  
(GMP);  
2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);  
3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang  
memenuhi ketentuan;  
4) Hasil penandaan dan iklan obat yang memenuhi ketentuan;  
d. Cara Perhitungan Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi  
nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi  
Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik),  
32  
B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh  
masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase  
memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis  
secara statistik (Top one box/Top two boxes). Top one box adalah (A/total  
x 100) dan Top two boxes adalah (A+B/total x 100).  
e. Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan  
dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi,  
distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu  
obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.  
f. Hasil bobot sarana dan komoditi Obat dan Makanan diperoleh dari  
pengisian kuesioner (expert choice) dan dianalisis dengan menggunakan  
metode Analytical Hierarchy Process (AHP).  
g. Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dengan  
rentang nilai sebagai berikut:  
NO Nilai  
> 90 -100  
Kriteria  
Sangat Baik  
Baik  
1
2
3
4
> 66,67- 90  
> 33,33-66,67  
0 33,33  
Cukup  
Kurang  
4. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan  
Makanan yang Aman dan Bermutu.  
a) Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis  
Kebijakan Obat dan Makanan kepada masyarakat.  
b) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei  
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai  
kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan  
keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.  
c) Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:  
Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh  
mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam  
memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan.  
33  
Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta  
mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat  
dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber  
media informasi terhadap pemahaman masyarakat.  
Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam  
memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan  
yang aman dan bermutu.  
Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat  
dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan  
Makanan dengan baik.  
d) Awareness index diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode  
Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan  
online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.  
e) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean  
score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu  
bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.  
Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima)  
produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk  
tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan  
diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.  
Keterangan:  
adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah  
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b  
adalah bobot penduduk (BPS)  
5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan  
Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan  
Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi  
ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:  
34  
a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian  
kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait  
pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.  
b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman  
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.  
c. Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek  
tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan,  
cerutu dan tembakau iris.  
6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan  
Pembinaan Pengawasan Obat  
a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei  
kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari  
BPOM  
dalam  
rangka  
pemenuhan  
terhadap  
persyaratan  
perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori  
produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.  
b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang  
diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu  
pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup  
bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan  
sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki  
bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.  
c. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu tangibles, reliability,  
responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki  
bobot penimbang tersendiri.  
35  
d. Cara Perhitungan indeks ini dengan melakukan survei dilakukan secara  
online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan  
pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan  
dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:  
Keterangan:  
ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama  
dalam satu komoditi.  
b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan  
sosialisasi  
c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan,  
kosmetik, dan pangan olahan.  
7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat  
a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan  
berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas  
kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam  
menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang  
dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.  
b. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality  
(ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang  
mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:  
1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap  
produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan  
produk kedaluwarsa.  
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang  
berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan  
pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan  
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang  
beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar,  
pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.  
36  
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat  
yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang  
berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di  
masyarakat.  
c. Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode  
Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan  
online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.  
d. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean  
score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot,  
yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.  
Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk  
yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut  
memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan  
menjadi Indeks kepuasan, dengan rumus sebagai berikut:  
Keterangan:  
adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah  
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.  
b adalah bobot penduduk (BPS)  
c adalah bobot komoditi obat  
37  
 
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat  
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur  
penyelenggara pelayanan publik.  
b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas  
pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam  
hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha)  
yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.  
c. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan  
Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini  
PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan  
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)  
d. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang  
diterbitkan oleh Inspektorat Utama  
e. Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang  
menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA,  
yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b)  
Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan  
Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan  
Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.  
f. Cara Perhitungan Indeks kepuasan pelayanan adalah rata-rata indeks  
kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1.  
9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat  
a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang  
dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan  
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas  
kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna  
sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis  
Kebijakan di BPOM.  
38  
b. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode  
Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh  
K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran  
untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.  
c. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang  
sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan  
menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian  
secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process  
(AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board  
Member.  
d. Kategori indeks penilaian kriteria yang digunakan adalah sebagai  
berikut:  
Tabel 2. 3 Indeks Penilaian kriteria Capaian  
No  
Nilai  
Kategori  
1
91,00-100  
Unggul  
2
3
4
5
80 90,99  
65 79,99  
50 64,99  
< 50,00  
Sangat Baik  
Baik  
Cukup  
Kurang  
10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor  
a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang  
diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada  
stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap  
sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.  
b. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang  
dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain :  
39  
i. Pelaku usaha;  
ii. lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,  
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan  
Obat dan Makanan.  
c. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,  
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat  
dan Makanan.  
d. Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa pembinaan,  
peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan  
Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil  
pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.  
e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap  
keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT  
maupun unit kerja pusat.  
f. Cara Perhitungan dilakukan dengan menghitung total tindak lanjut  
hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/  
tindak lanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.  
Alt 05022024 : menghitung total rekomendasi hasil pengawasan yang  
ditindaklanjuti selama satu tahun dibandingkan dengan total  
rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.  
11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk  
mengukur pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam)  
aspek meliputi:  
1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);  
2) Profesionalisme SDM (18%);  
3) Sarana Prasarana (15%);  
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);  
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);  
40  
6) Inovasi (7%).  
b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17  
Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara  
Pelayanan Publik. IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh  
dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di  
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas  
Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP,  
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Direktorat  
Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.  
c. Perhitungan indeks ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM  
(Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama), dengan kategori  
nilai:  
10. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu  
a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji  
pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk  
memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan  
publik.  
b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan  
jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu  
dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.  
c. Layanan publik meliputi :  
1) Registrasi obat  
2) Evaluasi pengembangan obat  
3) Penilaian sarana produksi obat  
41  
4) Penilaian sarana distribusi obat  
5) Surat Keterangan Impor Obat  
6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor  
narkotika, psikotropika dan prekursor  
d. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan  
Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM  
Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung  
dari rata-rata pencapaian unit :  
1. Direktorat Registrasi Obat,  
2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP  
3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP  
4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA  
11. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat  
a. Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas  
kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat  
melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat  
Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.  
b. Indikator ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah  
metode kuantitatif  
melalui wawancara tatap muka (face to face  
interview), telepon (phone survey), dan via online, terhadap target  
responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.  
c. Indikator pembentuk dan bobot:  
42  
d. Kriteria  
12. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar  
a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi  
b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan  
dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di  
luar negeri  
c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan  
besar yaitu:  
1) Tahapan pemenuhan fasilitas produksi dengan melalui empat  
tahap penilaian (50%):  
i.  
ii.  
Tahapan usulan desain inovasi (25%)  
Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)  
Tahap Hasil Inspeksi (75%)  
iii.  
iv. Tahap Sertifikat CPOB (100%)  
2) Tahapan dalam rangka memperoleh izin edar dengan melalui  
empat tahap penilaian (50%):  
i.  
ii.  
Tahapan uji non klinik (25%)  
Tahap uji klinik (50%)  
iii.  
Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat  
(75%)  
iv. Tahap penerbitan NIE (100%)  
d. Cara perhitungan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal  
sesuai standar = A + B  
A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai  
standar registrasi obat  
43  
B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan  
keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)  
13. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan  
efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah  
yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.  
b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:  
1) manajemen perubahan;  
2) penataan peraturan perundang-undangan;  
3) penguatan pengawasan;  
4) penataan dan penguatan organisasi ;  
5) penataan tata laksana;  
6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);  
7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan  
8) penguatan kualitas pelayanan publik.  
c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN  
dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB  
Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, terdiri  
atas aspek:  
1. Pengungkit (bobot 60%)  
1) Pemenuhan (bobot 20%)  
2) Hasil antara (bobot 10%)  
3) Reform (bobot 30%)  
2. Hasil (bobot 40%)  
1). Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (bobot 10%)  
2). Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%)  
3). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 10%)  
4). Kinerja Organisasi (bobot 10%)  
d. Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh  
Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:  
1. AA (istimewa)  
2. A (memuaskan)  
: dengan skor > 90 100  
: dengan skor > 80 90  
44  
3. BB (sangat baik)  
: dengan skor > 70 80  
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan) : dengan skor > 60 70  
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak  
mendasar), dengan skor > 50 60  
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang  
sangat mendasar), dengan skor > 30 50  
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan  
yang sangat mendasar) dengan skor > 0 30  
14. Nilai AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan  
Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta  
PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja  
merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka  
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan  
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,  
serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.  
b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara  
lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan  
Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.  
c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :  
45  
d. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB  
melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi  
AKIP terdiri dari:  
1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100  
2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat  
akuntabel) dengan nilai >80-90  
3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem  
manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80  
4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang  
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit  
perbaikan) dengan nilai >60-70  
5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat  
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi  
informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan  
tidak mendasar) dengan nilai >50-60  
6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki  
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor  
dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50  
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk  
penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian  
perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30  
15. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang  
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,  
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan  
tugas jabatan.  
b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018  
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.  
c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat)  
dimensi, yaitu:  
46  
a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi  
mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi  
sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.  
b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi  
mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh  
PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan  
bobot sebesar 40%.  
c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai  
penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada  
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan  
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS,  
dengan bobot sebesar 30%.  
d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi  
kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS,  
dengan bobot sebesar 5%.  
d. Pengukuran indeks Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan  
RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot  
penilaian dimensi  
Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :  
a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);  
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);  
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan  
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).  
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan  
pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :  
a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat  
Tinggi;  
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori  
Tinggi;  
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;  
d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah;  
dan  
e. Nilai 0 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.  
47  
16. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA yang Baik  
a. Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:  
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC  
1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data  
dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan  
sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.  
2) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus  
dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data  
dan informasi yang harus dimutakhirkan.  
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM mencakup sistem  
informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan  
bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan  
dashboard BCC.  
3. Indeks Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan  
oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.  
b. Data diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional,  
dimana Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata dari  
ketiga komponen indeks tersebut.  
c.Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari  
5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, dengan kriteria  
sebagai berikut:  
2,26 3  
: Optimal  
1,51 2,25  
0,76 1,5  
0 0,75  
: Cukup  
: Kurang Optimal  
: Sangat Kurang  
17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja  
anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).  
48  
b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang  
ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran  
belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi  
perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil  
pelaksanaan anggaran.  
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap  
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan  
ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:  
1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker  
dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang  
triwulanan dan tidak bersifat kumulatif, bobot penilaian 10%.  
2 Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata  
kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana  
(RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang  
diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5  
persen, bobot penilaian 10%.  
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot merupakan penilaian terhadap  
kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.  
Aspek ini terdiri dari:  
1. Penyerapan Anggaran bobot penilaian 20%  
Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran  
pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan  
anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap  
triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15  
persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai  
dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target  
penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada  
triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan  
III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini  
dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada  
setiap akhir periode triwulanan berkenaan.  
49  
 
2. Belanja Kontraktual bobot penilaian 10%  
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:  
a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data  
perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan  
ke KPPN  
b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber  
dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data  
perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN  
c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan  
perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku  
efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan  
triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.  
3. Penyelesaian Tagihan bobot penilaian 10%  
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan  
dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap  
seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.  
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)  
bobot penilaian 10%  
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:  
a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai  
dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai  
b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai  
terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai  
c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun  
Anggaran  
5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) bobot penilaian 5%  
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi  
keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang  
50  
ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke  
KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.  
Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan  
Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator  
kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output dengan bobot 25% yang  
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:  
1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output  
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)  
Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:  
Tabel 2. 4 Kategori nilai IKPA  
No  
Nila IKPA  
Kategori  
1
≥ 95  
Sangat Baik  
2
3
4
89 ≤ nilai IKPA < 95  
70 ≤ nilai IKPA < 89  
< 70.  
Baik  
Cukup  
Kurang  
c. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BPOM  
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang  
dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai  
tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA)  
Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh  
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan  
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan  
dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi,  
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.  
51  
 
Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi  
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian  
Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan  
analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran  
sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja  
Anggaran.  
Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan  
rumus berikut ini:  
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)  
-
-
Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.  
Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan  
Anggaran Negara (OM-SPAN)  
52  
 
Tabel 2. 5 Kategori Nilai Kinerja Angagran  
NO  
1
Nilai NKA  
> 90  
Kategori  
Sangat Baik  
Baik  
2
> 80 - 90  
> 60 - 80  
> 50 - 60  
3
Cukup  
4
Kurang  
5
Sangat Kurang  
≤ 50  
18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA  
a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input  
yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar  
atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih  
tinggi dari capaian input.  
b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan  
% capaian input  
c. Standar efisiensi (SE) adalah 1  
d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)  
terhadap standar efisiensi (SE).  
Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka  
kegiatan dianggap tidak efisien.  
53  
 
e. Kriteria:  
1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1  
2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1  
A. Kriteria Pencapaian Indikator  
Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan  
antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.  
Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator  
positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung  
menggunakan rumus sebagai berikut:  
% Capaian = Realisasi x 100%  
Target  
Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan  
memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:  
Tabel 2. 6 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan  
Realisasi dan Target  
Kategori  
Capaian IKU  
> 120%  
Notifikasi Warna  
Tidak Dapat Disimpulkan  
Sangat Baik  
Baik  
100 < x ≤ 120%  
=100%  
Cukup  
70% ≤ x < 100%  
<70%  
Kurang  
54  
   
A. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)  
NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi  
dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu  
Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang  
memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:  
Ket:  
NP : Nilai Perspektif  
P : Perspektif  
Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai  
acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat  
kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan  
mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
Tabel 2. 7 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan  
Target  
Predikat  
NPSS  
Notifikasi Warna  
Istimewa  
>100  
Baik  
90 ≤ NPSS ≤ 100  
70 ≤ NPSS < 90  
50 ≤ NPSS < 70  
< 50  
Butuh Perbaikan  
Kurang  
Sangat Kurang  
55  
 
BAB  
III  
AKUNTABILITAS KINERJA  
3.1  
Capaian Kinerja Deputi Bidang Pen gawasan Obat, NPPZA Tahun 2023  
Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 terukur  
secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang  
diperoleh pada tahun 2023. Pada hasil pengukuran kinerja masing-masing IKSP  
dilakukan analisis dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun  
sebelumnya dan terhadap target akhir periode Renstra 2020-2024. Analisis juga  
dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan/ kegagalan/  
peningkatan/penurunan kinerja serta analisis efiesiensi penggunaan sumber  
daya . Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu  
organisasi untuk mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan  
dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi  
mencapai tujuan organisasi.  
Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu  
organisasi untuk mengidentifikasi area keberhasilan dan mengidentifikasi potensi  
perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi.  
Gambar di bawah ini menunjukkan peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat  
NPPZA yang memetakan Sasaran Program (SP) yang diturunkan sebagai IKSP  
kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan  
strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.  
56  
 
Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Penilaian capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan  
realisasi kinerja terhadap target setiap IKSP penyusun pada masing-masing  
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di tahun  
2023. Berikut ini merupakan capaian kinerja ditinjau dari capaian terhadap NPS  
Sasaran, NPS Perspektif hingga akhirnya dapat diperoleh NPS Total sebagai hasil  
kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA.  
a) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)  
Berikut ini ditampilkan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA tahun 2023 per NPS Perspektif dan sasaran beserta dengan kategori  
capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 128 Tahun 2022 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
di Lingkungan BPOM.  
57  
Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian  
Kinerja Tahun 2023  
apaian  
otifikasi  
Warna  
Perspektif  
NPS Sasaran  
ategori  
KSP (%)  
Stakeholder  
perspective  
SP1.  
Terwujudnya  
Sangat  
Baik  
Obat yang aman dan 101,19  
bermutu  
SP2.  
Meningkatnya  
pelaku  
kepatuhan  
usaha dan kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
obat serta kepatuhan  
Sangat  
baik  
103,07  
industri  
produk  
tembakau  
SP3.  
Meningkatnya  
kepuasan  
usaha  
pelaku  
dan  
Sangat  
baik  
102,80  
masyarakat terhadap  
kinerja pengawasan  
obat  
Internal  
Process  
SP4.  
Meningkatnya  
kebijakan 108,93  
Sangat  
baik  
kualitas  
Perspective pengawasan Obat  
SP5.  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan  
Sangat  
baik  
dan 103,86  
pelayanan publik di  
bidang obat  
SP6.  
Meningkatnya  
Sangat  
baik  
114,72  
regulatory assistance  
58  
   
apaian  
otifikasi  
Warna  
Perspektif  
NPS Sasaran  
ategori  
KSP (%)  
dalam pengembangan  
obat  
Learning  
SP7.  
Terwujudnya  
kelola  
and Growth tata  
Perspective pemerintahan yang  
optimal di lingkup 98,90  
Cukup  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
NPPZA  
SP8.  
Terwujudnya  
SDM Deputi Bidang  
Sangat  
baik  
Pengawasan  
NPPZA  
Obat, 108,48  
yang  
berkinerja optimal  
SP9. Menguatnya  
Pengelolaan Data  
Sangat  
baik  
108  
dan Informasi Obat  
SP10. Terkelolanya  
Keuangan  
akuntabel  
secara  
Deputi  
98,97  
Cukup  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 10 NPS Sasaran Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA Tahun 2023, terdapat 8 NPS Sasaran memperoleh  
kriteria SANGAT BAIK (capaian >100%) dan 2 NPS Sasaran memperoleh  
kriteria CUKUP (capaian <100%).  
59  
 
b) NPS Perspektif dan NPS Total  
NPSS Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu  
(1) stakeholder perspective; (2) internal process perspective; dan (3) learning  
and growth perspective.  
NPSS Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA pada tahun 2023 untuk  
masing-masing perspektif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 Capaian  
NPPS tersebut dapat dilihat pada menu dashboard e-performance pada  
Gambar 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS  
Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:  
NPS Total = (NPS Perspektif 1 + NPS Perspektif 2 + NPS Perspektif 3) / 3  
Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputi Bidang  
pengawasan ONPPZA tahun 2023  
Capaian IKSP (%)  
Kategori  
Notifikasi  
Perspektif  
Capaian 2023 Warna  
2020  
2021  
2022  
2023  
Stakeholder  
perspective  
103,45 98,65  
109,02 99,17  
102,37  
101,19  
Sangat baik  
Sangat baik  
Internal Process  
Perspective  
99,00  
106,68  
60  
Capaian IKSP (%)  
Kategori  
Notifikasi  
Perspektif  
Capaian 2023 Warna  
2020  
2021  
2022  
2023  
Learning  
Growth  
and  
80,43  
97,63  
90,73  
106,03  
102,46  
103,59  
Sangat baik  
Istimewa  
Perspective  
NPS Total  
96,18  
103,82  
Dari hasil pengukuran kinerja sesuai aplikasi SIMETRIS, diperoleh data capaian  
nilai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA atau NPSS) tahun 2023  
yaitu sebesar 103,82% dengan predikat Istimewa.  
Nilai pencapaian sasaran strategis yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah berhasil mencapai tujuan-tujuan  
strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik.  
Gambar 3. 3 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS  
61  
   
Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:  
NPS Total = (NPS Perspektif 1 + NPS Perspektif 2 + NPS Perspektif 3) / 3  
Pada gambar di atas, terlihat nilai capaian sasaran strategis terdiri dari 3  
(tiga) perspektif yaitu:  
(1) Stakeholder = 101,19%  
(2) Internal Process = 106,68%  
(3) Learning and Growth = 103,59%  
Pada tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA mendapatkan nilai  
NPSS total sebesar 102,46%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023  
(103,82%), terlihat bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA tahun ini berhasil mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan  
tahun 2022. Untuk mencapai NPSS, maka juga ditentukan IKSP.  
Berdasarkan Perjanjian kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin  
unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran  
program, IKSP kinerja sasaran program dan target kinerja yang akan dicapai  
dalam tahun 2023 Deputi 1 melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik  
mungkin. Hasil pengukuran kinerja seeara terperinci sesuai dengan Peta  
Strategi Balance Scorecard (BSC) terdapat 21 (dua puluh satu) IKSP Kinerja  
Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif tersebut.  
62  
3.1.1 Perbandingan Realisasi IKSP terhadap Target Tahun 2023  
Berikut ini merupakan realisasi IKSP dibandingkan dengan target tahun 2023.  
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023  
Tahun 2023  
Capaian  
(%)  
Notifikasi  
Warna  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Kategori  
Target Realisasi  
Sangat Baik  
93,5  
96,5  
95,03  
97,22  
101,64  
1
2
Terwujudnya Obat  
aman dan bermutu  
Indeks Pengawasan Obat  
Sangat Baik  
Cukup  
100,74  
Persentase obat yang  
memenuhi syarat  
89  
84  
82,71  
87,12  
92,93  
Meningkatnya  
Indeks  
pelaku (compliance index) pelaku  
usaha dan kesadaran usaha di bidang Obat  
kepatuhan  
kepatuhan  
Sangat Baik  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
obat serta kepatuhan  
103,58  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat (awareness  
index) terhadap Obat yang  
aman dan bermutu  
industri  
produk  
Sangat Baik  
Sangat Baik  
tembakau  
49  
88  
55,16  
96,3  
112,58  
109,43  
Indeks kepatuhan industri  
produk tembakau dalam  
label dan iklan  
3
Meningkatnya  
kepuasan  
Indeks kepuasan pelaku  
pelaku  
usaha  
terhadap  
63  
Tahun 2023  
Capaian  
(%)  
Notifikasi  
Warna  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Kategori  
Target Realisasi  
usaha  
dan  
pemberian bimbingan  
masyarakat  
terhadap  
dan  
pembinaan  
kinerja  
pengawasan obat  
pengawasan obat  
83  
89  
81,19  
90,03  
97,82  
Cukup  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat atas kinerja  
pengawasan obat  
101,16  
Sangat  
Baik  
Indeks  
kepuasan  
terhadap  
masyarakat  
layanan publik Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
89,9  
89,5  
93,79  
96,28  
108,93  
107,57  
Sangat  
Baik  
4
5
Meningkatnya  
kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
Meningkatnya  
efektivitas  
Indeks  
kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat  
Sangat  
Baik  
Presentase obat yang  
aman dan bermutu  
pengawasan  
dan  
berdasarkan  
pengawasan  
hasil  
pelayanan publik di  
64  
Tahun 2023  
Capaian  
(%)  
Notifikasi  
Warna  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Kategori  
Target Realisasi  
80  
81,77  
102,2  
Sangat  
Baik  
bidang obat  
Persentase rekomendasi  
hasil pengawasan obat  
yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor  
4,44  
87  
4,.67  
105,18  
105,81  
Sangat  
Baik  
Indeks pelayanan publik  
di bidang Obat  
92,05  
Sangat  
Baik  
Persentase  
pelayanan  
publik di bidang Obat  
yang diselesaikan tepat  
waktu  
94,44  
89  
93,07  
89,07  
98,55  
Cukup  
Tingkat efektivitas KIE di  
bidang Obat  
100,07  
Sangat  
Baik  
6
7
Meningkatnya  
regulatory  
Persentase inovasi obat  
yang dikawal sesuai  
standar  
assistance  
dalam  
pengembangan obat  
Terwujudnya tata  
89,9  
92,18  
102,54  
Sangat  
Baik  
Indeks RB Deputi Bidang  
kelola pemerintahan  
di lingkup Deputi  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
65  
Tahun 2023  
Capaian  
(%)  
Notifikasi  
Warna  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Kategori  
Target Realisasi  
Bidang Pengawasan  
Prekursor  
Adiktif  
dan  
Zat  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
84,7  
80,69  
91,19  
95,27  
108,5  
Cukup  
Nilai AKIP Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif yang optimal  
Prekursor  
Adiktif  
dan  
Zat  
84,06  
Sangat  
Baik  
8
Terwujudnya SDM  
Indeks Profesionalitas  
ASN Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor  
Adiktif  
dan  
Zat  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
yang  
berkinerja optimal  
Menguatnya  
2,5  
2,7  
108  
Sangat  
Baik  
9
Indeks Pengelolaan Data  
dan Informasi Deputi  
Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Pengelolaan  
Data  
dan  
Informasi  
Pengawasan Obat  
66  
   
Tahun 2023  
Capaian  
(%)  
Notifikasi  
Warna  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Kategori  
Target Realisasi  
93,5  
91,58  
97,84  
Cukup  
10  
Terkelolanya  
Keuangan  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Nilai Kinerja Anggaran  
Deputi  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
100%  
100  
100  
Baik  
Tingkat  
Efisiensi  
Anggaran  
Bidang  
(efisien)  
Adiktif  
secara  
Penggunaan  
Deputi  
Akuntabel  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
67  
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya  
Tahun 2020  
Target Realisasi  
Tahun 2021  
Realisasi  
85,64  
Tahun 2022  
Realisasi  
89,16  
Tahun 2023  
Realisasi  
95,03  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Capaian  
Target  
91  
Capaian  
94,11  
Target  
92,25  
Capaian Target  
Capaian  
1
2
Terwujudnya Obat  
aman dan bermutu  
Indeks  
Obat  
Pengawasan 80  
85,72  
107,15  
96,65  
93,5  
101,64  
Persentase obat yang 89,1  
memenuhi syarat  
97,84  
109,81  
94,58  
95,50  
87  
96,29  
85,87  
100,83  
98,70  
96  
88  
98,12  
89,41  
102,21  
101,6  
96,5  
97,22  
82,71  
100,74  
92,93  
Meningkatnya  
Indeks  
kepatuhan 84,5  
index)  
79,92  
79,08  
89  
84  
kepatuhan pelaku  
(compliance  
usaha  
dan  
pelaku usaha di bidang  
Obat  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap  
keamanan  
Indeks  
kesadaran 76,5  
103,37  
80  
79,26  
99,08  
81,5  
84,2  
103,31  
87,12  
103,58  
masyarakat (awareness  
index) terhadap Obat  
dan  
mutu obat serta  
kepatuhan industri  
produk tembakau  
yang  
aman  
dan  
bermutu  
Indeks  
industri  
kepatuhan 46  
produk  
45,13  
85,14  
98,11  
103,2  
47  
86  
53,62  
86  
114,09  
100  
48  
87  
54,37  
93,2  
113,27  
106,7  
49  
88  
55,16  
96,3  
112,58  
109,43  
tembakau dalam label  
dan iklan  
3
Meningkatnya  
Indeks  
kepuasan 82,5  
kepuasan pelaku  
pelaku usaha terhadap  
pemberian bimbingan  
usaha  
dan  
masyarakat  
dan  
pembinaan  
terhadap kinerja  
pengawasan obat  
pengawasan obat  
Indeks  
kepuasan 72  
75,12  
104,33  
77  
69,38  
90,10  
80  
77,24  
97,24  
83  
81,19  
97,82  
masyarakat atas kinerja  
pengawasan obat  
68  
Tahun 2020  
Target Realisasi  
Tahun 2021  
Realisasi  
89,11  
Tahun 2022  
Realisasi  
89,04  
Tahun 2023  
Realisasi  
90,03  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Capaian  
Target  
87  
Capaian  
Target  
88  
Capaian Target  
Capaian  
Indeks  
kepuasan 83,5  
85,21  
102,05  
102,43  
101,18  
89  
101,16  
masyarakat terhadap  
layanan publik Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
4
5
Meningkatnya  
Indeks  
kualitas 71  
89,46  
87,42  
126  
-
89,6  
87,5  
83,43  
95,99  
93,11  
89,7  
88,5  
83,43  
97,63  
93,01  
86,1  
89,5  
93,79  
96,28  
108,93  
107,57  
kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
Meningkatnya  
kebijakan pengawasan  
Obat  
Presentase obat yang  
aman dan bermutu  
-
109,71  
110,32  
efektivitas  
pengawasan dan  
pelayanan publik  
di bidang obat  
berdasarkan  
pengawasan  
Persentase  
hasil  
77  
74,68  
96,99  
78  
75  
96,15  
79  
76,74  
97,14  
80  
81,77  
102,2  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti  
lintas sektor  
oleh  
Indeks  
pelayanan 3,41  
3,98  
116,72  
103,31  
4,12  
85  
4,21  
102,18  
96,98  
4,28  
86  
4,54  
106,07  
100,8  
4,44  
87  
4,67  
105,18  
105,81  
publik di bidang Obat  
Persentase pelayanan 82  
publik di bidang Obat  
yang diselesaikan tepat  
waktu  
84,71  
82,44  
86,68  
92,05  
Tingkat efektivitas KIE 87,3  
di bidang Obat  
90,59  
61,11  
103,77  
101,85  
90,77  
82  
92,81  
86,11  
102,25  
105,01  
92,59  
85  
93,8  
101,31  
101,31  
94,44  
89  
93,07  
89,07  
98,55  
6
Meningkatnya  
regulatory  
Persentase inovasi obat 60  
yang dikawal sesuai  
standar  
86,11  
100,07  
assistance dalam  
69  
 
Tahun 2020  
Target Realisasi  
Tahun 2021  
Realisasi  
Tahun 2022  
Realisasi  
Tahun 2023  
Realisasi  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Capaian  
Target  
Capaian  
Target  
Capaian Target  
Capaian  
pengembangan  
obat  
7
Terwujudnya tata  
kelola  
Indeks  
Bidang  
Obat,  
RB  
Deputi 83  
79,32  
77,18  
95,57  
86,7  
86,02  
78,44  
99,22  
88,3  
92,4  
104,64  
96,78  
89,9  
84,7  
92,18  
80,69  
102,54  
Pengawasan  
Narkotika,  
pemerintahan di  
lingkup  
Bidang  
Deputi  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Nilai  
AKIP  
Pengawasan  
Narkotika,  
Deputi 81  
95,28  
79,7  
82,6  
98,42  
82,2  
79,55  
95,27  
108,5  
Bidang  
Obat,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Adiktif  
yang  
optimal  
8
Terwujudnya SDM  
Deputi Bidang  
Indeks Profesionalitas 77  
ASN Deputi Bidang  
83,40  
108,31  
87,42  
105,84  
83,33  
86,69  
104,03  
84,06  
91,19  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Pengawasan  
Narkotika,  
Obat,  
Psikotropika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
yang  
berkinerja optimal  
Menguatnya  
9
Indeks  
Pengelolaan 1,51  
0,25  
16,56  
2
1,25  
62,5  
2,26  
2,7  
119,47  
2,5  
2,7  
108  
Pengelolaan Data  
Data dan Informasi  
dan  
Informasi  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan Obat  
Pengawasan  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
10  
Terkelolanya  
Nilai Kinerja Anggaran 93,2  
95,82  
102,81  
93,3  
93,6  
100,32  
93,4  
94,13  
99,85  
93,5  
91,58  
97,84  
Keuangan Deputi  
Bidang  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
Narkotika,  
Pengawasan Obat,  
70  
 
Tahun 2020  
Target Realisasi  
Tahun 2021  
Realisasi  
Tahun 2022  
Realisasi  
Tahun 2023  
Realisasi Capaian  
No  
Sasaran Strategis  
IKSP  
Capaian  
Target  
Capaian  
Target  
Capaian Target  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Tingkat  
Efisiensi 100  
100  
100  
100  
91,20  
91,20  
100  
100  
100  
100%  
100  
100  
Adiktif  
secara  
Penggunaan Anggaran  
Akuntabel  
Deputi  
Bidang  
Obat,  
Pengawasan  
Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif  
Keterangan: atau dibandingkan dengan realisasi tahun 2022  
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja 2020-2023 dengan Target jangka menengah dalam Renstra  
Pada subbab ini, akan ditampilkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan  
target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA 2020-2024. Pada tabel  
Berikut ini dijabarkan masing-masing capaian dan kategori capaiannya mengIKSPti Pedoman SAKIP yang berlaku di BPOM.  
Adapun kategori capaian tersebut dapat memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi suatu IKSP kinerja apakah dapat  
tercapai di akhit periode Renstra atau masih diperlukan upaya keras untuk realisasinya.  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA memiliki 21 IKSP Kinerja Utama yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan  
perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan target jangka menengah,  
teridentifikasi bahwa sebanyak 6 IKSP dikategorikan akan mencapai target yang telah ditetapkan dan 15 IKSP telah mencapai  
target jangka menengah. Berikut ini dijabarkan capaian untuk masing-masing IKSP tersebut.  
71  
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2023 dengan target jangka menengah Renstra Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
Stakeholder Perspective  
1
2
Terwujudnya  
Obat aman dan Pengawasan Obat  
bermutu  
1.Indeks  
Tercapai/  
Melampaui  
85,72  
85,64  
96,29  
89,16 95,03  
94,75  
97  
00,3  
2. Persentase Obat  
yang memenuhi 97,84  
syarat  
Tercapai/  
Melampaui  
98,12  
89,41  
97,22  
82,71  
00,23  
0,89  
Meningkatnya  
kepatuhan  
1.  
Indeks  
kepatuhan pelaku  
Akan  
tercapai  
79,92  
85,87  
79,26  
91  
pelaku  
usaha usaha di bidang  
dan kesadaran obat  
masyarakat  
terhadap  
keamanan dan  
mutu obat serta  
kepatuhan  
2.  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap  
keamanan dan  
mutu obat  
Tercapai/  
Melampaui  
79,08  
84,2  
87,12 86  
101,30  
72  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
industri produk 3.  
Indeks  
tembakau  
kepatuhan  
industri produk 45,13  
tembakau dalam  
Tercapai/  
Melampaui  
53,62  
54,37  
55,16 50  
110,32  
label dan iklan  
3
Meningkatnya  
1.  
Indeks  
kepuasan pelaku kepuasan pelaku  
usaha  
masyarakat  
dan usaha terhadap  
pemberian  
Tercapai/  
Melampaui  
85,14  
75,12  
86  
93,2  
96,3  
89  
108,20  
terhadap kinerja bimbingan dan  
pengawasan  
obat  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
2.  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat atas  
kinerja  
pengawasan  
obat  
Akan  
tercapai  
69,38  
77,24  
81,19 86  
94,41  
73  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
3.  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
Tercapai/  
Melampaui  
pelayanan  
85,21  
89,11  
89,94  
90,03 90  
100,03  
publik  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
Internal Process Perspective  
4
5
Meningkatnya  
kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan dan dan  
Indeks kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Tercapai/  
Melampaui  
89,46  
87,42  
83,43  
95,99  
83,43  
97,63  
93,79 90  
96,28 91  
104,21  
105,80  
1.Persentase  
obat yang aman  
Tercapai/  
Melampaui  
bermutu  
pelayanan berdasarkan  
74  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
publik di bidang hasil  
obat pengawasan  
2.  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan  
Tercapai/  
Melampaui  
74,68  
75  
76,74  
81,77 81  
100,95  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sector  
3.Indeks  
pelayanan  
publik di Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
Tercapai/  
Melampaui  
3,98  
4,21  
4,53  
4,67  
4,53  
103,09  
104,60  
4.  
Persentase  
pelayanan  
publik di bidang  
Tercapai/  
Melampaui  
84,71  
82,44  
86,68  
92,05 88  
Obat  
yang  
75  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
diselesaikan  
tepat waktu  
5.  
Tingkat  
Tercapai/  
Melampaui  
efektivitas KIE di 90,59  
bidang obat  
92,81  
86,11  
96,33  
86,11  
93,07 96,33  
89,07 92  
103,50  
96,82  
6
Persentase  
inovasi  
pengembangan  
baru  
Meningkatnya  
regulatory  
obat  
Akan  
tercapai  
assistance dalam  
pengembangan  
obat  
61,11  
yang  
dikawal sesuai  
standar  
Learning and Growth Perspective  
Terwujudnya 1. Indeks RB  
kelola Deputi Bidang  
7
tata  
Tercapai/  
Melampaui  
79,32  
77,18  
86,02  
78,44  
92,4  
92,18 91,5  
80,69 87,2  
100,74  
92,53  
pemerintahan  
Pengawasan  
yang optimal di Obat. NPPZA  
lingkup Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
2. Nilai AKIP  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Akan  
tercapai  
79,55  
Obat. NPPZA  
76  
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
8
9
Terwujudnya  
Indeks  
SDM  
Deputi profesionalitas  
Bidang  
Pengawasan  
ASN  
Bidang  
Deputi  
Tercapai/  
Melampaui  
83,40  
87,42  
86,69  
91,19 84,77  
107,57  
Obat.  
NPPZA Pengawasan  
yang berkinerja Obat. NPPZA  
optimal  
Menguatnya  
Pengelolaan  
Data  
Indeks  
Pengelolaan  
dan Data  
dan  
Akan  
tercapai  
Informasi Obat  
Informasi Deputi 0,25  
Bidang  
1,25  
2,7  
2,7  
3
90  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
10  
Terkelolanya  
1. Nilai Kinerja  
Keuangan secara Anggaran Deputi  
akuntabel Bidang  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat. NPPZA  
Akan  
tercapai  
95,82  
89,22  
94,13  
91,58 93,6  
97,84  
77  
   
Capaian Terhadap TJM Renstra  
Realisasi  
No  
Sasaran Program  
IKSP Kinerja Utama  
Target Jangka  
Menengah (TJM)  
Renstra  
%
Kategori  
2020  
2021  
2022  
2023  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
2.  
Tingkat  
Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran Deputi 100  
Bidang  
Tercapai/  
Melampaui  
100  
100  
100  
100  
100  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
Keterangan:  
Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka  
menengah (akhir periode Renstra) sebesar 100%  
:
Tercapai/Melampaui  
Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka  
menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70 - <100% (70 ≤ x < 100)  
:
:
Akan tercapai  
Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka  
menengah (akhir periode Renstra) sebesar < 70% (x <70%)  
Perlu upaya keras  
78  
3.1.4 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dengan  
Satuan Kerja lain Tahun 2023  
Berikut ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA dengan Deputi Bidang Pengawasan komoditi lainnya di  
lingkungan BPOM. Adapun satuan kerja lain yang digunakan sebagai perbandingan  
adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik (Deputi II) dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III).  
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
dengan Deputi II dan Deputi III dilingkungan BPOM  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
PS 1: Stakeholder perspective  
SP 1  
1
Indeks pengawasan obat  
101,64  
100,74  
100,77  
102,01  
100,76  
Indeks pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks pengawasan Makanan  
2
Persentase obat yang memenuhi  
syarat  
94,70  
Persentase  
Obat  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
yang Memenuhi Syarat  
Persentase makanan yang memenuhi  
syarat  
SP2  
79  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
3
Indeks kepatuhan pelaku usaha di  
92,93  
98,53  
90,78  
bidang obat  
Indeks kepatuhan (compliance index)  
pelaku usaha di bidang Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik  
Indeks kepatuhan pelaku usaha di  
bidang Makanan  
4
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
103,58  
102,57  
103,04  
terhadap keamanan dan mutu obat  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
(awareness index) terhadap Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik  
Indeks  
kesadaran  
index)  
masyarakat  
terhadap  
(awareness  
Makanan  
SP3  
5
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan obat  
112,58  
104,80  
106,51  
80  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik  
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan Makanan  
6
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan obat  
109,43  
103,76  
100,83  
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan Makanan  
81  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
7
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
97,82  
105,56  
102,86  
terhadap pelayanan publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap Layanan Publik Deputi  
Bidang pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap Layanan Publik Deputi  
Bidang pengawasan Pangan olahan  
PS 2: Internal Process Perspective  
SP4  
8
Indeks  
kemanfaatan  
kualitas  
101,16  
102  
110,55  
kebijakan pengawasan Obat  
Indeks  
Kualitas  
Obat  
kebijakan  
pengawasan  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
82  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
Indeks  
Kualitas  
kebijakan  
pengawasan Makanan  
SP5  
9
Persentase  
rekomendasi  
obat  
hasil  
yang  
102,2  
102,62  
92,05  
pengawasan  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
Persentase  
rekomendasi  
Obat  
hasil  
pengawasan  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
dan makanan yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Persentase  
rekomendasi  
Makanan  
hasil  
yang  
pengawasan  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
10 Indeks pelayanan publik di Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
105,18  
104,72  
105,23  
83  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
Indeks pelayanan publik di bidang  
Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks pelayanan publik di bidang  
makanan  
11 Persentase pelayanan publik di  
bidang Obat yang diselesaikan tepat  
waktu  
105,81  
102,88  
100,42  
Persentase  
pelayanan  
publik  
dibidang obat tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik yang  
diselesaikan tepat waktu  
Persentase  
pelayanan  
publik  
dibidang Makanan yang diselesaikan  
tepat waktu  
12 Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat  
98,55  
102,32  
100  
84  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik  
Tingkat efektifitas KIE di bidang  
Makanan  
SP6  
13 Persentase  
inovasi  
obat  
100,07  
100,16  
100,54  
pengembangan baru yang dikawal  
sesuai standar  
Persentase inovasi obat bahan alam  
yang dikawal sesuai standar  
Persentase inovasi pangan yang  
dikawal sesuai standar  
PS 3: Learning & Growth Perspective  
85  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
SP 7  
14 Indeks  
RB  
Deputi  
Bidang  
102,54  
103,41  
100  
Pengawasan Obat, NPPZA  
Indeks  
RB  
Deputi  
Obat  
Bidang  
Pengawasan  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks  
RB  
Deputi  
Bidang  
Bidang  
Pengawasan Pangan Olahan  
15 Nilai  
AKIP  
Deputi  
95,27  
96,88  
99,23  
Pengawasan Obat, NPPZA  
Nilai  
AKIP  
Deputi  
Obat  
Bidang  
Pengawasan  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetika  
Nilai  
AKIP  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan Pangan Olahan  
SP 8  
86  
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
16 Indeks profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
108,5  
106,55  
106,65  
Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
17 Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Deputi Bidang  
108  
120  
118  
Pengawasan  
Obat  
Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Deputi Bidang  
Pengawasan Pangan Olahan  
87  
 
Capaian (%)  
No. IKSP  
Deputi I Deputi II Deputi III  
18 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA  
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat  
Tradisional,  
97,84  
100,05  
97,12  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan Pangan Olahan  
19 Tingkat  
Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
Tingkat  
Anggaran Deputi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Efisiensi  
Penggunaan  
100  
100  
100  
Tingkat  
Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran Deputi Deputi Bidang  
Pengawasan Pangan Olahan  
88  
 
Berikut ini digambarkan perbandingan capaian kinerja antar kedeputian dalam  
grafik:  
Perbandingan Capaian Kinerja Deputi 1,2 dan 3  
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0
Deputi I  
Deputi II  
Deputi III  
Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja IKSP Deputi I, II dan III  
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
berhasil unggul dibandingkan Deputi II dan III untuk IKSP Berikut ini:  
1. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat  
(103,58%)  
2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan obat (112,58%)  
3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat (109,43%)  
4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu  
(105,81%)  
89  
5. Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
(108,5%)  
Hal ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA fokus dalam  
peningkatan pelayanan publik, asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan  
peningkatan kapasitas SDM.  
Sedangkan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA memperoleh capaian paling  
rendah dibandingkan Deputi II dan III untuk IKSP Berikut ini:  
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA (97,82%)  
2. Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat (98,55%)  
3. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat (98,55%)  
4. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar  
(100,07%)  
5. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (95,27%)  
6. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA (108%)  
3.1.5 Pembahasan dan analisis Capaian Kinerja 2023 (Penyebab  
keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja, upaya  
perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang  
menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta  
analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja)  
Pada tahun 2023, capaian nilai NPSS Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA yaitu  
sebesar 103,82% (sumber aplikasi SIMETRIS). Nilai ini menunjukkan bahwa  
capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA pada tahun 2023 telah  
berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan predikat Istimewa.  
Informasi nilai capaian yang ditampilkan pada Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi  
IKSP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023, diperoleh  
90  
hasil bahwa terhadap total 21 IKSP: terdapat 15 (lima belas) IKSP dengan capaian  
Sangat Baik; 1 (satu) IKSP capaiannya memperoleh kategori Baik; dan 5 (Lima)  
IKSP memperoleh kategori Cukup. Berikut ini dijabarkan IKSP yang dimaksud  
untuk masing-masing kategori capaian kinerja.  
a. 15 (Lima belas) IKSP capaiannya memperoleh kategori Sangat Baik,  
diantaranya:  
1. Indeks Pengawasan Obat  
2. Persentase obat yang memenuhi syarat  
3. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat  
yang aman dan bermutu  
4. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan  
5. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan obat  
6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
7. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat  
8. Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
10. Indeks pelayanan publik di bidang Obat  
11. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat  
waktu  
12. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar  
13. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
14. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
91  
 
b. 1 (satu) IKSP capaiannya memperoleh kategori Baik, yaitu IKSP  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
c. 5 (Lima) IKSP capaiannya memperoleh kategori Cukup, diantaranya:  
1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat  
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat  
3. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat  
4. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Penguatan akuntabilitas merupakan  
5. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang  
mempengaruhi capaiannya. Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/  
penurunan kinerja akan dijelaskan melalui pembahasan Sasaran Program dan  
IKSP. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA juga telah melakukan  
pengkajian terkait langkah strategis yang perlu ditempuh sebagai upaya perbaikan  
dan penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang diharapakan dapat  
menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.  
Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk masing-  
masing Sasaran Program (SP) dan IKSP kinerja juga akan dijabarkan pada  
penjelasan berikut ini.  
SP 1 Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu  
Sasaran program pertama Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023  
Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu” dengan capaian nilai sebesar  
101,99% termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan  
bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai target yang  
ditetapkan dengan baik (100%).  
92  
   
Capaian SP1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu disusun atas komponen  
IKSP: (1) Indeks Pengawasan Obat dan (2) Persentase obat yang memenuhi syarat.  
Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai  
capaian kedua IKSP tersebut. Dapat disimpulkan, untuk memperoleh capaian SP1.  
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu yang maksimal, maka perlu dilakukan  
optimalisasi capaian pula pada kedua IKSP penyusunnya tersebut.  
Tabel 3. 7 Capaian IKSP SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu  
Tahun 2023  
SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu  
Kategori  
No. IKSP  
Target Realisasi Capaian (%)  
capaian  
1.  
2.  
Indeks  
Obat  
Pengawasan 93,5  
95,03  
97,22  
101,64  
100,74  
101,19  
Sangat baik  
Persentase obat yang 96,5  
memenuhi syarat  
Sangat baik  
Capaian SP 1  
Sangat baik  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP1. Terwujudnya Obat  
yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh kategori  
SANGAT BAIK. Hal ini sebabkan oleh tingginya capaian Indeks Pengawasan Obat  
dan IKSP Persentase obat yang memenuhi syarat di tahun 2023 yaitu berturut-  
turut sebesar 101,64 % dan 100,74 % (telah melebihi 100%).  
Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan  
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan  
kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP1. Terwujudnya Obat yang Aman  
dan Bermutu, tersebut:  
93  
a) Indeks Pengawasan Obat  
Nilai Indeks Pengawasan Obat adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas  
kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur  
menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.  
Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui kondisi  
keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun  
keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks Pengawasan Obat dapat  
diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana Indeks  
Pengawasan Obat di setiap provinsi/wilayah.  
Nilai Indeks Pengawasan Obat tahun 2023 adalah sebesar 95,03 dengan capaian  
101,64% dibandingkan target 2023 sebesar 93,5 dan kategori capaian SANGAT  
BAIK. Nilai ini diperoleh dari 6 IKSP pembentuk dari dimensi pemerintah,  
masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat.  
Tabel 3. 8 Pencapaian Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021,  
2022 dan 2023  
Capaian  
Target Periode  
IKSP  
akhir renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Indeks  
85,72  
85,64  
89,16  
95,03  
94,75  
Pengawasan Obat  
Dimensi dan atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat Tahun 2023 ditunjukkan pada  
tabel Berikut ini:  
Tabel 3. 9 Dimensi dan Atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat  
94  
 
Nilai  
Target Akhir  
Periode  
Bobot  
(%)  
Indeks  
Pengawasa  
n Obat  
DIMENSI DAN ATRIBUT (IKSP)  
Realisasi Nilai  
Renstra  
Indeks kepatuhan pelaku usaha 13% 82.71  
di bidang Obat  
10.75  
11,33  
Indeks kesadaran masyarakat 13%  
terhadap keamanan dan mutu  
obat  
87.12  
Indeks kepuasan pelaku usaha 13%  
terhadap pemberian bimbingan  
dan pembinaan pengawasan  
Obat  
96.3  
12.52  
10,55  
95,03  
94,75  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap kinerja Pengawasan  
Obat  
13%  
81.19  
Persentase Obat Memenuhi  
Syarat  
30%  
20%  
97.33  
93.79  
30.37  
19.51  
Indeks Kualitas kebijakan  
pengawasan obat  
Nilai realisasi sebesar 95,03 ini telah melampui target tahun 2023 yang ditetapkan  
yaitu target 93,5 serta melampui target akhir periode Renstra (94,75). Keberhasilan  
pencapaian IKSP ini didukung oleh kontribusi realisasi IKSP persentase obat yang  
memenuhi syarat dengan bobot 30% realisasinya 97,33 sehingga memberikan nilai  
maksimal pada indeks sebesar 30,37.  
Perbandingan nilai Indeks Pengawasan Obat dengan Indeks Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), Indeks Pengawasan  
Makanan (Deputi III), serta dengan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan  
(nasional), maka terlihat Indeks Pengawasan Obat mencapai nilai di atas indeks  
95  
 
pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional. Perbandingan tersebut dapat  
dilihat pada gambar Berikut ini.  
Gambar 3. 5 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dengan indeks  
pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional  
Keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai kegiatan yang  
mendukung pencapaian IKSP ini antara lain pengawasan post market, bimbingan  
teknis kepada pelaku usaha, asistensi regulatori dan kegiatan penyusunan serta  
sosialisasi kebijakan. program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
pencapaian IKSP ini antara lain:  
i. Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus, baik di dalam  
dan luar negeri dalam pemenuhan CPOB dalam rangka sertifikasi  
ii.  
Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi  
inspeksi terhadap fasilitas yang pemenuhan CPOB menengah rendah, dan  
perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat  
Intensifikasi Pengawasan peredaran OOT di Fasilitas Distribusi dan Pelayanan  
iii.  
iv. Pengawalan Pengawasan Peredaran Obat dan Bahan Obat melalui  
penyampaian Laporan oleh Fasilitas Distribusi Obat dan Bahan Obat  
96  
   
v. Inspeksi ke fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian dalam  
rangka pemastian pelaksanaan penerapan CDOB dan Pengelolaan Obat dan  
Bahan Obat yang Baik  
vi. Intensifikasi pengawasan peredaran obat secara daring  
vii. Sinergi K/L sebagai upaya penguatan pengawasan Ekspor Impor ONPP  
Forum Koordinasi Pengawasan Obat SAS dengan  
Kementerian Luar Negeri  
Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan  
Keamanan Obat di Provinsi Papua.  
Forum Koordinasi Pusat dan UPT Badan POM dalam  
Manajemen Inspeksi CPOB Tahun 2023  
Gambar 3. 6 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian  
kinerja Indeks Pengawasan Obat  
viii.  
Melakukan Visitasi dan Pendampingan Instalasi Farmasi Pemerintah dalam  
rangka penerapan CDOB. Pada bulan November 2023 telah diserahkan Surat  
Keterangan Pemenuhan CDOB terhadap Instalasi Farmasi Pemerintah yang  
telah mampu menerapkan CDOB, yaitu kepada Instalasi Farmasi Pemerintah  
Kabupaten Siak dan Kabupaten Sleman.  
ix. Pengawasan fasyanfar beroperasional sebagai distributor  
97  
x. Penguatan Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ Special Access Scheme  
(SAS) melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian  
Kesehatan  
xi. Pelaksanaan Capacity Building Pengawasan Obat SAS untuk keperluan pribadi  
bagi petugas pengawas BPOM dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di  
Kawasan Pabean  
xii.  
Penguatan Kesesuaian Pengelolaan Bahan Obat oleh Pedagang Besar Farmasi  
dengan Penyampaian Hasil Pengawasan dan Titik Kritis dalam Pengelolaan  
Bahan Obat  
xiii.  
Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan Mengandung Bahan Obat  
Diseminasi Hasil Pengawasan dan Peningkatan  
Kompetensi Pengelolaan Bahan Obat  
Sinergi Kementerian/ Lembaga sebagai Upaya Penguatan  
Pengawasan Ekspor dan Impor ONPP  
Capacity Building Obat SAS bagi Petugas Pengawas  
BPOM dan DJBC di Kawasan Pabean  
Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan  
Mengandung Bahan Obat  
Gambar 3. 7 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian  
kinerja Indeks Pengawasan Obat (2)  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.  
Gambar 3. 8 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat  
Capaian Capaian  
Realisasi  
Anggaran  
Indeks  
Standar Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Anggaran Kinerja  
(%) (%)  
Kategori  
Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
98  
Indeks  
Obat  
Pengawasan  
100%  
250.666.000  
250.665.500 100.00 101,64  
1,02  
1
0,02  
(Efisien)  
Indeks Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 250.66.000. Hingga akhir  
periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja  
juga melebih 100% (101,64%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan  
anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,02 dengan Tingkat  
Efisiensi sebesar 0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat  
pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah 100%  
Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pada laporan kinerja sebelumnya, rendahnya nilai IKSP ini telah teridentifikasi dan  
telah diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan nilai indeks pengawasan  
obat tersebut. Adapun rekomendasi yang diberikan pada saat itu:  
a) perlu dilakukan inovasi terhadap kinerja terutama dalam rangka  
pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar di Masyarakat  
b) pentingnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha.  
Rekomendasi-rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya tersebut akhirnya  
telah dimanfaatkan dalam hal meningkatkan kinerja dan telah dilakukan disepanjang  
tahun 2023, sehingga nilai indeks pengawasan obat pada tahun 2023 meningkat  
signifikan yaitu sebesar 5,87 poin dibandingkan tahun 2022.  
Pencapaian Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan  
dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Target  
untuk Indeks Pengawasan Obat tahun 2024 adalah sebesar 94,75.  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan  
rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai  
indeks pengawasan obat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah  
ditetapkan.  
b) Persentase obat yang memenuhi syarat  
99  
 
Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat untuk melindungi  
masyarakat Indonesia dari Obat yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana  
Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM  
melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan mutu Obat beredar.  
Pelaksanaan sampling Obat berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan  
produk yang beredar. Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang  
meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk  
memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan  
label.  
Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar  
berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Obat mencakup obat, bahan  
obat, narkotika, psikotropika, prekursor.  
Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  
1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu  
2) Produk kedaluwarsa  
3) Produk rusak  
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan  
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian  
Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan  
mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai  
memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk  
kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin  
5.  
Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika ditemukan sampel  
Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau  
TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.  
Nilai Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah sebesar 97,22  
dengan capaian 100,74% dibandingkan target 2023 sebesar 96,5 dan kategori  
capaian SANGAT BAIK. Nilai ini diperoleh dari 6 IKSP pembentuk dari dimensi  
100  
   
pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan  
obat.  
Tabel 3. 10 Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2020,  
2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
2020  
Target Periode  
akhir renstra  
2021  
2022 2023  
Persentase obat yang  
memenuhi syarat  
97,84  
96,29 98,12 97,22  
97  
Nilai realisasi sebesar 97,22 ini telah melampui target tahun 2023 yang ditetapkan  
yaitu target 96,5 serta melampui target akhir periode Renstra (97) namun  
mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Keberhasilan  
pencapaian IKSP ini didukung oleh telah terdapat aplikasi penunjang yang  
mempercepat proses pengawasan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah  
dilaksanakan secara berkala serta telah tersedianya pedoman sampling yang dapat  
digunakan UPT sebagai acuan dalam melakukan sampling.  
Perbandingan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 dengan  
capaian persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang  
memenuhi syarat (Deputi II), capaian persentase makanan yang memenuhi syarat  
(Deputi III), maka terlihat capaian persentase obat yang memenuhi syarat  
menempati urutan ke-2 tertinggi setelah capaian persentase pangan olahan yang  
memenuhi syarat (Deputi III). Adapun selisih keduanya hanya sebesar 0,02 poin.  
Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.  
101  
Perbandingan Persentase Obat, OTSKK dan Pangan Olahan  
tahun 2023  
100%  
80%  
60%  
40%  
20%  
0%  
100,74  
94,7  
100,76  
Persentase Obat yang Persentase Obat Persentase Pangan  
memenuhi syarat Tradisional, Olahan yang  
Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat  
dan Kosmetik yang  
Memenuhi Syarat  
Gambar 3. 9 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat vs  
Persentase komoditi lain tahun 2023  
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKSP ini di  
dukung, diantaranya:  
i.  
Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di  
tingkat pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi;  
Intensifikasi implementasi good sampling practices dalam upaya optimalisasi  
pengawasan mutu obat beredar;  
ii.  
iii. Penguatan pengawasan iklan dan penandaan obat beredar melalui post  
market surveillance  
iv. Intensifikasi Penilaian Data Teknis Aspek Mutu, khasiat, keamanan, teknologi,  
Penandaan Obat dan Produk Biologi  
v. Forum Koordinasi Hasil Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  
Forum Koordinasi Hasil Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan  
Kefarmasian  
Intensifikasi Penilaian Data Teknis Aspek Mutu,  
khasiat, keamanan, teknologi, Penandaan Obat dan  
Produk Biologi  
Gambar 3. 10 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian  
kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat  
102  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat  
Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Anggaran Persentase Obat yang Memenuhi  
Syarat  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian Capaian Indeks Standar  
Anggaran Kinerja Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Tingkat  
Kategori  
Presentase  
Obat yang  
Memenuhi  
Syarat  
4,466,704,000,00 4,466,693,322,00  
9,99  
100,74% 1,01  
1
0,01  
Efisien  
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat memiliki pagu anggaran sebesar  
4,466,704,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil  
mencapai 99,99 % dan capaian kinerja juga melebih 100% (100,74%). Berdasarkan  
perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks  
Efisiensi sebesar 1,01 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,01. Nilai ini menunjukkan  
bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi  
anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja  
Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi  
kinerja telah 100% Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pada laporan kinerja sebelumnya, telah diberikan beberapa rekomendasi untuk  
peningkatan nilai persentase obat yang memenuhi syarat, yaitu:  
a) Berkoordinasi dengan Tim regionalisasi lab dan UPT BPOM  
b) Melakukan sosialisasi kepada petugas sampling dan pengujian serta  
monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan sampling dan  
pengujian sesuai Pedoman kepada UPT BPOM  
103  
 
c) Komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif bersama Pusdatin apabila  
terdapat kendala pada aplikasi SIPT untuk meningkatkan keandalan  
aplikasi SIPT  
d) Koordinasi dengan Biro SDM terkait pemenuhan Kebutuhan SDM sesuai  
dengan ABK serta melakukan terobosan pengadaan SDM melalui  
mekanisme berbasis project  
Pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 ini menjadi  
pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan  
2024. Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil reviu  
dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di  
akhir tahun 2023 sebesar 97,22% maka target di tahun 2024 menjadi 97,3%  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan  
rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai  
persentase obat yang memenuhi syarat sehingga diharapkan dapat mencapai target  
yang telah ditetapkan.  
SP 2 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap  
Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau  
Sasaran program “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran  
Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri  
Produk Tembakau” memiliki capaian kinerja sebesar 103,07% termasuk dalam  
kategori SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan  
yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).  
Capaian SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat  
terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau  
disusun atas komponen IKSP: (1) Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku  
usaha di bidang Obat; (2) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap  
Obat yang aman dan bermutu; dan (3) Indeks kepatuhan industri produk tembakau  
dalam label dan iklan. Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat  
dipengaruhi oleh nilai capaian ketiga IKSP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan,  
104  
 
untuk memperoleh capaian SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan  
Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan  
Industri Produk Tembakau yang maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi  
capaian pula pada ketiga IKSP penyusunnya tersebut.  
Tabel 3. 12 Capaian IKSP pada SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran  
Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau  
SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta  
Kepatuhan Industri Produk Tembakau  
No.  
IKSP  
Target  
Realisasi  
Capaian (%)  
Kategori Capaian  
1.  
Indeks kepatuhan (compliance index)  
pelaku usaha di bidang Obat  
89  
82,71  
92,93  
Cukup  
2.  
3.  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
(awareness index) terhadap Obat yang  
aman dan bermutu  
84  
49  
87,12  
55,16  
103,58  
Sangat Baik  
Indeks kepatuhan industri produk  
tembakau dalam label dan iklan  
112,58  
103,07  
Sangat Baik  
Sangat Baik  
Capaian SP 2  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP2. Meningkatnya  
Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu  
Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau pada tahun 2023 telah berhasil  
memperoleh kategori SANGAT BAIK. Hal ini sebabkan oleh tingginya capaian  
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan  
bermutu dan Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan di  
tahun 2023 yaitu berturut-turut sebesar 104,58 % dan 112,58 % (sudah melebihi  
100%). Sedangkan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang  
Obat memperoleh capaian yang paling rendah dibandingkan dengan dua (2) IKSP  
tersebut.  
Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan  
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan  
kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP2 Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta  
kepatuhan industri produk tembakau, tersebut:  
105  
 
a) Indeks Kepatuhan (Compliance Index ) Pelaku Usaha di Bidang Obat  
Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai  
aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan  
perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat. Sedangkan yang  
dimaksud dengan pelaku usaha obat mencakup produsen, distributor, importir,  
eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang  
memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat.  
Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:  
1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP);  
2) Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan (GDP);  
3) Sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang  
memenuhi ketentuan;  
4) Hasil penandaan iklan dan penandaan Obat;  
Nilai Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat tahun 2023  
adalah sebesar 82,71 dengan capaian 92,93% dibandingkan target 2023 sebesar 89  
dan kategori capaian CUKUP.  
Tabel 3. 13 Pencapaian Capaian Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020,  
2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
2020  
Target Periode akhir  
renstra  
2021  
2022  
2023  
Indeks  
Kepatuhan  
79,92  
85,87  
89,41  
82,71  
91  
(Compliance index) Pelaku  
Usaha di Bidang Obat  
Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan yang  
dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi,  
pelayanan obat, iklan dan penandaan obat.  
106  
Data yang digunakan adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang  
memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi  
yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat  
narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat  
pada periode tahun 2023.  
Nilai realisasi sebesar 82,71 ini belum mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan  
yaitu target 89. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada  
Renstra/target akhir periode Renstra (91) sebagaimana dicantumkan dalam  
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah renstra, nilai  
tersebut masih berada dalam kategori akan tercapai, dimana persentase  
capaiannya sudah berada diantara 70% - < 100%. Oleh karena itu, dibutuhkan  
upaya keras agar nilai indeks dapat meningkat sebesar 8,3 poin pada tahun 2024.  
Perbandingan nilai Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang  
Obat dengan Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), dan Nilai Indeks  
Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Makanan (Deputi III)  
menunjukkan bahwa nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha dibidang obat  
menempati urutan ke-2 tertinggi setelah komoditi OTSKK. Perbandingan ketiga  
komoditi tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.  
Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha antar Komoditi Tahun  
2023  
100  
98  
96  
98,53  
94  
92  
90  
88  
86  
92,93  
90,78  
Indeks kepatuhan pelaku Indeks kepatuhan  
usaha di bidang obat (compliance index)  
Indeks kepatuhan  
(compliance index)  
pelaku usaha di bidang pelaku usaha di bidang  
Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik  
Makanan  
Tabel 3. 14 Perbandingan Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat  
dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional  
107  
   
Berikut ini merupakan faktor penyebab rendahnya capaian untuk IKSP ini  
diantaranya:  
1. Pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran berulang.  
2. Sikap pasif pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan  
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penggunaan fitur-fitur dalam  
aplikasi terkait e-Pengawasan Obat dan Bahan Obat.  
Disisilain, terdapat beberapa kegiatan yang telah dan akan mendukung  
keberhasilan pencapaian IKSP ini semakin optimal diantaranya:  
1. Dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis terkait aspek - aspek pengawasan Obat  
dan Bahan Obat kepada pelaku usaha.  
2. Dilakukan kegiatan Refreshment Pelayanan Publik kepada stakeholder terkait  
secara berkala.  
3. Adanya aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik.  
4. Adanya pengembangan dan sosialisasi terkait Aplikasi pelaporan dari  
Industri/Importir Rokok secara elektronik.  
5. Diperlukan sosialisasi aplikasi terhadap fitur - fitur dalam apliksasi dengan  
cakupan peserta yang lebih luas.  
6. Diperlukan pengembangan terhadap fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi e-  
Pengawasan Obat dan Bahan Obat.  
Peningkatan  
Pengawasan Periklanan Obat  
Kepatuhan  
Pelaku  
Usaha  
dalam  
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha melalui Asistensi  
Regulatori  
108  
 
FGD Memahami Perizinan dan Rantai  
Pasok Produk Nikotin dan Tembakau  
Baru di
 
Indonesia  
Sosialisasi aplikasi Pelaporan Hasil Pengujian Kadar  
Nikotin Dan Tar serta Contoh Kemasan dari  
Industri/Importir Rokok (BPOM-WATCH),  
Gambar 3. 11 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks  
Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.  
Tabel 3. 15 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat  
Capaian Capaian  
Realisasi  
Anggaran  
Indeks  
Standar Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Anggaran Kinerja  
(%) (%)  
Kategori  
Efisiensi efisiensi efisiensi  
Indeks  
1,217,433,000,00 1,217,349,936,00 99,99  
92.03  
0.92  
1
-0.08  
Tidak  
Kepatuhan  
Efisien  
(compliance  
index)  
Pelaku  
Usaha di Bidang  
Obat  
Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat memiliki pagu  
anggaran sebesar 1,217,433,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi  
anggaran berhasil mencapai 99,99 % namun capaian kinerja belum mencapai  
100% (92,03%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada  
tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,92 dengan Tingkat Efisiensi  
sebesar -0,08. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepatuhan (Compliance  
index) Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran  
dan realisasi kinerja tidak Efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih  
lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pencapaian Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat  
pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut  
pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Karena rendahnya capaian pada tahun 2023,  
109  
 
maka untuk tahun Berikutinya tidak dilakukan perubahan target karena  
diperkirakan dapat mencapai target 2024 sebesar 91.  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan  
rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai  
Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat sehingga  
diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.  
b) Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index ) terhadap Obat yang Aman  
dan Bermutu  
Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran  
masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Pengukuran indeks  
kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu  
pengetahuan, sikap dan perilaku. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang  
aman dan bermutu diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PUSAKOM.  
Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu tahun  
2023 adalah sebesar 87,12 dengan capaian 103,58% dibandingkan target 2023 dan  
kategori capaian SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis  
dengan baik (>100%).  
Tabel 3. 16 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan  
Bermutu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
Capaian  
Target  
Akhir Renstra  
Periode  
IKSP  
2020  
2021  
2022  
2023  
Indeks kesadaran  
79,08  
79,26  
84,2  
87,12  
86  
masyarakat  
terhadap obat yang  
aman dan bermutu  
Nilai realisasi sebesar 87,12 ini telah melampui target tahun 2023 yang ditetapkan  
yaitu target 84 serta melampui target akhir periode Renstra (86). Faktor penunjang  
keberhasilan tercapainya IKSP ini diantaranya:  
110  
1) Dilakukan kegiatan Refreshment Pelayanan Publik kepada stakeholder  
terkait secara berkala  
2) Adanya aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik  
3) Diikembangkan dan disosialisasikannya aplikasi pelaporan dari  
Industri/Importir Rokok secara elektronik  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja:  
1) Perkuatan sinergi dengan kementerian/lembaga/stakeholder  
2) Optimalisasi Strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan melalui KIE  
yang lebih menarik  
3) Penyusunan konten/materi informasi dan edukasi yang menarik dan  
mudah dipahami masyarakat  
4) Pembaharuan website BPOM agar user friendly bagi masyarakat,  
diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi  
dan tampilan website  
5) Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan  
masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan  
kesadaran tahun sebelumnya.  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu.  
Tabel 3. 17 Analisis Efisiensi Anggaran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang  
Aman dan Bermutu  
IKSP  
Pagu  
Realisasi AnggaranCapaian Capaian  
Anggaran Kinerja  
Indeks  
Standar  
Efisiensi  
Tingkat  
Efisiensi  
Kategori  
Efisiensi  
(%)  
(%)  
2.264.230.000.00 2.264.204.697.00  
Indeks  
100.00% 103,58  
1,04  
1
0,04  
Efisien  
kesadaran  
masyarakat  
(awareness  
index) terhadap  
Obat yang aman  
dan bermutu  
111  
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu memiliki  
pagu anggaran sebesar 2.264.230.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi  
anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebih 100%  
(103,58%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di  
atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,04 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,04.  
Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat  
yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi  
kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja:  
Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu pedoman strategi KIE  
Obat dan Makanan dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran pada masing-  
masing wilayah, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku  
masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:  
A. Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan  
segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.  
B. Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi  
masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan  
dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses  
antara lain media televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, kemasan  
produk dengan cara pemberian informasi adanya Nomor Izin Edar (NIE) atau 2D  
Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan, media sosial yang disesuaikan  
dengan usia dan platform, media sosial serta media luar ruang.  
C. Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan  
karakteristik masing-masing wilayah  
c) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan  
Keberhasilan pengendalian produk tembakau memerlukan keterlibatan lintas  
sektor sehingga diperlukan peningkatan koordinasi untuk memaksimalkan peran  
masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Badan POM  
sebagai bagian dari pemerintah bersama-sama dengan K/L terkait lainnya dalam  
112  
 
mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor  
18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya  
sinergisme melaksanakan amanat untuk melakukan revisi PP Nomor 109 Tahun  
2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk  
Tembakau bagi Kesehatan.  
Untuk melaksanakan amanat tersebut, setiap tahun secara berkala Deputi  
Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan  
Ekspor Impor Obat, NPPZA melakukan kegiatan peningkatan koordinasi lintas sektor  
terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan iklan dan label produk  
tembakau, melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan produk tembakau,  
dan melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan produk tembakau yang di  
dalamnya juga mencakup perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi  
UPT BPOM di seluruh Indonesia, serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT  
BPOM di seluruh Indonesia.  
Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan  
Iklan ini mendukung pencapaian sasaran program yaitu meningkatnya Kepatuhan  
Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta  
Kepatuhan Industri Produk Tembakau.  
IKSP ini dihitung dengan menggunakan dua parameter, yaitu:  
1) Kepatuhan industri yang telah melakukan pelaporan hasil pengujian  
kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan.  
2) Kepatuhan industri dalam mengimplementasikan pencantuman  
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan label  
produk tembakau.  
Pada tahun 2023, indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah 55,16 atau  
capaiannya 112,58% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 (49).  
Capaian IKSP ini termasuk kategori SANGAT BAIK.  
Keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai kegiatan diantaranya  
yaitu :  
113  
1) Pelaporan hasil pengawasan iklan dan produk tembakau melalui aplikasi Sistem  
Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang mampu meningkatkan efektivitas dan  
efisiensi serta mengoptimalisasi kinerja UPT BPOM dalam rangka pengawasan  
iklan dan label produk tembakau.  
2) Pelaksanaan kegiatan intensiikasi pengawasan iklan dan produk tembakau di  
beberapa media selama tahun 2023, serta telah dilaksanakan kegiatan diskusi  
dengan lintas sektor dengan tujuan refreshment dan penyamaan persepsi  
pemahaman petugas pengawas iklan dan label produk tembakau.  
3) Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengawasan produk tembakau secara  
berkala.  
Berikut ini merupakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun  
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:  
1. Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau Untuk Upt Bpom Di Seluruh  
Indonesia  
2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pengawasan Produk Tembakau  
3. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)  
4. Kajian Pengawasan Produk Tembakau  
5. Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Dan Produk Tembakau  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk IKSP ini yaitu:  
Tabel 3. 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IKSP Indeks Kepatuhan Industri  
Tembakau dalam Label dan Iklan  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian Indeks Standar  
Efisiensi Efisiensi  
Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Efisien  
Anggaran Kinerja  
Efisiensi  
Indeks  
Kepatuhan  
Industri  
1,270,448,000,00 1,270,445,682,00  
100%  
112,58  
1, 13  
1
0,13  
Tembakau dalam  
Label dan Iklan  
114  
 
Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan memiliki pagu anggaran  
sebesar 1,270,448,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil  
mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebih 100% (112,58%). Berdasarkan  
perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks  
Efisiensi sebesar 1,13 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,13. Nilai ini menunjukkan  
bahwa kinerja Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan pada tahun  
2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pencapaian Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan pada tahun  
2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana  
Kerja Tahunan 2024. Untuk tahun 2024, dilakukan penetapan usulan revisi target  
indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label obat dan iklan, dimana  
sebelumnya target 2024 ditetapkan target senilai 50 menjadi 55,2.  
SP3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja  
pengawasan obat  
Sasaran program “Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat  
terhadap Kinerja Pengawasan Obat” memiliki capaian kinerja sebesar 102,41 %  
termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis  
dengan baik (>100%).  
Capaian SP3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap  
Kinerja Pengawasan Obat, disusun atas komponen 3 IKSP:  
1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan obat;  
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat  
3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat. NPPZA  
115  
 
Sehingga nilai capaian SP3. akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-  
masing IKSP penyusun tersebut.  
Tabel 3. 19 Capaian IKSP Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap  
Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2023  
SP3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat  
Kategori  
capaian  
No.  
IKSP  
Target  
Realisasi  
Capaian (%)  
1.  
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap  
pemberian  
88  
96,3  
109,43  
Sangat Baik  
bimbingan dan pembinaan  
pengawasan obat  
2.  
3
Indeks kepuasan masyarakat  
atas kinerja pengawasan obat  
83  
89  
81,19  
90,03  
97,82  
Cukup  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap pelayanan publik  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat. NPPZA  
101,16  
Sangat Baik  
Capaian SP 3  
102,80  
Sangat baik  
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa IKSP Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan obat memperoleh capaian yang paling rendah dibandingkan  
dengan dua (2) IKSP lainnya. Namun secara keseluruhan, capaian total SP3 telah  
berhasil mencapai target (100%) dan memperoleh capaian hingga 102,80% dengan  
predikat SANGAT BAIK.  
Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau  
peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja  
untuk masing-masing IKSP penyusun SP 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan  
masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat, tersebut:  
a) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan  
Pengawasan Obat  
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan  
Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) merupakan IKSP Kinerja Utama (IKSP) BPOM  
pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku  
Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan  
116  
Makanan. Cascading IKSP ini terdapat pada level I (Kedeputian I, II, dan III) dan level  
II (Balai Besar/Balai POM).  
Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dan  
konsep Service Quality (ServQual) meliputi aspek reliability, assurance, responsiveness,  
empathy, dan tangible. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur  
kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari  
BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan  
Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah  
produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.  
Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan  
Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2023 adalah sebesar 96,3 (capaian  
109,43% dibanding target) dengan kategori capaian SANGAT BAIK.  
Gambar 3. 12 Perbandingan capaian indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian  
Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU)  
Terlihat kenaikan yang signifikan realisasi indeks untuk komoditi obat pada 4 tahun  
mulai dari 2020-2023. Beberapa Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini,  
antara lain:  
1. Kegiatan Desk/Bimbingan Teknis/ Sosialisasi sangat dibutuhkan bagi  
pelaku usaha sehingga antusias pelaku usaha untuk IKSPt serta dan  
berperan aktif dalam kegiatan ini sangat tinggi  
117  
 
2. Materi dan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha  
3. Dukungan sumberdaya berupa anggaran untuk dapat terlaksananya  
kegiatan dengan intensitas yang cukup menjawab kebutuhan pelaku  
usaha.  
4. Telah dilakukannya inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu  
kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media  
komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik  
pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan  
pelaku usaha yang mendapatkan KBP (Konsultasi Bimbingan dan  
Pembinaan).  
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja diantaranya:  
1) Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat  
a) Desk konsultasi registrasi obat  
b) Pendampingan pemenuhan CPOB UTD dalam rangka percepatan  
penyiapan industri fraksionasi plasma  
c) Asistensi regulatori terhadap industri farmasi bahan baku obat termasuk  
fasilitas produksi bahan tambahan obat pharmaceutical grade  
2) Pendampingan terprogram untuk PBF baru melalui kegiatan SMART CDOB dan  
PBF penyalur Bahan Obat melalui BBO series  
3) Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan  
obat melalui desk konsultasi dan bimbingan teknis  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan  
Pembinaan Pengawasan Obat:  
118  
Tabel 3. 20 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap  
Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat  
Capaian  
Anggaran Kinerja  
(%) (%)  
Capaian  
Realisasi  
Anggaran  
Indeks  
Standar  
Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Indeks kepuasan  
pelaku  
usaha  
terhadap  
pemberian  
4.111.864.000.00 4.111.738.428.00 100.00  
109.43 1.09  
1
0.09  
Efisien  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan  
Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 4.111.864.000.00. Hingga akhir  
periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja  
juga melebih 100% (109,43%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan  
anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,09 dengan Tingkat  
Efisiensi sebesar 0,09. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepuasan Pelaku  
Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat pada tahun  
2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian  
target di tahun Berikutnya mengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Pusat Analisis  
Kebijakan Obat dan Makanan). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024  
yaitu sebesar 96,5. Selain itu, juga telah dilakukan upaya meningkatkan kepuasan  
pelaku usaha terkait layanan publik dengan menambah kegiatan Bimbingan teknis  
dan pelayanan desk konsultasi registrasi di Jakarta dan melalui online (zoom) untuk  
memenuhi banyaknya permintaan dari pelaku usaha.  
119  
b) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat  
BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk  
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan  
masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE).  
Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM  
diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kepuasan  
masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan  
BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.  
Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur  
melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal  
Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan  
stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang  
(weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan  
bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.  
Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang  
menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks  
kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Indeks  
kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu  
Reliability, As surance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses  
pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang  
dilakukan BPOM terhadap produk Obat; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi  
masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan  
melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat; (3) Jaminan yang  
diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat,  
misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat yang beredar di pasaran;  
(4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang  
beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa,  
produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.  
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat tahun 2023 adalah  
sebesar 81,19 (capaian 97,82% dibanding target) dengan kategori capaian CUKUP.  
120  
Faktor belum tercapainya IKSP ini karena pada akhir 2022 terdapat kasus cemaran  
etilen glikol dan dietilen glikol (EGDEG) pada sediakan sirup obat yang terus  
berproses di 2023. Hal ini membuat persepsi Masyarakat kepada BPOM yang  
mengawal obat aman dan bermutu menurun. Berbagai upaya strategi komunikasi  
dilakukan untuk menahan isu-isu dan hoax yang muncul di Masyarakat.  
Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja  
BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi  
kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat  
melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). Tampilan dan informasi  
yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOMa harus ringkas, menarik  
dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk  
menangkal informasi sampah/hoax yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM  
baru saja mengeluarka Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai  
isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat.  
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran  
IKSP tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan  
(reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan  
kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada  
tahun 2023 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait revisi regulasi  
terkait dengan keamanan dan mutu obat. BPOM mengeluarkan public warning dan  
update produk produk sirup yang aman digunakan secara berkala.  
Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja pada tahun 2023 sebagai  
berikut:  
1) Peningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan  
BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi (liputan media massa)  
berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,  
seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar  
dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM  
melindungi masyarakat.  
121  
 
2) Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang  
dipahami oleh masyarakat.  
3) Memberikan dorongan kepada UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil  
pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing  
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.  
4) Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan  
produk-produk yang berbahaya  
5) Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil  
pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan  
masyarakat.  
6) Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya  
produk illegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak Kesehatan jangka  
panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial.  
Berikut ini merupakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:  
1. Peningkatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin, melalui:  
a. Intensifikasi Penilaian/Evaluasi sesuai Good Review Practices  
b. Peningkatan pelayanan publik melalui Desk Konsultasi Registrasi Obat  
serta kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha di bidang ekspor impor  
obat  
2. Desk Konsultasi CAPA Sertifikasi CDOB sebagai asistensi regulatory dalam  
rangka meningkatkan kemandirian balai dan pelaku usaha  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan  
obat:  
122  
 
Tabel 3. 21 Analisa Efisiensi IKSP Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan  
Obat  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian  
Kinerja  
Indeks  
Standar  
Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Anggaran  
Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
atas kinerja  
pengawasan  
obat  
Tidak  
1,510,402,000 1,510,393,400 100.00% 97.82  
0.98  
1
-0.02  
Efisien  
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran  
sebesar 1,510,402,000. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil  
mencapai 100% dan capaian kinerja belum mencapai 100% (97,82%). Berdasarkan  
perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks  
Efisiensi sebesar 0,98 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,02. Nilai ini menunjukkan  
bahwa kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat pada  
tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Hal ini  
dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi  
anggaran. IKSP ini merupakan IKSP yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga  
banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung,  
bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKSP.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan realisasi tahun 2022 IKSP kinerja ini mengalami kenaikan, namun  
kenaikan ini masih jauh dari target tahun 2024 di 86. Hal ini menjadi evaluasi bahwa  
masih diperlukan pengusulan peningkatan anggaran layanan publikasi keamanan  
dan mutu obat tahun 2024Deputi I akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai  
pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai  
komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang  
memilih produk Obat yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya  
yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.  
Selama ini Kerjasama Deputi I dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan  
123  
 
harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Yang  
masih harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program  
CSR (Corporate Social Responsibility). Deputi I akan menggandeng beberapa instansi  
swasta untuk bersama sama memberikan edukasi kepada masyarakat.  
C) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang  
bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik  
Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di  
lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini yang  
disiapkan Inspektorat Utama (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang  
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan  
Publik).  
Tabel 3. 22 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
Realisasi  
Target Periode  
IKSP  
akhir renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap Pelayanan Publik  
Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA  
85,21  
89,11  
89,94  
90,03  
90  
Nilai realisasi sebesar 90,03 ini telah melampui target tahun 2023 yang ditetapkan  
yaitu target 89 serta melampui target akhir periode Renstra (90). Keberhasilan  
pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai faktor penunjang diantaranya:  
1. Sumber daya manusia (Petugas Yanblik) yang kompeten  
2. Sarana dan prasarana yang memadai  
3. Respon cepat dari petugas pelayanan publik  
124  
4. Jangka waktu pengajuan permohonan yang lebih singkat  
5. Konsultasi yang dapat dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung  
(daring)  
6. Pelayanan yang transparan dan sesuai dengan peraturan  
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian  
pernyataan kinerja:  
1. Pelatihan Pelayanan Publik yang diselenggarakan untuk melatih  
kompetensi para petugas pelayanan publik, dan kegiatan ini rutin  
dilakukan tiap tahun  
2. Pemeliharaan sarpras di gedung pelayanan publik yang dilakukan rutin  
3. Melaksanakan forum komunikasi/konsultasi publik untuk mendapatkan  
masukan, saran, dan kritik dari penerima layanan untuk meningkatkan  
kualitas layanan yang diberikan  
4. Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik agar tersimpan dengan  
aman dan mempermudah serta mempercepat pencarian kembali dokumen  
pengaduan masyarakat bila sewaktu-sewaktu diperlukan.  
5. Asistensi Regulatori terhadap pelaku usaha  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan  
Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
Tabel 3. 23 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  
publik Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian  
Indeks  
Standar Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Anggaran Kinerja  
Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Indeks kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pelayanan publik  
873,984,000,00 873,889,846,00 99,99% 101,06  
1,01  
1
0,01  
Efisien  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan Obat  
NPPZA  
125  
 
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA memiliki pagu anggaran sebesar 873,984,000,00.  
Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan  
capaian kinerja juga melebih 100% (101,06%). Berdasarkan perhitungan  
efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi  
sebesar 1,01 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,01. Nilai ini menunjukkan  
bahwa kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran  
dan realisasi kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian  
target di tahun Berikutnya MengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Biro Hukum  
dan Organisasi). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar  
92.  
SP4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat  
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pengawasan Obat  
Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang  
pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan  
berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta  
peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas  
kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh  
internal maupun eksternal/stakeholder BPOM. Dengan kualitas kebijakan  
pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin  
terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan,  
khasiat/manfaat, dan mutu.  
Sasaran program “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat”  
diturunkan menjadi IKSP indeks kualitas kebijakan obat yang dilakukan  
126  
 
penilaiannya oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Berdasarkan hasil  
penilaian IKK tahun 2023 oleh LAN didapatkan hasil sebagai Berikut:  
Tabel 3. 24 Capaian IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat  
SP4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat  
No.  
IKSP  
Target Realisasi Capaian Kategori  
1
Indeks  
kebijakan  
kualitas 89,9  
93,79  
108,93  
Sangat Baik  
pengawasan Obat  
Capaian SP 4  
108,93  
Sangat Baik  
Pada tahun 2023, Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan Board Member  
Meeting IKK terhadap hasil selfassessment kebijakan yang menjadi objek  
pengukuran IKK pada kedeputian 1 terhadap kebijakan “PerBPOM No.12 Tahun  
2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit“ diperoleh  
hasil penilaian sebesar 93,79 (capaian 108,93%) dengan kategori Unggul,  
meningkat secara signifikan jika dibandingkan tahun 2022 dengan capaian nilai  
sebesar 83,43.  
Berikut ini merupakan faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP IKK adalah:  
1) Tersedianya data base penyusunan regulasi obat yang telah  
terdokumentasi dengan baik  
2) Koordinasi yang baik antar lintas unit di kedeputian 1 sehingga proses  
pengumpulan data dukung dapat terselesaikan dengan baik  
3) adanya koordinasi intensif bersama tim Hukor dan Pusakom dalam  
kegiatan pembahasan persiapan penilaian IKK  
4) proses penyusunan dan monitoring evaluasi implementasi kebijakan telah  
dilakukan dengan hasil memuaskan  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja:  
127  
 
1) Pelatihan teknis mengenai IKK  
2) Rapat pembahasan intensif bersama dengan tim LAN  
3) Rapat internal untuk perencanaan dan persiapan data dukung  
4) Terselenggaranya survei efektivitas peraturan perundang-undangan tahun  
2023  
Tabel 3. 25 Analisis Efisiensi Anggaran Indeks Kualitas Kebijakan  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian Capaian Indeks  
Standar Tingkat  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Efisien  
Anggaran Kinerja Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Indeks  
Kualitas  
Kebijakan  
4.925.362.000.00  
4.924.867.849.00 99.99%  
108,93  
1,09  
1
0,09  
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya  
dalam mencapai kinerja adalah efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan hasil kinerja dan analisa program penunjang pencapaian kinerja,  
perlu dilakukan training berkesinambungan terhadap IKK, pelaksanaan kegiatan  
monitoring dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang obat baik  
melalui kegiatan Focus Group Discussion ataupun dengan survei implementasi  
kebijakan dan perlu dilaksanakan rapat intensif untuk persiapan data dukung baik  
di lingkup internal maupun eksternal BPOM. Hasil pengukuran indeks IKK yang  
telah jauh memenuhi target ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan target di  
masa yang akan datang.  
SP5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat  
Sasaran program “Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan  
publik di bidang obat” memiliki capaian kinerja sebesar 103,03% termasuk dalam  
kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang  
dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).  
128  
 
Capaian SP-2 disusun atas komponen 3 IKSP: (1) Indeks kepatuhan (compliance  
index) pelaku usaha di bidang Obat; (2) Indeks kesadaran masyarakat (awareness  
index) terhadap Obat yang aman dan bermutu; dan (3) Indeks kepatuhan industri  
produk tembakau dalam label dan iklan. Sehingga nilai capaian SP-2 akan sangat  
dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.  
Tabel 3. 26 Capaian IKSP pada Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang  
obat  
SP5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat  
No.  
IKSP  
Target  
Realisasi  
Capaian (%) Kategori  
1
Presentase obat yang aman dan  
bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
89,5  
96,28  
107,57  
Sangat Baik  
2
Persentase rekomendasi hasil  
80  
81,77  
102,2  
Sangat Baik  
pengawasan  
obat  
yang  
ditindaklanjuti oleh lintas  
sektor  
3
4
Indeks pelayanan publik di  
bidang Obat  
4,44  
87  
4,.67  
105,18  
105,81  
Sangat Baik  
Sangat Baik  
Persentase pelayanan publik di  
bidang Obat yang diselesaikan  
tepat waktu  
92,05  
5
Tingkat efektivitas KIE di  
bidang Obat  
94,44  
93,07  
98,55  
Cukup  
Capaian SP 5  
103,86  
Sangat Baik  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP5. Meningkatnya  
efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat pada tahun 2023 telah  
berhasil memperoleh capaian sebesar 103,86% dengan kategori capaian SANGAT  
BAIK. Hal ini sebabkan karena 4 dari 5 IKSP capaiannya pada tahun 2023 sudah  
melebihi 100%. Sedangkan yang memperoleh capaian dibawah 100% hanya 1 IKSP  
yaitu IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat hanya memperoleh capaian  
sebesar 98,55%.  
Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan  
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan  
kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP1. Terwujudnya Obat yang Aman  
dan Bermutu, tersebut:  
129  
 
a) Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  
Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat dan Makanan untuk  
melindungi masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap  
kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai  
lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka  
pengawalan mutu Obat dan Makanan beredar. Pelaksanaan sampling Obat dan  
Makanan berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar.  
Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar,  
kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat  
dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label. IKSP “Persentase  
Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan IKSP  
baru pada tahun 2020.  
Tabel 3. 27 Pencapaian Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  
Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
Realisasi  
Target Periode akhi  
IKSP  
renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Presentase obat yang aman  
dan bermutu berdasarkan  
hasil pengawasan  
87,42  
95,99  
97,63  
96,28  
91  
Berikut ini merupakan faktor penunjang dan juga menjadi program/kegiatan yang  
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,  
diantaranya telah dilakukan pengawasan intensif mutu obat yang beredar termasuk  
didalamnya integrasi pengawasan bersama yang komprehensif antara unit-unit pre  
dan post market terkait penyelarasan standar maupun tindak lanjut temuan.  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan tahun 2023:  
130  
Tabel 3. 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun  
2023  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
anggaran  
Capaian  
anggaran  
(%)  
Capaian  
Indeks  
Standar  
efisiensi  
Tingkat Kategori  
efisiensi  
kinerja (% efisiensi  
Persentase obat  
yang aman dan  
bermutu  
496,541,000 495.409.463.00 99.77  
107.57  
1.08  
1
0.08  
Efisien  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki  
pagu anggaran sebesar 496,541,000. Hingga akhir periode, capaian realisasi  
anggaran belum mencapai 100% (99,77%) dan capaian kinerja juga melebih 100%  
(107,57%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di  
atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,08.  
Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan  
realisasi kinerja telah Efisien.  
131  
 
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut dan berdasarkan hasil analisis  
trend realisasi IKSP tersebut tahun 2020 s.d tahun 2023 metode Regresi Linier,  
diketahui bahwa prediksi nilai realisasi IKSP tersebut pada tahun 2024 adalah  
98,31 sehingga dperlukan perubahan target.  
b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor  
Nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor didapatkan dari total rekomendasi hasil pengawasan yang  
ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor selama satu tahun  
dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.  
Pada tahun 2023 nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 81,77 dengan capaian 102,20%  
dibandingkan dengan target 2023 dan kategori capaian SANGAT BAIK.  
Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:  
1. Kepatuhan pelaku usaha dalam merespons tindak lanjut hasil  
pengawasan.  
2. Koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait.  
3. Adanya sinergisme antara Badan POM dengan lintas sektor terkait.  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja:  
1. Pelaksanaan Joint Inspection bersama Kementerian Pertanian dalam  
rangka program pengendalian resistensi antimikroba (AMR)  
2. Forum Koordinasi Pengawasan Obat SAS dengan Kementerian Luar  
Negeri  
132  
 
3. Diseminasi Hasil Pengawasan dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan  
Bahan Obat  
4. Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan Mengandung Bahan Obat  
5. Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP 2023  
6. Focus Group Discussion Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan Fasilitas  
Pelayanan Kefarmasian  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor:  
Tabel 3. 29 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang  
ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian Indeks  
Kinerja Efisiensi  
Standar  
Efisiensi  
Tingkat  
Kategori  
Anggaran  
Efisiensi  
Persentase  
rekomendasi  
hasil pengawasan  
5.322.678.000.00  
5.322.559.691.00  
100.00%  
102.20  
1.02  
1
0.02  
Efisien  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
memiliki pagu anggaran sebesar 5.322.678.000.00. Hingga akhir periode, capaian  
realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebih 100%  
(102,20%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas,  
diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,02 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,02. Nilai ini  
menunjukkan bahwa kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan  
realisasi kinerja telah Efisien.  
133  
 
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pada laporan kinerja sebelumnya disampaikan rekomendasi untuk peningkatan IKSP  
dengan peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan K/L terkait untuk  
meningkatkan capaian efektivitas pengawasan obat. Rekomendasi ini telah dilaksanakan  
sehingga nilai IKSP ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 76,74  
menjadi 81,77 pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, target IKSP ini adalah 82, mengikuti  
hasil reviu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan).  
c) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat  
Penilaian IPP terhadap dilakukan secara internal oleh Biro Hukor BPOM dengan  
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman  
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penilaian IPP di lingkungan  
kedeputian 1 dilakukan terhadap 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan  
hasil sebagai Berikut:  
Tabel 3. 30 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputian 1  
Unit  
Nilai IPP  
4,71  
Dit. Registrasi Obat  
Dit. Pengawasan KMEI ONPPZA  
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP  
Dit. Pengawasan Produksi ONPP  
4,64  
4,55  
4,78  
Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP yaitu kemudahan penggunaan aplikasi  
terkait pelayanan publik, misal: e-sertif, sertifikasicdob, dan banyaknya inovasi  
pelayanan publik yang dilakukan terutama dengan melakukan simplifikasi waktu  
pelayanan dan peningkatan fitur aplikasi yang dapat dikerjakan dimana saja dan user  
friendly sehingga dapat memudahkan pelayanan  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan  
kinerja:  
1) Dilakukannya Forum Komunikasi Publik kepada pelaku usaha secara berkala  
2) Digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses  
134  
3) Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan  
publik  
4) Forum Konsultasi Publik Layanan Sertifikat CDOB pada tanggal 14 Juni 2023  
yang dibuka oleh Plt. Deputi 1, FKP merupakan upaya percepatan kualitas  
pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan publik yang adil,  
transparan dan akuntabel khususnya pelayan Sertifikasi CDOB  
5) Kegiatan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar sebagai rangkaian kegiatan  
World Evironment Day oleh Ibu Kepala Badan POM di Saparua Maluku  
6) Talkshow Pengendalian Resistensi Anti mikroba dan pencanangan materi oleh  
Ibu PLT Kepala BPOM  
7) Peluncuran Buku Cegah Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu oleh Ibu Kepala  
BPOM pada 6 November 2023 Buku Cegah Penyalagunnaan Obat -obat tertentu  
merupakan salah satu strategi pencegahan yang disosialisasikan kepada  
masyarakat dari maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu.  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA:  
Tabel 3. 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian Indeks  
Standar  
Tingkat  
Kategori  
Anggaran Kinerja  
Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Indeks  
pelayanan  
publik  
1,231,825,000,00 1,231,819,768,00  
100%  
105.18  
1.05  
1
0.05  
Efisien  
d
bidang obat  
Indeks pelayanan publik di bidang obat memiliki pagu anggaran sebesar  
1,231,825,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran telah mencapai  
100% dan capaian kinerja juga melebih 100% (105,18%). Berdasarkan perhitungan  
efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,05  
dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks  
135  
 
pelayanan publik di bidang obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan  
realisasi kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, maka untuk target tahun 2024 dilakukan  
perubahan sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dengan Biro Perencanaan dan  
Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 92,05%  
maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%.  
d) Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu  
Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang  
diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut  
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Persentase ketepatan waktu pelayanan  
publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang  
memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.  
Layanan Publik yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA meliputi: 1)  
Registrasi obat; 2) Evaluasi pengembangan obat; 3) Penilaian sarana produksi obat; 4)  
Penilaian sarana distribusi obat; 5) Surat Keterangan Impor Obat dan 6) Analisa Hasil  
Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor.  
Ketepatan waktu pelayanan publik diukur berdasarkan Peraturan Badan POM tentang  
Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Rata-rata dari persentase ketepatan  
waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian unit: 1. Direktorat  
Registrasi Obat, 2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP 3. Direktorat Pengawasan  
Distribusi dan Pelayanan ONPP 4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor  
Impor Obat, NPPZA  
Nilai capaian Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu  
tahun 2023 adalah sebesar 92,05 dengan capaian 105,81% dibandingkan target 2023  
sebesar 87 dan kategori capaian SANGAT BAIK.  
136  
 
Tabel 3. 32 Perbandingan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat  
Waktu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
Target Periode akhir  
renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Perbandingan Persentase  
Pelayanan  
Bidang  
Publik  
Obat  
di  
84,71  
82,44  
86,68  
92,05  
88  
yang  
diselesaikan Tepat Waktu  
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai capaian Perbandingan Persentase  
Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun  
2023 telah berhasil mencapai target tahun 2023 (87) bahkan mengalami  
peningkatan sebesar 5,37 poin dibandingkan tahun 2022. Keberhasilan capaian  
ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya:  
1. Pelaksanaan desk dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi CPOB dan  
evaluasi pemenuhan CPOB obat impor yang efektif  
2. Evaluasi yang dilakukan secara merata  
3. Monitoring ketepatan waktu dilakukan secara ketat  
4. Persepsi yang sama antara manajemen di BPOM Pusat dengan UPT dalam  
menyelesaikan layanan secara tepat waktu  
Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian  
pernyataan kinerja:  
1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan desk dalam rangka asistensi  
regulatori sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor.  
2. Pembuatan kelompok kecil yang bertanggung jawab untuk tiap pengajuan  
sertifikasi sehingga beban evaluasi dapat merata.  
137  
 
3. Koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk  
monitoring yang diperketat.  
4. Rapat koordinasi pusat dan balai POM dalam manajemen inspeksi CPOB  
yang dilakukan rutin tiap awal tahun untuk menyamakan persepsi  
(utamanya inspeksi) di BPOM Pusat dengan UPT.  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.  
Tabel 3. 33 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Persentase Pelayanan Publik di bidang Obat yang  
diselesaikan Tepat Waktu  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Anggaran  
Capaian Indeks  
Kinerja Efisiensi Efisiensi Efisiensi  
Standar Tingkat Kategori  
Persentase  
pelayanan publi
di bidang Oba 5,516,357,000,00 5,516,257,782,00 100%  
105.81  
1.06  
1
0.06  
Efisien  
yang diselesaikan  
tepat waktu  
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu  
memiliki pagu anggaran sebesar 5,516,357,000,00. Hingga akhir periode,  
capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja telah  
mencapai 100% (105,81%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan  
anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,06 dengan  
Tingkat Efisiensi sebesar 0,06. Nilai ini menunjukkan bahwa Persentase  
pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023  
terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Hasil capaian persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat  
waktu pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP  
tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Terdapat perubahan target tahun  
2024 sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dengan Biro Perencanaan dan  
138  
 
Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar  
92,05% maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%.  
e) Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat  
Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan  
sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan  
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan  
menggunakan Nilai Indeks.  
IKSP ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah metode kuantitatif  
melalui wawancara tatap muka (face to face interview), telepon (phone survey), dan  
via online, terhadap target responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan  
terstruktur.  
Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Realisasi IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat  
IKSP  
Realisasi  
2020  
Target Periode  
akhir renstra  
2021  
2022  
2023  
Tingkat efektivitas KIE  
di bidang Obat  
90,59  
92,81  
93,8  
93,07  
96,33  
Faktor kendala yang menghambat keberhasilan tercapainya IKSP, antara lain :  
1. Latar belakang peserta KIE yang berbeda tingkat pendidikan, gender, usia  
serta perbedaan profesi menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan  
tingkat pemahaman materi.  
139  
2. Media penyuluhan kegiatan KIE melalui iklan di berita dan iklan belum  
dilakukan secara optimal.  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja:  
1. Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan  
Penyalahgunaan Obat (Kie Tomas) yang dilakukan dalam rangka  
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan  
membangun kesadaran masyarakat atas penyalahgunaan obat serta  
memberantas peredaran obat ilegal  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.  
Tabel 3. 35 Efisiensi Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
anggaran  
Capaian  
Capaian  
kinerja  
Indeks  
Standar  
efisiensi  
Tingkat ategori  
efisiensi  
anggaran  
efisiensi  
Tingkat  
Tidak  
-0.01  
Efektivitas KIE di 3,631,520,000,00 3,631,517,780,00  
Bidang Obat  
100%  
98,55  
0,99  
1
Efisien  
Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat memiliki pagu anggaran sebesar  
3,631,520,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil  
mencapai 100% namun capaian kinerja belum mencapai 100% (98,55%).  
Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas,  
diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,99 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,01. Nilai  
ini menunjukkan bahwa kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat pada tahun  
2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja tidak Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Hasil capaian Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu  
pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut  
140  
pada Rencana Kerja Tahunan 2024.MengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Biro  
Hukum dan Organisasi). Target tahun 2024 adalah 4,7.  
141  
 
SP6. Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat  
Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar  
Inovasi dan pengembangan di bidang obat merupakan investasi jangka panjang  
yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, perkembangan  
ekonomi, dan kemajuan ilmiah. Pengembangan obat merupakan kunci dalam  
menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang. Pengembangan obat  
dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional memiliki  
banyak manfaat, Berikut adalah beberapa manfaat pengembangan obat nasional:  
1. Kemandirian Ekonomi  
Kemandirian dalam pengembangan obat dapat meningkatkan ekonomi  
nasional. Produksi obat dalam negeri mengurangi ketergantungan pada  
impor obat-obatan, yang dapat memberikan dampak positif terhadap neraca  
perdagangan dan kestabilan ekonomi.  
2. Keamanan Pasokan  
Kemandirian dalam produksi bahan obat dan obat penting untuk memastikan  
keamanan pasokan obat di dalam negeri. Dengan memiliki industri obat yang  
kuat, suatu negara dapat menghadapi situasi darurat, krisis kesehatan, atau  
gangguan dalam rantai pasokan internasional.  
3. Inovasi dan Penelitian  
Kemandirian obat juga mendorong inovasi dan penelitian di bidang  
kesehatan. Negara yang memiliki industri obat yang kuat memiliki lingkungan  
riset yang berkembang, mendorong penemuan obat baru, dan meningkatkan  
keunggulan teknologi.  
4. Mempercepat akses obat baru di masyarakat  
Penguatan sektor pengembangan obat selain mendorong kemandirian obat  
lokal juga dapat mempercepat akses obat baru yang dibutuhkan masyarakat.  
142  
 
Sasaran program “Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan  
obat” merupakan komitmen Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. Regulatory  
assistance diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi  
pengembangan obat nasional.  
Sasaran kegiatan ini turun sebagai IKSP “Presentase inovasi obat yang  
dikawal sesuai standar” yang ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan  
pemenuhan fasilitas produksi dengan unit pengampu Direktorat Pengawasan  
Produksi ONPP dan tahapan pengembangan obat dalam rangka memperoleh  
izin edar diampu oleh Direktorat Registrasi Obat. Kedua tahapan tersebut  
memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat  
pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.  
Pada tahun 2023 Sasaran program “Meningkatnya Regulatory Assistance  
dalam Pengembangan Obat” memiliki capaian kinerja sebesar 114,72 %  
termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran  
strategis dengan baik (>100%). dibandingkan dengan capaian pada tahun  
2022 di 101,31% meningkat signifikan yaitu sebanyak 13,41 poin.  
Tabel 3. 36 Capaian IKSP Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat  
SP 6 Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat  
No. IKSP  
Target Realisasi Capaian  
(%)  
Kategori  
1.  
Persentase  
inovasi obat yang  
89  
102,1  
114,72  
Sangat Baik  
dikawal  
standar  
sesuai  
Capaian SP 6  
114,72  
Sangat Baik  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP6. Meningkatnya  
Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat pada tahun 2023 telah berhasil  
memperoleh kategori SANGAT BAIK. Hal ini sebabkan oleh tingginya capaian  
Indeks penyusunan Sasaran Program tersebut yaitu Persentase inovasi obat yang  
143  
dikawal sesuai standar di tahun 2023 yaitu sebesar 114,72% (sudah melebihi  
100%).  
Tabel 3. 37 Pencapaian Capaian IKSP Presentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar Tahun  
2020, 2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
Target  
Periode  
akhir renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Presentase  
Inovasi 61,11  
72,22  
70,83  
102,1  
92  
Obat yang Dikawal  
Sesuai Standar  
Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi dari IKSP ini tahun 2023 meningkat  
drastis dibandingkan capaian tahun 2022. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di  
tahun 2023 di angka 102,1, dan proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra  
2024 di angka 92, maka diperkirakan hingga akhir target akhir periode renstra  
IKSP akan dapat tercapai, namun demikian perbaikan-perbaikan untuk  
meningkatkan capaian tersebut tetap perlu dilakukan, seperti mengembangkan  
inovasi pelayanan konsultasi pengembangan obat dan peningkatan kompetensi  
sumber daya manusia Badan POM.  
Keberhasilan tercapainya IKSP presentase inovasi obat yang dikawal sesuai  
standar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang. Beberapa faktor yang  
dapat memainkan peran penting dalam mencapai target tersebut melibatkan  
berbagai aspek, baik dari segi peningkatan iklim penelitian dan pengembangan  
obat maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan inovasi di industri  
farmasi. Berikut adalah beberapa faktor penunjang yang mempengaruhi  
keberhasilan tercapainya IKSP tersebut:  
1. Tumbuhnya minat industri farmasi dalam melakukan inovasi dan pengembangan  
obat  
2. Tersedianya layanan komunikasi/ konsultasi pengembangan obat yang mudah  
diakses oleh stakeholder (industri farmasi maupun peneliti) baik terkait proses  
144  
 
tahapan pengajuan Obat Pengembangan Baru (OPB) dan proses pengajuan uji  
klinik serta pemenuhan persyaratan untuk sertifikasi fasilitas CPOB baru.  
3. Dukungan regulasi terhadap obat pengembangan baru  
Kombinasi faktor-faktor di atas dapat membantu menciptakan lingkungan yang  
mendukung inovasi obat dan meningkatkan peluang keberhasilan tercapainya IKSP  
presentase inovasi obat sesuai standar.  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan  
kinerja:  
1) Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk Fasilitasi Hilirisasi Hasil Risert Obat  
Berbasis Sel dan Jaringan. Forum ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi  
berbagai pemangku kepentingan terkait pengembangan produk berbasis sel  
dan jaringan dalam rangka percepatan pemanfaatan obat baru berbasis sel  
dan jaringan.  
2) Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan Visitasi dalam  
Rangka Pengawalan Obat Pengembangan Baru Produk Berbasis Sel dan  
Jaringan  
3) Mapping Kapasitas Lembaga Riset Pengembangan Obat. Mapping kapasitas  
lembaga riset dilakukan untuk memetakan kemampuan lembaga riset dan  
mengawal hilirisasi produk yang akan diregistrasikan.  
4) Pendampingan dan pengawalan melalui konsultasi. Dalam mekanisme pra  
obat pengembangan baru dilakukan konsultasi untuk memberikan  
pendampingan langsung dan pemahanan dokumen awal terkait mutu dan  
nonklinik untuk pengembangan obat baru.  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam  
mencapai kinerja untuk Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar.  
145  
 
Tabel 3. 38 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal  
sesuai standar  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian Indeks  
Standar  
Tingkat  
Kategori  
Anggaran Kinerja Efisiensi Efisiensi  
Efisiensi  
Persentase  
inovasi  
obat  
pengembangan  
2.521.034.000.00 2.520.955.834.00  
100.00% 100.07 1.00  
1
0.00  
Efisien  
baru  
yang  
sesuai  
dikawal  
standar  
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar memiliki  
pagu anggaran sebesar 2.521.034.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi  
anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebih 100%  
(100,07%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di  
atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00.  
Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Persentase inovasi obat pengembangan baru  
yang dikawal sesuai standar tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi  
kinerja telah Efisien.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 maka tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai target 2024. Target 2024 yaitu 92%.  
SP7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal  
Sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
yang Optimal” disusun atas komponen 2 IKSP: (1) Indeks Reformasi Birokrasi  
Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dan (2) Nilai AKIB Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA.  
146  
 
Capaian SP7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal  
tahun 2023 sebesar 98,90% termasuk dalam kategori CUKUP. Nilai ini mengalami  
sedikit penurunan sebesar 0,5 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022  
sebesar 99,4%.  
Tabel 3. 39 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal  
SP 7 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal  
No.  
IKSP  
Target  
Realisasi  
Capaian (%)  
1.  
Indeks RB Deputi Bidang 89,9  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
92,18  
102,54  
2.  
Nilai AKIP Deputi Bidang 84,7  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
80,69  
95,27  
Capaian SP 7  
98,90  
a) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu alat atau ukuran yang digunakan  
untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan atau kemajuan reformasi  
birokrasi dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Indeks ini mencakup sejumlah  
IKSP atau kriteria yang berhubungan dengan efisiensi, transparansi, akuntabilitas,  
dan responsivitas birokrasi. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi  
hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap,  
konkret, realistis, berpikir inovatif dan perubahan paradigma.  
147  
 
Tabel 3. 40 Pencapaian Capaian IKSP indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020,  
2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
2020  
Target  
Periode  
akhir renstra  
2021  
2022  
2023  
Indeks RB Deput 79,32  
Bidang Pengawasan  
ONPPZA  
86,02  
92,4  
92,18  
91,5  
Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi dari IKSP ini tahun 2023 tetap  
dibandingkan capaian tahun 2022. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di tahun  
2023 di angka 92,18, dan proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024  
di angka 91,5, maka diperkirakan hingga akhir target akhir periode renstra IKSP  
akan dapat tercapai.  
Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:  
1. Melakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Rencana  
Kerja Pembangunan termasuk penetapan Target Prioritas  
2. Melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan  
dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi  
yang dilakukan antara lain:  
a. memiliki aplikasi push email yang merupakan aplikasi blast email untuk  
notifikasi regulasi kepada stakeholder dan telah direplikasi oleh unit kerja  
lain.  
b. inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Standar Obat  
(SISOBAT), New Aero, SIAPIK. Aplikasi Sisobat menjadi media perantara  
dalam penyampaian informasi, konsultasi dan penerimaan masukan dari  
stakeholder baik internal maupun eksternal terkait regulasi dan standar di  
bidang Obat, NPPZA  
148  
3. Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang  
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi SK Core Value BerAKHLAK yang  
ditandatangani oleh Pimpinan Unit.  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  
pencapaian pernyataan kinerja:  
1) Implementasi reformasi birokrasi, termasuk penerapan QMS dan SPBE serta  
Deputi I menuju WBK/WBBM  
2) Desk Evaluasi Penilaian Mandiri PMPZI  
3) Penggalangan komitmen Pelaksanaan RB dan ZI  
4) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NOPP melaksanakan  
kegiatan Monev kinerja rutin tiap Triwulan, Pembanguan RB ZI pada unit  
kerja dan sosialisasi Berakhlak serta komitmen untuk mengimplementasikan  
budaya kerja Berakhlak  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA:  
Tabel 3. 41 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Capaian  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Indeks  
Standar  
Efisiensi  
Tingkat  
Efisiensi  
IKSP  
Pagu  
Kinerja  
(%)  
Kategori  
Anggaran (%)  
Efisiensi  
Indeks  
RB  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat. Narkotika. 2,574,533,000,00 2,574,469,248,00  
100 %  
102.54  
1.03  
1
0.03  
Efisien  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan  
Zat Adiktif memiliki pagu anggaran sebesar 2,574,533,000,00. Hingga akhir periode,  
capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga  
melebih 100% (102,54%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan  
149  
 
anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,03 dengan Tingkat  
Efisiensi sebesar 0,03. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan  
Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah  
Efisien.  
Hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai  
Berikut:  
1) Memastikan seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan  
rencana kerja yang telah ditetapkan.  
2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi terhadap pemanfaatan  
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan  
pemberian pelayanan publik belum menggambarkan dampak pemanfaatan  
teknologi informasi.  
3) Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja  
seperti usulan anggaran untuk peningkatan kompetensi, rencana  
pelaksanaan diklat dan daftar pelatihan yang telah dilaksanakan/diIKSPti  
oleh pegawai.  
4) Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK dalam  
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.  
5) Melengkapi bukti data dukung bahwa aplikasi yanblik telah di replikasi oleh  
unit lain.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian  
target di tahun Berikutnya MengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Inspektorat  
Utama). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 93,19.  
150  
 
b) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu mekanisme  
yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.  
SAKIP memiliki tujuan dan manfaat yang penting, antara lain transparansi dan  
akuntabilitas, peningkatan kinerja dan pelayanan publik, pembenahan tata kelola  
pemerintahan dan peningkatan reputasi lembaga pemerintah.  
Pengukuran SAKIP merupakan suatu upaya untuk meningkatkan tata kelola  
pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik  
demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya SAKIP, diharapkan instansi  
pemerintah dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai  
tujuan-tujuannya.  
Tabel 3. 42 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020,  
2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
Target Periode akhi  
renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Nilai AKIB Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA  
77,18  
78,44  
79,55  
80,69  
87,2  
Pada tahun 3023 hasil pengukuran nilai AKIP deputi Bidang Pengawasan Obat  
NPPZA memperoleh nilai 80,69 dengan kategori A akan tetapi masih berada di  
bawah target yang telah ditetapkan yaitu 84,7 (capaian 95,27%). Berdasarkan tahun-  
tahun sebelumnya nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami  
peningkatan terus menerus. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023  
Berikut ini adalah faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:  
1) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja  
organisasi melalui e-performance  
151  
 
2) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja  
individu melalui SIMAKIN  
3) Telah mengimpementasikan pedoman SAKIP dengan baik dan konsisten  
4) Koordinasi yang baik antar unit di kedeputian 1 sehingga proses-proses  
perencanaan dan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar  
Keberhasilan IKSP ini tidak terlepas dari program/kegiatan yang menunjang  
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:  
1) Rapat perencanaan kinerja tahunan  
2) Desk pemantauan dan evaluasi kinerja triwulanan  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika.  
Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif:  
Tabel 3. 43 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA Tahun 2023  
IKSP  
Pagu  
Realisasi Anggaran  
Capaian  
Anggaran  
(%)  
Capaian  
Indeks  
Standar  
Efisiensi  
Tingkat  
Efisiensi  
Kategori  
Kinerja (%)  
Efisiensi  
Nilai  
AKIP  
Deputi  
Bidang  
Obat.  
Pengawasan  
Narkotika.  
4.205.249.000.00 4.205.238.996.00  
100.00%  
95.27  
0.95  
1
-0.05  
dak Efisien  
Psikotropika.  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif memiliki pagu anggaran sebesar 4.205.249.000.00. Hingga akhir periode,  
capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja belum  
mencapai 100% (95,27%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran  
pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,95 dengan Tingkat Efisiensi  
sebesar -0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada tahun  
2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Hal ini  
152  
 
dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi  
anggaran.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian  
target tahun Berikutnya MengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Inspektorat).  
Pengkajian kembali dan menyesuaikan target diharapkan dapat lebih realistis dan  
mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi.  
SP 8 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal  
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal”  
memiliki capaian kinerja sebesar 108,5% termasuk dalam kategori SANGAT BAIK.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah  
berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%). Capaian SP8. disusun dari  
IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat.  
Berikut ini merupakan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang  
Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA tahun 2023.  
Tabel 3. 44 Capaian IKSP Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal  
SP 8 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika  
Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal  
No.  
IKSP  
Target  
Realisasi  
Capaian (%)  
Indeks Profesionalitas ASN 84,06  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
91,19  
108,5  
Capaian SP 8  
108,5  
153  
 
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
memproleh hasil melebih 100% (108,5%). Hal ini menunjukkan bahwa SDM  
Kedeputian 1 berkualitas tinggi, telah memenuhi kriteria kualifikasi, berkompeten,  
berkinerja dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas  
jabatan dan mampu berkinerja optimal.  
Berdasarkan manual IKSP BPOM nilai IKSP indeks profesionalitas ASN pada angka  
91,19 masuk dalam kategori profesionalitas ASN yang sangat tinggi. SDM yang  
bermutu membawa dampak positif pada produktivitas dan efektivitas organisasi.  
Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan kualitas SDM tetap akan menjadi  
perhatian utama dalam manajemen sumber daya manusia di masa mendatang.  
Tabel 3. 45 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
Target Periode  
akhir renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Indeks Profesionalitas ASN  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat Kedeputian Bidang  
Pangawasan Obat NPPZA  
-
87,42  
86,69  
91,19  
84,77  
Berdasarkan data tahun 2022 sebelumnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan terus sebesar 4,5 poin pada  
tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023 maka pada akhir  
periode renstra diperkirakan akan dapat tercapai.  
Adapun hal-hal yang menjadi faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini  
diantaranya:  
1) Komitmen pegawai yang tinggi untuk melaksanakan pembelajaran terus-  
menerus  
2) Integritas dan kedisiplinan yang tinggu dari pegawai  
154  
3) Keterlibatan pimpinan untuk mendorong pegawai studilanjut  
Keberhasilan capaian IKSP ini tentunya didukung oleh berbagai program/kegiatan  
yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,  
diantaranya:  
1) Tersedianya layanan belajar secara online, sehingga pegawai terfasilitasi  
untuk melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri.  
2) tersedianya program studi lanjut master dalam dan luar negeri yang  
difasilitasi oleh instansi  
3) Sosialiasi kode etik dan kedispilinan secara kontinyu  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat:  
Tabel 3. 46 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan  
Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2023  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Anggaran  
(%)  
Capaian  
Kinerja  
Indeks  
Efisiensi  
Standar  
Efisiensi Efisiensi  
Tingkat  
Kategori  
Indeks  
Profesionalitas  
ASN  
Deputi  
Bidang  
5,000,832,000,00 999,198,705,00  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
99.97  
108.50  
1.09  
1
0.09  
Ffisien  
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran  
sebesar 5,000,832,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil  
mencapai 99,97% dan capaian kinerja melebih 100% (108,50%). Berdasarkan  
perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks  
Efisiensi sebesar 1 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,10. Nilai ini menunjukkan  
bahwa kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi  
anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.  
155  
   
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat pada tahun  
2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana  
Kerja Tahunan 2024. Untuk tahun 2024, penetapan target IKSP ini adalah 90,90  
mengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Biro Sumber Daya Manusia).  
SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat  
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif,  
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,  
BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan  
berbasis elektronik.  
Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang  
terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang  
terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan  
yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan  
pelayanan publik yang berkinerja tinggi.  
Pengelolaan data dan informasi dalam pengawasan obat sangat penting untuk  
mendukung keberhasilan SPBE. Pengelolaan data yang baik dapat membantu  
menilai efektifitas untuk mendeteksi dan menanggapi masalah atau risiko yang  
mungkin muncul dalam rantai pasok obat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi  
dan efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan, selain itu pengelolaan data  
yang realtime, akurat dapat memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan untuk  
pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.  
Pada tahun 2023, sesuai tabel di bawah, Sasaran program “Menguatnya  
Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat” yang disusun atas IKSP  
156  
 
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Obat NPPZA memiliki capaian kinerja  
sebesar 108,5% termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Sehingga dapat  
disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai  
sasaran strategis dengan baik (>100%).  
Tabel 3. 47 Capaian IKSP Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun  
2023  
SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat  
No.  
IKSP  
Indeks Pengelolaan Data dan 2,5  
Informasi Deputi Bidang  
Target  
Realisasi  
2,7  
Capaian (%)  
108  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Capaian SP 9  
108  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP9. SP 9 Menguatnya  
Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat pada tahun 2023 telah berhasil  
memperoleh kategori SANGAT BAIK. Hal ini sebabkan oleh tingginya capaian indeks  
penyusunnya yaitu Indeks Pengawasan Obat dan IKSP Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif di tahun 2023 yaitu sebesar 108 % (sudah melebihi 100%).  
Tabel 3. 48 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
IKSP  
Realisasi  
Target Periode akhir  
renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA  
-
1,25  
2,6  
2,7  
3
Berdasarkan data tahun 2022 sebelumnya nilai Indeks Pengelolaan data dan  
Informasi Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan sebesar 0,1  
poin pada tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023 maka pada  
157  
akhir periode renstra diperkirakan akan dapat tercapai dengan melakukan berbagai  
peningkatan kinerja dan koordinasi lintas unit/ Pusdatin.  
Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:  
1) Koordinasi yang baik dengan pusdatin terkait permasalahan jaringan dan  
updating database  
2) Partisipasi aktif dari pegawai untuk selalu menggunakan email corporate  
3) Proses aliran data registrasi dan pengawasan berjalan dengan lancar  
Keberhasilan program ini dicapai melalui program/kegiatan yang menunjang  
diantaranya:  
1) Rapat pembahasan peningkatan upgrade aplikasi bersama pusdatin  
2) Pengembangan fitur-fitur baru yang semakin mempermudah layanan kepada  
masyarakat  
3) Penyediaan SDM terkait dengan sistem informatika  
Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai  
kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.  
Tabel 3. 49 Analisis efisiensi IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian  
Indeks  
Standar Tingkat  
Efisiensi Efisiensi  
IKSP  
Pagu  
Kategori  
Efisien  
Anggaran Kinerja  
Efisiensi  
Indeks Pengelolaan  
Data dan Informasi  
Deputi  
Bidang 2,021,844,000,00  
Obat  
2.021.344.000.00  
99.98  
108.00  
1.08  
1
0.08  
Pengawasan  
NPPZA  
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
memiliki pagu anggaran sebesar 2,021,844,000,00. Hingga akhir periode, capaian  
realisasi anggaran berhasil mencapai 99,98% dan capaian kinerja juga melebih  
100% (108%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel  
158  
 
di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,08.  
Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi  
Bidang Pengawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan  
realisasi kinerja telah Efisien. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah  
sepenuhnya mendukung pencapaian IKSP Indeks pengelolaan data dan informasi  
yang optimal. Alokasi anggaran terkait pemeliharaan sarana prasarana dan  
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi merupakan upaya dukungan  
pencapaian target IKSP hingga berhasil.  
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKSP tahun 2023, maka tidak dilakukan  
perubahan target untuk kinerja selanjutnya karena diperkirakan dapat target yang  
telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu (3) dapat dicapai pada tahun 2024.  
SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel  
Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting untuk melaksanakan tugas  
dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan berbagai kegiatan yang  
tercantum dalam DIPA dan POK. Dalam implemantasi pengelolaan anggaran dituntut  
akuntabel dan transparan dalam penggunaannya. Sasaran strategis ini bertujuan  
untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel  
dan tepat khususnya Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.  
Sasaran program “SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel”  
pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 98,92% termasuk dalam  
kategori CUKUP. Program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai  
target yang ditetapkan (<100%).  
Capaian SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel disusun  
atas komponen 2 IKSP: (1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA dan (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
159  
ONPPZA. Sehingga nilai capaian masing-masing IKSP akan mempengaruhi nilai  
capaian SP10.  
Tabel 3. 50 Capaian IKSP pada SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel  
SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika  
Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel  
Kategori  
No.  
IKSP  
Target Realisasi Capaian (%)  
Capaian  
1
Nilai Kinerja Anggaran Deputi 93,5  
Bidang Pengawasan Obat,  
91,58  
97,84  
Cukup  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Tingkat Efisiensi Penggunaan  
Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
2
100%  
(Efisien)  
100  
100  
Sangat Baik  
Capaian SP 10  
98,92  
Cukup  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP10. Terkelolanya  
Keuangan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel pada tahun 2023  
memperoleh kategori CUKUP (Capaian < 100%). Hal ini sebabkan oleh realisasi Nilai  
Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif di tahun 2023 hanya sebesar 91,58 dan belum mencapai  
target yang ditetapkan yaitu 93,5.  
Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau  
peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja  
untuk masing-masing IKSP penyusun SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
secara Akuntabel, tersebut:  
a) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang  
dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah  
160  
   
nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan IKSP Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran (IKPA).  
Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. IKPA adalah IKSP yang ditetapkan oleh  
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan  
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan  
dan penganggaran. efektivitas pelaksanaan kegiatan. kepatuhan terhadap regulasi.  
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.  
Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi  
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian  
Negara/Lembaga. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran. penilaian. dan  
analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran  
sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja  
Anggaran.  
Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L. digunakan  
rumus Berikut ini:  
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)  
-
-
Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.  
Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan  
Anggaran Negara (OM-SPAN)  
Realisasi NKA pada tahun 2023 sesuai dengan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang  
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan  
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yaitu sebesar 91,58 dengan capaian  
sebesar 97,84% terhadap target 2023 dan termasuk dalam kategori CUKUP. Hal  
ini menunjukkan bahwa capaian SP10 pada tahun 2023 belum optimal.  
161  
 
Tabel 3. 51 Pencapaian Realisasi Nilai Kerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun  
2020, 2021, 2022 dan 2023  
Realisasi  
Target Periode akhir  
IKSP  
renstra  
2020  
2021  
2022  
2023  
Nilai Kinerja Anggaran  
(NKA) Deputi Bidang  
Pengawasan  
Narkotika,  
Obat,  
95,82  
89,22  
94,13  
91,58  
93,6  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Dalam pengukuran IKPA 2023 terdapat 3 aspek pengukuran yaitu 3 Aspek: 1)  
Kualitas Perencanaan Anggaran (20%). 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%).  
3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). dan nilai IKSP Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang  
memuat 8 IKSP sebagaimana tabel Berikut:  
Tabel 3. 52 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran  
No  
IKSP  
Bobot  
2021  
Realisasi  
Bobot 2021  
Bobot 2022 Realisasi  
Bobot 2022  
Bobot  
2023  
Realisasi  
Bobot 2023  
Aspek kualitas Perencanaan Anggaran  
1
2
Revisi DIPA  
5%  
5%  
10%  
10%  
10%  
10%  
10%  
10%  
Deviasi Hal III 5%  
DIPA  
3.79%  
5.52%  
4.48%  
3
Pagu minus  
5%  
5%  
-
-
-
-
Aspek kualitas Pelaksanaan Anggaran  
4
5
6
Penyerapan  
anggaran  
15%  
10%  
12.22%  
9.30%  
9.52%  
20%  
10%  
10%  
19.04%  
9.57%  
10%  
20%  
10%  
10%  
19.3%  
9.43%  
10%  
Belanja  
Kontraktual  
Penyelesaian 10%  
Tagihan  
162  
No  
IKSP  
Bobot  
2021  
Realisasi  
Bobot 2021  
Bobot 2022 Realisasi  
Bobot 2022  
Bobot  
2023  
Realisasi  
Bobot 2023  
7
8
9
Pengelolaan  
UP dan TUP  
8%  
5%  
5%  
7.60%  
4.50%  
5%  
10%  
5%  
-
9.77%  
10%  
5%  
-
9.86%  
Dispensasi  
SPM  
5%  
-
5%  
-
LPJ  
Bendahara  
10  
11  
Renkas  
5%  
5%  
0%  
-
-
-
-
-
-
-
-
Kesalahan  
SPM  
4.5%  
12  
13  
Retur SP2D  
5%  
4.99%  
-
-
-
-
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran  
Capaian  
output  
17%  
17%  
25%  
25%  
25%  
24,84  
Total  
100%  
88.92%  
100%  
93.88%  
100%  
93,44  
Gambar 3. 13 IKSP Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023  
IKSP Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2023 mendapatkan Nilai total  
sebesar 93.46% turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0.44 poin.  
IKSP pembentuk IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). antara lain:  
1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran. yang terdiri dari:  
163  
a. Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10% maka memperoleh  
nilai akhir sebesar 10. Selama tahun 2023 telah dilakukan 43 kali revisi  
yang terdiri dari :  
ñ
ñ
Revisi DIPA sebanyak 13 kali;  
Revisi POK sebanyak 30 kali  
Gambar 3. 3 Rincian Revisi POK dan DIPA Deputi Bidang Pengawasan  
Obat. NPPZA Tahun 2023  
b. Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai sebesar 44,79 dari bobot  
penilaian 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 4.48, bahwa Satker  
belum optimal melakukan perubahan hal III DIPA yaitu pada Rencana  
Penarikan Dana di Triwulan I sehingga capaian hanya mendapatkan bobot  
sebesar 4.48. Evaluasi untuk tahun 2024 agar Satker dapat memanfaatkan  
kesempatan memperbaiki Rencana Penarikan Dana pada setiap triwulan.  
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:  
a. Realisasi anggaran sebesar 99.99% merupakan pencapaian yang optimal dari  
target Badan POM yang ditetapkan sebesar 99%. Hasil Penyerapan anggaran  
dalam IKPA sebesar 99,16% dengan nilai akhir 19,83% dari target bobot  
20%.  
Total anggaran Tahun 2023 Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA sebesar  
Rp 62.338.865.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta  
delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran di atas tersebut  
164  
terealisasi sebesar Rp 62,333,119,487,- (enam puluh dua milyar tiga ratus tiga  
puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh  
rupiah) atau menyerap pagu sebesar 99.99%. Terdapat sisa anggaran sebesar  
Rp. 3.745.513,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga  
belas rupiah) yang tidak terserap.  
Realisasi tersebut merupakan realisasi netto yang telah dIKSPrangi dengan  
sisa belanja kegiatan yang dimintakan dahulu dananya; dengan rincian  
realisasi pada tabel 3.33 Berikut:  
Tabel 3.33 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023  
Target  
Target 2023 Realisasi Capaian  
(%) 2023 (%) (%)  
Akhir  
Unit Kerja  
Pagu (Rp)  
Realisasi  
Periode  
Renstra  
Dit. Registrasi Obat 12.501.315.000  
12,575,470,126 99.99  
11.814.158.387 99.99  
100  
100.01  
Dit. Standardisasi  
11.817.065.000  
Obat dan NPPZA  
99.98  
100.01  
100.01  
Dit. Pengawasan  
Produksi  
NPP  
Obat. 12.464.912.000  
12.464.504.714 99,99  
100  
100  
Dit. Pengawasan  
Distribusi  
Pelayanan  
NPP  
dan  
9.762.277000  
9.762.206.338  
99,99  
100.01  
Obat.  
100  
Dit. Pengawasan  
Keamanan. Mutu.  
dan Ekspor Impor  
Obat. Narkotika. 13.612.718.000  
Psikotropika.  
13.612.681.000 99.99  
100.00  
100.10  
Prekursor. dan Zat  
Adiktif  
DEPUTI I  
62,336,865,000  
62,333,119,487 99.99  
99.99  
100  
b. Belanja Kontraktual: Nilai dalam IKPA mencapai 94,30 dengan bobot yang  
ditetapkan sebesar 10% capaia nilai akhir sebesar 9,43; dari beberapa  
165  
   
kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme kontrak  
tidak ada yang mengalami keterlambatan penyelesaian pembanyarannya.  
c. Pengelolaan UP dan TUP capaian pada IKPA sebesar 9.86 dari target nilai 10  
hal ini disebabkan adanya sisa dana pengajuan SPM UP/TUP/GUP yang  
dikembalikan ke kantor kas negara.  
d. Dispensasi SPM: selama tahun 2023 tidak ada dispensasi SPM yang diajukan  
kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta  
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Konfirmasi capaian Output  
Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan  
anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai  
dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu. data capaian output  
dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan  
bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI paling lambat 10 hari kerja pada bulan  
Berikutnya.  
Nilai Capaian Output dalam IKPA sebesar 24,84 dari bobot sebesar 25, terdapat  
capaian output yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincin Output yang  
tidak tercapai yaitu Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika,  
psikotropika dan prekursor target yang ditetapkan 2610 keputusan hanya  
tercapai 2301 keputusan yang diterbitkan sehingga capaian sebesar 88,16.  
166  
 
Gambar 3. 14 Detail IKSP Kinerja Detail Capaian RO  
Tahun 2023 terdapat 13 capaian output pada Deputi Bidang Pengawasan Obat.  
Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif. semua capaian ouput telah  
tercapai dan dilaporkan tepat waktu dengan capaian bobot 25% mencapai  
target yang ditetapkan. Data capaian output dari masing-masing unit sebagai  
Berikut:  
Tabel 3. 53 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputian 1 Tahun 2023  
Unit Kerja  
Jumlah Output Realisasi  
Capaian (%)  
Dit. Registrasi Obat  
1
3
3
1
3
3
100  
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA  
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP  
100  
100  
Dit. Pengawasan Distribusi dan  
Pelayanan Obat. NPP  
2
2
100  
167  
   
Unit Kerja  
Jumlah Output Realisasi  
Capaian (%)  
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan  
Ekspor Impor Obat. Narkotika  
Psikotropika. Prekursor. dan Zat  
Adiktif  
4
4
100  
DEPUTI I  
13  
13  
100  
Dalam pelaksanaannya. terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yaitu  
adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak. sehingga dalam pencairan  
anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Deputi Bidang Pengawasan  
Obat. NPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi  
dalam pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan  
yang telah disusun.  
Gambar 3. 15 Tabel Capaian NKA Satuan Kerja Pusat  
Berdasarkan tabel di atas, Realisasi NKA pada tahun 2023 sesuai dengan PMK  
No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi KInerja Anggaran  
atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian  
Negara/Lembaga, nilai 91,58 termasuk dalam kategori Sangat Baik.  
Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L,  
digunakan rumus Berikut ini:  
168  
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)  
- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.  
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan  
Anggaran Negara (OM-SPAN)  
Gambar 3. 16 Nilai SMART Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari  
aplikasi SMART DJA  
Gambar 3. 17 IKSP Pelaksanaan Anggaran  
169  
 
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)  
NIlai NKA = (90.34 x 60%) + (93,46 x 40%)  
= 54,204 + 37,384  
= 91,588  
1. Adapun penyebab belum maksimalnya capaian untuk IKSP ini,  
yaitu:  
-
-
Persetujuan revisi DIPA yang diterbitkan oleh kanwil terlalu lama  
Masih terdapat dana yang tidak terserap karena salah dalam  
perhitungan pengajuan TUP  
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun  
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:  
-
Hibah WHO  
3. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai  
kinerja:  
Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:  
Konfirmasi capaian Output  
Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan  
anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai  
170  
 
dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu. data capaian output  
dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir  
pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI paling lambat 10 hari kerja  
pada bulan Berikutnya.  
Nilai Capaian Output dalam IKPA sebesar 24,84 dari bobot sebesar 25,  
terdapat capaian output yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincin  
Output yang tidak tercapai yaitu Keputusan hasil pengawasan mutu obat,  
narkotika, psikotropika dan prekursor target yang ditetapkan 2610  
keputusan hanya tercapai 2301 keputusan yang diterbitkan sehingga capaian  
sebesar 88,16.  
Tabel 3. 54 Efisiensi capaian kinerja IKSP Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian Capaian Indeks  
Anggaran kinerja  
Standar Tingkat Kategori  
efisiensi efisiensi efisiensi  
Nilai Kinerja  
Anggaran  
Deputi  
Tidak  
3.501.149.000.00 3.501.136.231.00 100.00%  
97.84  
0,98  
1
-0,02  
Bidang  
Efisien  
Pengawasan  
ONPPZA  
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2023 memiliki pagu anggaran  
sebesar 3.501.149.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran  
berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja belum mencapai 100%  
(97,84%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada  
tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,98 dengan Tingkat Efisiensi  
sebesar -0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Nilai Kinerja Anggaran  
(NKA) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi  
Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah  
dibandingkan dengan realisasi anggaran.  
171  
 
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap IKSP ini, hasil  
yang telah dicapai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.  
Untuk tahun 2024, target disesuaikan menjadi 93,06. Adapun penyesuaikan  
target ini mengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Biro Perencanaan dan  
Keuangan). Dasar perhitungan target mempertimbangan hasil realisasi  
beberapa tahun terakhir yang polanya fluktuatif.  
b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
IKSP Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif” telah berhasil  
tercapai dengan sangat baik (100%) dengan kategori BAIK.  
Pengelolaan keuangan di lingkungan kedeputian 1 menerapkan prinsip  
akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas,  
keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan  
dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan  
unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.  
Selain itu, menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan  
anggaran negara/pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan/output dan  
outcome.  
Tabel 3. 55 Pencapaian Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2023  
dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra 2020-2024  
Realisasi  
Target Periode akhi  
renstra  
IKSP  
2020  
2021  
2022  
2023  
Tingkat  
Penggunaan  
Efisiensi  
Anggaran  
100  
100  
100  
100  
100  
172  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat,  
Psikotropika,  
dan Zat Adiktif  
Narkotika,  
Prekursor  
Nilai realisasi sebesar ini telah mencapaitarget tahun 2023 yang ditetapkan serta  
mencapai target akhir periode Renstra (100). Keberhasilan pencapaian IKSP ini  
didukung oleh Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP diantaranya  
Penggunaan Anggaran yang dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel.  
Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:  
Tabel 3. 56 Analisis Efisiensi Anggaran Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA  
IKSP  
Pagu  
Realisasi  
Anggaran  
Capaian  
Capaian Indeks  
Standar  
ingkat  
Kategori  
Anggaran Kinerja  
Efisiensi Efisiensi  
fisiensi  
Tingkat  
Efisiensi  
penggunaan  
Anggaran  
5,423,340,000,00 5,422,963,300,00 99,99%  
100  
1
1
0.00  
Efisien  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
ONPPZA  
Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
tahun 2023 memiliki pagu anggaran sebesar 5,423,340,000,00. Hingga akhir  
periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,99% dan capaian  
kinerja belum mencapai 100%.  
Berdasarkan perhitungan efisiensi  
penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1  
dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa Tingkat  
Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA pada  
tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi telah Efisien.  
173  
 
Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap IKSP ini, hasil yang  
telah dicapai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya,  
perlu untuk mengkaji kembali dan menyesuaikan target yang telah ditetapkan  
sehingga lebih realistis dan mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi.  
174  
 
3.1.6 Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)  
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala dan menyeluruh  
terhadap IKSP Kinerja Utama. Evaluasi Internal dilakukan setiap triwulan sekali dengan melihat capaian kinerja serta monitoring  
aksi tindak lanjut dari triwulan sebelumnya. Terhadap tindak lanjut tersebut dipantau secara berkesinambungan sehingga  
diperoleh rencana tindak lanjut yang diharapkan dapat membawa capaian kinerja yang optimal. Berikut ini merupakan tindak  
lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi internal triwulan III tahun 2023.  
175  
Tabel 3. 57 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
Persentase obat 96,5  
yang memenuhi  
syarat  
97,22  
100,74  
1.  
Kegiatan  
monitoring  
dan  
evaluasi  
Membangun komunikasi yang  
intensif mengingat luasnya  
wilayah pengawasan  
1.  
Peningkatan  
stakeholder dan UPT  
kerjasama  
dengan  
1.  
implementasi pengawasan mutu obat melalui  
sampling dan pengujian.  
2.  
3.  
Pelaksanaan pedoman sampling  
semakin intensif  
Kegiatan monitoring dan evaluasi  
implementasi pengawasan mutu obat  
melalui sampling dan pengujian yang  
semakin efektif  
2.  
Pengawasan iklan dan label obat oleh UPT  
BPOM yang telah dilaksanakan pada beberapa  
UPT BPOM terpilih berdasarkan prioritas  
Intensifikasi pelaksanaan pedoman sampling  
yang telah ditetapkan  
3.  
4.  
koordinasi yang baik antara Pusat dan UPT  
BPOM  
2
Indeks Kepatuhan 89  
(compliance  
82,71  
92,93  
Pendampingan terprogram dan berkala dalam  
rangka peningkatan kepatuhan fasilitas produksi dan  
distribusi obat dan bahan obat  
Terdapat  
kepatuhan oleh Pelaku Usaha  
dalam pemenuhan CAPA.  
pelanggaran  
1.  
Perlu dilakukan bimbingan dan  
pembinaan secara intensif dan  
berkelanjutan terhadap sarana pelaku  
usaha Obat dan Makanan yang  
memiliki nilai grading (MK) yang  
rendah.  
index)  
Pelaku  
Usaha di bidang  
obat  
2.  
Melakukan monitoring dan evaluasi  
secara intensif terhadap pelaku usaha  
Obat dan Makanan yang berisiko.  
3
Indeks Kesadaran 84  
Masyarakat  
(awareness  
index) terhadap  
obat aman dan  
bermutu  
87,12  
103,7  
1.  
Melakukan kordinasi dengan TA terkait jadwal  
pelaksanaan KIE yg masih belum dilakukan  
Perlunya kordinasi yang intensif untuk  
penentuan jadwal pelaksanaan KIE dengan Tim  
Ahli  
Materi yang belum sepenuhnya dapat diterima  
masyrakat mengingat latar pendidikan  
masyrakat yg beranekaragam  
1.  
Perlunya kordinasi yang  
intensif untuk penentuan  
jadwal pelaksanaan KIE  
dengan Tim Ahli  
1.  
Meningkatkan sinergi dan penguatan  
kemitraan dengan lintas sektor untuk  
2.  
berkolaborasi  
mengedukasi  
menyebarluaskankan  
dan  
masyarakat  
bekerjasama  
dan  
informasi  
2.  
Materi  
sepenuhnya  
diterima  
yang  
belum  
dapat  
3.  
keamanan Obat  
masyrakat  
latar  
2.  
3.  
Meningkatkan intensitas dan strategi  
pelaksanaan program komunikasi,  
informasi dan edukasi kepada  
Masyarakat  
Penyusunan konten/materi yang  
mudah diterima masyarakat  
mengingat  
pendidikan masyrakat yg  
beranekaragam  
4
5
Indeks Kepatuhan 49  
Industri Produk  
Tembakau dalam  
label Obat dan  
Iklan  
55,16  
96,3  
112,58  
109,4  
Pada Tahun 2023, kepatuhan industri rokok sudah  
memenuhi target sesuai dengan ketentuan.  
-
Dilakukan penetapan usulan revisi target  
indeks kepatuhan industri produk  
tembakau dalam label obat dan iklan untuk  
tahun 2024, dimana sebelumnya  
ditetapkan target senilai 50 menjadi 55  
Indeks Kepuasan 88  
-
1. Terdapat kendala jaringan  
1.  
Menindaklanjuti  
responden yang  
saran/komentar  
relevan bagi  
Pelaku  
Usaha  
internet dan pelayanan  
terhadap  
pemberian  
bimbingan  
daring  
keterbatasan  
pelayanan  
memiliki  
dibanding  
peningkatan kualitas bimbingan dan  
pembinaan BPOM.  
Melakukan perbaikan jika ditemukan  
dan  
tatap  
muka  
2.  
176  
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
pembinaan  
langsung sehingga pelaku  
isu-isu seperti terkait kecukupan  
pengawasan obat  
usaha tetap menyarankan  
adanya kegiatan secara  
luring  
waktu,  
video/infografis  
komunikasi dengan pelaku usaha,  
layanan  
pasca  
materi,  
KBP,  
media  
2. Materi  
bimbingan  
pembinaan  
dan  
yang  
teknik komunikasi sesuai  
karakteristik pelaku usaha dengan  
mempertimbangkan tingkat literasi,  
atau cakupan pelaku usaha yang  
mendapatkan KBP, dan lain-lain  
kebanyakan bersifat teknis  
dan mendetail juga menjadi  
tantangan tersendiri dalam  
penyampaian secara daring  
6
Indeks kepuasan 83  
masyarakat atas  
kinerja  
81,19  
97,82  
-
Pemberian informasi terkait  
keamanan dan mutu produk  
yang masih perlu dioptimalkan  
lagi  
1.  
2.  
3.  
Meningkatkan  
kegiatan  
public  
relation dan publikasi berbagai  
aktivitas pengawasan Obat yang  
dilakukan melalui berbagai media.  
Meningkatkan kegiatan yang terkait  
dengan pemberian informasi dan  
edukasi kepada masyarakat melalui  
berbagai media promosi.  
Meningkatkan enggagement dengan  
melakukan interaksi aktif dengan  
pengIKSPt pada media sosial yang  
dimiliki oleh masingmasing unit kerja  
pengawasan obat  
7
8
Indeks Kepuasan 89  
Masyarakat  
terhadap layanan  
89,94  
93,79  
101,06  
108,93  
-
-
-
-
-
-
Publik  
Bidang  
Deputi  
Pengawasan Obat  
NPPZA  
Indeks kualitas 86,1  
kebijakan  
pengawasan Obat  
9
Persentase obat 89,5  
yang aman dan  
bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
96,28  
81,77  
107,57  
102,2  
Melakukan pengawasan intensif mutu obat yang  
beredar termasuk didalamnya integrasi pengawasan  
bersama yang komprehensif antara unit-unit pre dan  
post market terkait penyelarasan standar maupun  
tindak lanjut temuan.  
penyelarasan standar  
Koordinasi intensif antar unit pre dan post  
market terkait penyelarasan standar  
10  
Persentase  
80  
-
-
Peningkatan kerjasama dengan stakeholder  
rekomendasi  
hasil pengawasan  
177  
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Persentase  
87  
92,05  
105,81  
1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk  
dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi  
CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat  
impor.  
2. Melakukan Identifikasi dan monitoring  
terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres  
perbaikan sarana produksi, diprioritaskan yang  
asistensi regulatori onsite, desk prasertifikasi,  
dan inspeksi sertifikasi CPOB.  
3. Melaksanakan forum komunikasi publik secara  
rutin dalam rangka sosialisasi kembali  
persyaratan pada pelayanan publik Surat  
Keterangan Impor, Analisa Hasil Pengawasan  
dan Persetujuan Iklan Obat kepada pelaku  
usaha terkait, serta menginformasikan kembali  
jenisjenis kanal yang dapat diakses untuk  
pengaduan, saran dan masukan dari pelaku  
usaha.  
1.  
2.  
Sarana produksi yang  
1. Desk Konsul pada TW  
3
untuk  
11  
pelayanan publik  
di bidang Obat  
yang diselesaikan  
tepat waktu  
mengajukan permohonan  
sertifikasi CPOB belum  
sepenuhnya memenuhi  
persyaratan.  
mempercepat penyelesaian dokumen  
registrasi variasi yang masih belum  
selesai.  
2. Usulan SDM di Registrasi Obat  
Generik untuk dapat mengerjakan  
berkas pengajuan variasi agar beban  
evaluator di bagian variasi dapat  
terbagi  
3. Monitoring Penyampaian Pemenuhan  
CAPA oleh Pelaku Usaha  
4. Meningkatkan koordinasi internal  
dalam penyelesaian permohonan  
penilaian termasuk monev.  
Terdapat  
implementasi  
perbedaan  
gap  
dan  
persepsi  
pelaku usaha terhadap  
persyaratan pada  
pelayanan publik Surat  
Keterangan Impor,  
Analisa Hasil Pengawasan  
dan Persetujuan Iklan  
Obat.  
5. Meningkatkan  
efektivitas  
pelaksanaan desk prasertifikasi CPOB  
dan evaluasi pemenuhan CPOB obat  
impor.  
6. Melaksanakan forum komunikasi  
publik secara rutin dalam rangka  
sosialisasi  
kembali  
persyaratan  
permohonan Surat Keterangan Impor,  
Analisa Hasil Pengawasan dan  
Persetujuan Iklan Oba  
12.  
Indeks pelayanan  
publik di bidang  
obat  
4,44  
4,67  
105,18  
Peningkatan sarana prasarana, salah satunya  
pembaharuan website pelayanan publik pengajuan  
Analisa Hasil Pengawan (AHP) untuk ekspor impor  
narkotika, psikotropika, dan prekursor untuk  
meningkatkan kinerja pelayanan publik  
Masih  
pengembangan  
penyempurnaan  
pelayanan publik pengajuan  
Analisa Hasil Pengawan (AHP)  
untuk ekspor impor narkotika,  
psikotropika, dan prekursor  
diperlukan  
dan  
website  
1.  
2.  
Peningkatan aplikasi layanan publik  
Mempertahankan pelayanan prima  
yang diberikan kepada pelaku usaha  
dan stakeholder.  
3.  
Melakukan  
penyempurnaan  
aplikasi/website pengajuan Analisa  
Hasil Pengawan (AHP) untuk ekspor  
impor narkotika, psikotropika, dan  
prekursor sesuai dengan hasil SIT dan  
UAT  
Tingkat  
Efektivitas KIE di  
Bidang Obat  
94,44  
93,07  
98,55  
Pelaksanaan KIE sesuai jadwal  
Latar belakang Pendidikan  
peserta KIE beragam di  
setiap lokasi pelaksanaan  
Penyusunan metode penyampaian KIE  
yang lebih efektif dan mudah dipahami  
masyarakat dengan ragam latar belakang  
pendidikan  
13.  
KIE,  
sehingga  
tingkat  
mempengaruhi  
pemahaman  
materi KIE  
terhadap  
178  
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
14  
Persentase  
inovasi  
pengembangan  
baru yang dikawal  
sesuai standar  
89  
89,07  
100,07%  
Melakukan Identifikasi dan monitoring terhadap  
tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan  
sarana produksi, diprioritaskan melalui asistensi  
regulatori on-site, desk prasertifikasi, dan inspeksi  
sertifikasi CPOB  
Sarana  
sepenuhnya  
ketentuan CPOB  
produksi  
belum  
memenuhi  
1. Peningkatan  
dan  
bimbingan  
obat  
kompetensi IF  
2. Melakukan monitoring pengawasan  
sarana produksi obat dan bahan baku  
obat baru, melalui kegiatan asistensi  
regulatori  
dan/atau  
desk  
prasertifikasi CPOB.  
15.  
Indeks RB Deputi 89,9  
Bidang  
Pengawasan  
ONPPZA  
92,18  
102,54  
-
1.  
2.  
Belum seluruh kegiatan 1.  
Melakukan monitoring dan evaluasi  
pembangunan  
dilaksanakan  
ZI  
terhadap  
Integritas secara berkala  
pembangunan  
Zona  
dan  
sesuai  
dengan rencana kerja  
yang telah ditetapkan.  
Monitoring dan evaluasi  
atas inovasi terhadap 2.  
menyusun Rencana Aksi Tindak  
Lanjut, serta menindaklanjuti  
Rencana Aksi yang telah ditetapkan  
Melakukan monitoring dan evaluasi  
pemanfaatan  
informasi  
pengukuran  
operasionalisasi SDM, dan  
pemberian  
teknologi  
dalam  
kinerja,  
terhadap  
inovasi  
dalam  
hal  
pengukuran kinerja, operasionalisasi  
SDM, dan pemberian pelayanan publik  
di Lingkungan Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA  
3.  
Melaksanakan  
kompetensi  
peningkatan  
pengelola  
SDM  
akuntabilitas kinerja dan melengkapi  
data dukung peningkatan kompetensi  
SDM pengelola akuntabilitas kinerja  
seperti usulan anggaran untuk  
peningkatan kompetensi, rencana  
pelaksanaan diklat dan daftar  
pelatihan  
yang  
telah  
dilaksanakan/diIKSPti oleh pegawai.  
Menuangkan budaya kerja dan  
nilainilai organisasi BerAKHLAK ke  
4.  
dalam  
standar  
operasional  
pelaksanaan kegiatan/tugas  
Menindaklanjuti seluruh rekomendasi  
hasil pemeriksaan eksternal sesuai  
ketentuan.  
5.  
6.  
Melaksanakan  
continuous  
improvement dan meningkatkan  
kualitas dalam membangun ZI  
sehingga mampu menciptakan tata  
kelola pemerintah yang bersih dan  
akuntabel serta pelayanan publik  
yang prima.  
16  
Nilai AKIB Deputi 84,7  
Bidang  
80,69  
95,27  
Melakukan perbaikan laporan monitoring dan  
evaluasi anggaran dan kinerja  
Koordinasi antar unit di 1.  
Kedeputian 1  
Mengimplementasikan  
dengan memadai dan konsisten.  
pedoman  
2.  
Penyelarasan antara perencanaan dan  
179  
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
Pengawasan Obat  
NPPZA  
pelaporan  
Penetapan target  
menggunakan baseline yang valid  
3.  
dan kinerja  
17.  
Indeks  
Profesionalitas  
ASN  
Bidang  
Pengawasan  
ONPPZA  
84,06  
91,19  
108,5  
-
-
1.  
2.  
Melakukan evaluasi secara berkala  
terkait setiap dimensi yang akan  
diukur dalam IP ASN.  
Deputi  
Setiap  
pengembangan kompetensi berupa  
diklat kepemimpinan/ diklat  
pegawai  
mengIKSPti  
fungsional, diklat teknis 20 JP dan  
mengIKSPti  
seminar/workshop/sejenisny a  
18.  
Indeks  
Pengelolaan Data  
dan  
Deputi  
Pengawasan Obat  
NPPZA  
2,5  
2,7  
108  
Capaian indeks pengelolaan data yang masih belum  
optimal karena belum memenuhi target 2,5. Belum  
optimalnya penggunaan email corporate dan  
pemanfaatan data pada BOC  
Perhitungan indeks merupakan  
1.  
Perlu dilakukan sosialisasi secara  
masif kepada pegawai untuk lebih  
intensif dalam penggunaan email  
corporate dengan mengirimkan link  
apel, bahan materi pelatihan atau  
sosialisasi yang dikirim ke dalam  
kumulatif  
dari  
awal  
Informasi  
Bidang  
bulan/Januari 2023 sehingga  
capaian indeks yang kurang  
pada triwulan  
I
berlanjut ke  
triwulan selanjutnya  
email  
corporate  
masingmasing  
pegawai  
2.  
3.  
Perlu dilakukan rekonsiliasi pemilik  
akun aktif email corporate  
Diperlukan  
PIC  
khusus  
yang  
mengelola BOC  
19  
Nilai  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Kinerja 93,5  
91,58  
97,84  
1.  
2.  
Persetujuan revisi DIPA  
yang diterbitkan oleh  
kanwil terlalu lama  
Masih terdapat dana yang  
tidak terserap karena  
salah dalam perhitungan  
pengajuan TUP  
1.  
2.  
3.  
Melaporkan kinerja melalui  
aplikasi SAKTI secara tepat  
waktu dengan data yang akurat  
Meningkatkan capaian kinerja  
(output dan program) dan  
melakukan efisiensi anggaran  
1.  
telah dilakukan review atas DIPA secara  
periodik dan mengendalikan serta  
mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal  
diperlukan penyesuaian kebijakan  
program/kebijakan  
meminimalisir revisi pergeseran antar jenis  
belanja di akhir triwulan yang dapat  
menyebabkan penyerapan anggaran berubah  
reviu rencana kegiatan secara periodik dan  
2.  
3.  
Memastikan  
penyerapan  
anggaran triwulanan sesuai  
dengan target minimal yang  
ditetapkan  
Kemenkeu,  
prognosis  
penyerapan  
anggaran  
serta  
menyusun dan melaksanakan  
kegiatan sesuai dengan PoA  
dan RPD, serta melakukan  
update RPD setiap triwulan  
maksimal tanggal 10 setelah  
triwulan berakhir.  
Meningkatkan koordinasi dan  
sinergi internal antara KPA,  
PPK, PPSPM, Bendahara untuk  
menyusun RPD masing-masing jenis belanja  
RPD hal III DIPA dengan target penyerapan  
anggaran per TW telah diselaraskan  
pengajuan revisi Hal III DIPA sblm batas akhir  
RPD TW  
4.  
5.  
6.  
telah dilakukan pengendalian pencairan  
anggaran sesuai RPD  
4.  
180  
 
Target TW  
IV  
(%)  
Persentase  
capaian  
(%)  
IKSP  
Utama  
Kinerja  
Capaian  
(%)  
No.  
Aksi Tindak Lanjut TW III  
Hambatan  
Rencana Tindak Lanjut  
penyelesaian kewajiban satker  
ke KPPN  
20  
Tingkat Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
1.  
2.  
Monitoring capaian output agar dapat  
mencapai target yang ditetapkan  
Anggaran yang dialokasikan mencapai  
target namun output tidak tercapai  
1. Terdapat target rincian  
output yang tidak tercapai  
dari target 2.610 realisasi  
1.  
2.  
3.  
4.  
Mengupayakan capaian output  
100  
100  
100  
sinergis  
dengan  
realisasi  
anggaran  
2.301  
sehingga  
Mempercepat  
pelaksanaan  
sehingga  
efisiensi  
mempengaruhi  
tingkat  
menimbulkan  
11,84%.  
GAP  
kegiatan KIE dengan tokoh  
Masyarakat  
Segera menyelesaikan tagihan  
dan tidak menunda proses  
pembayaran  
3.  
4.  
Hasil akhir dari NILAI SMART pada  
aplikasi SMART DJA sebesar 90,34,  
dengan Nilai Efisiensi 72,54.  
Tingkat Efisiensi masing-masing Unit  
Kerja di Kedeputian I:  
- Ditwasprod ONPP: 0,05  
- Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA :  
2. Laporan  
pengawasan  
mutu obat pada akhir  
Desember 2023  
mengalami peningkatan  
yang signifikan sehingga  
Mengajukan  
dokumen  
pembayaran secara benar dan  
tepat waktu sesuai dengan  
Rencana Penarikan Dana (RPD)  
serta memastikan kebenaran  
tidak  
ditindaklanjuti  
dapat  
pada  
0,0002  
tahun 2023. Tindak lanjut  
laporan pengawasan  
mutu obat memerlukan  
pembahasan  
data  
dalam  
dokumen  
pembayaran  
komprehensif bersama  
dengan unit kerja terkait  
maupun UPT pelapor.  
181  
 
3.2  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Dalam rangka perwujudan terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA telah  
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini tentunya membawa berbagai upaya perbaikan kinerja  
instansi dan mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan manajemen di lingkungan Kedeputian 1 dan tentunya bagi  
BPOM.  
SAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan  
evaluasi akuntabilitas kinerja internal. SAKIP merupakan suatu sistem manajemen strategis yang prosesnya membentuk suatu siklus  
yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu rencana  
strategis jangka menengah organisasi (Renstra). Renstra yang disusun menginformasikan posisi organisasi saat ini, ke mana  
organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Renstra tersebut kemudian dijabarkan  
lebih lanjut ke dalam perencanaan kinerja tahunan, dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan Kinerja (PK).  
Sebagai salah satu bagian dari SAKIP, BPOM melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.  
Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Evaluasi  
dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti bahwa capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana  
pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan yang akan datang.  
Pada tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA telah melakukan penilaian terhadap SAKIP dan telah memperoleh  
rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan. Berikut ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah  
disampaikan Inspektorat melalui hasil evaluasi implementasi SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2022.  
182  
Tabel 3. 58 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023  
Tindak Lanjut  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Rencana Aksi  
Timeline  
a.  
Perencanaan Kinerja  
1. Mencantumkan sub kegiatan/komponen  
rinci pada rencana aksi setiap periode  
yang akan dilakukan dalam rangka  
mencapai kinerja di aplikasi Simetris  
Melakukan input sub  
kegiatan/komponen  
rencana aksi setiap  
periode pada aplikasi  
Simetris pada menu e-  
planning.  
-
-
sub kegiatan/komponen belum  
dibuat secara terperinci pada  
rencana aksi sehingga tidak terlihat  
realisasi pada periode tertentu dan  
terdapat kendala dalam melakukan  
monitoring dan evaluasi rencana  
aksi yang sudah dan belum berjalan  
sudah  
mencantumkan  
sub  
kegiatan/komponen rinci pada  
rencana aksi setiap periode  
dilakukan  
mencapai kinerja di aplikasi  
Simetris sehingga proses  
dalam  
rangka  
monitoring dan evaluasi dapat  
lebih mudah dan terkendali  
b.  
Pengukuran Kinerja  
1. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja  
Dalam  
proses  
Melakukan  
TW 2 2024  
Pengumpulan  
data  
kinerja  
Pengumpulan  
data  
kinerja  
yang  
memenuhi  
kriteria  
terkait  
penyusunan  
benchmarking  
unit/kedeputian lain  
dari  
dilakukan melalui g-sheet kinerja  
dilakukan melalui gsheet kinerja  
sesuai SOP pengumpulan data  
kinerja  
kemudahan untuk menelusuri sumber  
data yang valid; adanya kemudahan untuk  
mengakses  
data  
bagi  
pihak  
berkepentingan;  
terdapat  
penanggungjawab yang jelas; jelas waktu  
delivery-nya; dan terdapat mekanisme  
yang jelas jika terjadi kesalahan data  
2. Memperbaiki sistem pengelolaan data  
kinerja sehingga sumber data mampu  
telusur. didukung dengan penyajian data  
Dalam  
proses  
Berkoordinasi  
Tim RoRenKeu  
dengan  
TW 2 2024  
Belum tersedia sistem pengelolaan  
data kinerja terintegrasi sehingga  
sumber data mampu telusur.  
Tersedia sistem pengelolaan data  
kinerja sehingga sumber data  
mampu telusur.  
penyusunan  
183  
Tindak Lanjut  
Selesai*  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Rencana Aksi  
Timeline  
yang kredibel dan dapat segera tersaji saat  
SK PIC penanggung jawab sudah  
ada  
dibutuhkan.  
c.  
Pelaporan Kinerja  
1. Menyempurnakan penyajian informasi  
Dalam  
proses  
Menyempurnakan  
TW 2 2024  
belum menyempurnakan penyajian  
informasi dalam laporan kinerja  
dengan menambahkan informasi  
perbandingan realisasi kinerja  
dengan target jangka menengah  
(Renstra). informasi perbandingan  
realisasi kinerja dengan realisasi  
telah  
menyempurnakan  
dalam  
laporan  
kinerja  
dengan  
penyusunan  
penyajian  
informasi  
penyajian  
laporan  
informasi  
kinerja  
dalam  
dengan  
menambahkan informasi perbandingan  
realisasi kinerja dengan target jangka  
dalam laporan kinerja  
dengan menambahkan  
informasi perbandingan  
realisasi kinerja dengan  
target jangka menengah  
menambahkan  
informasi  
menengah  
perbandingan realisasi kinerja dengan  
realisasi kinerja dilevel  
(Renstra).  
informasi  
perbandingan realisasi kinerja  
dengan target jangka menengah  
(Renstra).  
informasi  
nasional/internasional dan menyajikan  
informasi terkait upaya yang telah  
(Renstra).  
informasi  
kinerja  
dilevel  
dan  
perbandingan realisasi kinerja  
dengan realisasi kinerja dilevel  
perbandingan realisasi  
kinerja dengan realisasi  
nasional/internasional  
dilakukan  
dalam  
keberhasilan  
menyajikan informasi terkait upaya  
yang telah dilakukan dalam  
keberhasilan pencapaian target  
IKSP.  
nasional/internasional  
dan  
pencapaian target IKSP.  
kinerja  
nasional/internasional  
dan menyajikan  
dilevel  
menyajikan informasi terkait  
upaya yang telah dilakukan  
dalam keberhasilan pencapaian  
target IKSP.  
informasi terkait upaya  
yang telah dilakukan  
dalam  
keberhasilan  
pencapaian target IKSP.  
2. Menyajikan latar belakang perubahan  
anggaran dan upaya efisiensi yang telah  
dilakukan atau penjelasan penyebab  
adanya inefisiensi dalam pencapaian  
Dalam  
proses  
terus  
Menyajikan  
belakang  
latar  
perubahan  
TW 2 2024  
Belum Menyajikan latar belakang  
perubahan anggaran dan upaya  
efisiensi yang telah dilakukan atau  
Sudah menyajikan latar belakang  
perubahan anggaran dan upaya  
efisiensi yang telah dilakukan  
perbaikan  
menerus  
anggaran dan upaya  
efisiensi  
yang  
telah  
penjelasan  
penyebab  
adanya  
atau  
penjelasan  
inefisiensi  
penyebab  
dalam  
dilakukan  
inefisiensi dalam pencapaian target  
adanya  
184  
Tindak Lanjut  
Selesai*  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Rencana Aksi  
Timeline  
target kinerja masing-masing IKSP dalam  
kinerja masing-masing IKSP dalam  
laporan kinerja  
pencapaian  
target  
kinerja  
laporan kinerja  
masing-masing  
laporan kinerja  
Informasi  
IKSP dalam  
3. Laporan kinerja interim agar menyajikan  
informasi yang berkesinambungan antar  
periode  
Selesai  
Selesai  
-
-
-
Tidak ada keterkaitan informasi  
antar periode  
tiap  
periode  
berkesinambungan dan dapat  
dijadikan pertimbangan dalam  
evaluasi selanjutnya  
d.  
Evaluasi Internal  
Menuangkan pembahasan mengenai Rencana  
Aksi Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi  
internal secara berkesinambungan dan  
-
Sulit menentukan langkah tindak  
lanjut untuk periode selanjutnya  
Dapat dilakukan penyesuaian  
terhadap pencapaian kinerja  
pada tahun Berikutnya dan dapat  
dijadikan pertimbangan dalam  
evaluasi selanjutnya  
menjelaskan  
tindak  
lanjut  
atas  
rekomendasi/rencana aksi hasil serta  
mendokumentasikan pelaksanaan tindak  
lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil  
evaluasi periode sebelumnya  
Capaian Kinerja  
1. Meningkatkan  
pemantauan  
atas  
Selesai  
Selesai  
-
-
-
-
Pemantauan sulit dan biasanya  
hanya sebatas pada saat data  
diperlukan  
Pemantauan tersedia dalam  
aplikasi simetris dan dapat  
diakses setiap saat  
pencapaian kinerja secara berkala;  
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber  
daya dalam upaya pencapaian target  
kinerja pada seluruh IKSP kinerja yang  
telah ditetapkan secara bulanan atau  
sumber daya belum sepenuhnya  
Penggunaan sumberdaya telah di  
optimalkan untuk mencapai  
target kinerja  
diberdayakan  
dalam  
upaya  
pencapaian target kinerja  
185  
   
Tindak Lanjut  
Selesai*  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Rencana Aksi  
Timeline  
triwulanan maupun akhir periode  
pengukuran (tahunan);  
3. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun  
berjalan dapat lebih baik dari tahun  
sebelumnya;  
Selesai  
-
-
Monitoring dan evaluasi terkait  
Monitoring dan evaluasi terkait  
pencapaian  
kinerja  
belum  
pencapaian  
kinerja  
telah  
dilakukan berkala sehingga sulit  
mengupayakan pencapaian kinerja  
yang lebih baik  
dilaksanakan secara berkala  
yaitu setiap triwulan sehingga  
dapat dibahas aktivitas dan  
upaya  
dalam  
peningkatan  
pencapaian kinerja  
Perencanaan  
4. Memanfaatkan data capaian kinerja  
periode sebelumnya sebagai salah satu  
pertimbangan dalam perencanaan target  
pada periode sebelumnya.  
Selesai  
-
-
Belum terarahnya perencanaan  
karena tidak terdapat pelaporan  
kinerja  
mempertimbangkan pelaporan  
kinerja untuk perencanaan  
Berikutnya  
kinerja  
sebagai  
bahan  
pertimbangan dalam perencanaan  
Berikutnya  
Keterangan:  
*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjut  
**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya  
186  
 
3.3  
Pemanfaatan Informasi Kinerja  
Sebagai bentuk pemanfaatan informasi pada laporan kinerja, Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA telah melakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan  
dalam mencapai kinerja Berikutnya. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap  
target, aktivitas dan anggaran di tahun 2024. Adapun hasil penyesuaian tersebut  
adalah sebagai Berikut:  
1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;  
Sepanjang periode Rencana Strategis 2020-2024, telah dilakukan  
penyesuaian terhadap target kinerja sebagai bentuk pemanfaatan  
informasi kinerja dari periode sebelumnya. Sesuai dengan Surat dari Plt.  
Sekretaris Utama pada tanggal 31 Desember 2021 perihal penyampaian  
Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024  
terdapat beberapa revisi pada cascading target kinerja Eselon I termasuk  
Deputi Bidang pengawasan ONPPZA, yaitu target IKSP Tingkat Efisiensi  
Penggunaan Anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 dihilangkan.  
Tabel 3. 59 Lampiran II Revisi Cascading Target Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Satket Pusat tahun 2021-2024  
Seiring dengan perjalanan kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPZZA dan  
evaluasi yang berkala, maka pada tahun 2023 telah kembali dilakukan  
penyesuaian terhadap IKSP Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA yaitu dilakukan penambahan aktivitas Nilai Pengelolaan  
Kearsipandan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasasebagai  
IKSP Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024.  
187  
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;  
Berikut ini merupakan pagu anggaran tahun 2024 Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA  
Tabel 3. 60 Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja  
Realisasi Anggaran  
SASARAN  
NO  
IKSP KINERJA  
Keterangan  
PROGRAM  
2023  
2024  
1
Terwujudnya  
Obat aman dan  
bermutu  
Indeks  
250.666.000.00  
466,419,000  
Kenaikan pagu  
Kenaikan pagu  
Pengawasan  
Obat  
Persentase obat 4.417.115.000.00 6,079,172,000  
yang memenuhi  
syarat  
2
Meningkatnya  
kepatuhan  
Indeks  
1.207.716.000.00 1,698,885,600  
Kenaikan pagu  
kepatuhan  
pelaku usaha di  
bidang obat  
Indeks  
pelaku usaha dan  
kesadaran  
masyarakat  
2.264.230.000.00  
850,715,000  
Penurunan pagu  
terhadap  
kesadaran  
keamanan dan  
mutu obat serta  
kepatuhan  
masyarakat  
terhadap obat  
yang aman dan  
bermutu  
industri produk  
tembakau  
Indeks  
1.213.285.000.00  
814,890,000  
604,780,000  
Penurunan pagu  
Penurunan pagu  
kepatuhan  
industri  
tembakau dalam  
label dan iklan  
3
Meningkatnya  
kepuasan  
Indeks kepuasan 4.111.864.000.00  
pelaku  
usaha  
pelaku  
usaha  
terhadap  
pemberian  
dan masyarakat  
terhadap kinerja  
pengawasan  
obat  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
Indeks kepuasan  
masyarakat atas  
kinerja  
1.510.402.000  
1,748,650,000  
Kenaikan pagu  
pengawasan  
obat  
188  
Realisasi Anggaran  
SASARAN  
NO  
IKSP KINERJA  
Keterangan  
PROGRAM  
2023  
2024  
Indeks kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
926.321.000.00  
969,510,000  
Kenaikan pagu  
pelayanan  
publik  
Bidang  
Deputi  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
4
Meningkatnya  
kualitas  
Indeks kualitas 4.925.362.000.00 4,675,245,000  
Penurunan pagu  
Kenaikan pagu  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
5
Meningkatnya  
efektivitas  
Persentase obat  
yang aman dan  
bermutu  
496.541.000  
6,502,853,800  
pengawasan dan  
pelayanan publik  
di bidang obat  
berdasarkan  
hasil  
pengawasan  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
5.322.678.000.00 4,091,990,600  
Penurunan pagu  
pengawasan  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh  
lintas  
sektor  
Indeks  
1.236.700.000.00 1,845,715,662  
5.468.857.000.00 3,285,802,000  
Kenaikan pagu  
pelayanan  
publik di bidang  
obat  
Persentase  
pelayanan  
publik di bidang  
Penurunan pagu  
Obat  
yang  
diselesaikan  
tepat waktu  
189  
Realisasi Anggaran  
SASARAN  
NO  
IKSP KINERJA  
Keterangan  
PROGRAM  
2023  
2024  
Tingkat  
3.754.859.000.00 3,121,170,000  
Penurunan pagu  
Kenaikan pagu  
Efektivitas KIE  
di Bidang Obat  
Persentase  
6
Meningkatnya  
regulatory  
2.521.034.000.00 3,512,967,000  
inovasi  
obat  
assistance dalam  
pengembangan  
obat  
pengembangan  
baru  
yang  
dikawal sesuai  
standar  
7
Terwujudnya  
Indeks  
RB 2.591.577.000.00 3,564,482,900  
Kenaikan pagu  
Penurunan pagu  
Penurunan pagu  
tata  
kelola  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
pemerintahan  
yang optimal di  
lingkup Deputi  
Bidang  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Nilai  
AKIP 4.205.249.000.00 1,370,553,000  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
8
Terwujudnya  
Indeks  
4.942.907.000.00 1,554,697,000  
SDM  
Deputi  
Profesionalitas  
Bidang  
ASN  
Deputi  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif yang  
berkinerja  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
optimal  
9
Menguatnya  
Pengelolaan  
Indeks  
2.021.897.000.00  
615,594,700  
Penurunan pagu  
Pengelolaan  
Data  
dan  
Data  
dan  
Informasi Obat  
Informasi Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat NPPZA  
190  
 
Realisasi Anggaran  
SASARAN  
NO  
IKSP KINERJA  
Keterangan  
PROGRAM  
2023  
2024  
10  
Terkelolanya  
Keuangan  
Nilai  
Kinerja 3.501.149.000.00 4,484,019,540  
Kenaikan pagu  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Zat  
Adiktif  
secara  
Akuntabel  
Tingkat Efisiensi 4.871.959.000.00  
Penggunaan  
-
dihilangkan  
Anggaran Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat. Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
-
375,000,000  
375,000,000  
IKSP baru tahun 2024  
IKSP baru tahun 2024  
Nilai  
Kualitas  
Pengelolaan  
Barang dan Jasa  
Nilai  
-
-
Pengelolaan  
Barang  
Milik  
Negara  
Persentase  
Realisasi  
375,000,000  
IKSP baru tahun 2024  
penggunaan  
produk dalam  
negeri  
191  
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;  
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah mendapatkan beberapa  
rekomendasi/rencana aksi kinerja dengan status tindak lanjut ditampilkan seperti pada tabel Berikut ini:  
Tabel 3. 61 Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2022  
Tindak Lanjut  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Rencana Aksi  
Timeline  
a.  
Perencanaan Kinerja  
2. Mencantumkan  
kegiatan/komponen  
sub  
pada  
Melakukan input sub  
kegiatan/komponen  
rencana aksi setiap  
-
-
sub kegiatan/komponen belum sudah mencantumkan sub  
dibuat secara terperinci pada kegiatan/komponen rinci pada  
rencana aksi sehingga tidak terlihat rencana aksi setiap periode  
rinci  
rencana aksi setiap periode yang  
akan dilakukan dalam rangka  
mencapai kinerja di aplikasi Simetris  
periode  
aplikasi  
pada  
pada  
Simetris  
realisasi pada periode tertentu dan dilakukan  
terdapat kendala dalam melakukan mencapai kinerja di aplikasi  
monitoring dan evaluasi rencana Simetris sehingga proses  
dalam  
rangka  
menu  
e-  
planning.  
aksi yang sudah dan belum berjalan monitoring dan evaluasi dapat  
lebih mudah dan terkendali  
b.  
Pengukuran Kinerja  
3. Menyusun SOP pengumpulan data  
kinerja yang memenuhi kriteria  
terkait kemudahan untuk menelusuri  
sumber data yang valid; adanya  
kemudahan untuk mengakses data  
bagi pihak berkepentingan; terdapat  
penanggungjawab yang jelas; jelas  
waktu delivery-nya; dan terdapat  
Dalam  
penyusunan  
proses Melakukan  
benchmarking  
TW 2 2024  
Pengumpulan  
dilakukan melalui g-sheet kinerja  
data  
kinerja Pengumpulan data kinerja  
dari  
dilakukan  
kinerja  
melalui  
sesuai  
gsheet  
SOP  
unit/kedeputian lain  
pengumpulan data kinerja  
192  
Tindak Lanjut  
Selesai*  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Rencana Aksi  
Timeline  
mekanisme yang jelas jika terjadi  
kesalahan data  
4. Memperbaiki sistem pengelolaan  
data kinerja sehingga sumber data  
mampu telusur. didukung dengan  
penyajian data yang kredibel dan  
dapat segera tersaji saat dibutuhkan.  
Dalam  
penyusunan  
proses Berkoordinasi dengan TW 2 2024  
Tim RoRenKeu  
Belum tersedia sistem pengelolaan Tersedia sistem pengelolaan  
data kinerja terintegrasi sehingga data kinerja sehingga sumber  
sumber data mampu telusur.  
data mampu telusur.  
SK PIC penanggung jawab sudah  
ada  
c.  
Pelaporan Kinerja  
4. Menyempurnakan  
penyajian  
Dalam  
proses Menyempurnakan  
TW 2 2024  
belum menyempurnakan penyajian telah  
menyempurnakan  
informasi dalam laporan kinerja  
dengan menambahkan informasi  
penyusunan  
penyajian  
informasi  
informasi dalam laporan kinerja penyajian informasi dalam  
dalam laporan kinerja  
dengan menambahkan  
informasi  
perbandingan realisasi  
kinerja dengan target  
dengan menambahkan informasi laporan  
kinerja  
dengan  
perbandingan  
realisasi  
kinerja  
perbandingan realisasi kinerja menambahkan  
informasi  
dengan target jangka menengah  
(Renstra). informasi perbandingan  
realisasi kinerja dengan realisasi  
dengan target jangka menengah perbandingan realisasi kinerja  
(Renstra). informasi perbandingan dengan target jangka menengah  
realisasi kinerja dengan realisasi (Renstra).  
informasi  
kinerja  
nasional/internasional  
menyajikan informasi terkait upaya  
yang telah dilakukan dalam  
keberhasilan pencapaian target  
IKSP.  
dilevel  
dan  
jangka  
(Renstra). informasi  
perbandingan realisasi  
kinerja  
realisasi kinerja dilevel  
nasional/internasional  
dan  
informasi  
upaya  
menengah  
kinerja  
nasional/internasional  
menyajikan informasi terkait upaya nasional/internasional  
yang telah dilakukan dalam menyajikan informasi terkait  
keberhasilan pencapaian target upaya yang telah dilakukan  
dilevel perbandingan realisasi kinerja  
dan dengan realisasi kinerja dilevel  
dan  
dengan  
IKSP.  
dalam keberhasilan pencapaian  
target IKSP.  
menyajikan  
terkait  
yang  
telah  
dilakukan  
keberhasilan  
dalam  
193  
Tindak Lanjut  
Selesai*  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Rencana Aksi  
Timeline  
pencapaian  
IKSP.  
proses Menyajikan  
target  
latar TW 2 2024  
5. Menyajikan  
latar  
belakang  
Dalam  
Belum Menyajikan latar belakang Sudah  
menyajikan  
latar  
perubahan anggaran dan upaya  
efisiensi yang telah dilakukan atau  
perbaikan  
menerus  
terus belakang perubahan  
anggaran dan upaya  
efisiensi yang telah  
dilakukan  
perubahan anggaran dan upaya belakang perubahan anggaran  
efisiensi yang telah dilakukan atau dan upaya efisiensi yang telah  
penjelasan  
penyebab  
adanya  
penjelasan  
penyebab  
adanya dilakukan atau penjelasan  
inefisiensi dalam pencapaian target  
kinerja masing-masing IKSP dalam  
laporan kinerja  
inefisiensi dalam pencapaian target penyebab adanya inefisiensi  
kinerja masing-masing IKSP dalam dalam pencapaian target kinerja  
laporan kinerja  
masing-masing IKSP dalam  
laporan kinerja  
6. Laporan kinerja interim agar  
Selesai  
Selesai  
-
-
-
-
Tidak ada keterkaitan informasi Informasi  
tiap  
periode  
menyajikan  
informasi  
yang  
antar periode  
berkesinambungan dan dapat  
dijadikan pertimbangan dalam  
evaluasi selanjutnya  
berkesinambungan antar periode  
d.  
Evaluasi Internal  
Menuangkan pembahasan mengenai  
Rencana Aksi Tindak Lanjut pada  
Laporan Evaluasi internal secara  
berkesinambungan dan menjelaskan  
tindak lanjut atas rekomendasi/rencana  
aksi hasil serta mendokumentasikan  
Sulit menentukan langkah tindak Dapat dilakukan penyesuaian  
lanjut untuk periode selanjutnya  
terhadap pencapaian kinerja  
pada tahun Berikutnya dan  
dapat dijadikan pertimbangan  
dalam evaluasi selanjutnya  
pelaksanaan  
tindak  
lanjut  
atas  
rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi  
periode sebelumnya  
Capaian Kinerja  
1. Meningkatkan pemantauan atas  
pencapaian kinerja secara berkala;  
Selesai  
-
-
Pemantauan sulit dan biasanya Pemantauan tersedia dalam  
hanya sebatas pada saat data aplikasi simetris dan dapat  
diperlukan  
diakses setiap saat  
194  
Tindak Lanjut  
Belum**  
Kondisi Sebelum Rencana Aksi  
Kondisi Setelah Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Rencana Aksi  
Timeline  
2. Mengoptimalkan  
penggunaan  
dalam upaya  
Selesai  
-
-
sumber daya belum sepenuhnya Penggunaan sumberdaya telah  
sumber  
daya  
diberdayakan  
dalam  
upaya di optimalkan untuk mencapai  
target kinerja  
pencapaian target kinerja pada  
seluruh IKSP kinerja yang telah  
ditetapkan secara bulanan atau  
triwulanan maupun akhir periode  
pengukuran (tahunan);  
pencapaian target kinerja  
3. Mengupayakan pencapaian kinerja  
tahun berjalan dapat lebih baik dari  
tahun sebelumnya;  
Selesai  
Selesai  
-
-
-
-
Monitoring dan evaluasi terkait Monitoring dan evaluasi terkait  
pencapaian kinerja belum pencapaian kinerja telah  
dilakukan berkala sehingga sulit dilaksanakan secara berkala  
mengupayakan pencapaian kinerja yaitu setiap triwulan sehingga  
yang lebih baik  
dapat dibahas aktivitas dan  
upaya  
pencapaian kinerja  
Belum terarahnya perencanaan Perencanaan  
dalam  
peningkatan  
4. Memanfaatkan data capaian kinerja  
periode sebelumnya sebagai salah  
kinerja  
karena tidak terdapat pelaporan mempertimbangkan pelaporan  
kinerja sebagai bahan kinerja untuk perencanaan  
satu  
pertimbangan  
dalam  
perencanaan target pada periode  
sebelumnya.  
pertimbangan dalam perencanaan Berikutnya  
Berikutnya  
195  
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode Berikutnya  
Menindaklanjuti hasil capaian pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah melalukan beberapa penyesuaian  
terhadap target IKSP tahun 2024. Adapun penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai Berikut:  
Tabel 3. 62 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja  
No  
IKSP  
Realisasi  
Realisasi  
Target RKT Target  
PK Justifikasi  
Tahun 2022  
Tahun 2023  
2024  
Tahun 2024  
1.  
Indeks Pengawasan Obat  
89,16  
91,35  
94,75  
94,75  
Tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai  
target 2024.  
2.  
Persentase  
Memenuhi Syarat  
Obat  
yang 98,12%  
97,22%  
97%  
97,3%  
Terdapat perubahan target tahun  
2024 sesuai dengan rekomendasi hasil  
reviu dengan Biro Perencanaan dan  
Keuangan,  
dengan  
mempertimbangkan realisasi di akhir  
tahun 2023 sebesar 97,22% maka  
target di tahun 2024 menjadi 97,3%  
Tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai  
target 2024.  
3.  
4.  
5.  
Indeks  
Kepatuhan 89,41  
82,71  
87,12  
55,16  
91  
86  
50  
91  
(Compliance index) Pelaku  
Usaha di Bidang Obat  
Indeks Kesadaran (Awareness 84,2  
index) Masyarakat terhadap  
Obat yang aman dan bermutu  
Indeks Kepatuhan Industri 54,37  
Produk Tembakau dalam  
Label dan Iklan  
87,5  
55,2  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Pusat Analisis Kebijakan Obat  
Makanan)  
&
Terdapat perubahan target tahun  
2024 sesuai dengan rekomendasi hasil  
reviu dengan Biro Perencanaan dan  
Keuangan,  
dengan  
mempertimbangkan realisasi di akhir  
tahun 2023 sebesar 55,16 maka target  
di tahun 2024 menjadi 55,2  
196  
No  
IKSP  
Realisasi  
Realisasi  
Target RKT Target  
PK Justifikasi  
Tahun 2022  
Tahun 2023  
2024  
Tahun 2024  
6.  
Indeks Kepuasan Pelaku 93,2  
Usaha terhadap Pemberian  
Bimbingan dan Pembinaan  
Pengawasan Obat  
96,3  
89  
96,5  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Pusat Analisis Kebijakan Obat dan  
Makanan)  
7.  
8.  
Indeks Kepuasan Masyarakat 77,24  
atas Kinerja Pengawasan Obat  
81,19  
90,03  
86  
90  
86  
92  
Tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai  
target 2024.  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Hukum dan Organisasi)  
Indeks Kepuasan Masyarakat 89,04  
terhadap Layanan Publik  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
9.  
Indeks Kualitas Kebijakan 83,43  
Pengawasan Obat  
93,79  
87,4  
91%  
93,79  
98%  
Terdapat penyesuaian target dengan  
mempertimbangkan realisasi akhir  
tahun 2023 serta tidak adanya  
pengukuran IKK pada tahun 2024  
maka target 2024 ditetapkan sesuai  
realisasi 2023 yaitu 93,79  
Berdasarkan hasil analisis trend  
realisasi IKSP tersebut tahun 2020 s.d  
tahun 2023, dengan menggunakan  
metode Regresi Linier, diketahui  
bahwa prediksi nilai realisasi IKSP  
tersebut pada tahun 2024 adalah 98,31  
sehingga dperlukan perubahan target.  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Perencanaan dan Keuangan)  
10.  
Persentase Obat yang aman 97,63%  
dan bermutu berdasarkan  
hasil pengawasan  
96,28%  
11.  
Persentase rekomendasi hasil 76,74%  
81,77%  
81%  
82%  
pengawasan  
obat  
yang  
ditindaklanjuti oleh lintas  
sektor  
197  
No  
IKSP  
Realisasi  
Realisasi  
Target RKT Target  
PK Justifikasi  
Tahun 2022  
Tahun 2023  
2024  
Tahun 2024  
12.  
Persentase pelayanan publik 86,68%  
di bidang obat yang  
diselesaikan tepat waktu  
92,05%  
88%  
92,1%  
Terdapat perubahan target tahun  
2024 sesuai dengan rekomendasi hasil  
reviu dengan Biro Perencanaan dan  
Keuangan,  
dengan  
mempertimbangkan realisasi di akhir  
tahun 2023 sebesar 92,05% maka  
target di tahun 2024 menjadi 92,1%  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Hukum dan Organisasi)  
13.  
14.  
15.  
Indeks pelayanan publik di 4,53  
Bidang Obat  
4,67  
4,55  
4,7  
Tingkat Efektivitas KIE di 93,8  
bidang Obat  
93,07  
89,07%  
96,33  
92%  
93,9  
92%  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Hukum dan Organisasi)  
Persentase  
inovasi  
obat 86,11%  
Tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai  
target 2024  
pengembangan baru yang  
dikawal sesuai standar  
16.  
17.  
18.  
Indeks RB Deputi Bidang 92,4  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
Nilai AKIP Deputi Bidang 79,55  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
Indeks Profesionalitas ASN 86,69  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
92,18  
80,69  
91,19  
91,5  
87,2  
84,77  
93,19  
81,94  
90,90  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Inspektorat Utama)  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Inspektorat Utama)  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Sumber Daya Manusia)  
19.  
Indeks pengelolaan data dan 2,7  
informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
2,7  
3
3
Tidak dilakukan perubahan target  
karena diperkirakan dapat mencapai  
target 2024  
198  
   
No  
IKSP  
Realisasi  
Realisasi  
Target RKT Target  
PK Justifikasi  
Tahun 2022  
Tahun 2023  
2024  
Tahun 2024  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
yang Baik  
20.  
Nilai Kinerja Anggaran Deputi 93,26  
Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan  
Zat Adiktif  
91,58  
93,6  
93,06  
MengIKSPti hasil reviu unit pengampu  
(Biro Perencanaan dan Keuangan).  
Dasar perhitungan tidak saja mengacu  
satu tahun terakhir, tapi beberapa  
tahun terakhir, karena adanya  
fluktuatif realisasi.  
21.  
22.  
23.  
24.  
Nilai Pengelolaan Kearsipan  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
IKSP Baru  
95,18  
81,41  
90  
Target mengacu pada hasil exercise  
unit pengampu (Biro Umum)  
Nilai Kualitas Pengelolaan IKSP Baru  
Barang dan Jasa  
Target mengacu pada hasil exercise  
unit pengampu (Biro Umum)  
Nilai Pengelolaan Barang IKSP Baru  
Milik Negara  
Target mengacu pada hasil exercise  
unit pengampu (Biro Umum)  
Persentase  
Realisasi IKSP Baru  
60%  
Target mengacu pada hasil exercise  
penggunaan produk dalam  
negeri  
unit pengampu (Biro Umum)  
199  
3.4  
Realisasi Anggaran  
Pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 adalah sebesar  
57.949.442.000 (sesuai DIPA) berdasarkan surat Dirjen Anggaran No. SP DIPA-  
063.01.1.445155/2023 tanggal 30 November 2022 hal Pengesahan Daftar Isian  
Anggaran Petikan Tahun 2023. Adapun anggaran Pagu blokir ke BA BUN adalah sebesar  
2.959.400.000 telah dihapuskan dari DIPA BPOM/DEPUTI BIDANG PENGASAWAN  
ONPPZA. Pada bulan Desember 2023, Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mendapat  
hibah sebanyak 7.346.823.000 Dengan demikian, pagu akhir Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA adalah sebesar 62.336.865.000.  
Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
NO  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
Realisasi  
1
Terwujudnya  
Obat aman dan Pengawasan  
Indeks  
93,5  
96,5  
95,03  
97,22  
101,64  
100,74  
250,666,000,00  
250,665,500,00  
100  
bermutu  
Obat  
Persentase  
obat  
memenuhi  
syarat  
yang  
4,466,704,000,00 4,466,693,322,00 99,99  
1,217,433,000,00 1,217,349,936,00 99,99  
Meningkatnya  
kepatuhan  
pelaku usaha pelaku usaha di  
dan kesadaran bidang obat  
masyarakat  
terhadap  
keamanan dan  
mutu  
serta  
kepatuhan  
industri  
produk  
tembakau  
Indeks  
kepatuhan  
89  
84  
82,71  
87,12  
92,93  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap obat  
yang aman dan  
bermutu  
Indeks  
kepatuhan  
industri  
tembakau  
dalam  
dan iklan  
Indeks  
103,58  
2,264,230,000,00 2,264,204,697,00 100,00%  
1,270,448,000,00 1,270,445,682,00 100  
obat  
2
49  
88  
55,16  
96,3  
112,58  
109,43  
label  
Meningkatnya  
kepuasan  
pelaku usaha pelaku usaha  
kepuasan  
dan  
terhadap  
3
masyarakat  
terhadap  
kinerja  
pengawasan  
obat  
pemberian  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
4,111,864,000,00 4,111,738,428,00 100,00%  
200  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
NO  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
Realisasi  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
83  
81,19  
97,82  
1.510.402.000  
1.510.393.400  
100,00%  
atas  
kinerja  
pengawasan  
obat  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pelayanan  
publik Deputi  
Bidang  
89  
89,94  
101,06  
873,984,000,00  
873,889,846,00  
99,99  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Indeks kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Meningkatnya  
kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan  
4
86,1  
89,5  
93,79  
96,28  
108,93  
107,57  
4,925,362,000,00 4,924,867,849,00 99,99%  
Persentase  
obat  
aman  
yang  
dan  
dan pelayanan bermutu  
496.541.000  
495,409,463,00  
99,77%  
publik  
bidang obat  
di berdasarkan  
hasil  
pengawasan  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan  
80  
81,77  
4,67  
102,2  
5,322,678,000,00 5,322,559,691,00 100,00%  
1,231,825,000,00 1,231,819,768,00 100,00%  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh  
lintas  
sektor  
Indeks  
5
pelayanan  
publik  
bidang obat  
Persentase  
pelayanan  
publik  
4,44  
105,18  
di  
di  
bidang  
yang  
diselesaikan  
tepat waktu  
Tingkat  
Obat 87  
92,05  
93,07  
105,81  
98,55  
5,516,357,000,00 5,516,257,782,00 100  
3,631,520,000,00 3,631,517,780,00 100  
Efektivitas KIE 94,44  
di Bidang Obat  
201  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
NO  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
Realisasi  
Meningkatnya  
regulatory  
assistance  
dalam  
pengembangan dikawal sesuai  
obat  
Persentase  
inovasi  
obat  
pengembangan  
6
89  
89,07  
92,18  
100,07  
102,54  
2,521,034,000,00 2,520,955,834,00 100,00%  
2,574,533,000,00 2,574,469,248,00 100,00%  
baru  
yang  
standar  
Indeks  
Terwujudnya  
RB  
tata  
pemerintahan  
kelola Deputi Bidang  
Pengawasan  
yang optimal di Obat.  
lingkup Deputi Narkotika.  
89,9  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
7
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Nilai  
AKIP  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
84,7  
80,69  
95,27  
4,205,249,000,00 4,205,238,996,00 100,00%  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Indeks  
Terwujudnya  
SDM  
Deputi Profesionalitas  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Psikotropika.  
ASN  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Deputi  
8
84,06  
91,19  
108,5  
5,000,832,000,00 4,999,198,705,00 99,97  
Prekursor dan Psikotropika.  
Zat  
yang  
Adiktif Prekursor dan  
Zat Adiktif  
berkinerja  
optimal  
Menguatnya  
Pengelolaan  
Indeks  
Pengelolaan  
Data  
Informasi Obat Informasi  
Deputi Bidang  
dan Data  
dan  
9
2,5  
2,7  
108  
2,021,844,000,00 2,021,344,000,00 99,98  
3,501,149,000,00 3,501,136,231,00 100,00%  
5,423,340,000,00 5,422,963,300,00 99,99  
Pengawasan  
Obat NPPZA  
Nilai Kinerja  
Anggaran  
Terkelolanya  
Keuangan  
Deputi Bidang Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Psikotropika.  
93,5  
100  
91,58  
97,84  
Prekursor dan Prekursor dan  
10  
Zat  
Adiktif Zat Adiktif  
secara  
Tingkat  
Akuntabel  
Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
100  
100  
202  
 
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
NO  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
Realisasi  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Total  
62,336,865,000 62,333,119,458 99,99%  
203  
3.4.1 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan  
Berikut ini merupakan realisasi anggaran per sasaran strategis:  
Tabel 3. 64 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Strategis Tahun 2023  
Anggaran  
No.  
Sasaran Strategis  
Capaian  
Pagu  
Realisasi  
1.  
Terwujudnya  
Obat 4.717.370.000  
4.717.358.822  
100,00%  
aman dan bermutu:  
1. Indeks Pengawasan 250.666.000  
Obat  
2. Persentase Obat yang 4.466.704.000  
memenuhi syarat  
250.665.500  
4.466.693.322  
4.752.000.315  
2.  
Meningkatnya  
kepatuhan  
4.752.111.000  
100,00%  
pelaku  
usaha dan kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
obat serta kepatuhan  
industri  
produk  
tembakau  
1. Indeks kepatuhan 1.217.433.000  
pelaku usaha di bidang  
obat  
2. Indeks kesadaran 2.264.230.000  
masyarakat terhadap  
Obat yang aman dan  
bermutu  
1.217.349.936  
2.264.204.697  
3. Indeks kepatuhan 1.270.448.000  
1.270.445.682  
6.496.021.674  
industri  
produk  
tembakau dalam label  
dan iklan  
3.  
Meningkatnya  
6.496.250.000  
100,00%  
kepuasan pelaku usaha  
dan  
terhadap  
masyarakat  
kinerja  
pengawasan obat  
1. Indeks kepuasan 4.111.864.000  
4.111.738.428  
pelaku usaha terhadap  
pemberian bimbingan  
dan  
pembinaan  
pengawasan obat  
2.  
Indeks kepuasan 1.510.402.000  
1.510.393.400  
873.889.846  
masyarakat atas kinerja  
pengawasan obat  
3.  
Indeks kepuasan 873.984.000  
masyarakat terhadap  
pelayanan  
Deputi  
Pengawasan  
publik  
Bidang  
Obat.  
NPPZA  
204  
Anggaran  
Pagu  
No.  
4.  
Sasaran Strategis  
Capaian  
99,99%  
Realisasi  
Meningkatnya kualitas 4.925.362.000  
kebijakan pengawasan  
Obat  
4.924.867.849  
Indeks  
kualitas 4.925.362.000  
4.924.867.849  
kebijakan pengawasan  
Obat  
5.  
Meningkatnya  
16.198.921.000  
16.197.564.484 99,99%  
495.409.463  
efektivitas pengawasan  
dan pelayanan publik di  
bidang obat  
1.Persentase obat yang 496.541.000  
aman dan bermutu  
berdasarkan  
pengawasan  
2.  
hasil  
Persentase 5.322.678.000  
hasil  
5.322.559.691  
rekomendasi  
pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti  
lintas sector  
oleh  
3.Indeks  
publik di Deputi Bidang  
Pengawasan  
NPPZA  
4.  
pelayanan 1.231.825.000  
1.231.819.768  
5.516.257.782  
Obat.  
Persentase 5.516.357.000  
pelayanan publik di  
bidang  
diselesaikan  
waktu  
Obat  
yang  
tepat  
5. Tingkat efektivitas 3.631.520.000  
KIE di bidang obat  
3.631.517.780  
6.  
7.  
Meningkatnya  
2.521.034.000  
2.520.955.834  
2.520.955.834  
6.779.708.244  
100,00%  
100,00%  
regulatory assistance  
dalam pengembangan  
obat  
Persentase inovasi obat 2.521.034.000  
pengembangan baru  
yang dikawal sesuai  
standar  
Terwujudnya  
tata 6.779.782.000  
kelola pemerintahan  
yang optimal di lingkup  
Deputi  
Pengawasan  
Bidang  
Obat.  
NPPZA  
1. Indeks RB Deputi 2.574.533.000  
Bidang Pengawasan  
Obat. NPPZA  
2.574.469.248  
4.205.238.996  
4.999.198.705  
2. Nilai AKIP Deputi 4.205.249.000  
Bidang  
Pengawasan  
Obat. NPPZA  
Terwujudnya  
Deputi  
8.  
SDM 5.000.832.000  
Bidang  
Obat.  
99,97%  
Pengawasan  
NPPZA yang berkinerja  
optimal  
205  
   
Anggaran  
Pagu  
No.  
9.  
Sasaran Strategis  
Capaian  
99,98%  
Realisasi  
Indeks profesionalitas 5.000.832.000  
ASN Deputi Bidang  
4.999.198.705  
Pengawasan  
Obat.  
NPPZA  
Menguatnya  
Pengelolaan Data dan  
Informasi Obat  
Indeks  
2.021.844.000  
2.021.344.000  
2.021.344.000  
Pengelolaan 2.021.844.000  
Data dan Informasi  
Deputi  
Pengawasan  
Bidang  
Obat.  
NPPZA  
10  
Terkelolanya Keuangan 8.924.489.000  
8.924.099.531  
100,00%  
secara  
akuntabel  
Bidang  
Obat.  
Deputi  
Pengawasan  
NPPZA  
1.  
Nilai  
Kinerja 3.501.149.000  
Deputi  
3.501.136.231  
5.422.963.300  
Anggaran  
Bidang  
Obat. NPPZA  
2. Tingkat Efisiensi 5.423.340.000  
Penggunaan Anggaran  
Pengawasan  
Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
NPPZA  
Obat.  
206  
3.4.2 Perhitungan atas efisiensi kinerja.  
Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE>= SE maka kegiatan  
dianggap efisien. apabila: IE<= SE maka dianggap tidak efisien  
Tabel 3. 65 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
Capaian Indikator (%)  
Indeks  
Efisiensi  
(IE)  
Standar  
Tingkat  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
Capaian  
TE  
NO  
Efisiensi Efisiensi Kategori  
(SE)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Realisasi  
Capaian (%)  
Input  
Output  
(TE)  
1
Terwujudnya  
Obat aman dan Pengawasan  
bermutu  
Indeks  
100%  
(efisien)  
93,5  
96,5  
95,03  
97,22  
101,64  
100,74  
250,666,000,00  
250,665,500,00  
100  
100  
101,64  
100,74  
1,02  
1,01  
1
1
0,02  
0,01  
Efisien  
Efisien  
Obat  
Persentase  
obat  
memenuhi  
syarat  
Indeks  
kepatuhan  
yang  
100%  
(efisien)  
4,466,704,000,00 4,466,693,322,00 99,99  
1,217,433,000,00 1,217,349,936,00 99,99  
99,99  
Meningkatnya  
kepatuhan  
pelaku usaha pelaku usaha di  
dan kesadaran bidang obat  
masyarakat  
terhadap  
Tidak  
Efisien  
Tidak  
Efisien  
89  
84  
82,71  
87,12  
92,93  
99,99  
100  
92,03  
0,92  
1,04  
1
1
-0,08  
0,04  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap obat  
yang aman dan  
bermutu  
Indeks  
kepatuhan  
industri  
tembakau  
dalam label dan  
iklan  
Indeks  
kepuasan  
keamanan dan  
100%  
(efisien)  
103,58  
2,264,230,000,00 2,264,204,697,00 100,00%  
1,270,448,000,00 1,270,445,682,00 100  
103,58  
Efisien  
mutu  
obat  
2
serta  
kepatuhan  
industri  
produk  
tembakau  
100%  
(efisien)  
49  
88  
55,16  
96,3  
112,58  
109,43  
100  
100  
112,58  
109,43  
1,13  
1,09  
1
1
0,13  
0,09  
Efisien  
Efisien  
Meningkatnya  
kepuasan  
pelaku usaha pelaku usaha  
100%  
(efisien)  
3
4,111,864,000,00 4,111,738,428,00 100,00%  
dan terhadap  
207  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
Capaian Indikator (%)  
Indeks  
Efisiensi  
(IE)  
Standar  
Tingkat  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
Capaian  
TE  
NO  
Efisiensi Efisiensi Kategori  
(SE)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Realisasi  
Capaian (%)  
Input  
Output  
(TE)  
masyarakat  
terhadap  
kinerja  
pengawasan  
obat  
pemberian  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan  
obat  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
Tidak  
Efisien  
Tidak  
Efisien  
83  
81,19  
97,82  
1.510.402.000  
1.510.393.400  
100,00%  
100  
97,82  
0,98  
1
-0,02  
atas  
kinerja  
pengawasan  
obat  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pelayanan  
publik Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
100%  
(efisien)  
89  
89,94  
101,06  
873,984,000,00  
873,889,846,00  
99,99  
99,99  
101,06  
1,01  
1
0,01  
Efisien  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Indeks kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Meningkatnya  
kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan  
100%  
(efisien)  
4
5
86,1  
89,5  
93,79  
96,28  
108,93  
107,57  
4,925,362,000,00 4,924,867,849,00 99,99%  
99,99  
99,77  
108,93  
107,57  
1,09  
1,08  
1
1
0,09  
0,08  
Efisien  
Efisien  
Persentase  
obat yang aman  
dan bermutu  
100%  
(efisien)  
496.541.000  
495,409,463,00  
99,77%  
dan pelayanan berdasarkan  
publik  
bidang obat  
di hasil  
pengawasan  
208  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
Capaian Indikator (%)  
Indeks  
Efisiensi  
(IE)  
Standar  
Tingkat  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
Capaian  
TE  
NO  
Efisiensi Efisiensi Kategori  
(SE)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Realisasi  
Capaian (%)  
Input  
Output  
(TE)  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan  
100%  
(efisien)  
80  
81,77  
102,2  
5,322,678,000,00 5,322,559,691,00 100,00%  
100  
102,20  
1,02  
1
0,02  
Efisien  
obat  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh  
lintas  
sektor  
Indeks  
pelayanan  
publik  
bidang obat  
Persentase  
pelayanan  
publik  
100%  
(efisien)  
4,44  
4,67  
105,18  
105,81  
1,231,825,000,00 1,231,819,768,00 100,00%  
5,516,357,000,00 5,516,257,782,00 100  
100  
100  
105,18  
105,81  
1,05  
1,06  
1
1
0,05  
0,06  
Efisien  
Efisien  
di  
di  
Obat 87  
100%  
(efisien)  
bidang  
yang  
92,05  
diselesaikan  
tepat waktu  
Tingkat  
Tidak  
Efisien  
100%  
(efisien)  
Efektivitas KIE 94,44  
di Bidang Obat  
Persentase  
inovasi  
pengembangan  
baru yang  
93,07  
89,07  
98,55  
3,631,520,000,00 3,631,517,780,00 100  
100  
100  
98,55  
0,99  
1,00  
1
1
-0,01  
0,00  
Meningkatnya  
regulatory  
assistance  
dalam  
obat  
100%  
(efisien)  
6
7
89  
100,07  
2,521,034,000,00 2,520,955,834,00 100,00%  
100,07  
Efisien  
Efisien  
pengembangan dikawal sesuai  
obat  
Terwujudnya  
tata  
pemerintahan  
standar  
Indeks  
RB  
kelola Deputi Bidang  
Pengawasan  
yang optimal di Obat.  
100%  
(efisien)  
89,9  
92,18  
102,54  
2,574,533,000,00 2,574,469,248,00 100,00%  
100  
102,54  
1,03  
1
0,03  
lingkup Deputi Narkotika.  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
209  
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
Capaian Indikator (%)  
Indeks  
Efisiensi  
(IE)  
Standar  
Tingkat  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
Capaian  
TE  
NO  
Efisiensi Efisiensi Kategori  
(SE)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Realisasi  
Capaian (%)  
Input  
Output  
(TE)  
Narkotika.  
Nilai  
AKIP  
Psikotropika.  
Deputi Bidang  
Prekursor dan Pengawasan  
Zat Adiktif  
Obat.  
Tidak  
Efisien  
tidak  
efisien  
84,7  
80,69  
95,27  
4,205,249,000,00 4,205,238,996,00 100,00%  
100  
95,27  
0,95  
1
-0,05  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
Indeks  
Terwujudnya  
SDM  
Deputi Profesionalitas  
Bidang  
ASN  
Deputi  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
100%  
(efisien)  
8
84,06  
91,19  
108,5  
5,000,832,000,00 4,999,198,705,00 99,97  
99,97  
108,50  
1,09  
1
0,09  
Efisien  
Psikotropika.  
Narkotika.  
Prekursor dan Psikotropika.  
Zat  
yang  
Adiktif Prekursor dan  
Zat Adiktif  
berkinerja  
optimal  
Menguatnya  
Pengelolaan  
Indeks  
Pengelolaan  
Data  
Informasi Obat  
dan Data  
dan  
100%  
(efisien)  
9
Informasi  
2,5  
2,7  
108  
2,021,844,000,00 2,021,344,000,00 99,98  
99,98  
108,00  
97,84  
1,08  
0,98  
1
1
0,08  
Efisien  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat NPPZA  
Nilai  
Anggaran  
Terkelolanya  
Keuangan  
Deputi Bidang Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Kinerja  
Pengawasan  
Obat.  
Narkotika.  
Tidak  
Efisien  
Tidak  
Efisien  
10  
93,5  
91,58  
97,84  
3,501,149,000,00 3,501,136,231,00 100,00%  
100  
-0,02  
Psikotropika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan Prekursor dan  
Zat Adiktif Zat Adiktif  
210  
 
Realisasi Kinerja  
Realisasi Anggaran  
Pagu  
Capaian Indikator (%)  
Indeks  
Efisiensi  
(IE)  
Standar  
Tingkat  
SASARAN  
PROGRAM  
INDIKATOR  
KINERJA  
Capaian  
TE  
NO  
Efisiensi Efisiensi Kategori  
(SE)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Realisasi  
Capaian (%)  
Input  
Output  
(TE)  
secara  
Tingkat  
Akuntabel  
Efisiensi  
Penggunaan  
Anggaran  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat.  
100%  
(efisien)  
100  
100  
100  
5,423,340,000,00 5,422,963,300,00 99,99  
99,99  
100,00  
1,00  
1
0,00  
Efisien  
Narkotika.  
Psikotropika.  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
211  
     
3.4.3 Langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk perbaikan  
ke depan, yaitu:  
1. Membuat PoA dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan lebih presisi dan  
melaksanakan kegiatan sesuai rencana  
2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala,  
baik pada level unit maupun Satker.  
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan  
kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan  
tersebut.  
4. Menginventarisasi kegiatan yang tidak direncanakan tahun sebelumnya untuk  
masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya melalui koordinasi dengan Biro  
Perencanaan dan Keuangan.  
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun  
sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana  
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan  
target yang dilaksanakan  
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan  
monitoring penyelesaian dana hibah dilaksanakan tepat waktu  
212  
BAB IV  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 menyajikan  
evaluasi kegagalan/keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan  
Rencana Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 21 (dua puluh  
satu) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-  
2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
berhasil mencapai nilai sebagai berikut:  
1. Empat belas (14) IKU dengan kategori SANGAT BAIK (100%<x120%)  
2. Satu (1) IKU dengan kategori BAIK (=100%)  
3. Enam (6) IKU dengan kategori CUKUP (70%x<100%)  
Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagaimana di atas, Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk  
melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan  
pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun  
anggaran 2022. Adapun alokasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
adalah sebesar Rp Rp 62,225,899,000 hingga akhir tahun 2023, telah  
direalisasikan sebesar Rp 62,217,995,433 atau sebesar 99,99 %. Berdasarkan  
analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari  
masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang  
dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0776 dengan  
kategori efisien.  
B. Saran  
Untuk peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, perlu  
melakukan perbaikan antara lain:  
1. Membuat POA di awal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan  
rencana.  
213  
2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara  
berkala, baik pada level Unit maupun Satker.  
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan  
pelaksanaan kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan  
akuntabilitas kegiatan tersebut.  
4. Intensifikasi kegiatan-kegiatan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi  
melalui pembentukan unit kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan  
Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.  
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun  
sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana  
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai  
dengan target yang dilaksanakan  
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja)  
dan monitoring penyelesaian dana Hibah dilaksanakan tepat waktu  
214  
LAMPIRAN  
215  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DEPUTI I  
Sasaran Kegiatan  
Indikator Kinerja  
Target  
93.5  
Terwujudnya Obat aman dan bermutu  
Terwujudnya Obat aman dan bermutu  
Indeks Pengawasan Obat  
Persentase obat yang memenuhi  
syarat  
96.5  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan  
kesadaran masyarakat terhadap keamanan  
dan mutu obat serta kepatuhan industri  
produk tembakau  
Indeks kepatuhan (compliance  
index) pelaku usaha di bidang  
Obat  
89  
84  
49  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan  
kesadaran masyarakat terhadap keamanan  
dan mutu obat serta kepatuhan industri  
produk tembakau  
Indeks kesadaran masyarakat  
(awareness index) terhadap Obat  
yang aman dan bermutu  
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan  
kesadaran masyarakat terhadap keamanan  
dan mutu obat serta kepatuhan industri  
produk tembakau  
Indeks kepatuhan industri produk  
tembakau dalam label dan iklan  
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan  
masyarakat terhadap kinerja pengawasan  
obat  
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap pemberian bimbingan  
dan pembinaan pengawasan obat  
88  
83  
89  
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan  
masyarakat terhadap kinerja pengawasan  
obat  
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan obat  
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan  
masyarakat terhadap kinerja pengawasan  
obat  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap Layanan Publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat dan  
NAPPZA  
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Indeks kualitas kebijakan  
86.1  
80  
obat  
pengawasan Obat  
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan  
pelayanan publik di bidang obat  
Persentase rekomendasi hasil  
pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan  
pelayanan publik di bidang obat  
Indeks pelayanan publik di Bidang  
Obat  
4.44  
87  
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan  
pelayanan publik di bidang obat  
Persentase pelayanan publik di  
bidang Obat yang diselesaikan  
tepat waktu  
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan  
pelayanan publik di bidang obat  
Tingkat Efektivitas KIE di bidang  
Obat  
94.44  
89.5  
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan  
pelayanan publik di bidang obat  
Persentase obat yang aman dan  
bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TARGET  
INDIKATOR  
SASARAN  
PROGRAM  
KINERJA  
B01  
0
B02  
0
B03  
0
B04  
0
B05  
0
B06  
0
B07  
0
B08  
0
B09  
0
B10  
B11  
B12  
91  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
1.  
02 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
Kepatuhan  
ꢁCompliance  
index) Pelaku  
Usaha di  
1,698,885,600  
0
0
Meningkatnya  
kepatuhan  
pelaku usaha  
dan kesadaran  
masyarakat  
terhadap  
Bidang Obat  
keamanan dan  
mutu Obat  
serta  
02 ꢀ Indeks  
Kesadaran  
ꢁAwareness  
index)  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.5  
850,715,000  
kepatuhan  
industri produk  
tembakau  
Masyarakat  
terhadap Obat  
yang aman dan  
bermutu  
03 ꢀ Indeks  
Kepatuhan  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.2  
814,890,000  
Industri Produk  
Tembakau  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
1/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
B02  
B03  
B04  
B05  
B06  
B07  
B08  
B09  
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
dalam Label  
dan Iklan  
2.  
07 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
Kualitas  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.79  
4,675,245,000  
Meningkatnya  
kualitas  
Kebijakan  
Pengawasan  
Obat  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
3.  
10 ꢀ  
01 ꢀ  
0
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
6,502,853,800  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan  
dan pelayanan  
publik di  
Persentase  
Obat yang  
aman dan  
bermutu  
berdasarkan  
hasil  
bidang Obat  
pengawasan  
02 ꢀ  
0
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
4,091,990,600  
Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan  
obat yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas  
sektor  
03 ꢀ  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
92.1  
3,285,802,000  
Persentase  
pelayanan  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
2/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
B02  
B03  
B04  
B05  
B06  
B07  
B08  
B09  
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
publik di  
bidang obat  
yang  
diselesaikan  
tepat waktu  
04 ꢀ Indeks  
pelayanan  
publik di  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7  
1,845,715,662  
Bidang Obat  
05 ꢀ Tingkat  
0
0
0
0
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
0
93.9  
94.75  
97.3  
3,121,170,000  
466,419,000  
6,079,172,000  
Efektivitas KIE  
di bidang Obat  
4.  
16 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
Pengawasan  
Obat  
Terwujudnya  
Obat Aman dan  
Bermutu  
02 ꢀ  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
97.3  
Persentase  
Obat yang  
Memenuhi  
Syarat  
5.  
17 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
Kepuasan  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.5  
604,780,000  
Meningkatnya  
Kepuasan  
Pelaku Usaha  
dan  
Pelaku Usaha  
terhadap  
Pemberian  
Bimbingan dan  
Pembinaan  
Masyarakat  
terhadap  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
3/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
B02  
B03  
B04  
B05  
B06  
B07  
B08  
B09  
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
Kinerja  
Pengawasan  
Obat  
Pengawasan  
Obat  
02 ꢀ Indeks  
Kepuasan  
Masyarakat  
atas Kinerja  
Pengawasan  
Obat  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86  
1,748,650,000  
03 ꢀ Indeks  
Kepuasan  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92  
969,510,000  
Masyarakat  
terhadap  
Layanan Publik  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
6.  
18 ꢀ  
01 ꢀ  
0
0
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
3,512,967,000  
Meningkatnya  
Regulatory  
Assistance  
dalam  
Persentase  
inovasi obat  
pengembangan  
baru yang  
dikawal sesuai  
standar  
Pengembangan  
Obat  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
4/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
0
B02  
0
B03  
0
B04  
0
B05  
0
B06  
0
B07  
0
B08  
0
B09  
0
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
7.  
19 ꢀ  
01 ꢀ Indeks RB  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
0
0
93.19  
3,564,482,900  
Terwujudnya  
Tata Kelola  
Pemerintahan  
dan Kerjasama  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
Narkotika,  
02 ꢀ Nilai AKIP  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.94  
1,370,553,000  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
yang Optimal  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
04 ꢀ Nilai  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.18  
90.9  
818,361,198  
Pengelolaan  
Kearsipan  
8.  
20 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
Profesionalitas  
ASN Deputi  
Bidang  
1,554,697,000  
Terwujudnya  
SDM Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
yang Berkinerja  
Optimal  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
5/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
3
B02  
3
B03  
3
B04  
3
B05  
B06  
B07  
3
B08  
3
B09  
3
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
9.  
21 ꢀ  
01 ꢀ Indeks  
pengelolaan  
data dan  
3
3
3
3
3
615,594,700  
Menguatnya  
Pengelolaan  
Data dan  
informasi  
Informasi  
Pengawasan  
Obat  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
yang Baik  
10.  
22 ꢀ  
01 ꢀ Nilai  
0
20  
20  
20  
35  
40  
45  
50  
60  
70  
80  
93.06  
4,484,019,540  
Terkelolanya  
Keuangan  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Kinerja  
Anggaran  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
secara  
Narkotika,  
Psikotropika  
dan Zat Adiktif  
akuntabel  
03 ꢀ Nilai  
Kualitas  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.41  
375,000,000  
375,000,000  
Pengelolaan  
Barang dan  
Jasa  
04 ꢀ Nilai  
90  
Pengelolaan  
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
6/7  
2/20/24, 1:58 PM  
Simetris  
TARGET  
INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN  
PROGRAM  
B01  
B02  
B03  
B04  
B05  
B06  
B07  
B08  
B09  
B10  
B11  
B12  
NO.  
PROGRAM  
ANGGARAN  
Barang Milik  
Negara  
05 ꢀ  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60  
375,000,000  
Persentase  
Realisasi  
penggunaan  
produk dalam  
negeri  
Total  
53,801,474,000  
a, 20 February 2024  
a
a
https://dev-simetris.pom.go.id/#/renja/rekapitulasi  
7/7  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
NOMOR : HK.02.3.32.07.22.32  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Menimbang  
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum Kedua  
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan  
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, perlu  
menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan  
Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Tahun 2023;  
Mengingat  
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang  
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 80);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang  
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
4. Peraturan  
Menteri  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  
Peraturan  
Menteri  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 635);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang  
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  
1569);  
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  
21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);  
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  
22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat  
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  
23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan  
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun  
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana  
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2021 Nomor 1151);  
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas  
Obat dan Makanan;  
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang  
Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Tahun 2020-2024;  
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan  
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;  
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan  
Pengawas  
Obat  
dan  
Makanan  
Nomor  
PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 tentang Reviu  
Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Tahun 2020-2024;  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  
:
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGWASAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT  
ADIKTIF  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TENTANG  
PENGWASAN  
RENCANA  
OBAT,  
KINERJA  
DEPUTI  
BIDANG  
NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN TAHUN 2023.  
Kesatu  
:
Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Preskursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan  
Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.  
Kedua  
Ketiga  
:
:
Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum  
Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif  
Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan  
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di  
Pada tanggal  
: Jakarta  
: 15 Juli 2022  
Deputi Bidang Pengasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, PrekurDan Zat Adiktif  
Dra. Mayagustinndarini, Apt., M.Sc  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN  
ZAT ADIKTIF  
NOMOR HK.02.3.32.07.22.32 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR  
DAN ZAT ADIKTIF  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
Target  
2023  
Sasaran program  
Indikator  
1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu 1.) Indeks Pengawasan Obat  
93,5  
2.) Persentase Obat Yang Aman dan  
Bermutu obat yang memenuhi syarat  
96,5  
2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku  
Usaha dan Kesadaran Masyarakat  
Terhadap Keamanan dan Mutu Obat  
serta Kepatuhan Industri Produk  
Tembakau  
1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di  
Bidang Obat  
89  
84  
49  
88  
2.) Indeks Kesadaran Masyarakat  
terhadap Keamanan dan Mutu obat  
3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk  
Tembakau dalam Label dan Iklan  
3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha 1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha  
dan Masyarakat terhadap Kinerja  
Pengawasan Obat  
terhadap Pemberian Bimbingan dan  
Pembinaan Pengawasan Obat  
2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas  
Kinerja Pengawasan Obat  
83  
89  
3.) Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap Pelayanan Publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan  
Pengawasan Obat  
1.) Indeks Kualitas Kebijakan  
Pengawasan Obat  
89,9  
5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan  
dan Pelayanan Publik di Bidang Obat  
1.) Persentase obat yang aman dan  
bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
2) Persentase rekomendasi hasil  
pengawasan obat yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
89,5  
80  
3.) Indeks pelayanan publik di Deputi  
Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA  
4,44  
87  
4.) Persentase pelayanan publik di  
bidang obat yang diselesaikan tepat  
waktu  
5.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang  
Obat  
94,44  
89  
6. Meningkatnya Regulatory Assistance  
dalam Pengembangan Obat  
1.) Persentase inovasi obat  
pengembangan baru yang dikawal  
sesuai standar  
7. Terwujudnya Tata Kelola  
1.) Indeks RB Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
89,9  
Pemerintahan yang Optimal di Lingkup  
Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif  
2.) Nilai AKIP Deputi Bidang  
84,7  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif yang  
Berkinerja Optimal  
1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
84,06  
9. Menguatnya Pengelolaan Data dan  
Informasi Pengawasan Obat  
1.) Indeks pengelolaan data dan  
informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat  
Adiktif yang Baik  
2,5  
10. Terkelolanya Keuangan secara  
Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat  
Adiktif  
Nilai Kinerja Anggaran Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
95,5  
Deputi Bidang Penasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, PrekuDan Zat Adiktif  
Dra. Mayagustinndarini, Apt., M.Sc  
Nomor  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024  
: B-PR.01.02.2.21.12.21.683  
Jakarta, 31 Desember 2021  
Kepada Yth.  
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM  
3. Kepala Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia  
4. Kepala Loka POM di Seluruh Indonesia  
Sehubungan dengan surat kami sebelumnya, yaitu Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-  
PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja  
UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024  
serta Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal  
Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit  
Organisasi/Satker Tahun 2020-2024, bersama ini disampaikan revisi/penyesuaian beberapa target  
ersebut  
Pusat),  
gkungan  
rget flat  
eberapa  
LAMPIRAN I  
REVISI TARGET KINERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2021-2024  
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT PLT. SEKRETARIS  
UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.11.21.570 TANGGAL 8 NOVEMNER 2021 PERIHAL  
PENYAMPAIAN KESEPAKATAN TARGET KINERJA UPT BPOM TAHUN 2021-2024 DALAM  
RANGKA REVIU RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)  
1. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
91  
87  
2022  
92,25  
88,5  
2023  
93,5  
90  
2024  
94,75  
91,5  
1
2
3
Loka Lubuklinggau  
BPOM Bengkulu  
Rejang Lebong  
89  
90,5  
92  
93,5  
2. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
2
3
BBPOM Medan  
88  
80  
96  
89  
82  
90  
84  
97  
91  
86  
Loka Belitung  
Loka Tasikmalaya*  
96,5  
97,5  
*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri  
3. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
BBPOM Medan  
60  
63  
67  
70  
2
3
Loka Tanjung Balai  
BBPOM Jayapura  
60  
85  
63  
86  
67  
87  
70  
88  
4. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat  
Target  
2022 2023  
90  
No.  
Nama UPT  
2021  
2024  
90  
1
Balai POM di Tarakan  
-
-
5. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan  
Bermutu di Masing Masing Wilayah Kerja UPT  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
BPOM di Tarakan  
2021  
2023  
2024  
1
-
84  
87  
89  
Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
BPOM di Tarakan  
-
80.63  
82.82  
85.01  
Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021  
7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM  
(Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.7.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal  
Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
Balai POM di Tarakan  
2021  
2023  
2024  
1
-
88  
89  
90  
Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021  
8. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan  
Distribusi yang Dilaksanakan  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
Loka Jember  
2021  
2023  
2024  
1
93  
93.5  
94  
95  
9. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti  
oleh Pemangku Kepentingan  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
BBPOM Jayapura  
2021  
2023  
2024  
1
55  
57  
59  
61  
10. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu  
Target  
No.  
Nama UPT  
BPOM Batam  
Loka Banyumas  
2021  
94  
2022  
95  
2023  
96  
2024  
97  
1
2
92  
93  
94  
95  
11. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
55  
55  
2022  
60  
60  
2023  
65  
65  
2024  
70  
70  
1
2
BBPOM Palembang*  
Loka Lubuklinggau*  
*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
12. Indeks Pelayanan Publik  
(Mengacu Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61  
Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di  
Lingkungan BPOM)  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Balai Besar POM di Banda Aceh  
3.75  
4.01  
4.25  
4.51  
2
3
4
5
6
7
8
9
Balai Besar POM di Medan  
Balai Besar POM di Padang  
Balai Besar POM di Pekanbaru  
Balai POM di Jambi  
4.01  
4.35  
4.20  
3.75  
4.01  
4.40  
4.35  
4.20  
4.45  
4.40  
4.01  
4.20  
4.51  
4.45  
4.40  
4.51  
4.51  
4.25  
4.40  
4.55  
4.51  
4.51  
4.55  
4.55  
4.51  
4.51  
4.60  
4.55  
Balai Besar POM Palembang  
Balai POM di Bengkulu  
Balai Besar POM di Bandar Lampung  
Balai POM di Pangkalpinang  
4.20  
4.35  
4.20  
4.20  
4.35  
4.35  
4.40  
4.35  
4.55  
4.45  
4.20  
4.01  
3.75  
3.75  
4.35  
4.20  
4.20  
4.20  
4.01  
4.20  
3.75  
4.35  
4.01  
4.45  
4.20  
-
4.30  
4.45  
4.30  
4.30  
4.45  
4.45  
4.51  
4.45  
4.60  
4.51  
4.30  
4.20  
4.01  
4.01  
4.45  
4.30  
4.40  
4.30  
4.20  
4.30  
4.01  
4.45  
4.20  
4.51  
4.40  
3.01  
4.40  
4.51  
4.40  
4.40  
4.51  
4.51  
4.55  
4.51  
4.65  
4.55  
4.40  
4.40  
4.25  
4.25  
4.51  
4.40  
4.51  
4.40  
4.40  
4.40  
4.25  
4.51  
4.40  
4.55  
4.51  
3.25  
4.51  
4.55  
4.51  
4.51  
4.55  
4.55  
4.60  
4.55  
4.70  
4.60  
4.51  
4.51  
4.51  
4.51  
4.55  
4.51  
4.55  
4.51  
4.51  
4.51  
4.51  
4.55  
4.51  
4.60  
4.55  
3.51  
10 Balai Besar POM di Serang  
11 Balai POM di Batam  
12 Balai Besar POM Jakarta  
13 Balai Besar POM Bandung  
14 Balai Besar POM di Semarang  
15 Balai Besar POM di Yogyakarta  
16 Balai Besar POM di Surabaya  
17 Balai Besar POM di Denpasar  
18 Balai Besar POM Mataram  
19 Balai POM di Kupang  
20 Balai Besar POM di Pontianak  
21 Balai POM di Palangkaraya  
22 Balai Besar POM Banjarmasin  
23 Balai Besar POM Samarinda  
24 Balai Besar POM di Manado  
25 Balai POM di Palu  
26 Balai Besar POM di Makassar  
27 Balai POM di Kendari  
28 Balai POM di Gorontalo  
29 Balai POM di Mamuju  
30 Balai POM di Ambon  
31 Balai POM di Sofifi  
32 Balai POM di Manokwari  
33 Balai Besar POM di Jayapura  
34 Balai POM di Tarakan  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
13. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman  
(Target 2022-2024 Balai POM di Tarakan mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.01.55.553.07.21.188 Tanggal 9 Juli 2021  
Perihal Revisi Target PJAS 2022-2024 dan penyampaian KAK PJAS 2022 sedangkan Target  
2022-2024 Balai Besar POM di Samarinda mengacu Surat Direktur Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29  
Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun  
2020-2024)  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
2021  
2023  
2024  
1
2
Balai Besar POM di Samarinda  
Balai POM di Tarakan  
45  
68  
75  
80  
5
16  
27  
38  
14. Jumlah Desa Pangan Aman  
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan  
Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target  
Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Balai POM di Tarakan  
5
7
2
3
15. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya  
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nomor  
PR.01.02.55.551A.01.20 Tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penyampaian Target Desa, Sekolah  
dan Pasar yang Diintervensi oleh BB/BPOM Tahun 2020-2024)  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Balai POM di Tarakan  
2
3
4
6
16. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP  
(mengacu Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor  
TOT.02.01.10.106.12.21.696 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Indikator  
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP  
2022-2024)  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
25  
30  
35  
-
-
1
2
Balai POM di Tarakan  
Loka POM di Ende  
40  
43  
46  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
17. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal  
Target  
2022  
No.  
Nama UPT  
2021  
2,26  
-
2023  
2,75  
2,5  
2024  
1
2
Balai Besar POM di Surabaya*  
Loka POM di Seluruh Indonesia  
2,5  
3
3
2,25  
*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri.  
18. Persentase Implmentasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Loka POM di Seluruh Indonesia  
100  
100  
100  
100  
19. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Loka POM di Seluruh Indonesia  
100  
-
-
-
20. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian yang Disusun  
Tepat Waktu  
Target  
No.  
Nama UPT  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
Loka POM di Seluruh Indonesia  
100  
-
-
-
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
LAMPIRAN II  
REVISI CASCADING TARGET KINERJA UNIT ORGANISASI/SATKER PUSAT TAHUN 2021-2024  
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT SEKRETARIS UTAMA  
NOMOR B-PR.01.02.2.21.08.21.438 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN  
CASCADING TARGET KINERJA TAHUN 2021-2024 DALAM RANGKA REVISI RENSTRA UNIT  
ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)  
1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman  
dan bermutu  
Target  
No.  
Indikator  
PIC  
2021 2022 2023 2024  
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)  
terhadap makanan yang aman dan bermutu  
1
78  
81  
83  
85  
Deputi III  
2. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan  
Target  
No.  
Unit Organisasi  
2021  
2022  
2023  
2024  
1
2
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha Pangan Olahan  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha OT, SK dan Kos  
92,00  
93,56  
95,12  
96,68  
92,00  
92,34  
93,56  
94,19  
95,12  
96,68  
98,00  
3
96,08  
3. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan  
Target  
No.  
Unit Organisasi  
2021  
2022  
2023  
2024  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
1
3,28  
4,36  
4,46  
4,55  
4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Target  
No.  
Unit Organisasi  
2021  
Efisien  
2022  
2023  
2024  
1
Unit Organisasi Eselon I  
(Range  
88-100%)  
Efisien  
(Range  
88-100%)  
Efisien  
-
-
-
-
-
2
3
Unit Organisasi/Satker Pusat-Pusat  
-
Efisien  
(Range 88-  
100%)  
Efisien  
(Range  
88-100%) 88-100%)  
Efisien  
(Range  
Seluruh Unit Organisasi Eselon II Non  
Satker (Direktorat dan Biro)  
(Range  
88-100%)  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN