KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia  
dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2024 ini  
telah selesai disusun.  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
melaporkan capaian anggaran dan kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian kinerja,  
sasaran program, dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024. Triwulan  
ketiga tahun ini menjadi periode yang penting dan penuh tantangan dalam perjalanan  
kami. Dalam laporan ini, kami sajikan progres yang telah kami capai, hambatan yang kami  
hadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah kami rencanakan untuk mengatasi  
setiap hambatan yang muncul.  
Kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah  
memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam menjalankan tugas-tugas kami.  
Kolaborasi ini telah memperkuat sinergi antara kami dengan berbagai pemangku  
kepentingan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pengawasan  
Obat.  
Kami menyadari kompleksitas tantangan yang akan kami dihadapi ke depan. Oleh karena  
itu, kami sangat menghargai masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna  
memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di masa mendatang.  
Semoga laporan ini dapat memberikan informasi mengenai capaian anggaran dan kinerja  
kami dalam upaya menjaga keamanan dan obat-obatan yang berkualitas bagi masyarakat  
Indonesia.  
Jakarta, 17 Oktober 2024  
Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes  
 
DAFTAR ISI  
3
 
4
DAFTAR GAMBAR  
 
RINGKASAN EKSEKUTIF  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun  
Laporan Kinerja (Lapkin) Interim sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden  
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin  
interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di  
samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA pada tahun berjalan dan upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan.  
Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang ditetapkan dituangkan  
dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu:  
1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu.  
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau.  
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan  
obat.  
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat.  
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat.  
6. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat.  
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.  
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang berkinerja optimal.  
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat.  
10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.  
Pada triwulan III tahun 2024, Hasil pengukuran capaian 8 indikator kinerja Deputi  
Bidang Pengawasan Obat NPPZA adalah sebagai berikut:  
1. Lima (5) indikator dengan kategori “SANGAT BAIK” yaitu:  
a.  
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh  
lintas sektor.  
 
b. Persentase obat yang memenuhi syarat.  
c. Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat.  
d. Indeks Pelayanan Publik.  
e. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar.  
2. Tiga (3) indikator dengan kategori “CUKUP” yaitu indikator kinerja:  
a. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.  
b. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu.  
c.  
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA.  
Dalam mendukung capaian kinerja TW III tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat  
NPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 54.465.781.000 (termasuk Auto Adjustment  
sebesar Rp. 2.153.647.000) dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun  
2024 sebesar Rp 36,989,348,900 atau 67,79% dibandingkan pagu APBN.  
8
BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan  
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat,  
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif demi terciptanya Obat yang  
aman, bermutu dan berkhasiat guna meningkatkan kualitas hidup manusia  
Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-  
2024.  
Tantangan dan isu kesehatan terkait dengan peningkatan pengawasan kualitas  
obat dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan  
Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta  
perubahan iklim dunia, antara lain:  
1. Pengawasan pre-post market secara daring;  
2. Penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan  
Obat;  
3. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan  
terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui  
peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab  
dalam memproduksi dan mendistribusikan obat, serta masyarakat sebagai  
konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan  
terjadi;  
4. Pengawalan riset dan pengembangan obat serta kemandirian produksi  
dalam negeri;  
5. Peningkatan kualitas layanan publik;  
6. Pengendalian resistensi antimikroba;  
7. Rantai Suplai Obat dan Bahan Obat serta peredaran obat Sub Standard,  
Falsified dan illegal;  
8. Edukasi publik terkait obat yang efektif dan efisien;  
9. Penyalahgunaan obat-obat tertentu;  
10. Pengendalian Produk tembakau;  
1
     
11. Belum memadainya sumber daya.  
1.2 Gambaran Umum Organisasi  
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di  
bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat  
adiktif. Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:  
1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan  
pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan  
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan  
pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan  
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang  
pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi  
standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat,  
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan  
sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi  
standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat,  
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;  
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum  
beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi,  
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat,  
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  
Dilihat dari fungsinya, secara garis besar, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar, yakni:  
2
 
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat sebelum beredar (pre-  
market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian,  
peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;  
2. Pengawasan obat pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup:  
pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan  
distribusi obat di seluruh Indonesia;  
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi  
dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan  
daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah  
dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku  
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat;  
1.3 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima)  
Direktorat yaitu:  
Gambar 1. 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
3
   
Gambar 1. 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat  
Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor  
4
   
Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Gambar 1. 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor  
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
5
   
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
1.4 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
Mayoritas pegawai Deputi  
1
berjenis kelamin perempuan (78,34%),  
berpendidikan profesi (45,84%) dan merupakan generasi milenial (73,55%).  
Tahun 2023 jumlah SDM Deputi 1 sebanyak 397 orang yang terdiri dari 303 orang  
PNS, 32 orang PPPK dan 62 PPNPN. Jumlah ini masih jauh di bawah beban kerja  
yang menjadi tanggung jawab Kedeputian I.  
6
   
Gambar 1. 7 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
1.5 Isu Strategis  
Dalam mewujudkan obat dan makanan aman, terdapat beberapa isu strategis atau  
tantangan yang dihadapi saat ini yaitu:  
1.5.1 Universal Health Coverage/Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia  
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan Pemerintah pada  
Januari 2014. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian  
jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat  
hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN menjamin pelayanan kesehatan  
perseorangan termasuk obat sehingga kebutuhan (demand) obat semakin  
meningkat. Salah satu tantangan dalam era JKN adalah penjaminan  
ketersediaan obat, umumnya obat generik, yang aman, bermutu, berkhasiat,  
dan terjangkau. Di sisi lain, mayoritas bahan baku obat di Indonesia masih  
tergantung impor. Kita harus berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan  
kemandirian bahan baku obat dan produksi obat dalam rangka mendukung  
7
     
JKN. Jumlah peserta JKN akan terus meningkat. Per 1 September 2023  
peserta JKN telah mencapai 262,74 juta orang.  
1.5.2. Peredaran Obat secara Online/daring (teknologi, digitalisasi, medsos  
dan internet)  
Saat ini kita telah memasuki era Revolusi industri keempat yang  
menyatukan ilmu fisika, digital dan biologi. Kita menyaksikan otomatisasi  
dan konektivitas berbagai bidang. Inovasi dapat dikembangkan dan  
disebarkan lebih cepat dari sebelumnya. Salah satu bidang yang paling  
banyak terdampak adalah bidang kesehatan dan bioteknologi. Revolusi  
industri ke-4 memberikan peluang pengembangan obat-obat baru. Di sisi  
lain, revolusi industri ke-4 juga berpotensi meningkatkan risiko kejahatan  
siber obat dan makanan. Penindakan BPOM atas pelanggaran di beberapa  
wilayah menunjukkan modus kejahatan telah merambah jalur distribusi  
produk secara online.  
1.5.3. Kepatuhan Pelaku Usaha (IF, PBF, Fasyanfar)  
Kepatuhan para pelaku usaha masih memerlukan pembinaan dan kontrol,  
serta kemampuan para pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan  
dan mutu masih fluktuatif. Dibutuhkan upaya mandiri dari para pelaku  
usaha untuk mengelola risiko pada proses produksi dan distribusi dalam  
rangka penyediaan dan penjaminan kualitas/mutu dan keamanan Obat  
sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global.  
1.5.4. Riset dan Pengembangan Obat serta kemandirian produksi dalam  
negeri  
Dibutuhkan perpaduan regulasi yang komprehensif untuk menjamin  
kualitas, khasiat dan keamanan obat dan mengatasi hambatan dalam  
pengembangan produk obat baru yang efisien. Keterlibatan para ilmuwan  
baik ditingkat nasional, regional dan global dalam peningkatan ilmu  
pengetahuan untuk memperkuat fondasi ilmiah yang penting untuk  
mengembangkan regulasi dan standardisasi yang mendukung  
pengembangan obat  
8
     
Koordinasi pentahelix dalam pengembangan obat baru perlu diperkuat.  
Proses transfer teknologi dalam pengembangan obat diperlukan kesiapan  
fasilitas dan SDM dalam negeri.  
1.5.5. Pelayanan Publik yang Prima  
Tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses dan  
simplifikasi pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang prima  
1.5.6. Pengendalian Resistensi Antimikroba  
Salah satu peran Badan POM dalam upaya pengendalian resistensi  
antimikroba adalah pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian.  
Pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan salah satu tugas  
pokok dan fungsi Badan POM. Dari hasil pengawasan tersebut masih  
ditemukan adanya penjualan antimikroba tanpa resep dokter di fasilitas  
pelayanan kefarmasian. Berdasarkan kajian Pusat Riset BPOM, masih  
terdapat Antimikroba yang dijual di toko obat. Hal ini tentu menjadi tugas  
dan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, pelaku usaha (Apoteker  
Penanggung Jawab) dan masyarakat, agar dapat bersama-sama mengambil  
langkah konkrit sehingga tidak ada lagi penyerahan antimikroba tanpa resep  
dokter.  
Badan POM bersama dengan K/L lain mengambil langkah dalam hal  
perkuatan pengawasan dan kebijakan, serta melakukan edukasi yang masif  
dan menyeluruh baik ke pelaku usaha atau masyarakat. Kami mohon juga  
dukungan dari pemerintah daerah beserta organisasi profesi untuk  
mendukung kebijakan pengendalian resistensi antimikroba di daerah Jawa  
Barat, sehingga kedepannya dapat bersama-sama mengawal penegakan  
regulasi penyerahan antimikroba tanpa resep dokter.  
Yang kedua adalah pelaku usaha termasuk diantaranya adalah apoteker  
penanggung jawab, harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan  
terhadap regulasi, sehingga tidak akan menyerahkan antimikroba secara  
bebas tanpa resep dokter. Yang tidak kalah penting adanya profesi  
melakukan praktek sesuai ketentuan dan juga mengedukasi masyarakat  
9
   
sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang pada  
akhirnya akan memberikan nilai positif  
Masyarakat juga berperan penting untuk terus melakukan peningkatan  
awareness terhadap resistensi antimikroba sehingga diharapkan demand  
masyarakat terhadap antimikroba tanpa resep dokter dapat turun.  
1.5.7. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat SF  
dan ilegal  
Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, resistensi antimikroba  
merupakan salah satu fokus pengawasan karena menjadi ancaman dunia.  
Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan pendekatan One Health  
Approach sehingga dibutuhkan keterlibatan dari berbagai sektor. Mengawal  
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan POM  
melakukan Joint Inspection dengan Kementerian Pertanian dalam mengawal  
integritas jalur pasok bahan obat dan obat di sektor kesehatan manusia dan  
hewan.  
Keberadaan obat substandar dan ilegal termasuk palsu merupakan hal yang  
dapat membahayakan kesehatan masyarakat, berkontribusi dalam  
peningkatan resistensi antimikroba. Peran serta masyarakat dalam  
pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu memiliki peranan  
penting dalam menanggulangi peredaran obat substandar dan ilegal  
termasuk palsu. Oleh karena itu BPOM mengembangkan aplikasi BPOM  
Mobile sebagai platform untuk pelaporan obat substandar dan ilegal  
termasuk palsu dengan mengacu kepada prototype aplikasi smartphone  
yang dimiliki oleh WHO.  
1.5.8. Edukasi publik terkait obat yang efisien dan efektif  
Diperlukan penanganan yang menyeluruh untuk menumbuhkan  
kepercayaan dari masyarakat kepada BPOM sehingga diperoleh peran serta  
masyarakat yang dapat mendukung kinerja dan pencapaian visi BPOM  
secara keseluruhan. BPOM sebagai pelindung masyarakat dalam  
10  
   
mendapatkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu dipercaya sebagai  
tugas bersama BPOM dan masyarakat.  
1.5.9. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu  
Maraknya kasus penyalahgunaan Obat-obat Tertentu memerlukan  
intensifikasi pengawasan peredaraan OOT dalam rangka deteksi  
penyimpangan peredaran untuk disalahgunakan  
1.5. 10. Pengendalian Produk Tembakau  
Tantangan pengawasan produk tembakau yang perlu diatasi, antara lain:  
a) Ekspansi Produk Nikotin dan Tembakau Baru  
Industri tembakau terus mengembangkan produk nikotin dan  
tembakau baru, seperti rokok elektronik, heated tobacco dan kantong  
nikotin. Tantangan terletak pada penyesuaian regulasi yang ada untuk  
mencakup perkembangan ini dan memastikan pengawasan yang  
efektif terhadap seluruh spektrum produk tembakau dan nikotin.  
b) Tantangan Iklan dan Promosi  
Iklan rokok, khususnya pada media luar ruang dan internet, seringkali  
tidak mematuhi ketentuan yang ada. Kurangnya intervensi atau tindak  
lanjut dari pemerintah setempat menciptakan celah untuk  
pelanggaran. Menanggapi hal ini, rekomendasi diajukan untuk  
advokasi lintas sektor dan peraturan daerah yang lebih ketat terkait  
iklan rokok.  
c) Kurangnya Efektivitas Sanksi  
Meskipun sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran iklan dan  
kemasan produk tembakau, efek jera masih menjadi tantangan.  
Temuan terus muncul, seperti iklan melanggar ketentuan di toko  
kelontong dalam bentuk spanduk dan stiker yang berubah-ubah.  
Menghadapi ini, BPOM merekomendasikan advokasi dengan  
11  
   
pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan  
memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang.  
d) Tantangan Label dan Penandaan  
Pencantuman kode produksi dan tanggal produksi pada label kemasan  
rokok menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, BPOM mengusulkan  
kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan terperinci terkait  
pencantuman informasi ini pada kemasan rokok.  
e) Koordinasi Lintas Sektor  
Koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus, terutama dalam  
menghadapi temuan pelanggaran ketentuan seperti larangan  
penjualan pada anak, termasuk beberapa temuan rokok yang  
diproduksi tanpa cukai, mengakibatkan harga rokok yang sangat  
murah dan dapat dijangkau oleh anak. Rekomendasi mencakup  
koordinasi aktif dengan K/L di tingkat pusat dan pemerintah daerah.  
f)  
Informasi Bahaya Merokok  
Penyebaran informasi bahaya merokok masih dihadapkan pada  
tantangan, terutama ketika anak dan remaja mulai mencoba merokok  
dan masih ada anggapan bahwa merokok dianggap keren. BPOM perlu  
menciptakan inovasi dan melakukan koordinasi intensif dengan  
penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk  
meningkatkan kesadaran tentang risiko merokok.  
1. 5.11. Belum Memadainya Sumber Daya  
Peran dan tugas fungsi BPOM sebagai regulator dan pengawas selain  
terkait aspek kesehatan, juga ekonomi-industri-perdagangan, dan  
penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia  
usaha/industri dari kejahatan terkait obat dan makanan sehingga  
perlu perkuatan kelembagaan termasuk sumber daya: sumber daya  
manusia, anggaran, peralatan, dsb,  
12  
 
Analisis SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
Berikut ini adalah Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Jumlah  
penduduk pada beberapa National Regulatory Authority.  
National Regulatory Jumlah Pegawai Jumlah Penduduk  
x/y (%)  
Authority  
(x)  
(y)  
BPOM  
5.211  
278,7 juta  
0,00187%  
0,00508%  
0,00588%  
0,00575%  
HSA Singapura  
USFDA  
300  
20.000  
500  
5,9 juta  
340 juta  
8,7 juta  
Swissmedic  
Gambar 1. 8 Perbandingan Jumlah Pengawas Obat vs Jumlah Penduduk pada  
beberapa National Regulatory Authority  
Keterangan:  
Untuk 1 Juta penduduk Indonesia diperlukan 50 orang SDM yang  
kompeten. Idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x lipat dari  
tersedia saat ini untuk bisa melindungi 278,7 juta penduduk Indonesia.  
HSA  
Singapura  
BPOM  
5.211  
98  
USFDA  
20.000  
11.000  
96  
Swissmedic  
Jumlah Pegawai  
Jumlah Evaluator  
Jumlah Inspektur  
300  
500  
500  
32  
100  
29  
113  
Gambar 1. 9 Perbandingan Jumlah Evaluator vs Jumlah Inspektur pada  
beberapa National Regulatory Authority*  
*Catatan:  
1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Direktorat  
Pengawasan Produksi Obat NPP  
2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S  
13  
   
3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat  
yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPNPN tahun 2023.  
4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swissmedic berdasarkan data tahun 2022  
yang published.  
Dari data di atas, terlihat bahwa idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x  
lipat dari jumlah yang tersedia saat ini untuk bisa memberikan perlindungan  
optimal kepada masyarakat.  
Hal ini belum mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang merupakan  
negara kepulauan.  
14  
BAB II  
PERENCANAAN KINERJA  
2.1  
Uraian Singkat Renstra  
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional  
disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
(RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk  
jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya  
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja  
Kementerian/Lembaga (Renja K/L).  
Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari  
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-  
2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia  
yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai  
bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang  
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung  
oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.  
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian  
program-program Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melakukan reviu Renstra Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Tahun 2020 – 2024 pada Desember 2021 dengan berpedoman pada Renstra  
BPOM periode 2020-2024 dan memperhatikan capaian tahun 2020-2021.  
Selanjutnya Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan  
kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai  
15  
     
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  
2.2  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA menyusun dan menetapkan  
revisi RKT tahun 2024 berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2020-2024 yang  
telah ditetapkan, sebagai berikut:  
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK)  
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
1
Terwujudnya Obat aman  
dan bermutu  
Indeks Pengawasan  
Obat  
94,75  
Persentase obat yang  
yang memenuhi  
syarat  
Indeks kepatuhan  
pelaku usaha di  
bidang obat  
97  
91  
2
Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha dan  
kesadaran masyarakat  
terhadap keamanan dan  
mutu obat serta kepatuhan  
industri produk tembakau  
Indeks kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
obat  
86  
50  
89  
Indeks kepatuhan  
industri produk  
tembakau dalam label  
dan iklan  
3
Meningkatnya kepuasan  
pelaku usaha dan  
Indeks kepuasan  
pelaku usaha  
masyarakat terhadap  
kinerja pengawasan obat  
terhadap pemberian  
bimbingan dan  
pembinaan  
pengawasan obat  
Indeks kepuasan  
masyarakat atas  
kinerja pengawasan  
obat  
Indeks kepuasan  
masyarakat terhadap  
pelayanan publik  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
86  
90  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
16  
   
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
4
Meningkatnya kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat  
Indeks kualitas  
kebijakan  
pengawasan Obat  
87,4  
5
Meningkatnya efektivitas  
pengawasan dan pelayanan rekomendasi hasil  
publik di bidang obat  
Persentase  
91  
4,55  
88  
pengawasan obat  
yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Indeks pelayanan  
publik di Deputi  
bidang pengawasan  
obat, NPPZA  
Persentase pelayanan  
publik di bidang Obat  
yang diselesaikan  
tepat waktu  
Tingkat efektivitas  
KIE di bidang Obat  
96,33  
91  
Persentase Obat yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
6
7
Meningkatnya regulatory  
assistance dalam  
pengembangan obat  
Persentase inovasi  
obat pengembangan  
baru yang dikawal  
sesuai standar  
92  
Terwujudnya tata kelola  
pemerintahan yang optimal Bidang Pengawasan  
Indeks RB Deputi  
91,5  
di lingkup Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Nilai AKIP Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
87,2  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
8
Terwujudnya SDM Deputi  
Bidang Pengawasan Obat  
NPPZA yang berkinerja  
optimal  
Indeks Profesionalitas  
ASN Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
84,77  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
17  
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
9
Menguatnya Pengelolaan  
Data dan Informasi Obat  
Indeks Pengelolaan  
Data dan Informasi  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
3
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
10  
Terkelolanya Keuangan  
Deputi Bidang Pengawasan Anggaran Deputi  
Nilai Kinerja  
93,6  
Obat NPPZA secara  
Akuntabel  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA menyusun dan menetapkan PK  
tahun 2024 berdasarkan dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024, RKT yang  
telah ditetapkan, kertas kerja perjanjian kinerja (PK), dan matriks reviu indikator  
PK sebagai berikut:  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja  
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
1
Terwujudnya Obat aman dan  
bermutu  
Indeks Pengawasan Obat  
94,75  
97,3%  
Persentase obat yang aman dan  
bermutu yang memenuhi syarat  
Indeks kepatuhan pelaku usaha di  
bidang obat  
Indeks kesadaran masyarakat  
terhadap keamanan dan mutu obat  
Indeks kepatuhan industri produk  
tembakau dalam label dan iklan  
2
Meningkatnya kepatuhan pelaku  
usaha dan kesadaran masyarakat  
terhadap keamanan dan mutu  
obat serta kepatuhan industri  
produk tembakau  
91  
87,5  
55,2  
18  
 
No  
Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja  
Target  
3
Meningkatnya kepuasan pelaku  
usaha dan masyarakat terhadap  
kinerja pengawasan obat  
Indeks kepuasan pelaku usaha  
terhadap pemberian bimbingan dan  
pembinaan pengawasan obat  
Indeks kepuasan masyarakat atas  
kinerja pengawasan obat  
Indeks kepuasan masyarakat  
terhadap pelayanan publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
96,5  
86  
92  
4
5
Meningkatnya kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
Meningkatnya efektivitas  
Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
Persentase rekomendasi hasil  
93,79  
82%  
pengawasan dan pelayanan publik pengawasan obat yang  
di bidang obat  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor  
Indeks pelayanan publik di Deputi  
bidang pengawasan obat, NPPZA  
Persentase pelayanan publik di  
bidang Obat yang diselesaikan tepat  
waktu  
4,7  
92,1%  
Tingkat efektivitas KIE di bidang  
Obat  
Persentase Obat yang aman dan  
bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
93,9  
98%  
6
7
Meningkatnya regulatory  
assistance dalam pengembangan  
obat  
Terwujudnya tata kelola  
pemerintahan yang optimal di  
lingkup Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Persentase inovasi obat  
pengembangan baru yang dikawal  
sesuai standar  
Indeks RB Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
Nilai AKIP Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
92%  
93,19  
81,94  
Nilai Pengelolaan Kearsipan  
Indeks Profesionalitas ASN Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
95,18  
90,9  
8
9
Terwujudnya SDM Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA yang  
berkinerja optimal  
Menguatnya Pengelolaan Data dan Indeks Pengelolaan Data dan  
3
Informasi Obat  
Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
10  
Terkelolanya Keuangan Deputi  
Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
secara Akuntabel  
Nilai Kinerja Anggaran Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat  
Adiktif  
93,06  
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang  
dan Jasa  
Nilai Pengelolaan Barang Milik  
Negara  
81,41  
90  
Persentase Realisasi Penggunaan  
Produk dalam Negeri  
60%  
19  
2.3  
Anggaran  
Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat  
NPPZA memperoleh anggaran sebagai berikut:  
Program  
Kegiatan  
Anggaran  
Rp 54.465.781.000  
Anggaran  
Pengawasan Obat NPPZA  
DR.3165  
Pengawasan obat dan Makanan di Seluruh  
Indonesia  
Rp 3.462.465.000  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor  
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,  
dan Zat Adiktif  
DR.4122  
DR.4123  
Rp 6.997.315.000  
Rp 14.069.111.000  
DR.4125  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Prekursor  
Rp 10.527.153.000  
DR.4127  
DR.4131  
Registrasi Obat  
Rp 11.215.579.000  
Rp 8.194.158.000  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif  
20  
 
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)  
Berikut ini merupakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2024 yang telah direvisi  
sebagaimana menindaklanjuti surat dari Sekretaris utama nomor B-PR.07.2.09.24.706 perihal Revisi Perjanjian Kinerja dan  
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM Tahun 2024 tanggal 5 September 2024.  
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024  
Target  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B7  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(vii)  
(viii)  
(ix)  
1
Terwujudn  
ya Obat  
aman dan  
bermutu  
Indeks  
Pengawasan  
Obat  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
94,75  
akhir  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
414.523.000  
tahun tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Persentase  
obat yang  
memenuhi  
syarat  
0
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3  
97,3 6.514.695.000  
2
Meningkatn Indeks  
ya  
kepatuhan  
kepatuhan  
pelaku  
usaha dan  
kesadaran  
masyarakat  
(compliance  
index) pelaku  
usaha di  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
91  
1.968.129.200  
tahun tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
bidang obat  
21  
   
Target  
B7  
(vii)  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(viii)  
(ix)  
terhadap  
keamanan  
dan mutu  
obat serta  
kepatuhan  
industri  
Indeks  
kesadaran  
masyarakat  
(awareness  
index)  
terhadap  
obat yang  
aman dan  
bermutu  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
akhir  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir 87,5  
632.183.000  
tahun tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
produk  
tembakau  
Indeks  
kepatuhan  
industri  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
tembakau  
dalam label  
dan iklan  
akhir  
tahun tahun  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir 55,2 1.053.879.000  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
3
Meningkatny Indeks  
a kepuasan  
kepuasan  
pelaku usaha pelaku usaha  
dan  
terhadap  
masyarakat pemberian  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
terhadap  
kinerja  
bimbingan  
dan  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir 96,5  
604.780.000  
tahun tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
pengawasan pembinaan  
obat  
pengawasan  
obat  
22  
Target  
B7  
(vii)  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(viii)  
(ix)  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
atas kinerja  
pengawasan  
obat  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
akhir  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
86  
3.169.660.000  
tahun tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Indeks  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
layanan publik  
Deputi Bidang Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
Pengawasan  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
92  
787.161.596  
Obat, Narkotika tahun tahun  
Psikotropika,  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
4
Meningkatn Indeks  
ya kualitas  
kebijakan  
pengawasa  
n Obat  
kualitas  
kebijakan  
pengawasan  
Obat  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
akhir  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir 93,79 4.156.296.000  
tahun tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
23  
Target  
B7  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(vii)  
(viii)  
(ix)  
5
Meningkatny Persentase  
a efektivitas rekomendasi  
pengawasan hasil  
dan  
pelayanan  
publik di  
pengawasan  
obat yang  
ditindaklanjuti  
0
0
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
82  
4.230.583.000  
1.673.263.596  
bidang obat oleh lintas  
sektor  
Indeks  
pelayanan  
publik di  
bidang obat  
0
0
0
0
0
0
0
4,7  
4,7  
4,7  
4,7  
Persentase  
pelayanan  
publik di  
bidang Obat  
yang  
diselesaikan  
tepat waktu  
92,1  
92,1  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1  
93,9  
92,1 4.319.848.000  
93,9 2.135.525.000  
Tingkat  
efektivitas  
KIE di bidang  
Obat  
0
0
24  
Target  
B7  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(vii)  
(viii)  
(ix)  
Persentase  
obat yang  
aman dan  
bermutu  
berdasarkan  
hasil  
0
98  
98  
92  
98  
92  
98  
98  
92  
98  
98  
92  
98  
92  
98  
98  
98  
4.524.891.800  
2.686.107.000  
pengawasan  
6
7
Meningkatn Persentase  
ya  
inovasi obat  
pengembang  
an baru yang  
dikawal  
regulatory  
assistance  
dalam  
0
0
92  
92  
92  
92  
92  
pengemban sesuai  
gan obat standar  
Terwujudnya 1. Indeks RB  
tata kelola Deputi  
pemerintahan Bidang  
di lingkup  
Pengawasan  
Deputi Bidang Obat,  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor  
93,19  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
4.630.705.450  
tahun tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Narkotika,  
Psikotropika, dan Zat  
Prekursor dan Adiktif  
25  
Target  
B7  
(vii)  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(viii)  
(ix)  
Zat Adiktif  
2. Nilai AKIP  
yang optimal Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor  
dan Zat  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
81,94  
akhir  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir  
1.054.870.000  
620.373.125  
tahun tahun  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Adiktif  
3. Nilai  
Pengelolaan  
Kearsipan  
95,18  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Terwujudnya Indeks  
SDM Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Profesionalitas  
ASN Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur  
Narkotika,  
akhir  
tahun tahun  
akhir  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
tahun  
akhir  
akhir akhir akhir akhir akhir 90,90 2.446.580.000  
Psikotropika, Narkotika,  
Prekursor dan Psikotropika,  
tahun tahun tahun tahun tahun tahun  
Zat Adiktif  
yang  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
berkinerja  
optimal  
26  
Target  
B7  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(vii)  
(viii)  
(ix)  
9
Menguatnya  
Pengelolaan  
Data dan  
Indeks  
Pengelolaan  
Data dan  
Informasi  
Pengawasan  
Obat  
Informasi  
Deputi  
Bidang  
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
675.987.350  
Pengawasan  
Obat NPPZA  
10 Terkelolany 1. Nilai  
a Keuangan Kinerja  
Deputi  
Bidang  
Anggaran  
Deputi  
Pengawasa  
n Obat,  
Narkotika,  
Bidang  
Pengawasan  
Obat,  
93,06  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.908.202.883  
Psikotropik Narkotika,  
a,  
Psikotropika,  
Prekursor  
dan Zat  
Adiktif  
2. Nilai  
Prekursor  
dan Zat  
Adiktif  
secara  
Akuntabel  
Kualitas  
Pengelolaan  
Barang dan  
Jasa  
81,41  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419.179.000  
27  
Target  
B7  
Sasaran  
Strategis  
B12  
*
(xii)  
Anggaran  
(Rp)  
No  
Indikator  
B1  
(i)  
B2  
B3  
B4  
B5  
(v)  
B6  
B8  
B9  
B10  
(x)  
B11  
(xi)  
(ii)  
(iii)  
(iv)  
(vi)  
(vii)  
(viii)  
(ix)  
3. Nilai  
Pengelolaan  
Barang Milik  
Negara  
90  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419.179.000  
419.179.000  
4. Persentase  
Realisasi  
Penggunaan  
Produk  
60  
0
dalam Negeri  
28  
2.5 Metode Pengukuran  
Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan  
Keputusan Kepala BPOM No. HK 02.02.31.02.24.37 tahun 2024 tentang  
Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nomor  
HK.02.01.3.32.01.22.19 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024, berikut ini adalah cara  
pengukuran indikator kinerja tersebut:  
1. Indeks Pengawasan Obat (IPO)  
a. Indeks Pengawasan Obat (IPO) adalah suatu ukuran untuk menilai  
tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh  
Kedeputian I.  
b. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui  
secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat,  
baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun  
secara nasional.  
c. IPO diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat,  
dan pelaku usaha.  
d. IPO menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja  
teknis Kedeputian 1 dan 4 serta UPT BPOM.  
e. Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif  
menggambarkan kinerja Kedeputian 1, meliputi indikator yang  
mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar,  
kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindak  
lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan  
kejahatan, kualitas layanan publik Kedeputian 1 serta kepuasan pelaku  
usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.  
f. Pembobotan indikator kinerja pembentuk Indeks Pengawasan Obat  
ditetapkan menggunakan expert judgement dimana indikator yang  
bersifat dampak memiliki bobot 45% sedangkan yang bersifat proses  
(menggunakan sumberdaya yang besar) memiliki bobot 55%.  
29  
 
g. Berikut rincian indikator pembentuk Indeks Pengawasan Obat dan  
bobotnya:  
No  
Dimensi  
Indikator/Variabel Pembentuk  
Bobot Indikator  
(%)  
1
Pemerintah  
(BPOM dan  
Lintas Sektor)  
a. Indeks kualitas kebijakan  
pengawasan Obat  
b. Persentase Obat yang  
memenuhi syarat  
1) 18.3  
2) 8.2  
3) 18.3  
c. Persentase rekomendasi hasil  
pengawasan Obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas  
sektor  
4) 18.3  
d. Persentase putusan  
pengadilan yang dinyatakan  
bersalah  
2
Pelaku Usaha  
1. Indeks kepatuhan (compliance  
index) pelaku usaha di bidang  
Obat  
•
•
5.7  
5.7  
2. Indeks kepuasan pelaku  
usaha terhadap pemberian  
bimbingan dan pembinaan  
pengawasan Obat  
•
5.7  
3. Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap Layanan Publik  
Kedeputian I  
3
Masyarakat  
1. Indeks kesadaran masyarakat 1. 5.7  
(awareness index) terhadap  
Obat yang berkualitas  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat  
atas kinerja pengawasan Obat  
2. 5.7  
h. Cara perhitungan dan formula:  
Dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk. Indeks  
indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator (%)  
dengan persen realisasi indikator.  
i. Periode pelaporan IPO adalah tahunan.  
2. Persentase obat yang memenuhi syarat  
a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,.  
b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei  
Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun  
berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT  
30  
penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling),  
meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian  
dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.  
c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  
1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk  
kadaluarsa nomor izin edar)  
2) Produk kedaluwarsa  
3) Produk rusak  
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan  
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian  
d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan  
berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin  
c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan  
dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan  
dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.  
e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets  
f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian.  
Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka  
sampel tetap diuji.  
g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS  
rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan  
maka dihitung 1 sampel TMS.  
h. Cara perhitungan dan formula:  
퐽푢푚푙ꢀℎ ꢁꢀ푚푝푒푙 퐴푐ꢀ푘 ꢂꢁ  
% 푂푏푎푡 푀푆 =  
푥 100%:  
ꢁꢀ푚푝푒푙 퐴푐ꢀ푘 푦ꢀ푛푔 퐷푖푝푒푟푖푘푠ꢀ 푑ꢀ푛 퐷푖푢푗푖  
Keterangan:  
5) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi  
kemasan, penandaan/label,  
6) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap  
sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel  
tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk  
teknis Regionalisasi Laboratorium.  
7) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan  
n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh:  
% B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) x 100%  
Total penyebut (B1+B2+B3)  
i. Periode pelaporan Persentase obat yang memenuhi syarat adalah  
bulanan dimulai dari bulan ke-2.  
31  
3. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat  
a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam  
melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai  
dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
terkait dengan obat.  
b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distributor dan  
pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/ menyalurkan obat  
c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa  
variabel, yaitu:  
1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan  
(GMP);  
2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);  
3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang  
memenuhi ketentuan;  
4) Hasil penandaan dan iklan obat yang memenuhi ketentuan;  
d. Cara perhitungan dan formula:  
1) Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang  
memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)  
ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup),  
dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh  
kedeputian 1. Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi  
ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis secara  
statistik (Top one box/Top two boxes). Top one box adalah (A/total  
x 100) dan Top two boxes adalah (A+B/total x 100).  
2) Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dilanjutkan  
dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi,  
distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi  
yaitu obat.  
3) Hasil bobot sarana dan komoditi Obat diperoleh dari pengisian  
kuesioner (expert choice) dan dianalisis dengan menggunakan  
metode Analytical Hierarchy Process (AHP).  
4) Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dengan rentang nilai  
sebagai berikut:  
No  
Nilai  
Kriteria  
1. > 90 -100  
Sangat Baik  
2. > 66,67- 90  
Baik  
3. > 33,33-66,67  
Cukup  
32  
4. 0 – 33,33  
Kurang  
e. Periode pelaporan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat  
adalah tahunan.  
4. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat yang  
Aman dan Bermutu.  
a. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei  
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai  
kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan  
keputusan dalam memilih Obat yang aman dan bermutu.  
b. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan  
yang menjadi lingkup pengawasan Kedeputian I. Masyarakat yang  
menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan  
rentang usia 17-65 tahun.  
c. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:  
1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana  
pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih,  
menggunakan atau mengonsumsi Obat. Seberapa baik  
pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi  
Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana  
informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap  
pemahaman masyarakat.  
2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih,  
menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu.  
3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat  
dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dengan  
baik.  
d. Cara Perhitungan dan Formula:  
1) Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer  
Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online.  
Desain sampling menggunakan stratified random sampling.  
2) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted  
mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan  
bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot  
komoditi.  
(
)
∑
[∑  
]
퐼퐼 퐼 퐼 퐼 퐼  
퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼 =  
Keterangan:  
퐼퐼 adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah  
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a).  
33  
b
c
adalah bobot penduduk (BPS)  
adalah bobot komoditi obat  
e. Periode pelaporan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)  
terhadap Obat yang Aman dan Bermutu adalah tahunan.  
5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan  
Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan  
Label Produk Tembakau dihitung dari:  
a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian  
kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait  
pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.  
b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman  
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.  
c. Cara Perhitungan dan Formula:  
Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek  
tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan,  
cerutu dan tembakau iris.  
d. Periode pelaporan Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam  
Label dan Iklan adalah tahunan.  
6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan  
Pembinaan Pengawasan Obat  
a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei  
kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari  
Kedeputian  
I
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan  
34  
perijinan/sertifikasi produk Obat. Masing-masing kategori produk  
memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.  
b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang  
diberikan Kedeputian I kepada pelaku usaha dalam rangka membantu  
pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup  
bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan  
sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki  
bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.  
c. Pelaku usaha Obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir,  
sarana pelayanan dan lainnya.  
d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu tangibles, reliability,  
responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki  
bobot penimbang tersendiri.  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
1) Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survey saat  
kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha  
yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Kedeputian I.  
2) Rumus penghitungan indeks:  
̂
∑
∑
(
)
퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼 =  
(
퐼퐼퐼 퐼 퐼 퐼 퐼)  
Keterangan:  
ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan  
yang sama dalam satu komoditi.  
b
adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek,  
dan sosialisasi  
c
adalah bobot komoditi obat  
3) Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:  
•
•
•
Aspek kepuasan: Tangible (0,16), reliability (0,30),  
Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)  
Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek  
(0,260), dan Sosialisasi (0,110)  
Komoditi: Obat (0,233)  
f. Periode pelaporan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian  
Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat adalah tahunan.  
7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat  
35  
a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan  
berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat  
atas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Kedeputian I  
dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat yang  
dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.  
b. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan  
yang menjadi lingkup pengawasan Kedeputian I. Masyarakat yang  
menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan  
rentang usia 17–65 tahun.  
c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service  
Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan  
Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat  
meliputi:  
1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan Kedeputian I  
terhadap produk Obat, misal pengecekan produk kedaluwarsa.  
2) Kemampuan Kedeputian I dalam melindungi masyarakat dari  
produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan  
melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu  
Obat.  
3) Jaminan yang diberikan oleh Kedeputian I terhadap keamanan  
produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian  
nomor izin edar, pengujian Obat yang beredar di pasaran.  
4) Tindakan Kedeputian I atas produk berbahaya bagi kesehatan  
masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik  
produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal  
yang beredar di masyarakat.  
d. Cara Perhitungan dan Formula:  
1) Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer  
Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online.  
Desain sampling menggunakan stratified random sampling.  
2) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted  
mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan  
mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot  
pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan  
masyarakat dilakukan terhadap Obat.  
Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:  
(
)
∑
[∑  
]
푅푎 푥 푏 푥 ꢊ  
퐼ꢃꢄꢅꢆꢇ 푁푎ꢇꢈ표ꢃ푎ꢉ =  
Keterangan:  
36  
푎 adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah  
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a)  
b
c
adalah bobot penduduk (BPS)  
adalah bobot komoditi obat  
e. Periode pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja  
Pengawasan Obat adalah tahunan.  
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat  
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur  
penyelenggara pelayanan publik.  
b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan  
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas  
pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada  
penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan  
Masyarakat.  
d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan  
Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini  
PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei  
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)  
e. Target dinyatakan dalam angka.  
f. Cara Perhitungan dan Formula:  
Periode pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan  
Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah tahunan.  
g. Periode pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan  
Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah tahunan.  
9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat  
37  
a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang  
dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan  
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas  
kebijakan di Kementerian/Lembaga yang nantinya juga berguna sebagai  
acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di  
Lingkungan Kementerian/ Lembaga.  
b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman,  
yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan  
Obat.  
c. Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling, dengan jumlah  
minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas  
kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun  
2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut  
menjadi populasi untuk menentukan jumlah sampel kebijakan  
dengan ketentuan sebagai berikut:  
퐼 = 퐼 + 1  
√
Keterangan:  
n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai  
N = Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi  
pengukuran  
d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:  
1) Perencanaan Kebijakan (45%) yang dibentuk melalui tahapan  
Agenda Setting (45%) dan Formulasi Kebijakan (55%)  
2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan (55%) yang dibentuk  
melalui tahapan Implementasi Kebijakan (50%) dan Evaluasi  
Kebijakan (50%)  
e. Pengukuran IKK dilakukan 2 tahun sekali oleh tim pelaksana pengukuran  
kualitas kebijakan LAN dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Validasi  
Penilaian Mandiri Pengukuran IKK  
f. Apabila terdapat kondisi tertentu yang terjadi diluar ketentuan pada  
poin e, antara lain:  
1) Untuk tahun dimana tidak dilakukan pengukuran oleh LAN  
2) Pada saat pengukuran, peraturan yang disampling tidak mewakili  
seluruh komoditi/kedeputian  
38  
Maka untuk kondisi tersebut akan dilakukan penilaian mandiri (self-  
assessment) dengan menggunakan instrumen yang sama oleh tim  
BPOM yang kemudian dilakukan validasi oleh LAN dalam bentuk  
Surat Penyampaian Hasil IKK yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat  
Pembinaan Analis Kebijakan LAN. Hasil validasi tersebut, dapat  
digunakan sebagai realisasi tahunan.  
g. Cara Perhitungan dan Formula:  
Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN  
Kriteria yang digunakan adalah:  
No  
Nilai  
Kategori  
1
91,00-100  
Unggul  
2
3
4
5
80 – 90,99  
65 – 79,99  
50 – 64,99  
< 50,00  
Sangat Baik  
Baik  
Cukup  
Kurang  
h. Periode pelaporan Indeks Kualitas Kebijakan adalah tahunan.  
10. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan  
a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan  
prekursor.  
b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat  
berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan  
menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel  
Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai  
dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel  
tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk  
teknis Regionalisasi Laboratorium.  
c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  
1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk  
kadaluarsa nomor izin edar)  
2) Produk kedaluwarsa  
3) Produk rusak  
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan  
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian  
d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan  
berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin  
39  
3). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin a) akan  
dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin b) dan seterusnya  
dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin e).  
e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets  
f. Jika termasuk poin 3)a) atau 3)b) atau 3)c), maka tidak dilakukan  
pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan  
(3)d)), maka sampel tetap diuji.  
g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS  
rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan  
maka dihitung 1 sampel TMS  
h. Cara Perhitungan dan Formula:  
퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼 퐼퐼  
% 퐼퐼퐼퐼 퐼퐼 =  
퐼 100%:  
퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼  
Keterangan:  
1) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa,  
kondisi kemasan, penandaan/label,  
2) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap  
sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel  
tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk  
teknis Regionalisasi Laboratorium.  
3) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan  
n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.  
Contoh:  
퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼 (퐼1 + 퐼2 + 퐼3)  
퐼퐼퐼퐼퐼 퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼퐼 (퐼1 + 퐼2 + 퐼3)  
% 퐼3 =  
퐼 100%  
i. Periode pelaporan Persentase Obat yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil pengawasan adalah tahunan.  
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang  
diberikan oleh Kedeputian I melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat  
kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab  
terhadap sarana produksi/distribusi Obat.  
b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan,  
peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan  
Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil  
pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil  
40  
pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  
hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.  
c. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari lintas sektor terkait terhadap  
keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT  
ataupun Unit Kerja Pusat.  
d. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,  
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat.  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan  
dibandingkan dengan keputusan/tindak lanjut/rekomendasi yang  
dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.  
f. Periode pelaporan Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah adalah bulanan dimulai dari  
bulan ke-2.  
12. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk  
mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan  
6 (enam) aspek meliputi:  
1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);  
2) Profesionalitas SDM (18%);  
3) Sarana Prasarana (15%);  
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);  
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);  
6) Inovasi (7%).  
b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17  
Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara  
Pelayanan Publik.  
c. IPP Di Bidang Obat diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit  
Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Kedeputian I.  
d. Cara Perhitungan dan Formula:  
1) Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan  
Organisasi dan Inspektorat Utama)  
2) Kategori nilai:  
41  
e. Periode pelaporan Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA adalah tahunan.  
13. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat  
waktu  
a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji  
pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk  
memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan  
publik.  
b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan  
perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang  
memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh  
masyarakat/pelanggan.  
c. Layanan publik meliputi:  
1) Registrasi obat  
2) Evaluasi pengembangan obat  
3) penilaian sarana produksi  
4) Penilaian sarana distribusi obat  
5) Surat Keterangan Impor Obat  
6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor  
narkotika, psikotropika dan prekursor  
d. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan  
Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan  
POM  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari:  
1) Direktorat Registrasi Obat,  
2) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP  
3) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP  
4) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat  
dan NPPZA  
f. Periode pelaporan Persentase pelayanan publik di bidang obat yang  
diselesaikan tepat waktu adalah bulanan.  
42  
14. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat  
a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat adalah  
ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman  
masyarakat terhadap obat yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan  
KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).  
b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan  
Edukasi (KIE) yang meliputi:  
1) KIE melalui media cetak dan elektronik;  
2) KIE langsung ke masyarakat; dan  
3) KIE melalui media sosial  
c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:  
1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;  
2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;  
3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;  
4) Tingkat minat terhadap informasi obat;  
d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah  
menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM  
dalam 3 bulan terakhir.  
e. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran  
kuesioner dan online survey  
f. Cara Perhitungan dan Formula:  
Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat  
yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Kedeputian I  
melalui berbagai media pada tahun berjalan.  
g. Periode pelaporan Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat adalah  
tahunan.  
15. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai  
standar  
a. Inovasi obat adalah hasil penelitian obat siap hilirisasi yang sedang  
dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset  
b. Pengawalan terhadap Inovasi Obat mencakup pengawalan/  
pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi  
di bidang Obat meliputi:  
1) Obat pengembangan baru,  
2) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru  
c. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 2  
indikator yaitu:  
1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai  
standar registrasi obat  
43  
2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang  
diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas  
produksi  
d. Cara Perhitungan dan Formula:  
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar  
퐼+퐼  
=
2
A
B
= Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai  
standar registrasi obat  
= Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru  
yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan  
fasilitas produksi  
e. Periode pelaporan Persentase inovasi obat pengembangan baru yang  
dikawal sesuai standar adalah bulanan.  
16. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan  
efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah  
yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.  
b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:  
1) Manajemen perubahan;  
2) Penataan peraturan perundang-undangan;  
3) Penguatan pengawasan;  
4) Penataan dan penguatan organisasi;  
5) Penataan tata laksana;  
6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);  
7) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan  
8) Penguatan kualitas pelayanan publik.  
c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN  
dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB  
Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB.  
d. Model evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map  
Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai berikut:  
No  
1
Komponen  
Pengungkit  
a. Aspek  
Bobot  
60%  
20%  
Sub-Komponen  
a. Manajemen perubahan (2%)  
b. Deregulasi kebijakan (2%)  
Pemenuhan  
44  
No  
Komponen  
Bobot  
Sub-Komponen  
c. Penataan Organisasi (3%)  
d. Penataan tata laksana; (2.5%)  
e. Penataan manajemen SDM (3%)  
f. Penguatan akuntabilitas (2.5%)  
g. Penguatan Pengawasan (2.5%)  
h. Penguatan kualitas pelayanan  
publik (2.5%)  
b. Aspek Hasil  
Antara  
10%  
a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%)  
b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan  
1) Barang (1%)  
c. Kualitas Pengelolaan Keuangan  
(1%)  
d. Kulitas Pengelolaan Aset (1%)  
e. Merit System (1%)  
f. ASN Profesional (1%)  
g. Kualitas Perencanaan (1%)  
h. Maturitas SPIP (1%)  
i. Kapabilitas APIP (1%)  
j. Tingkat Kepatuhan Standar  
Pelayanan (1%)  
c. Aspek  
Reform  
30%  
a. Manajemen perubahan (3%)  
b. Deregulasi kebijakan (3%)  
c. Penataan Organisasi (4.5%)  
d. Penataan tata laksana; (3.75%)  
e. Penataan manajemen SDM (4.5%)  
f. Penguatan akuntabilitas (3.75%)  
g. Penguatan Pengawasan (3.75%)  
h. Penguatan kualitas pelayanan  
publik (3.75%)  
2
Hasil  
40%  
a. Akuntabilitas 10%  
Kinerja dan  
a. Opini BPK (3%);  
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)  
Keuangan  
b. Kualitas  
Pelayanan  
Publik  
c. Pemerintah  
yang Bersih  
dan Bebas  
KKN  
10%  
10%  
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan  
(10%)  
Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)  
45  
No  
Komponen  
d. Kinerja  
Bobot  
10%  
Sub-Komponen  
a. Capaian Kinerja (5%)  
Organisasi  
b. Kinerja Lainnya (2%)  
c. Survei Internal Organisasi (3%)  
Total  
100%  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB Deputi I oleh  
Kemenpan RB.  
Rentang Nilai RB terdiri dari:  
1) AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100  
2) A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90  
3) BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80  
4) B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70  
5) CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak  
mendasar), dengan skor > 50 – 60  
6) C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang  
sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50  
7) D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan  
yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30  
f. Periode pelaporan Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
adalah tahunan.  
17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan  
Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta  
PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah,penguatan akuntabilitas kinerja  
merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka  
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan  
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,  
serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.  
b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara  
lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan  
Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.  
c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :  
46  
d. Cara Perhitungan dan Formula:  
Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB  
melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi.  
Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:  
1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100  
2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat  
akuntabel) dengan nilai >80-90  
3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem  
manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80  
4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang  
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit  
perbaikan) dengan nilai >60-70  
5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat  
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk  
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu  
banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60  
6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki  
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor  
dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50  
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk  
penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian  
perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30  
e. Periode pelaporan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah tahunan.  
18. Nilai Pengelolaan Kerasipan  
a. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:  
1) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata  
Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem,  
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan  
47  
Prosedur Pengelolaan Kearsipan);  
2) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;  
3) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);  
4) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;  
5) Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi  
Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/  
Anggaran  
b. Cara Perhitungan dan Formula:  
Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam tools pengawasan  
kearsipan.  
c. Periode pelaporan Nilai Pengelolaan Kerasipan adalah tahunan.  
19. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang  
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,  
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan  
tugas jabatan.  
b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018  
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.  
c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat)  
dimensi, yaitu:  
1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal  
terakhir yang telah dicapai  
2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan  
kompetensi yang telah dilaksanakan  
3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS  
4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman  
disiplin yang pernah dialami  
d. Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun  
2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.  
Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:  
1) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);  
2) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);  
3) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan  
4) disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).  
48  
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan  
pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:  
1) Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat  
Tinggi;  
2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori  
Tinggi;  
3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;  
4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah;  
dan  
5) Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.  
f. Periode pelaporan Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, NPPZA adalah tahunan.  
20. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA yang Baik  
a. Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:  
b. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC  
1) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang  
terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam  
mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan  
strategis oleh pimpinan Kedeputian I.  
2) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang  
terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.  
3) BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan  
data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat  
kebijakan pengawasan obat, selain itu juga memonitor dan  
mengevaluasi kinerja pengawasan obat oleh pimpinan  
4) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan  
informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga  
keputusan yang diambil tepat sasaran.  
5) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus  
dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan  
informasi yang harus dimutakhirkan, sesuai data kinerja masing-  
masing (terlampir)  
c. Indeks pemanfaatan sistem informasi Kedeputian I, mencakup sistem  
informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan  
bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan  
dashboard BCC.  
d. Indeks Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh  
unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.  
e. Cara Perhitungan dan Formula:  
49  
1) Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Obat dan  
Makanan  
2) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata dari  
ketiga komponen indeks tersebut.  
3) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat dan NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan  
NPPZA  
Kriteria yang digunakan adalah:  
2,26 – 3  
: Optimal  
1,51 – 2,25 : Cukup  
0,76 – 1,5  
0 – 0,75  
: Kurang Optimal  
: Sangat Kurang  
f. Periode pelaporan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik adalah tahunan.  
21. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA  
e. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja  
anggaran Kedeputian I yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran  
(EKA).  
f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan  
ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13  
indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan  
pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan  
efisiensi pelaksanaan kegiatan.  
g. Tiga belas (13) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA), antara lain:  
1) Revisi DIPA  
2) Deviasi Halaman III DIPA  
3) Pengelolaan UP  
4) Rekon LPJ Bendahara  
5) Data Kontrak  
6) Penyelesaian Tagihan  
7) Penyerapan Anggaran  
8) Retur SP2D  
9) Perencanaan Kas (Renkas)  
10)Pengembalian/Kesalahan SPM  
11)Dispensasi Penyampaian SPM  
12)Pagu Minus  
13)Konfirmasi Capaian Output  
h. Cara Perhitungan dan Formula:  
50  
Nilai Kinerja Anggaran Kedeputian I = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA  
x 40%)  
i. Periode pelaporan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA adalah tahunan.  
22. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
a. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung  
berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan  
5 indicator yaitu:  
1) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada  
tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot  
10%);  
2) Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan  
barang/jasa (Bobot 5%);  
3) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100%  
pada aplikasi katalog elektronik (e-Purchasing) (Bobot 5%);  
4) Persentase penerapan proses non e-Tendering dan non e-  
Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);  
5) Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).  
b. Cara Perhitungan dan Formula:  
Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan  
dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.  
c. Periode pelaporan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan  
Jasa adalah tahunan.  
23. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)  
a. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan  
Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan;  
Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan;  
Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan,  
Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk  
kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan  
Pemusnahan  
b. Cara Perhitungan dan Formula:  
51  
1) Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi  
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap  
kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang  
baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016  
dan waktu penyampaian laporan.  
a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)  
a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).  
Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN  
dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:  
-
-
-
-
Tanggal penerimaan > H+3: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)  
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3: Tidak tepat waktu (Skor 25)  
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0: Tepat waktu (Skor 75)  
Tanggal Penerimaan ≤ H-3: Sangat tepat waktu (Skor 100)  
Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan  
membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat  
waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal  
penerimaan > H+3: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)  
-
-
-
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3: Tidak tepat waktu (Skor 25)  
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0: Tepat waktu (Skor 75)  
Tanggal Penerimaan ≤ H-3: Sangat tepat waktu (Skor 100)  
2) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang  
dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan  
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan  
harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada  
instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014).  
Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai  
Aset yang telah diPSP (SIMAN)/Total Aset) x 100%.  
3) Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang  
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk  
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa  
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas  
barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016).  
Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang  
diusulkan disetujui/total barang rusak berat x 100 %.  
4) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan  
BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai  
total pemusnahan yang diusulkan/total barang usang atau rusak x  
100 %.  
c. Periode pelaporan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah  
tahunan.  
52  
24. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri  
a. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung  
berdasarkan:  
1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung  
berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP  
terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.  
2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi  
Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan  
Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.  
b. Cara Perhitungan dan Formula:  
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan  
kerja di lingkungan Kedeputian I adalah:  
1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung  
berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP  
terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker  
tersebut (70%).  
2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi  
Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan  
Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).  
3) Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan  
Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan direviu kembali  
sambil melihat capaian 2023).  
c. Periode pelaporan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri  
adalah tahunan.  
53  
2.6 Kriteria Pencapaian Indikator  
Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara  
realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator  
Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif  
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan  
rumus sebagai berikut:  
% Capaian = Realisasi x 100%  
Target  
Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan  
memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:  
Tabel 2. 4 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target  
● Kategori  
● Capaian IKU  
● Notifikasi Warna  
● Tidak Dapat  
● > 120%  
Disimpulkan  
●
●
●
●
●
● Sangat Baik  
● Baik  
● 100 < x ≤ 120%  
● =100%  
● Cukup  
● 70% ≤ x < 100%  
● <70%  
● Kurang  
A. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)  
NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi  
dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu  
Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang  
memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:  
Ket:  
NP : Nilai Perspektif  
P : Perspektif  
54  
   
Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai  
acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat  
kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan  
mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
Tabel 2. 5 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target  
Predikat  
● Istimewa  
NPSS  
● >100  
Notifikasi Warna  
●
●
●
●
●
● Baik  
● 90 ≤ NPSS ≤ 100  
● 70 ≤ NPSS < 90  
● 50 ≤ NPSS < 70  
● < 50  
● Butuh Perbaikan  
● Kurang  
● Sangat Kurang  
55  
 
BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA  
Pada bab ini, kami uraikan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan  
realisasi anggaran yang dicapai oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, di dalamnya  
termasuk evaluasi dan analisis capaian kinerja unit Eselon III di bawahnya. Pada Bab ini  
juga disampaikan capaian kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024.  
3.1 Capaian Kinerja Organisasi  
Kinerja organisasi dievaluasi dengan mengacu pada peta strategi yang disusun  
dengan pendekatan Balanced Scorecard. Peta Strategi BSC Level 1 Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA adalah sebagai berikut:  
Gambar 3. 1 Peta Strategi BSC Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, terlihat terdapat 10 Sasaran Program diturunkan  
menjadi 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP) yang menyusun Kinerja  
Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA. Namun, pada tahun 2024, terdapat 4  
Indikator tambahan sehingga pada tahun 2024 dan penghilangan indikator  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA  
berdasarkan informasi dari unit pengampu, Biro Perencanaan dan Keuangan.  
56  
     
Total Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
sebesar 24 IKSP. Adapun ke-4 Indikator baru tersebut diantaranya:  
Tabel 3. 1 IKSP baru Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024  
Sasaran Program  
IKSP 2024  
Keterangan  
Existing  
1
Terkelolanya Keuangan  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
1. Nilai Kinerja Anggaran  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif secara Akuntabel  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif  
2. Nilai Kualitas Pengelolaan  
IKSP baru  
IKSP baru  
IKSP baru  
Existing  
Barang dan Jasa  
3. Nilai Pengelolaan Barang  
Milik Negara  
4. Persentase Realisasi  
Penggunaan Produk dalam  
Negeri  
1. Indeks RB Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
2
Terwujudnya Tata Kelola  
Pemerintahan di Lingkup  
Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
2. Nilai AKIP Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Psikotropika, Prekursor dan  
Zat Adiktif yang optimal  
Existing  
Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
3. Nilai Pengelolaan  
Kearsipan  
IKSP baru  
Analisis Akuntabilitas Kinerja  
a) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)  
Berikut ini ditampilkan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
triwulan III tahun 2024 per NPS Perspektif dan sasaran beserta dengan kategori  
capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di  
Lingkungan BPOM.  
57  
 
Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Triwulan-2  
Triwulan-3  
Triwulan-1  
Perspektif  
NPS Sasaran  
Capaian  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
Notifikasi  
Warna  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
IKSP (%)  
Kategori  
Kategori  
Kategori  
IKSP (%)  
IKSP (%)  
Stakeholder  
perspective  
SP1. Terwujudnya Obat  
yang Aman dan  
Bermutu  
100,48  
Sangat  
Baik  
100,36  
Sangat  
Baik  
100,32  
Sangat Baik  
SP2. Meningkatnya  
Kepatuhan Pelaku Usaha  
dan Kesadaran  
n/a  
-
-
n/a  
-
-
n/a  
-
-
(diukur  
akhir  
(diukur  
(diukur akhir  
tahun)  
akhir tahun)  
Masyarakat terhadap  
Keamanan dan Mutu  
Obat serta Kepatuhan  
Industri Produk  
tahun)  
Tembakau  
SP3. Meningkatnya  
Kepuasan Pelaku Usaha  
dan Masyarakat  
n/a  
(diukur akhir  
tahun)  
-
-
-
n/a  
-
-
-
-
n/a  
-
-
-
-
(diukur  
(diukur akhir  
tahun)  
akhir tahun)  
terhadap Kinerja  
Pengawasan Obat  
SP4. Meningkatnya  
Kualitas Kebijakan  
Pengawasan Obat  
Internal  
n/a  
(diukur akhir  
tahun)  
-
n/a  
(diukur  
n/a  
Process  
(diukur akhir  
tahun)  
Perspective  
akhir tahun)  
100,06  
88,09  
Cukup  
Sangat  
Baik  
100,61  
Sangat  
Baik  
SP5. Meningkatnya  
Efektivitas Pengawasan  
dan Pelayanan Publik di  
Bidang Obat  
SP6. Meningkatnya  
Regulatory Assistance  
dalam Pengembangan  
Obat  
94  
Cukup  
91,23  
n/a  
Cukup  
110.51  
Sangat  
Baik  
Learning and  
Growth  
SP7. Terwujudnya Tata  
Kelola Pemerintahan  
yang Optimal di Lingkup  
Deputi Bidang  
n/a  
(diukur akhir  
tahun)  
-
-
-
-
n/a  
-
-
iukur akhir tahun
(diukur akhir  
tahun)  
Perspective  
Pengawasan Obat,  
NPPZA  
SP8. Terwujudnya SDM  
Deputi Bidang  
n/a  
-
-
n/a  
(diukur akhir  
tahun)  
-
-
n/a  
-
-
(diukur  
(diukur akhir  
tahun)  
Pengawasan Obat,  
NPPZA yang berkinerja  
optimal  
akhir tahun)  
SP9. Menguatnya  
Pengelolaan Data dan  
Informasi Obat  
91,67  
Cukup  
-
96,67  
Cukup  
-
96,67  
Cukup  
-
n/a  
-
n/a  
(diukur akhir  
tahun)  
-
n/a  
-
SP10. Terkelolanya  
Keuangan secara  
Akuntabel Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA  
(diukur  
(diukur akhir  
tahun)  
akhir tahun)  
58  
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat 4 NPS Sasaran Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA yang dapat diukur hingga pada periode TW 3 Tahun 2024. Dari ke-4  
NPSS tersebut, diperoleh:  
A. Tiga (3) NPSS memperoleh kriteria SANGAT BAIK (capaian >100%);  
B. Satu (1) NPSS memperoleh kriteria CUKUP (capaian <100%).  
Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan  
capaian, dimana NPSS “Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan  
Obat” yang pada TW 2 hanya memperoleh predikat “CUKUP” mengalami peningkatan  
menjadi “SANGAT BAIK” pada TW 3.  
b) NPS Perspektif dan NPS Total (Periode TW 3 Tahun 2024)  
NPSS Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu (1)  
stakeholder perspective; (2) internal process perspective; dan (3) learning and growth  
perspective.  
NPSS Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA TW 3 tahun 2024 untuk masing-  
masing perspektif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 Capaian NPSS tersebut  
dapat dilihat pada menu dashboard e-performance pada aplikasi SIMETRIS pada link  
Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA TW3 Tahun 2024 dari  
Aplikasi SIMETRIS  
59  
 
Pada gambar di atas, terlihat nilai capaian sasaran strategis terdiri dari 3 (tiga)  
perspektif yaitu:  
(1) Stakeholder = 100,32%  
(2) Internal Process = 105,56%  
(3) Learning and Growth = 96,67%  
Perhitungan NPSS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:  
NPS Total = (NPS Perspektif 1 + NPS Perspektif 2 + NPS Perspektif 3) / 3  
Berdasarkan perhitungan, untuk periode TW III Tahun 2024, Deputi Bidang  
Pengawasan Obat NPPZA mendapatkan nilai NPSS total sebesar 101,45% (terjadi  
peningkatan sebesar 3,29% dibandingkan TW 2) (Kategori Sangat Baik).  
c) Perbandingan Realisasi IKSP terhadap Target TW 3 Tahun 2024  
Mengacu kepada RAPK dan RKT Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024,  
telah ditetapkan bahwa pengukuran capaian kinerja pada triwulan 3 ini dilakukan  
terhadap 8 (delapan) indikator kinerja, diantaranya:  
1. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.  
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti  
oleh Lintas Sektor.  
3. Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat  
Waktu.  
4. Indeks Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA  
5. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat  
6. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat  
7. Persentase Inovasi Obat yang Dikawal Sesuai Standar.  
8. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
NPPZA  
60  
 
Berikut ini merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target hingga triwulan 3 tahun 2024.  
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Hingga Periode TW 3 Tahun 2024  
TRIWULAN 1  
TRIWULAN 2  
TRIWULAN 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 2  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 1  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Target  
TW 1  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 2  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 3  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
1
Sasaran Program 02. IKP 01 - Indeks  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
Meningkatnya  
Kepatuhan  
Kepatuhan Pelaku  
Usaha dan  
Kesadaran  
(Compliance index)  
Pelaku Usaha di  
Bidang Obat  
Masyarakat terhadap  
Keamanan dan Mutu  
Obat serta  
Kepatuhan Industri  
Produk Tembakau  
IKP 02 - Indeks  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Kesadaran (Awareness  
index) Masyarakat  
terhadap Obat yang  
aman dan bermutu  
03 - Indeks Kepatuhan  
Industri Produk  
Tembakau dalam label  
dan iklan  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
0
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
2
3
Sasaran Program 07. 01 - Indeks Kualitas  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
Meningkatnya  
Kebijakan Pengawasan  
Kualitas Kebijakan  
Pengawasan Obat  
Obat  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
Sasaran Program 10. 01 - Persentase Obat  
98  
90,98  
92,84  
Cukup  
98  
96  
97,96%  
Cukup  
98  
96,78  
98,76%  
Cukup  
Meningkatnya  
Efektivitas  
Pengawasan dan  
yang Aman dan  
Bermutu Berdasarkan  
Hasil Pengawasan  
61  
TRIWULAN 1  
TRIWULAN 2  
TRIWULAN 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 2  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 1  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Target  
TW 1  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 2  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 3  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
Pelayanan Publik di  
Bidang Obat  
02- Persentase  
82  
66,04  
80,53%  
Cukup  
82  
81,03  
98,82%  
97,35%  
Cukup  
82  
83,53  
101,87%  
Sangat  
Baik  
Rekomendasi Hasil  
Pengawasan Obat yang  
Ditindaklanjuti oleh  
Lintas Sektor  
03- Persentase  
Pelayanan Publik di  
Bidang Obat yang  
diselesaikan Tepat  
Waktu  
92,10  
82,29  
89,35  
Cukup  
92,1  
0
89,66  
Cukup  
92,10  
4.7  
89,27  
4.87  
96,93%  
103,57  
Cukup  
04 - Indeks pelayanan  
publik di Bidang Obat  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
Sangat  
Baik  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
05 - Tingkat  
Efektivitas KIE di  
Bidang Obat  
93,9  
0
0
-
-
93,9  
99,64  
106,10  
Sangat  
Baik  
93,9  
98,51  
104,90%  
Sangat  
Baik  
(tidak  
diukur di  
TW 1)  
(tidak  
diukur di  
TW 1)  
4
Sasaran Program 16. 01 - Indeks  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
Terwujudnya Obat  
Aman dan Bermutu  
Pengawasan Obat  
02 - Persentase Obat  
yang Memenuhi Syarat  
97,3  
97,77%  
100,48%  
Sangat  
Baik  
97,3  
97,65  
100,36  
Sangat  
Baik  
97,3  
97,61  
100,32%  
Sangat  
Baik  
62  
TRIWULAN 1  
TRIWULAN 2  
TRIWULAN 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 2  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 1  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Target  
TW 1  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 2  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 3  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
5
Sasaran Program 17  
Meningkatnya  
Kepuasan Pelaku  
Usaha dan  
Masyarakat terhadap Pengawasan Obat  
Kinerja Pengawasan  
01 - Indeks Kepuasan  
Pelaku Usaha terhadap  
Pemberian Bimbingan  
dan Pembinaan  
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
0
0
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
Obat  
02 - Indeks Kepuasan  
Masyarakat atas  
Kinerja Pengawasan  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
03 - Indeks Kepuasan  
Masyarakat terhadap  
Layanan Publik Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
6
Sasaran Program 18  
Meningkatnya  
Regulatory  
Assistance dalam  
Pengembangan Obat  
01 - Persentase inovasi  
obat pengembangan  
baru yang dikawal  
sesuai standar  
92  
86,48  
94,00%  
Cukup  
92  
83,93  
91,23  
Cukup  
92  
110,51  
110,51%  
Sangat  
Baik  
63  
TRIWULAN 1  
TRIWULAN 2  
TRIWULAN 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 2  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 1  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Target  
TW 1  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 2  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 3  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
7
Sasaran Program 19  
Terwujudnya Tata  
01 - Indeks RB Deputi  
Bidang Pengawasan  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
0
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
Kelola Pemerintahan Obat, Narkotika,  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
dan Kerjasama  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif  
02 - Nilai AKIP Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Zat  
Adiktif  
04 - Nilai Pengelolaan  
Kearsipan  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
0
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
Psikotropika  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
8
Sasaran Program 20  
-
Terwujudnya SDM  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
01 - Indeks  
Profesionalitas ASN  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
Psikotropika dan Zat  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
Adiktif yang  
Berkinerja Optimal  
9
Sasaran Program 21  
Menguatnya  
Pengelolaan Data  
01 - Indeks  
pengelolaan data dan  
informasi Deputi  
3
3,88  
96,11  
Cukup  
3
2,9  
96,67%  
Cukup  
3
2,9  
96,67%  
Cukup  
dan Informasi  
Pengawasan Obat  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif yang Baik  
64  
TRIWULAN 1  
TRIWULAN 2  
TRIWULAN 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 2  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 3  
Analisis Pencapaian Kinerja  
terhadap Target Triwulan 1  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Kriteria  
Pencapaian  
Indikator  
Target  
TW 1  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 2  
Capaian  
(%)  
Target  
TW 3  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
10  
Sasaran Program 22  
Terkelolanya  
Keuangan Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
Adiktif secara  
akuntabel  
01 - Nilai Kinerja  
Anggaran Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
20  
-
Belum  
dapat  
dihitung  
karena  
data EKA  
dari KL  
pengampu  
belum  
-
40  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
Psikotropika dan Zat  
tersedia  
03 - Nilai Kualitas  
Pengelolaan Barang  
dan Jasa  
04 - Nilai Pengelolaan  
Barang Milik Negara  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
-
-
0
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
-
-
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
-
-
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
05 - Persentase  
Realisasi penggunaan  
produk dalam negeri  
-`  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
0
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
65  
d) Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Triwulan 3 Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2024  
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Triwulan 3 Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 1  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 2  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 3  
terhadap Target Tahun 2024  
Target  
Tahun  
2024  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
1
Sasaran Program 02.  
Meningkatnya  
IKP 01 - Indeks  
Kepatuhan  
91  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
Kepatuhan Pelaku Usaha  
dan Kesadaran  
Masyarakat terhadap  
Keamanan dan Mutu Obat  
serta Kepatuhan Industri  
Produk Tembakau  
(Compliance index)  
Pelaku Usaha di  
Bidang Obat  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
IKP 02 - Indeks  
Kesadaran  
87,5  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
(Awareness index)  
Masyarakat terhadap  
Obat yang Aman dan  
Bermutu  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
03 - Indeks  
55,2  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
Kepatuhan Industri  
Produk Tembakau  
dalam Label dan  
Iklan  
2
3
Sasaran Program 07.  
Meningkatnya Kualitas  
Kebijakan Pengawasan  
Obat  
01 - Indeks Kualitas  
Kebijakan  
Pengawasan Obat  
93,79  
98  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Sasaran Program 10.  
Meningkatnya Efektivitas  
Pengawasan dan  
01 - Persentase Obat  
yang Aman dan  
Bermutu  
90,98  
92,84%  
Akan  
tercapai  
96  
97,96  
Akan  
tercapai  
96,78  
98,76  
Akan  
tercapai  
Pelayanan Publik di  
Bidang Obat  
Berdasarkan Hasil  
Pengawasan  
66  
 
Analisis Pencapaian Kinerja TW 1  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 2  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 3  
terhadap Target Tahun 2024  
Target  
Tahun  
2024  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
81,03  
Realisasi  
83,53  
02- Persentase  
82  
66,04  
80,53%  
Akan  
tercapai  
98,82%  
Akan  
tercapai  
101,87%  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
Rekomendasi Hasil  
Pengawasan Obat  
yang Ditindaklanjuti  
oleh Lintas Sektor  
03- Persentase  
Pelayanan Publik di  
Bidang Obat yang  
diselesaikan Tepat  
Waktu  
92,10  
4,7  
82,29  
89,35  
Akan  
tercapai  
89,66  
97,35%  
Akan  
tercapai  
89,27  
4.87  
96,93%  
103,57%  
104,91%  
Akan  
tercapai  
04 - Indeks  
Pelayanan Publik di  
Bidang Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
05 - Tingkat  
Efektivitas KIE di  
Bidang Obat  
93,9  
0
0
99,64  
106,10%  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
98,51  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
(tidak  
diukur di  
TW 1)  
(tidak  
diukur di  
TW 1)  
4
Sasaran Program 16.  
Terwujudnya Obat Aman Pengawasan Obat  
dan Bermutu  
01 - Indeks  
94,75  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
02 - Persentase Obat  
yang Memenuhi  
Syarat  
97,3 %  
97,77%  
100,48  
%
Tercapai/  
akan  
melampaui  
97,65  
100,36%  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
97,61  
100,32%  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
67  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 1  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 2  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 3  
terhadap Target Tahun 2024  
Target  
Tahun  
2024  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
5
Sasaran Program 17  
Meningkatnya Kepuasan  
Pelaku Usaha dan  
Masyarakat terhadap  
Kinerja Pengawasan Obat Pembinaan  
Pengawasan Obat  
01 - Indeks Kepuasan  
Pelaku Usaha  
terhadap Pemberian  
Bimbingan dan  
96,5  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
02 - Indeks Kepuasan  
Masyarakat atas  
Kinerja Pengawasan  
Obat  
86  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
03 - Indeks Kepuasan  
Masyarakat terhadap  
Layanan Publik  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
92  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
Psikotropika,  
Prekursor dan Zat  
Adiktif  
6
7
Sasaran Program 18  
Meningkatnya Regulatory Inovasi obat  
Assistance dalam  
Pengembangan Obat  
01 - Persentase  
92  
86,48  
94,00%  
Akan  
tercapai  
83,93  
91,23%  
Akan  
tercapai  
110,51  
110,51  
Tercapai/  
akan  
melampaui  
Pengembangan Baru  
yang dikawal Sesuai  
Standar  
Sasaran Program 19  
Terwujudnya Tata Kelola Bidang Pengawasan  
01 - Indeks RB Deputi  
93,19  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
-
Pemerintahan dan  
Obat, Narkotika,  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
Kerjasama Deputi Bidang  
68  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 1  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 2  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 3  
terhadap Target Tahun 2024  
Target  
Tahun  
2024  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif  
02 - Nilai AKIP Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Zat  
Adiktif  
81,94  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
04 - Nilai Pengelolaan  
Kearsipan  
95,18  
90,9  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
-
8
Sasaran Program 20 -  
Terwujudnya SDM  
Deputi Bidang  
01 - Indeks  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Profesionalitas ASN  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika,  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika  
dan Zat Adiktif yang  
Berkinerja Optimal  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif  
9
Sasaran Program 21  
01 - Indeks  
3
2,88  
96  
Akan  
2,9  
96,67%  
Akan  
2,9  
96,67%  
Akan  
Menguatnya Pengelolaan Pengelolaan Data dan  
tercapai  
tercapai  
tercapai  
Data dan Informasi  
Pengawasan Obat  
Informasi Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif yang Baik  
10  
Sasaran Program 22  
Terkelolanya Keuangan  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika  
01 - Nilai Kinerja  
Anggaran Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat  
Adiktif  
93,06  
-
Belum  
dapat  
dihitung  
karena  
data  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
EKA dari  
KL  
pengam  
69  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 1  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 2  
terhadap Target Tahun 2024  
Analisis Pencapaian Kinerja TW 3  
terhadap Target Tahun 2024  
Target  
Tahun  
2024  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Kategori/  
Notifikasi  
Warna  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
dan Zat Adiktif secara  
Akuntabel  
pu  
belum  
tersedia  
03 - Nilai Kualitas  
Pengelolaan Barang  
dan Jasa  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
81,41  
90  
-
-
-
-
-
-
04 - Nilai Pengelolaan  
Barang Milik Negara  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
tahun  
05 - Persentase  
Realisasi Penggunaan  
Produk dalam Negeri  
60%  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
-
e) Pembahasan dan Analisis Capaian Kinerja IKSP periode TW 3 Tahun 2024  
Pada sub bab ini akan dilakukan evaluasi terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja,  
upaya perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian  
70  
 
pernyataan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya  
(internal maupun eksternal) pada masing-masing IKSP, khususnya ke-8 IKSP  
yang dapat diukur pada periode (TW 3 Tahun 2024) ini.  
3.2  
Pembahasan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)  
A. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  
Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat dan Makanan untuk  
melindungi masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap  
kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini  
terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan  
mutu Obat dan Makanan beredar. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan  
berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya  
Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label,  
pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan  
memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label.  
IKSP “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil  
Pengawasan” merupakan IKSP baru pada tahun 2020. Pada tabel berikut terlampir  
capaian kinerja untuk IKSP ini hingga TW 3.  
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja IKSP “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan  
Hasil Pengawasan” hingga TW 3 Tahun 2024  
SP5 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat  
Triwulan 1  
Triwulan 2  
Triwulan 3  
No.  
IKSP  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Kategori Target Realisasi  
Kategori Target Realisasi  
Kategori  
Target  
98  
90,98 92,84  
Cukup  
98  
96 97,96  
Cukup 98  
98  
98,76 Cukup  
1
Presentase  
Obat yang  
Aman dan  
Bermutu  
Berdasarkan  
Hasil  
Pengawasan  
71  
   
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Presentase Obat yang  
Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW 3 tahun 2024  
memperoleh capaian sebesar 98,76% dengan kategori capaian CUKUP. Bila  
dibandingkan dengan TW 2, nilai capaian mengalami peningkatan sebanyak 0,8 poin.  
Namun, terlihat bahwa Program/kegiatan ini belum optimal dilaksanakan sehingga  
capaian kinerja yang diperoleh masih <100%. Secara lebih rinci, berikut ini  
disampaikan capaian untuk IKSP Presentase Obat yang Aman dan Bermutu pada  
masing-masing bulan selama periode TW 3 Tahun 2024.  
Tabel 3. 6 Capaian per bulan IKSP “Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan  
Hasil Pengawasan” pada TW 3 tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Tahun  
2024  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Realisas Capaian Realisa  
Capaian Realisas Capaia  
(%)  
i
(%)  
si  
i
n (%)  
01 - Persentase  
Obat yang Aman  
dan Bermutu  
Berdasarkan  
Hasil  
Dit.  
98  
96,1  
98,08  
96,53  
98,50  
96,78  
98,76  
98,76  
Data kumulatif  
hingga  
bulan  
September  
2024  
Pengawasan  
Keamanan  
Mutu Ekspor  
Impor  
Pengawasan  
ONPPZA  
i.  
Analisis Penyebab Belum Tercapainya IKSP “Persentase Obat yang Aman dan  
Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan”  
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja untuk IKSP “Persentase  
Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” belum mencapai  
100% hingga periode TW 3 tahun 2024.  
Hingga periode TW 3, belum terdapat banyak rekomendasi hasil pengawasan yang  
diberikan kepada stakeholder sehingga hasil yang ditunjukkan juga belum optimal.  
Hal ini dipengaruhi/disebabkan karena adanya optimalisasi penyelarasan standar  
antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini  
terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian. Penyelarasan tersebut  
menyebabkan adanya kesepakatan UPT BPOM dalam satu region terkait waktu  
penerimaan sampel di UPT BPOM penguji, termasuk penetapan jumlah sampel per  
kelas terapi yang akan masuk ke pengujian. Akibatnya, jumlah pelaporan hasil  
sampling dan pengujian yang diterima oleh pusat cenderung masih dibawah target di  
periode awal tahun.  
72  
Monitoring pemenuhan timeline tindak lanjut belum optimal menyebabkan tindak  
lanjut terhadap laporan obat TMS serta laporan industri farmasi tidak sesuai timeline,  
sehingga perlu dilaksanakan upaya perbaikan timeline.  
ii.  
Rekomendasi Perbaikan Kinerja IKSP “Persentase Obat yang Aman dan  
Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan”  
Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk IKSP “Persentase Obat  
yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” ke depan, Deputi  
Bidang Pengawasan ONPPZA perlu melakukan upaya peningkatan pengawasan  
intensif mutu obat yang beredar, termasuk melakukan integrasi pengawasan bersama  
UPT yang komprehensif, baik antara unit-unit pre dan post market terkait  
penyelarasan standar maupun tindak lanjut temuan sehingga hasil yang ditunjukkan  
nantinya mampu memberikan hasil yang optimal.  
Selain itu, upaya perbaikan juga dilaksanakan dengan melakukan:  
1. Percepatan tindak lanjut laporan obat TMS dilakukan melalui pembahasan  
dengan unit kerja terkait di Kedeputian I, PPPOMN serta UPT BPOM Penguji.  
2. Mengoptimalkan monitoring pemenuhan timeline tindak lanjut laporan obat  
TMS serta laporan Industri Farmasi  
iii.  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IKSP “Persentase Obat  
yang Aman dan Bermutu”  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
Melakukan pengawasan intensif mutu obat  
yang beredar termasuk didalamnya integrasi  
pengawasan bersama yang komprehensif  
antara unit-unit pre dan post market terkait  
penyelarasan standar maupun tindak lanjut  
temuan  
Telah terdapat hasil peningkatan sebesar  
0.8% pada TW 3 dibandingkan dengan  
capaian pada TW 2  
73  
B. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang oleh Lintas Sektor  
Nilai IKSP “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang  
Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor” didapatkan dari total rekomendasi hasil  
pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor selama satu  
tahun dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.  
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja IKSP “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang  
Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor” hingga TW 3 Tahun 2024  
SP10 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat  
Triwulan 1  
Capaian  
Triwulan 2  
Capaian  
Triwulan 3  
Capaian  
ategori  
No.  
2
IKSP  
Target Realisasi  
Kategori Target Realisasi  
Kategori Target Realisasi  
(%)  
(%)  
(%)  
Persentase  
Rekomendasi Hasil  
Pengawasan Obat yang  
Ditindaklanjuti oleh  
Lintas Sektor  
82  
83.53 101.87 Baik  
82  
66,04  
80,53  
Cukup  
82  
81,03  
98,82  
Cukup  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Persentase  
Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada  
TW 3 tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 101,87% dengan kategori capaian  
BAIK. Bila dibandingkan dengan TW 2, nilai capaian mengalami peningkatan  
sebanyak sebesar 3,05 poin. Pada TW 3 ini, program/kegiatan ini telah optimal  
karena capaian kinerja yang diperoleh telah mencapai 100%. Secara lebih rinci,  
berikut ini disampaikan capaian untuk Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan  
Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada masing-masing bulan selama  
periode TW 3 Tahun 2024. Berikut ini ditampilkan capaian per bulan untuk IKSP  
tersebut.  
74  
 
Tabel 3. 8 Capaian per bulan IKSP “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang  
ditindaklanjuti Lintas Sektor” periode TW 3 Tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Tahun  
2024  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Capaian  
Capaian  
Capaian  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
(%)  
(%)  
(%)  
82  
78,72  
96  
84,21  
102,7  
83,53  
101,87  
101,87  
Data  
Kumulatif  
hingga  
02-Persentase Dit.  
Rekomendasi Pengawasan  
Hasil  
Distribusi dan  
Pelayanan  
ONPP  
September  
Pengawasan  
Obat yang  
Ditindaklanjuti  
oleh Lintas  
Sektor  
i.  
Analisis Program yang Mendukung Tercapainya IKSP “Persentase  
Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor”  
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja untuk IKSP “Persentase  
Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor”  
telah mencapai 100%. Trend pada tahun berjalan menunjukkan beberapa hal yang  
dapat mempengaruhi keberhasilan program ini diantaranya:  
1) Kepatuhan stakeholder dalam merespon tindak lanjut hasil pengawasan  
yang diberikan; dan  
2) Perkuatan sinergisme dan kordinasi antara Badan POM dengan lintas  
sektor terkait.  
Untuk meningkatkan kepatuhan stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi  
yang diterbitkan doleh BPOM, dilaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi  
dan remainder untuk proses percepatan tindak lanjut oleh stakeholder, sehingga  
durasi waktu tindak lanjut rekomendasi yang diberikan lebih singkat. Selain itu,  
dilaksanakan koordinasi intens dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti  
rekomendasi yang diberikan.  
75  
ii.  
Rekomendasi Perbaikan Kinerja IKSP “Persentase Rekomendasi Hasil  
Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor”  
Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, maka  
peningkatan koordinasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder terkait hasil  
pengawasan dan monitoring dan koordinasi intens dengan lintas sektor hingga  
akhir tahun tetap harus dilaksanakan dengan berkala dan intensif. Rekomendasi  
sama dengan rekomendasi yang diberikan pada TW sebelumnya, mengingat  
rekomendasi tersebut masih relevan dan efektif dalam peningkatan capaian  
pada periode berjalan.  
iii. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Rekomendasi Hasil Evaluasi  
Sebelumnya  
Keterangan  
Dilaksanakan koordinasi dengan  
stakeholder dan monitoring secara  
berkala  
Telah terdapat hasil peningkatan sebesar  
3,05 poin dibandingkan pada TW 3 dan  
mencapai target yang ditetapkan  
C. Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat  
Waktu  
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah  
pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah  
pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan  
publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada  
masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan  
penyelenggaraan pelayanan publik.  
Pelayanan Publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA meliputi:  
1) Registrasi obat;  
2) Evaluasi pengembangan obat;  
3) Penilaian sarana produksi obat;  
76  
 
4) Penilaian sarana distribusi obat;  
5) Surat Keterangan Impor Obat; dan  
6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika,  
psikotropika dan prekursor.  
Ketepatan waktu pelayanan publik diukur berdasarkan Peraturan Badan POM  
tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Rata-rata dari  
persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian  
unit di lingkup Kedeputian 1, yaitu:  
1) Direktorat Registrasi Obat;  
2) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP  
3) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP  
4) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat,  
NPPZA  
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IKSP “Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang  
Diselesaikan Tepat Waktu” hingga TW 3 Tahun 2024  
SP10 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat  
Triwulan 1  
Triwulan 2  
Triwulan 3  
No.  
IKSP  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
KategoriTarget Realisasi  
Kategori Target Realisasi  
Kategori  
3
Persentase  
Pelayanan  
Publik di  
92,10 82,29  
89,35Cukup  
92,10 89,66  
97,35 Cukup  
92,10  
89,27  
96,93  
Cukup  
Bidang Obat  
yang  
diselesaikan  
Tepat Waktu  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Persentase Pelayanan  
Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada TW 3 tahun 2024  
memperoleh capaian sebesar 96,93% dengan kategori capaian CUKUP. Bila  
dibandingkan dengan TW 2, nilai capaian mengalami penurunan sebesar 0,42 poin.  
Sampai dengan TW 3, program/kegiatan ini tetap belum optimal karena capaian  
77  
kinerja yang diperoleh masih <100%. Secara lebih rinci, berikut ini disampaikan  
capaian untuk IKSP Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan  
Tepat Waktu pada masing-masing bulan selama periode TW 3 Tahun 2024.  
Tabel 3. 10 Capaian per bulan IKSP “Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat  
yang diselesaikan Tepat Waktu” periode TW 3 di tahun 2024.  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Capaian  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Target di  
PK  
(%)  
Keteranga  
n
IKSP  
PIC  
Capaian Realis Capaian  
Realisasi  
85.67  
Realisasi  
Tahun  
(%)  
asi  
(%)  
(%)  
2024  
92,10  
94,06  
87.8  
7
96,99  
89,27  
96,93  
96,93  
Data  
03- Persentase  
Pelayanan  
Publik di  
Bidang Obat  
yang  
Ditreg,  
KMEI,  
WasDis,  
Wasprod  
Kumulati  
f hingga  
Juni  
diselesaikan  
Tepat Waktu  
i.  
Analisis Penyebab Belum Tercapainya IKSP “Persentase Pelayanan Publik  
di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu”  
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja untuk IKSP “Persentase  
Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu” hingga  
periode TW 3 belum mencapai 100%. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis  
penyebab belum tercapainya IKSP tersebut.  
Terdapat beberapa kendala yang dialami sehingga menjadi penyebab rendahnya  
capaian untuk IKSP ini, diantaranya:  
1. Banyaknya beban tugas pegawai selain disamping tugas pelayanan publik.  
2. Sarana produksi yang mengajukan permohonan sertifikasi CPOB belum  
sepenuhnya memenuhi persyaratan.  
3. Pada TW 3 aplikasi registrasi down (kondisi hardware pendukung  
aplikasi/server penyimpanan data mengalami kerusakan sehingga masih  
memerlukan tindaklanjut penyelesaian beberapa berkas registrasi pada TW 3.  
4. Terdapat dokumen carry over dan berkas baru untuk Registrasi Obat Generik  
yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas penyelesaian berkas.  
78  
ii.  
Rekomendasi Perbaikan Kinerja IKSP “Persentase Pelayanan Publik di  
Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu”  
Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, maka terdapat  
beberapa hal yang dapat direkomendasikan, diantaranya:  
1. Usulan penambahan sumber daya manusia  
2. Pendampingan terhadap sarana produksi obat melalui diskusi/konsultasi dua  
arah secara online /offline.  
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk prasertifikasi CPOB dan evaluasi  
pemenuhan CPOB obat impor.  
4. Bimbingan teknis dan sosialisasi untuk industri farmasi.  
5. Penyelesaian berkas dengan desk konsul dokumen carry over  
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dalam penyelesaian  
permohonan penilaian termasuk monitoring dan evaluasi.  
iii.  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
1) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan  
desk dalam rangka asistensi regulatori  
sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan  
CPOB obat impor.  
●
Meningkatkan komunikasi dan  
koordinasi internal dalam  
penyelesaian permohonan  
penilaian termasuk monitoring  
dan evaluasi.  
2) Melakukan Identifikasi dan monitoring  
terhadap tindak lanjut pengawasan dan  
progres perbaikan sarana produksi,  
diprioritaskan yang asistensi regulatori  
onsite, desk prasertifikasi, dan inspeksi  
sertifikasi CPOB.  
●
Meningkatkan efektivitas  
pelaksanaan desk prasertifikasi  
CPOB dan evaluasi pemenuhan  
CPOB obat impor.  
3) Melaksanakan forum komunikasi  
publik secara rutin dalam rangka  
sosialisasi kembali persyaratan pada  
pelayanan publik Surat Keterangan  
Impor, Analisa Hasil Pengawasan dan  
●
Telah dilaksanakan dan akan tetap  
dilaksanakan  
79  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
Persetujuan Iklan Obat kepada pelaku  
usaha terkait, serta menginformasikan  
kembali jenis-jenis kanal yang dapat  
diakses untuk pengaduan, saran dan  
masukan dari pelaku usaha.  
D. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat  
Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan  
sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan  
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung  
dengan menggunakan nilai indeks.  
IKSP ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah metode  
kuantitatif melalui wawancara tatap muka (face to face interview), telepon  
(phone survey), dan via online, terhadap target responden menggunakan  
kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.  
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja IKSP “Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat” hingga TW 3  
Tahun 2024  
SP10 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat  
Triwulan 1  
Triwulan 2  
Triwulan 3  
No.  
IKSP  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Kategori Target  
Realisasi  
Kategori Target  
Realisasi  
Target  
Kategori  
tidak  
dilakukan  
pada TW 1
93,9  
-
99,64  
106,10  
Sangat  
Baik  
93,9  
98,51  
104,91  
Sangat  
Baik  
05 - Tingkat  
Efektivitas KIE di  
bidang Obat  
5
93,9  
-
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Tingkat Efektivitas  
KIE di bidang Obat Waktu pada TW3 tahun adalah sebesar 104,9% dengan kategori  
SANGAT BAIK. Berikut ini disampaikan capaian IKSP ini per bulan dalam periode TW  
3 di tahun 2024.  
80  
 
Tabel 3. 12 Capaian per bulan IKSP “Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat” periode TW 3  
Tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Tahun  
2024  
104,90  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Capaian  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Capaian  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
(%)  
(%)  
Dit. Was KMEI  
ONPPZA  
93,91  
99,64  
106,10  
99,64  
106,10  
98,51  
104,90  
Data kumulatif  
hingga  
bulan September  
2024  
05 - Tingkat  
Efektivitas KIE  
di bidang Obat  
Kegiatan pendukung indikator ini dengan dilaksanakan program KIE kepada  
masyarakat bersama dengan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya program KIE  
tersebut baru telah selesai dilaksanakan pada pada triwulan ke 3 tahun 2024 (sesuai  
dengan jadwal yang diberikan oleh Tokoh masyarakat).  
i.  
Analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKSP “Persentase Obat  
yang Memenuhi Syarat”  
Program telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang  
mendukung kegiatan ini, yaitu:  
1) Komunikasi intens dengan pihak toko masyarakat dan Tim untuk melakukan  
persiapan mekanisme pelaksanaan KIE sesuai dengan ketentuan.  
2) Observasi dan peningkatan kompetensi bagi panitia yang bertugas dalam  
menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat peserta KIE.  
3) Penggunaan bahasa-bahasa atau istilah yang mudah dipahami dalam  
penyampaian materi KIE.  
4) Penggunaan alat peraga dan berinteraksi secara komunikatif dengan para  
peserta KIE, dengan metode diskusi.  
E. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat  
Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan hasil sampling dan pengujian  
terhadap obat beredar mengacu pada kerangka sampling acak di tahun berjalan.  
Sampel obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT Penyampling sesuai dengan  
ketentuan pada Pedoman Sampling yang berlaku, serta diuji oleh UPT Penguji sesuai  
penugasan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.  
Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,  
dan zat adiktif, dengan kriteria obat tidak memenuhi syarat, meliputi:  
81  
 
1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa  
nomor izin edar)  
2. Produk kadaluarsa  
3. Produk rusak  
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan  
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian  
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja IKSP “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” hingga TW 3  
Tahun 2024  
SP16 Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu  
Triwulan 1  
Capaian  
Triwulan 2  
Capaian  
Triwulan 3  
No.  
IKSP  
Capaian  
(%)  
Target Realisasi  
Kategori Target  
Realisasi  
Kategori Target  
Realisasi  
Kategori  
Baik  
(%)  
(%)  
5
02- Persentase Obat  
yang Memenuhi  
Syarat  
97,3  
97,77  
100,48  
Baik  
97,3  
97,65  
100,36  
Baik  
97,3  
97,61  
100,32  
Realisasi indikator kinerja “Persentase Obat Memenuhi Syarat” sampai dengan  
triwulan 3 tahun 2024 adalah sebesar 97,61% dimana target yang ditetapkan adalah  
97,3% sehingga capaian 100,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TW 2 tahun  
2024 sebesar 97,65% (capaian sebesar 100,36%), nilai pada TW 3 mengalami  
penurunan sebesar 0,04 % .  
Berikut ini disampaikan capaian IKSP ini per bulan dalam periode TW 3 di tahun  
2024.  
Tabel 3. 14 Capaian per bulan IKSP “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” periode TW  
3 di tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Tahun  
2024  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Capaian  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Capaian  
Capaian  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
(%)  
(%)  
(%)  
97,3  
97,47  
100,17  
97,48  
100,49  
97,3  
97,61  
100,32  
Data kumulatif  
hingga  
bulan September  
2024  
02 - Persentase Dit. Was  
Obat yang  
Memenuhi  
Syarat  
KMEI  
ONPPZA  
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian pada akhir TW 3 Tahun 2024 telah  
82  
mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100,32%. Nilai ini mengalami  
penurunan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan capaian pada periode TW 2  
tahun 2024. Keberhasilan program ini tentunya didukung oleh beberapa hal yang  
dijabarkan seperti pada penjelasan berikut.  
i.  
Analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKSP “Persentase Obat  
yang Memenuhi Syarat”  
Berikut ini merupakan faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini  
diantaranya:  
1) Tersedianya aplikasi penunjang proses proses pelaporan hasil sampling obat  
oleh UPT kepada Pusat sebagai unit pengampu sehingga proses pelaporan  
dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.  
2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta kajian strategi sampling dan  
pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga  
dapat menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran.  
3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan mutu obat  
melalui sampling dan pengujian serta pengawasan label Obat oleh UPT BPOM  
4) Peningkatan koordinasi yang baik antara UPT dan pusat  
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sampling dan Pengujian Obat  
oleh UPT POM yang di dalamnya mencakup diskusi tantangan dan observasi saat di  
lapangan sehingga berdampak terhadap optimalisasi hasil pengawasan mutu obat  
beredar.  
ii.  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
83  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
1. Kegiatan monitoring dan evaluasi  
implementasi pengawasan mutu  
obat melalui sampling dan  
pengujian.  
2. Pengawasan iklan dan label obat  
oleh UPT BPOM yang telah  
dilaksanakan pada beberapa UPT  
BPOM terpilih berdasarkan  
prioritas  
telah dilaksanakan  
sehingga target pada tw 2  
hingga tw 3 tercapai,  
selanjutkan akan tetap  
dilaksanakan di triwulan  
berikutnya.  
3. Intensifikasi pelaksanaan  
pedoman sampling yang telah  
ditetapkan  
4. Koordinasi yang baik antara Pusat  
dan UPT BPOM  
F. Persentase Inovasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai  
Standar  
Saat ini, 90% penggunaan bahan baku obat di Indonesia berasal dari luar negeri.  
Pemerintah perlu mendorong pengembangan obat baru, sehingga pemerintah perlu  
mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk bersama melakukan reformasi sistem  
kesehatan nasional secara besar-besaran. Reformasi tersebut mencakup  
kemandirian obat dan bahan baku obat yang diharapkan dapat segera dicapai. Hal  
tersebut semakin didorong dengan adanya pandemi COVID-19 dan dengan segala  
dampak yang ditimbulkannya. Pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam  
dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi,  
merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat  
struktur manufaktur industri farmasi nasional.  
Dukungan pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya  
saing obat nasional tidak terlepas dari peran riset dan inovasi. Regulatory assistance  
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi  
dan standar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk hasil inovasi.  
Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu Persentase  
84  
 
Inovasi Obat yang Dikawal Sesuai Standar. Indikator ini ditunjang oleh 2 tahapan  
yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (PIC: Direktorat Pengawasan Produksi  
ONPP) dan tahapan dalam rangka memperoleh izin edar (PIC: Direktorat Registrasi  
Obat). Kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama dalam menentukan  
capaian IKSP Persentase Inovasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai  
Standar.  
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja IKSP “Persentase Inovasi Obat Pengembangan Baru  
yang Dikawal Sesuai Standar” hingga TW 3 Tahun 2024  
SP18 Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat  
Triwulan 1  
Capaian  
Triwulan 2  
Capaian  
Triwulan 3  
No.  
IKSP  
Capaian  
(%)  
Target  
92  
Realisasi  
101,67  
Target Realisasi  
Kategori Target  
Cukup 92  
Realisasi  
Kategori  
Cukup  
Kategori  
(%)  
94  
(%)  
92 86,48  
83,93  
91,23  
110,51  
Sangat Baik  
6
01 - Persentase  
Inovasi Obat  
Pengembangan  
Baru yang Dikawal  
Sesuai Standar  
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Persentase Pelayanan  
Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada TW 3 tahun 2024  
memperoleh capaian sebesar 110,51% dengan kategori capaian SANGAT BAIK. Bila  
dibandingkan dengan TW 2, nilai capaian mengalami peningkatan yang sangat  
signifikan yaitu sebesar 19,28 poin. Hal ini menunjukkan program/kegiatan ini telah  
optimal dilaksanakan sehingga capaian kinerja yang diperoleh telah melampaui  
target Berikut ini ditampilkan capaian per bulan untuk IKSP tersebut.  
Tabel 3. 16 Capaian per bulan IKSP “Persentase Inovasi Obat Pengembangan  
Baru yang Dikawal Sesuai Standar” periode TW 3 di tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Tahun  
2024  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Capaian  
Capaian  
Capaian  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
(%)  
(%)  
(%)  
Ditreg,  
Wasprod  
109,65 119,20  
101,60  
110,40  
101,67 110,51  
110,51  
Data kumulatif  
bulan  
September  
92  
01 - Persentase  
Inovasi Obat  
Pengembangan  
Baru yang  
Dikawal Sesuai  
Standar  
85  
i.  
Analisis Program Penunjang Tercapainya IKSP “Persentase Inovasi Obat  
Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar  
Tercapainya IKSP “Persentase Inovasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai  
Standar” dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:  
1. Konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha  
2. Telah dilakukan workshop CPOB Produk Biologi bagi para inspektur CPOB  
untuk meningkatkan kompetensi personil yang melakukan inspeksi CPOB ke  
fasilitas produksi produk biologi dan mengevaluasi dokumen terkait.  
3. Tahapan dalam pengembangan obat baru sudah sesuai dengan timeline  
tahapan pelaksanaan pengembangan obat. Upaya asistensi juga telah  
diberikan oleh Badan POM berupa konsultasi dan audiensi dengan peneliti  
ii.  
Rekomendasi Perbaikan Kinerja IKSP “Persentase Inovasi Obat  
Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar  
Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja diharapkan dapat dilaksanakan secara  
berkesinambungan.  
iii.  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
1) Penyelenggaraan desk konsul bagi pelaku  
usaha dan bimtek pada TW 3  
Telah dilaksanakan dan akan tetap  
dilakukan di triwulan berikutnya  
2) telah dilakukan workshop CPOB Produk  
Biologi bagi para inspektur CPOB untuk  
meningkatkan kompetensi personil yang  
melakukan inspeksi CPOB ke fasilitas  
produksi produk biologi dan mengevaluasi  
dokumen terkait.  
3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi  
internal dalam penyelesaian permohonan  
penilaian termasuk monitoring dan evaluasi.  
86  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan  
desk pra sertifikasi CPOB dan evaluasi  
pemenuhan CPOB obat impor.  
G. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik  
Pengukuran pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:  
a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC/BCC  
1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi  
yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang  
diambil tepat sasaran.  
2) BPOM Operational Center (BOC) dahulu disebut BPOM Command Center  
(BCC) adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data  
untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan  
pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan  
mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan  
3) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke  
dalam sistem BOC, yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit  
kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.  
4) Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki  
data dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC.  
b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup:  
1) Dashboard BOC  
Dihitung dari aktivitas akses akun unit ke dashboard BOC dalam kurun  
waktu 1 (satu) bulan (20 hari kerja minimal 1 kali akses dalam 1 hari)  
2) E-mail  
Dihitung dari aspek login dan aspek pemanfaatan email baik unit maupun  
individu dibandingkan dengan jumlah akun email corporate milik unit  
yang terdaftar. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:  
2,26 – 3 : Optimal  
87  
 
1,51 – 2,25 : Cukup  
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal  
0 – 0,75 : Sangat Kurang  
Tabel 3. 17 Capaian Kinerja IKSP “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik” hingga TW 3  
Tahun 2024  
SP 21. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat  
Triwulan 1  
Triwulan 2  
Capaian  
(%)  
96,67  
No.  
7.  
IKSP  
Capaian  
Target  
3
Realisasi  
2,88  
Kategori Target Realisasi  
Cukup 2,9  
Kategori  
Cukup  
(%)  
96  
01 - Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang  
Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Zat Adiktif  
yang Baik  
3
Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk IKSP Indeks Pengelolaan  
Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat  
Adiktif yang Baik pada TW 3 tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 96,67%  
dengan kategori capaian CUKUP. Bila dibandingkan dengan TW 2 nilai capaian tetap.  
Program/kegiatan ini belum optimal dilaksanakan sehingga capaian kinerja yang  
diperoleh masih <100%. Berikut ini ditampilkan capaian per bulan untuk IKSP  
tersebut.  
Tabel 3. 18 Capaian per bulan IKSP “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi  
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik” periode  
TW 3 Tahun 2024  
Capaian (%)  
Deputi 1  
TW 3  
Capaian  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
Target  
di PK  
(%)  
IKSP  
PIC  
Keterangan  
Capaian  
Capaian  
Realisasi  
Realisasi  
Realisasi  
Tahun  
(%)  
(%)  
(%)  
2024  
01 - Indeks  
Seluruh  
Unit di  
Kedeputia  
n 1  
3
2,9  
96,6  
7
2,9  
96,67  
2,9  
96,67  
96,67  
Kumulatif  
Pengelolaan Data  
dan Informasi  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang  
Baik  
i.  
Analisis Penyebab Belum Tercapainya IKSP “Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang Baik”  
88  
Kecilnya nilai realisasi ini dikarenakan:  
1. Server PDN terkendala, menyebabkan Aplikasi tidak dapat diakses saat  
diperlukan (SRIKANDI, site dengan domain pom.go.id dll) sehingga  
mengganggu tupoksi dan menurunkan kinerja  
2. Belum ditunjuknya PIC yang bertanggung jawab untuk memantau progress  
indikator ini, sehingga belum melakukan verifikasi pemutakhiran data di  
dasbor BOC.  
3. Masih adanya email coorporate pegawai yang tidak aktif.  
ii. Rekomendasi Perbaikan Kinerja IKSP “Indeks Pengelolaan Data dan  
Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang Baik”  
Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, maka terdapat  
beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya:  
1) Dilakukan penunjukan PIC yang bertugas secara rutin melakukan verifikasi  
pemutakhiran data dasbor unit kerja, mengingatkan seluruh pegawai untuk  
menggunakan email corporate, dan akses dasbor BOC Pimpinan Unit Kerja  
Eselon II, dan memonitoring penggunaan email coorporate pegawai setiap  
bulan  
2) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk penanganan kondisi down pada  
aplikasi penunjang kerja.  
iii. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Keterangan  
Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini  
perlu dilakukan upaya sosialisasi dan  
telah dilaksanakan dan akan tetap  
dilakukan  
menggalakkan penggunaan email corporate  
bagi setiap ASN di lingkungan Kedeputian 1  
melalui tim AOC (Agent of Change).  
Penunjukan PIC updating dasbor BOC  
89  
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Tindak Lanjut  
Kondisi Sebelum  
Rencana Aksi  
Kondisi Setelah  
Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Belum**  
Rencana Aksi  
Timeline  
1. Menyempurnakan penyajian  
informasi dalam laporan  
kinerja dengan  
Selesai  
Menyempurnakan  
penyajian  
TW 2 2024  
belum menyempurnakan  
penyajian informasi dalam  
laporan kinerja dengan  
menambahkan informasi  
perbandingan realisasi kinerja  
dengan target jangka  
telah menyempurnakan  
penyajian informasi dalam  
laporan kinerja dengan  
menambahkan informasi  
perbandingan realisasi  
kinerja dengan target jangka  
menengah (Renstra) dan  
menyajikan informasi terkait  
upaya yang telah dilakukan  
dalam keberhasilan  
informasi dalam  
laporan kinerja  
dengan  
menambahkan informasi  
perbandingan realisasi  
kinerja dengan target jangka  
menengah (Renstra) dan  
menyajikan informasi  
terkait upaya yang telah  
dilakukan dalam  
menambahkan  
informasi  
menengah (Renstra) dan  
menyajikan informasi terkait  
upaya yang telah dilakukan  
dalam keberhasilan  
perbandingan  
realisasi kinerja  
dengan target  
jangka menengah  
(Renstra) dan  
menyajikan  
keberhasilan pencapaian  
target IKSP.  
pencapaian target IKSP.  
pencapaian target IKSP.  
informasi terkait  
upaya yang telah  
dilakukan dalam  
keberhasilan  
pencapaian target  
IKSP.  
90  
 
Tindak Lanjut  
Kondisi Sebelum  
Rencana Aksi  
Kondisi Setelah  
Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Belum**  
Rencana Aksi  
Timeline  
2. Menyajikan latar belakang  
perubahan anggaran dan  
upaya efisiensi yang telah  
dilakukan atau penjelasan  
penyebab adanya inefisiensi  
dalam pencapaian target  
kinerja masing-masing IKSP  
dalam laporan kinerja  
Dalam proses  
Menyajikan latar  
belakang  
TW 2 2024  
Belum menyajikan latar  
Sudah menyajikan latar  
perbaikan terus  
menerus  
belakang perubahan anggaran  
dan upaya efisiensi yang telah  
dilakukan atau penjelasan  
penyebab adanya inefisiensi  
dalam pencapaian target  
kinerja masing-masing IKSP  
dalam laporan kinerja  
belakang perubahan  
perubahan  
anggaran dan upaya efisiensi  
yang telah dilakukan atau  
penjelasan penyebab adanya  
inefisiensi dalam pencapaian  
target kinerja masing-masing  
IKSP dalam laporan kinerja  
anggaran dan  
upaya efisiensi  
yang telah  
dilakukan  
1.  
2.  
Meningkatkan pemantauan  
atas pencapaian kinerja  
secara berkala;  
Selesai  
Selesai  
-
-
-
-
Pemantauan sulit dan biasanya  
hanya sebatas pada saat data  
diperlukan  
Pemantauan tersedia dalam  
aplikasi simetris dan dapat  
diakses setiap saat  
Mengoptimalkan  
sumber daya belum  
sepenuhnya diberdayakan  
dalam upaya pencapaian  
target kinerja  
Penggunaan sumberdaya  
telah di optimalkan untuk  
mencapai target kinerja  
penggunaan sumber daya  
dalam upaya pencapaian  
target kinerja pada seluruh  
IKSP kinerja yang telah  
ditetapkan secara bulanan  
atau triwulanan maupun  
akhir periode pengukuran  
(tahunan);  
91  
Tindak Lanjut  
Kondisi Sebelum  
Rencana Aksi  
Kondisi Setelah  
Rencana Aksi  
No  
Rekomendasi  
Selesai*  
Belum**  
Rencana Aksi  
Timeline  
3.  
Mengupayakan pencapaian  
kinerja tahun berjalan dapat  
lebih baik dari tahun  
sebelumnya;  
Selesai  
-
-
Monitoring dan evaluasi  
terkait pencapaian kinerja  
belum dilakukan berkala  
sehingga sulit mengupayakan  
pencapaian kinerja yang lebih  
baik  
Monitoring dan evaluasi  
terkait pencapaian kinerja  
telah dilaksanakan secara  
berkala yaitu setiap triwulan  
sehingga dapat dibahas  
aktivitas dan upaya dalam  
peningkatan pencapaian  
kinerja  
4.  
Memanfaatkan data capaian  
kinerja periode sebelumnya  
sebagai salah satu  
Selesai  
-
-
Belum terarahnya  
Perencanaan kinerja  
mempertimbangkan  
pelaporan kinerja untuk  
perencanaan berikutnya  
perencanaan karena tidak  
terdapat pelaporan kinerja  
sebagai bahan pertimbangan  
dalam perencanaan  
pertimbangan dalam  
perencanaan target pada  
periode sebelumnya.  
berikutnya  
Keterangan:  
*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjut  
**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya  
92  
3.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja  
Informasi kinerja berguna untuk evaluasi rutin. Melalui analisis kinerja, manajemen dapat  
mengevaluasi apakah proses operasional berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,  
selanjutnya pemanfaatan informasi kinerjadi harapkan dapat mendorong terjadinya siklus  
perbaikan berkelanjutan.  
Sebagai bentuk pemanfaatan informasi pada laporan kinerja sebelumnya, Deputi Bidang  
Pengawasan ONPPZA telah melakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dalam  
mencapai kinerja Berikutnya. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap target, aktivitas dan  
anggaran di tahun 2024. Adapun hasil penyesuaian tersebut adalah sebagai Berikut:  
1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;  
Sepanjang periode Rencana Strategis 2020-2024, telah dilakukan penyesuaian terhadap  
target kinerja sebagai bentuk pemanfaatan informasi kinerja dari periode sebelumnya.  
Sesuai dengan Surat dari Plt. Sekretaris Utama pada tanggal 31 Desember 2021 perihal  
penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024  
terdapat beberapa revisi pada cascading target kinerja Eselon I termasuk Deputi Bidang  
pengawasan ONPPZA, yaitu target IKSP Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk  
tahun 2022 hingga 2024 dihilangkan.  
Seiring dengan perjalanan kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPZZA dan evaluasi  
yang berkala, maka pada tahun 2023 telah kembali dilakukan penyesuaian terhadap  
IKSP Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA yaitu dilakukan penambahan  
aktivitas “Nilai Pengelolaan Kearsipan” dan “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang  
dan Jasa” sebagai IKSP Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024.  
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;  
Penyesuaian pagu anggaran tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dilaporkan  
(terlampir).  
3. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode Berikutnya  
Menindaklanjuti hasil capaian kinerja pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA telah melalukan beberapa penyesuaian terhadap target IKSP tahun 2024.  
3.5 Realisasi Anggaran  
Pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2024 adalah sebesar  
Rp54.465.781.000 (sesuai DIPA 7; termasuk Auto adjustment sebesar Rp. 2.153.647.000.  
Berikut ini tabel yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran  
93  
   
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA pada TW III Tahun 2024.  
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran Periode TW III Tahun 2024  
Realisasi Kinerja TW 3  
Anggaran (Rp)  
Target  
akhir  
tahun  
Tahun 2024  
Sasaran  
Program  
Indikator  
Kinerja  
No  
Capaian  
(%)  
Realisasi  
(Rp)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Pagu (Rp)  
01 - Indeks  
Kepatuhan  
(Compliance  
index) Pelaku  
Usaha di Bidang  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
91  
0
2,263,181,800  
1,209,931,390  
53.46%  
Sasaran Program  
02  
Meningkatnya  
kepatuhan  
pelaku usaha dan  
kesadaran  
masyarakat  
terhadap  
keamanan dan  
mutu Obat serta  
kepatuhan  
02 - Indeks  
Kesadaran  
(Awareness  
index)  
Masyarakat  
terhadap Obat  
yang aman dan  
bermutu  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
87,5  
0
632,183,000  
632,167,494  
100.00%  
1
industri produk  
tembakau  
03 - Indeks  
Kepatuhan  
Industri Produk  
Tembakau dalam  
label dan iklan  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
55,2  
0
0
881,496,000  
491,584,520  
55.77%  
58.66%  
Sasaran Program  
07  
01 - Indeks  
Kualitas  
Kebijakan  
Pengawasan  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
2
Meningkatnya  
kualitas  
93,79  
4,156,346,000  
2,438,179,044  
kebijakan  
pengawasan Obat  
01 - Persentase  
Obat yang aman  
dan bermutu  
berdasarkan  
hasil  
98%  
98  
82  
96.78  
83.53  
98.76%  
10,309,328,400 7,174,801,696  
69.60%  
67.33%  
pengawasan  
02- Persentase  
rekomendasi  
hasil  
pengawasan obat  
82  
101.87%  
3,896,718,000  
2,623,578,880  
Sasaran Program  
10  
yang  
ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan dan  
pelayanan publik  
di bidang Obat  
03- Persentase  
Pelayanan Publik  
di Bidang Obat  
yang  
diselesaikan  
Tepat Waktu  
3
92,10%  
4,7  
92,1  
4,7  
89,27  
4,87  
96.93%  
2,799,764,000  
1,752,695,000  
2,155,574,875  
1,383,474,154  
76.99%  
78.93%  
04 - Indeks  
pelayanan publik  
di Bidang Obat  
103,57%  
05 - Tingkat  
Efektivitas KIE di  
bidang Obat  
93,9  
93,9  
98.51  
104,90%  
3,010,225,000  
444,189,000  
2,905,486,198  
271,048,276  
96.52%  
61.02%  
Sasaran Program  
16  
01 - Indeks  
Pengawasan  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
4
94,75  
0
94  
Realisasi Kinerja TW 3  
Tahun 2024  
Anggaran (Rp)  
Target  
akhir  
tahun  
Sasaran  
Program  
Indikator  
Kinerja  
No  
Capaian  
Realisasi  
(Rp)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Pagu (Rp)  
(%)  
Terwujudnya  
Obat Aman dan  
Bermutu  
02 - Persentase  
Obat yang  
Memenuhi  
Syarat  
97.3  
97.3  
97,61  
100,32%  
6,492,820,000  
4,404,037,272  
67.83%  
01 - Indeks  
Kepuasan Pelaku  
Usaha terhadap  
Pemberian  
Bimbingan dan  
Pembinaan  
Pengawasan  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
96,5  
0
604,780,000  
210,537,291  
34.81%  
Sasarab Program  
17  
02 - Indeks  
Kepuasan  
Masyarakat atas  
Kinerja  
Pengawasan  
Obat  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Meningkatnya  
Kepuasan Pelaku  
Usaha dan  
Masyarakat  
terhadap Kinerja  
86  
0
3,566,292,000  
2,577,466,658  
72.27%  
5
Pengawasan Obat  
03 - Indeks  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
Layanan Publik  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika,  
Prekursor dan  
Zat Adiktif  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
92  
0
942.276.000  
94.955.800  
10,08%  
Sasaran Program  
18  
01 - Persentase  
inovasi obat  
pengembangan  
baru yang  
Meningkatnya  
Regulatory  
6
92%  
92  
101,67  
110,51%  
712,093,000  
118,242,180  
16.60%  
60.69%  
Assistance dalam  
Pengembangan  
Obat  
dikawal sesuai  
standar  
01 - Indeks RB  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Sasaran Program  
19  
93,19  
0
5,359,573,150  
3,252,493,47  
3
Terwujudnya  
Tata Kelola  
02 - Nilai AKIP  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan  
Zat Adiktif  
Pemerintahan  
dan Kerjasama  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika  
7
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
81,94  
95,18  
0
0
879,906,000 175,984,562  
20.00%  
77.07%  
04 - Nilai  
Pengelolaan  
Kearsipan  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
660,185,900  
508,828,510  
Sasaran Program  
20  
01 - Indeks  
Terwujudnya  
SDM Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang  
Berkinerja  
Profesionalitas  
ASN Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
8
90,9  
0
2,305,282,000 1,950,761,520  
84.62%  
Optimal  
95  
Realisasi Kinerja TW 3  
Tahun 2024  
Anggaran (Rp)  
Target  
akhir  
tahun  
Sasaran  
Program  
Indikator  
Kinerja  
No  
Capaian  
Realisasi  
(Rp)  
Capaian  
(%)  
Target  
Realisasi  
Pagu (Rp)  
(%)  
01 - Indeks  
Sasaran Program  
21  
pengelolaan data  
dan informasi  
Deputi Bidang  
Pengawasan  
9
Menguatnya  
3
3
2,9  
96,67%  
658,514,950  
453,276,000  
68.83%  
Pengelolaan Data  
dan Informasi  
Pengawasan Obat  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang  
Baik  
01 - Nilai Kinerja  
Anggaran Deputi  
Bidang  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
diukur  
akhir  
Pengawasan  
93,06  
4,809,626,000  
3,572,742,778  
74.28%  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif  
tahun  
tahun  
tahun  
Sasaran Program  
22  
Terkelolanya  
Keuangan Deputi  
Bidang  
Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan  
Zat Adiktif secara  
akuntabel  
03 - Nilai  
Kualitas  
Pengelolaan  
Barang dan Jasa  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
81,41  
0
419,179,000  
419,179,000  
100.00%  
10  
04 - Nilai  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
Pengelolaan  
Barang Milik  
Negara  
90  
0
0
419,179,000  
419,179,000  
419,179,000  
236,963,000  
100.00%  
56.53%  
05 - Persentase  
Realisasi  
penggunaan  
produk dalam  
negeri  
diukur  
akhir  
tahun  
diukur  
akhir  
tahun  
60%  
3165BDC001  
Masyarakat yang  
ditingkatkan  
pengetahuannya  
melalui KIE  
11  
100%  
3,403,316,19  
8
98,29%  
67.79%  
3,462,465,000  
54,465,781,00  
0
36,989,348,9  
00  
Total  
3.5.1 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan  
96  
 
Berikut ini merupakan realisasi anggaran per sasaran strategis:  
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Program Tahun 2024 Periode hingga TW 3 Tahun 2024  
TW I  
TW II  
TW III  
No  
1
Sasaran Program  
CAPAIAN  
(%)  
CAPAIAN  
(%)  
CAPAIAN  
(%)  
CAPAIAN  
(%)  
PAGU  
REALISASI  
PAGU  
REALISASI  
REALISASI  
3.776.860.800,00 2.333.683.404,00  
Meningkatnya  
kepatuhan pelaku usaha  
3.631.081.600 1.323.992.594  
36,46%  
3.658.860.200 1.776.602.473 48,56%  
61,79%  
dan kesadaran  
masyarakat terhadap  
keamanan dan mutu  
Obat serta kepatuhan  
industri produk  
tembakau  
4.156.346.000,00 2.438.179.044,00  
21.768.730.400,0 16.242.915.803,0  
2
3
Meningkatnya kualitas  
kebijakan pengawasan  
Obat  
4.363.986.000 734.426.712  
17.849.084.062 6.192.024.441  
16,83%  
4.156.296.000 1.566.864.437 37,70%  
58,66%  
74,62%  
p
34,69% 22.997.771.600 11.821.244.896 51,40%  
Meningkatnya  
efektivitas pengawasan  
dan pelayanan publik di  
bidang Obat  
6.937.009.000  
5.113.348.000  
4.675.085.548  
2.882.959.749  
4
5
Terwujudnya Obat  
Aman dan Bermutu  
6.676.752.000 880.532.088  
4.114.597.000 782.900.601  
13,19%  
19,03%  
6.929.513.000 2.762.026.422 39,86%  
67,39%  
56,38%  
Meningkatnya  
4.722.975.000 1.801.307.916 38,14%  
Kepuasan Pelaku Usaha  
dan Masyarakat  
terhadap Kinerja  
Pengawasan Obat  
712.093.000  
118.242.180  
6
7
Meningkatnya  
3.453.759.000 474.747.172  
5.662.534.298 994.566.822  
13,75%  
17,56%  
2.862.062.000 837.361.012  
29,26%  
16,60%  
57,07%  
Regulatory Assistance  
dalam Pengembangan  
Obat  
6.899.665.050  
3.937.306.545  
Terwujudnya Tata  
Kelola Pemerintahan  
dan Kerjasama Deputi  
Bidang Pengawasan  
Obat, Narkotika,  
6.097.835.950 2.562.751.139 42,03%  
Psikotropika  
2.305.282.000  
1.950.761.520  
8
Terwujudnya SDM  
Deputi Bidang  
2.101.034.000 502.396.190  
23,91%  
2.420.116.000 1.317.639.192 54,45%  
84,62%  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika  
dan Zat Adiktif yang  
Berkinerja Optimal  
658.514.950  
453.276.000  
9
Menguatnya  
614.365.500  
99.883.961  
16,26%  
23,45%  
654.625.050  
411.484.835  
62,86%  
68,83%  
76,61%  
Pengelolaan Data dan  
Informasi Pengawasan  
Obat  
6.067.163.000  
4.648.063.778  
10  
Terkelolanya Keuangan  
Deputi Bidang  
Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika  
dan Zat Adiktif secara  
akuntabel  
5.998.587.540 1.406.857.562  
57.783.799.129 15.376.452.053  
6.183.740.000 3.303.936.658 53,43%  
TOTAL  
26,61%  
54.465.781.000 25.077.876.266 46,04%  
61.857.477.200  
43.083.789.769  
69,65%  
97  
3.4.2 Perhitungan nilai efisiensi kinerja.  
Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE>= SE maka kegiatan  
dianggap efisien. apabila: IE<= SE maka dianggap tidak efisien  
Tabel 3. 21 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA TW 3 Tahun 2024  
Capaian  
Kinerja  
(%)  
Capaian  
Anggaran  
(%)  
Indeks  
Efisiensi  
Nilai  
Efisiensi  
a/b  
Keterangan  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
a
b
01 - Persentase Obat yang  
aman dan bermutu  
berdasarkan hasil  
pengawasan  
98.76  
69.6  
1.41  
1.51  
1
1
0,02  
0,02  
Efisien  
Efisien  
02- Persentase  
rekomendasi hasil  
pengawasan obat yang  
ditindaklanjuti oleh lintas  
sektor  
101.87  
67.33  
Sasaran Program  
10.  
Meningkatnya  
efektivitas  
pengawasan dan  
pelayanan publik di  
bidang Obat  
03- Persentase Pelayanan  
Publik di Bidang Obat yang  
diselesaikan Tepat Waktu  
1
96.93  
103.57  
104.9  
76.99  
78.93  
96.52  
1.26  
1,31  
1.09  
1
1
1
0,01  
0,01  
0,01  
Efisien  
Efisien  
Efisien  
04 - Indeks pelayanan  
publik di Bidang Obat  
05 - Tingkat Efektivitas KIE  
di bidang Obat  
98  
Capaian  
Kinerja  
(%)  
Capaian  
Anggaran  
(%)  
Indeks  
Efisiensi  
Nilai  
Efisiensi  
a/b  
Keterangan  
No  
Sasaran Program  
Indikator Kinerja  
a
b
Sasaran Program  
16.  
Terwujudnya Obat  
Aman dan Bermutu  
Sasaran Program 18  
Meningkatnya  
Regulatory  
Assistance dalam  
Pengembangan  
Obat  
02 - Persentase Obat yang  
Memenuhi Syarat  
100.32  
110.51  
67.83  
16.6  
2
1.48  
1
1
0,02  
0,4  
Efisien  
01 - Persentase inovasi obat  
pengembangan baru yang  
dikawal sesuai standar  
3
4
6.65  
1.4  
Efisien  
Efisien  
Sasaran Program 21 01 - Indeks pengelolaan  
Menguatnya  
Pengelolaan Data  
dan Informasi  
Pengawasan Obat  
data dan informasi Deputi  
Bidang Pengawasan Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan  
Zat Adiktif yang Baik  
96.66  
68.83  
1
0,02  
99  
3.4.2 Langkah-langkah pelaksanaan anggaran untuk perbaikan ke depan, yaitu:  
Langkah-langkah pelaksanaan anggaran untuk perbaikan ke depan, yaitu:  
1. Membuat PoA dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan lebih presisi dan  
melaksanakan kegiatan sesuai rencana  
2. Monitoring RPD dan melakukan penyesuaian secara berkala sesuai dengan  
waktu yang telah ditentukan  
3. Monitoring pelaporan capaian output yang akan mempengaruhi pada  
capaian program dan kinerja harus dilakukan secara berkala, baik pada  
level unit maupun Satker.  
4. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam perencanaan  
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan terutama untuk kegiatan yang  
belum direncanakan di tahun sebelumnya.  
5. Mengingat sudah akan memasuki TW 4, agar diperhatikan Langkah  
Langkah Akhir Tahun (LLAT) untuk mengantisipasi keterlambatan dalam  
penyelesaian pelaksanaan pembayaran anggaran.  
100  
BAB IV  
PENUTUP  
Pada triwulan III tahun 2024, Hasil pengukuran capaian 8 indikator kinerja Deputi  
Bidang Pengawasan Obat NPPZA adalah sebagai berikut:  
1. Lima (5) indikator dengan kategori “SANGAT BAIK” yaitu:  
a.  
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti  
oleh lintas sektor.  
b. Indikator kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat.  
c. Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat.  
d. Indeks Pelayanan Publik.  
e. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar.  
2. Tiga (3) indikator dengan kategori “CUKUP” yaitu indikator kinerja:  
a.  
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil  
pengawasan.  
b. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat  
waktu.  
c.  
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan  
Obat, NPPZA.  
Dalam mendukung capaian kinerja TW III tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan  
Obat NPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 54.465.781.000 (termasuk Auto  
Adjustment sebesar Rp. 2.153.647.000) dan Realisasi anggaran sampai dengan  
Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 36,989,348,900 atau 67,79% dibandingkan  
pagu APBN.  
101  
   
LAMPIRAN  
1. Permintaan Pelaporan Kinerja TW 3 tahun 2024  
- 2 -  
LAMPIRAN 1  
Nota Dinas Sekretaris Utama  
Nomor : PR.08.02.2.09.24.730  
Tanggal: 1 Oktober 2024  
JENIS LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN  
A. UNIT KERJA PUSAT  
ESELON  
ESELON II SELAIN  
ESELON  
II  
(PUSAT-  
PUSAT)  
BATAS WAKTU  
PELAPORAN  
TRIWULAN III  
NO  
JENIS LAPORAN  
LINK AKSES  
I
PUSAT-  
PUSAT  
Tanggal  
10 Oktober 2024  
Tanggal  
10 Oktober 2024  
Tanggal  
1
2
3
RHPK  
-
V
-
V
V
V
V
V
V
E-Performance  
Monev Bappenas  
(Folder Upload Data Dukung  
10 Oktober 2024  
RKP/RAPK dan  
Output PN  
Tanggal  
4
5
6
-
-
V
V
V
V
V
V
dan folder Entri Data Dukung) 10 Oktober 2024  
Lampiran 2  
Tanggal  
Laporan Kinerja  
BPOM dalam Angka  
(Folder Upload Data Dukung)   
10 Oktober 2024  
Lampiran 2  
Laporan Evaluasi  
Internal Triwulanan  
(Disahkan pimpinan  
unit kerja/satker)  
Laporan Kinerja  
Tanggal  
V
(Folder Upload Evaluasi  
15 Oktober 2024  
Internal)  
Interim Triwulanan  
(Disahkan pimpinan  
unit kerja/satker)  
(Folder Upload Lapkin Interim)  
Tanggal  
21 Oktober 2024  
7
V
-
V
B. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
BATAS WAKTU  
PELAPORAN  
TRIWULAN III  
Tanggal  
BB/ BPOM/  
LOKA POM  
NO  
JENIS LAPORAN  
LINK AKSES  
1
RHPK  
V
10 Oktober 2024  
RHPK Indikator:  
Persentase Keterlibatan UPT dalam  
Program Sediaan Farmasi dan  
1.1 Makanan Minuman serta Program  
Pemberdayaan Masyarakat Bidang  
Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/  
Kota  
Tanggal  
10 Oktober 2024  
V
V
Tanggal  
10 Oktober 2024  
2
E-Performance  
- 3 -  
BATAS WAKTU  
PELAPORAN  
TRIWULAN III  
Tanggal  
BB/ BPOM/  
LOKA POM  
NO  
3
JENIS LAPORAN  
LINK AKSES  
Monev Bappenas  
V
10 Oktober 2024  
Capaian Rencana Aksi Perjanjian  
Kinerja (RAPK)  
(Disahkan pimpinan UPT)  
(Folder Upload RAPK)  
Tanggal  
10 Oktober 2024  
4
V
V
V
Laporan Evaluasi Internal Triwulanan  
(Disahkan pimpinan UPT)  
(Folder Upload Evaluasi Internal)  
Tanggal  
15 Oktober 2024  
5
6
Laporan Kinerja Interim Triwulanan  
(Disahkan pimpinan UPT)  
(Folder Upload Lapkin Interim)  
Tanggal  
21 Oktober 2024  
- 4 -  
LAMPIRAN 2  
Nota Dinas Sekretaris Utama  
Nomor : PR.08.02.2.09.24.730  
Tanggal : 1 Oktober 2024  
JENIS LAPORAN HASIL KEGIATAN UNIT KERJA PUSAT  
http://bit.ly/capaianpusattahun2024 (Folder upload data dukung dan folder entri data dukung)  
UPLOAD DATA DUKUNG  
ENTRI DATA DUKUNG  
RKP/RAPK Realisasi Keuangan  
Update Data  
Laporan Kinerja  
BPOM Dalam Angka  
NO  
UNIT KERJA  
(disahkan  
pimpinan  
unit kerja)  
dan Fisik  
(disahkan pimpinan  
unit kerja)  
RKP  
Output PN  
Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan  
Makanan  
1
2
3
4
5
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat  
Biro Perencanaan dan Keuangan  
Biro Hukum dan Organisasi  
Biro Umum  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
-
Biro Sumber Daya Manusia  
-
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan  
Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor  
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan  
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
6
7
8
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor  
- 5 -  
UPLOAD DATA DUKUNG  
RKP/RAPK Realisasi Keuangan  
ENTRI DATA DUKUNG  
Update Data  
Laporan Kinerja  
BPOM Dalam Angka  
NO  
UNIT KERJA  
(disahkan  
pimpinan  
unit kerja)  
dan Fisik  
(disahkan pimpinan  
unit kerja)  
RKP  
Output PN  
9
Direktorat Registrasi Obat  
V
V
V
V
V
V
V
-
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
10  
V
V
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan  
Suplemen Kesehatan  
11  
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
12 Direktorat Pengawasan Kosmetik  
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
13  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
14  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
15 Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik  
V
V
V
V
V
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
16 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan  
V
V
V
V
V
17 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  
18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
- 6 -  
UPLOAD DATA DUKUNG  
RKP/RAPK Realisasi Keuangan  
ENTRI DATA DUKUNG  
Update Data  
Laporan Kinerja  
BPOM Dalam Angka  
NO  
UNIT KERJA  
(disahkan  
pimpinan  
unit kerja)  
dan Fisik  
(disahkan pimpinan  
unit kerja)  
RKP  
Output PN  
19 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan  
V
V
V
V
V
V
-
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
20  
V
V
V
Usaha Pangan Olahan  
Deputi Bidang Penindakan  
21 Direktorat Cegah Tangkal  
22 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan  
23 Direktorat. Penyidikan Obat dan Makanan  
24 Direktorat Siber Obat dan Makanan  
Inspektorat Utama  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
V
-
25 Inspektorat I  
V
V
V
V
- *)  
- *)  
V
V
-
-
26 Inspektorat II  
PUSAT-PUSAT  
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan  
Makanan Nasional  
27  
V
V
V
V
V
28 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan  
29 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan  
Makanan  
30  
V
V
V
V
V
Keterangan : *) unit kerja diperbolehkan memberikan masukan Laporan Kinerja BPOM dalam Angka dengan narasi singkat  
infografis  
- 7 -  
LAMPIRAN 3  
Nota Dinas Sekretaris Utama  
Nomor : PR.08.02.2.09.24.730  
Tanggal : 1 Oktober 2024  
Daftar PIC Monev dan Pembagian Satker/Unit Kerja  
PIC  
Satuan/Unit Kerja Pusat  
BB/Balai POM  
BBPOM di Jakarta  
Loka POM  
Loka POM di Kota Dumai  
Loka POM di Kab. Tulangbawang  
Loka POM di Kab. Belu  
TU Deputi III  
Inspektorat I  
BBPOM di Pekanbaru  
BBPOM di Palembang  
Biro Perencanaan dan Keuangan  
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor  
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor & Zat  
Adiktif  
BBPOM di Bandar Lampung  
Loka POM di Kab. Sumba Timur  
Kevin Djap  
(No. HP: 0812 3404 5055)  
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan  
BPOM di Kediri  
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  
BBPOM di Surabaya  
BBPOM di Yogyakarta  
BPOM di Ambon  
BPOM di Kupang  
TU Irtama  
BBPOM di Bandung  
BBPOM di Semarang  
BBPOM di Banjarmasin  
Loka POM di Kab. Pulau Morotai  
Loka POM di Kab. Bungo  
M. Sadam Husain  
(No. HP: 0882 3402 9177)  
Biro Umum  
Direktorat Registrasi Obat  
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat  
- 8 -  
PIC  
Satuan/Unit Kerja Pusat  
BB/Balai POM  
BBPOM di Makassar  
BPOM di Bengkulu  
Loka POM  
Loka POM di Kab. Buleleng  
Loka POM di Kab. Belitung  
Loka POM di Kab. Aceh Selatan  
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik  
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik  
Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan  
Makanan  
BPOM di Batam  
BPOM di Tasikmalaya  
BBPOM di Pontianak  
BBPOM di Palangka Raya  
BBPOM di Serang  
TU Deputi I  
Loka POM di Kab. Sambas  
Loka POM di Kab. Ende  
Biro Sumber Daya Manusia  
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor & Zat Adiktif  
Loka POM di Kota Balikpapan  
Tri Handayani  
(No. HP: 0813 1678 3713)  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Pangan Olahan  
BPOM di Gorontalo  
BPOM di Manokwari  
BPOM di Palopo  
Loka POM di Kab. Toba  
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan  
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan  
Loka POM di Kab. Manggarai Barat  
Loka POM di Kab. Tanah Bumbu  
BPOM di Bogor  
TU Sektama  
BBPOM di Banda Aceh  
BBPOM di Denpasar  
Loka POM di Kab. Mimika  
Loka POM di Kab. Tabalong  
Biro Hukum dan Organisasi  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan  
Kosmetik  
BBPOM di Jayapura  
Loka POM di Kab. Bima  
Yulia K. Riamina  
(No. HP: 0856 9399 5794)  
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan  
Direktorat Cegah Tangkal  
BPOM di Tarakan  
Loka POM di Kota Tanjungpinang  
Loka POM di Kab. Dharmasraya  
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu  
BPOM di Jember  
Direktorat Siber Obat dan Makanan  
BPOM di Kab. Banyumas  
- 9 -  
PIC  
Satuan/Unit Kerja Pusat  
BB/Balai POM  
BPOM di Sofifi  
Loka POM  
TU Deputi II  
Inspektorat II  
BBPOM di Medan  
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe  
Loka POM di Kota Baubau  
BBPOM di Manado  
BPOM di Mamuju  
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
Loka POM di Kab. Aceh Tengah  
Loka POM di Kab. Merauke  
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
Vicka  
BPOM di Pangkal Pinang  
(No. HP: 0812 9089 6063)  
Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor  
BPOM di Surakarta  
Loka POM di Kab. Sorong  
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  
Nasional  
BPOM di Tangerang  
BPOM di Payakumbuh  
BBPOM di Mataram  
BBPOM di Samarinda  
TU Deputi IV  
Loka POM di Kab. Banggai  
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan  
Suplemen Kesehatan  
Loka POM di Kota Lubuklinggau  
Eka Nelly A.  
(No. HP: 0856 0886 8169)  
Direktorat Pengawasan Kosmetik  
BBPOM di Padang  
BPOM di Jambi  
BPOM di Palu  
Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar  
Loka POM di Kota Tanjungbalai  
Loka POM di Kab. Sanggau  
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan  
Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  
BPOM di Kendari  
Loka POM di Kab. Rejang Lebong  
- 10 -  
LAMPIRAN 4  
Nota Dinas Sekretaris Utama  
Nomor : PR.08.02.2.09.24.730  
Tanggal : 1 Oktober 2024  
Daftar PIC Monev Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program  
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota di UPT BPOM  
Ikhsani Adil  
Kusbudiwanti  
(HP 0818 0271 8706)  
Saidah  
(HP 0815 6595 182)  
Tri Apriadi  
(HP 0813 2124 4235)  
Mawar Sari  
(HP 0812 8609 5081)  
Evi Wirdayanti  
(HP 0838 0777 9018)  
Awali Romadhon  
(HP 0877 8221 7247)  
Monicha Puspitasari  
(HP 0838 7057 3383)  
1. Jayapura  
2. Palembang  
3. Yogyakarta  
4. Kupang  
1. Banjarmasin  
2. Medan  
1. Bandar Lampung  
2. Manado  
1. Denpasar  
2. Padang  
3. Serang  
4. Jambi  
1. Bandung  
2. Mataram  
3. Samarinda  
4. Bengkulu  
5. Palu  
1. Banda Aceh  
2. Makassar  
3. Pekanbaru  
4. Ambon  
1. Jakarta  
2. Palangkaraya  
3. Surabaya  
4. Kendari  
3. Semarang  
4. Gorontalo  
5. Pangkal pinang  
3. Pontianak  
4. Batam  
5. Aceh Selatan  
5. Manokwari  
5. Sofifi  
5. Mamuju  
5. Tarakan  
6. Kabupaten  
Buleleng  
6. Kabupaten  
tabalong  
6. Kabupaten Tanah  
Bumbu  
6. Kabupaten Bogor  
6. Tulang Bawang  
6. Kota Tasikmalaya  
7. Kota Palopo  
6. Aceh Tengah  
7. Kabupaten Toba  
Samosir  
7. Kabupaten  
7. Kabupaten  
Merauke  
7. Kabupaten Mimika  
7. Kabupaten Bima  
8. Kota Dumai  
7. Kota Tanjungbalai  
Kepulauan Sangihe  
8. Kabupaten  
Kotawaringin  
Barat  
8. Kabupaten  
Sanggau  
8. Kota  
8. Kabupaten  
Dharmasraya  
8. Kabupaten  
Indragiri Hulu  
8. Kota Payakumbuh  
9. Kota Balikpapan  
10. Kota Tanjungpinang  
11. Kabupaten Sorong  
Lubuklinggau  
9. Kepulauan  
Tanimbar  
9. Kabupaten  
Tangerang  
9. Kabupaten  
Banyumas  
9. Kabupaten  
Jember  
9. Kabupaten Kediri  
10. Kabupaten Ende  
9. Kota Surakarta  
10. Kabupaten Pulau  
Morotai  
10. Kabupaten Rejang  
Lebong  
10. Kabupaten  
Manggarai Barat  
10. Kota Baubau  
10. Kabupaten Bungo  
11. Kabupaten Sumba  
Timur  
11. Kabupaten  
Banggai  
11. Kabupaten  
Sambas  
11. Kabupaten  
Belitung  
11. Kabupaten Belu  
2. Undangan Pembahasan Laporan Kinerja TW 3 tahun 2024  
Nomor  
Lamp  
Perihal  
:
:
:
B-PR.10.01.31.10.24.296  
1 (satu) berkas  
Undangan Rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja  
Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Triwulan III Tahun 2024  
Jakarta, 09 Oktober 2024  
Yth.  
Daftar Undangan Terlampir  
di  
Tempat  
Sehubungan dengan telah berakhirnya triwulan III tahun 2024 dan dalam rangka perwujudan  
akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun  
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusu  
nan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat  
, NPPZA Triwulan III Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, kami  
mengundang Bapak/Ibu atau staf yang kompeten mewakili untuk hadir pada:  
Hari, tanggal  
Waktu  
: Jumat, 11 Oktober 2024  
: 09.00 WIB - selesai  
Link zoom  
: https://us06web.zoom.us/j/89359438558?pwd=sFomeDatsGRBuCngP  
Qj9tM25OUCtYI.1  
Meeting ID: 893 5943 8558  
Passcode: monev  
Agenda  
: Evaluasi Internal dan Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024  
Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu.  
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan  
terima kasih.  
Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm  
Tembusan Yth:  
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (sebagai laporan)  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
Lampiran  
No. Surat  
Tanggal  
: B-PR.10.01.31.10.24.296  
: 09 Oktober 2024  
Daftar Undangan  
1. Direktur Registrasi Obat  
2. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Prekursor  
3. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor  
4. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
5. Seluruh PPK, Bendahara dan Tim Keuangan di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA  
6. Tim RB Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan  
ONPPZA  
7. Ketua Tim di Dit. Standardisasi ONPPZA  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
3. DIPA Rev.07 Juli 2024  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan  
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445155/2024  
A. Dasar Hukum:  
Revisi ke 07  
Tanggal : 12 Juli 2024  
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024  
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:  
1. Kementerian Negara/Lembaga  
2. Unit Organisasi  
3. Provinsi  
:
:
:
:
:
(063)  
(01)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
(01)  
DKI JAKARTA  
4. Kode/Nama Satker  
Sebesar  
(445155)  
Rp.  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
54.465.781.000  
( LIMA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH )  
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
07  
KESEHATAN  
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
07.01  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :  
Jumlah Uang  
Terlampir  
C. Sumber Dana Berasal Dari :  
1. Rupiah Murni  
Rp.  
Rp.  
40.780.327.000  
13.606.657.000  
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri  
- Pinjaman Dalam Negeri  
- Hibah Dalam Negeri  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
0
2. PNBP  
0
PNBP TA Berjalan  
0
5. Hibah Langsung  
78.797.000  
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  
- Pinjaman Luar Negeri  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
0
0
0
- Hibah Luar Negeri Langsung  
- Hibah Dalam Negeri Langsung  
6. SBSN PBS  
78.797.000  
0
0
- Hibah Luar Negeri  
D. Pencairan dana dilakukan melalui :  
1. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH  
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)  
(140) Rp.  
78.797.000  
2. KPPN JAKARTA VI  
(175) Rp.  
54.386.984.000  
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).  
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).  
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.  
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.  
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).  
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.  
Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001  
LAMPIRAN  
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
Satker  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
54.465.781.000  
DR  
Program Pengawasan Obat dan Makanan  
DR.3165  
DR.4122  
DR.4123  
DR.4125  
DR.4127  
DR.4131  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
3.462.465.000  
6.997.315.000  
14.069.111.000  
10.527.153.000  
11.215.579.000  
8.194.158.000  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Registrasi Obat  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Halaman  
dari  
1
1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
I A. INFORMASI KINERJA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
Halaman :  
I A.  
1
:
Program  
063.01.DR  
Program Pengawasan Obat dan Makanan  
54.465.781.000  
3.462.465.000  
:
:
Kegiatan  
3165  
1. 01  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Indikator Kinerja Kegiatan  
2. 01  
3. 01  
Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan  
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP  
Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT  
Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise  
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  
4. 01  
5. 01  
6. 01  
7. 02  
8. 02  
9. 02  
10. 02  
11. 02  
12. 03  
13. 03  
14. 03  
15. 03  
16. 04  
17. 04  
18. 04  
19. 05  
20. 05  
21. 06  
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal  
Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM  
Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
I A. INFORMASI KINERJA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
Halaman :  
I A.  
2
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
22. 07  
Persentase UMKM yang memenuhi standar  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
1
3165.BDC  
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
10.750,00 Orang  
Orang  
3.462.465.000  
3.462.465.000  
:
:
01  
BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE  
10750.00  
:
:
Kegiatan  
4122  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
6.997.315.000  
1. 01  
Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan  
Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu  
Indikator Kinerja Kegiatan  
2. 01  
3. 02  
4. 02  
5. 03  
6. 03  
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan  
Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai  
Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
2
3
4122.QAH  
Pelayanan Publik Lainnya  
500,00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik  
1.122.354.000  
1.122.354.000  
:
:
01  
QAH.001  
(PN)  
dokumen  
Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan  
Sesuai Standar  
500.00  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
4122.QIC  
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
240,00  
240.00  
5.874.961.000  
5.874.961.000  
Lembaga, Laporan, Badan Usaha,  
Penyalur, Keputusan  
Keputusan  
:
:
01  
QIC.001  
(PN)  
Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana  
Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan  
:
:
Kegiatan  
4123  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP  
14.069.111.000  
1. 01  
2. 01  
Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
I A. INFORMASI KINERJA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
Halaman :  
I A.  
3
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
3. 02  
4. 02  
5. 03  
6. 04  
Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan  
Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu  
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif  
Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
4
4123.BIA  
Pengawasan dan Pengendalian Produk  
11.600,00 Produk, Laporan, Keputusan  
11.388.208.000  
6.545.605.000  
4.842.603.000  
:
:
01  
02  
BIA.001  
BIA.002  
Laporan  
8750.00  
Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika,  
psikotropika dan prekursor  
Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika  
dan prekursor  
Laporan  
2850.00  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
5
6
4123.QAH  
Pelayanan Publik Lainnya  
18.300,00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik  
1.074.858.000  
1.074.858.000  
:
:
01  
QAH.001  
(PN)  
(PN)  
dokumen  
18300.00  
Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,  
dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
4123.QIA  
Pengawasan dan Pengendalian Produk  
60.800,00 Produk, Laporan, Keputusan  
1.606.045.000  
1.606.045.000  
:
:
01  
QIA.001  
Produk  
Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi  
Ketentuan  
60800.00  
:
:
Kegiatan  
4125  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
10.527.153.000  
1. 01  
Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar  
Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu  
Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB  
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Indikator Kinerja Kegiatan  
2. 01  
3. 01  
4. 02  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
I A. INFORMASI KINERJA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
Halaman :  
I A.  
4
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
5. 02  
6. 03  
Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai  
Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
7
4125.BAH  
Pelayanan Publik Lainnya  
144,00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik  
7.501.034.000  
4.024.492.000  
3.476.542.000  
:
:
01  
02  
BAH.001  
BAH.002  
dokumen  
120.00  
Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi,  
dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu  
Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas  
Produksi Obat yang Diterbitkan  
dokumen  
24.00  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
8
4125.QIC  
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
215,00  
215.00  
3.026.119.000  
3.026.119.000  
Lembaga, Laporan, Badan Usaha,  
Penyalur, Keputusan  
Lembaga  
:
:
01  
QIC.001  
(PN)  
Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta  
bahan baku obat yang diawasi sesuai standar  
:
:
Kegiatan  
4127  
Registrasi Obat  
11.215.579.000  
1. 01  
Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar  
Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu  
Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti  
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat  
Indikator Kinerja Kegiatan  
2. 02  
3. 03  
4. 04  
Klasifikasi Rincian Output  
Rincian Output  
9
4127.PCA  
Perizinan Produk  
Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar  
8.100,00 Produk, Keputusan  
Keputusan  
11.215.579.000  
11.215.579.000  
:
:
01  
PCA.001  
(PN)  
8100.00  
:
:
Kegiatan  
4131  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Indeks kualitas kebijakan pegawasan obat  
8.194.158.000  
1. 01  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
I A. INFORMASI KINERJA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
Halaman :  
I A.  
5
Klasifikasi Rincian Output 10  
Rincian Output  
4131.AFA  
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  
17,00  
17.00  
6.344.413.000  
6.344.413.000  
NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,  
Standar  
NSPK  
:
:
01  
AFA.001  
Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
yang disusun  
Klasifikasi Rincian Output 11  
Rincian Output  
4131.CAB  
Sarana Bidang Kesehatan  
5,00 Paket, Unit  
173.029.000  
173.029.000  
:
:
01  
CAB.001  
Unit  
5.00  
Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,  
dan Zat Adiktif  
Klasifikasi Rincian Output 12  
Rincian Output  
4131.CAN  
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Perangkat pengolah data dan komunikasi  
100,00 Unit  
1.676.716.000  
1.676.716.000  
:
:
01  
CAN.001  
Unit  
100.00  
Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Utama Badan POM  
ttd.  
RITA MAHYONA  
NIP. 196505232000032001  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
I B. SUMBER DANA  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Kode/Nama Satker  
: (445155)  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Halaman :  
I B.  
1
Pagu  
Ekuivalen Rupiah  
1. Anggaran Tahun 2024  
1. Rupiah Murni  
2. PNBP  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
54.465.781.000  
Ket :  
(1) Valuta Asing  
(2) RPLN  
US$  
US$  
US$  
US$  
IDR  
IDR  
IDR  
IDR  
0
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
0
0
0
0
a. Pinjaman Luar Negeri  
b. Hibah Luar Negeri  
40.780.327.000  
0
13.606.657.000  
(1) Valuta Asing  
(2) RHLN  
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  
0
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri  
5. Hibah Langsung  
0
78.797.000  
0
c. Pinjaman Dalam Negeri  
d. Hibah Dalam Negeri  
0
0
78.797.000  
0
6. SBSN PBS  
e. Hibah Luar Negeri Langsung  
f. Hibah Dalam Negeri Langsung  
2. Rincian Pinjaman / Hibah :  
(dalam ribuan rupiah)  
No.  
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH  
PAGU TAHUN INI  
RINCIAN DANA BERDASARKAN  
CARA PENARIKAN  
DANA PENDAMPING  
No. NPP/H per Tahun  
No. Register  
1. Pinjaman Luar Negeri  
1) Mata Uang NPP/H  
1) PP  
2. Hibah Luar Negeri  
2) Ekuivalen USD  
2) PL  
3) RK  
4) LC  
5) -  
3. Pinjaman Dalam Negeri  
4. Hibah Dalam Negeri  
3) Ekuivalen Rupiah  
Kode  
2
Uraian  
Kode  
4
Dana  
5
Kode  
Dana  
7
Rp. Pdp  
8
Rp.LN  
9
Rp.Loc.Cost  
10  
1
3
6
1
2
WORLDHEALTHORGANI USD  
KS.02.02.3.31.04.22 USD  
23LNGDLA IDR  
5,25  
78.797,00  
5
78.797  
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Kode/Nama Satker  
Kewenangan  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
: (KP)  
Halaman :  
II. 1  
(dalam ribuan rupiah)  
BELANJA  
CARA  
PENARIKAN/  
REGISTER  
LOKASI/  
KPPN  
KODE  
1
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA  
BANTUAN  
SOSIAL  
PEGAWAI  
BARANG  
MODAL  
LAIN-LAIN  
JUMLAH  
SELURUH  
[51]  
3
[52]  
4
[53]  
5
[57]  
6
[58]  
7
10  
2
8
9
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
445155  
-
52.254.226  
2.211.555  
-
-
54.465.781  
063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan  
-
-
-
52.254.226  
3.462.465  
3.462.465  
2.211.555  
-
-
-
-
-
-
54.465.781  
3.462.465  
3.462.465  
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
-
.
3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
-
01 51  
01 RM  
175  
-
-
-
3.462.465  
6.895.505  
1.032.354  
-
-
-
-
-
-
-
3.462.465  
6.997.315  
1.122.354  
4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
101.810  
.
4122.QAH Pelayanan Publik Lainnya  
90.000  
01 51  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
01 RM  
175@  
175  
-
-
-
295.174  
737.180  
-
-
-
-
-
-
-
295.174  
827.180  
04 PNBP  
90.000  
11.810  
.
4122.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
5.863.151  
5.874.961  
01 51  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Kode/Nama Satker  
Kewenangan  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
: (KP)  
Halaman :  
II. 2  
(dalam ribuan rupiah)  
BELANJA  
CARA  
PENARIKAN/  
REGISTER  
LOKASI/  
KPPN  
KODE  
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA  
BANTUAN  
SOSIAL  
PEGAWAI  
BARANG  
MODAL  
LAIN-LAIN  
JUMLAH  
SELURUH  
[51]  
3
[52]  
4
[53]  
5
[57]  
6
[58]  
7
10  
1
2
8
9
01 RM  
04 PNBP  
175@  
175  
-
-
-
5.029.402  
11.810  
-
-
-
-
-
-
5.041.212  
833.749  
-
833.749  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif  
4123  
14.069.111  
-
14.069.111  
.
4123.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
-
11.388.208  
-
-
-
11.388.208  
01 51  
01 RM  
175@  
175  
-
-
-
9.882.998  
1.505.210  
1.074.858  
-
-
-
-
-
-
-
9.882.998  
1.505.210  
1.074.858  
04 PNBP  
-
.
4123.QAH Pelayanan Publik Lainnya  
-
01 51  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
01 RM  
175  
175  
-
-
-
60.400  
1.014.458  
1.606.045  
-
-
-
-
-
-
-
-
60.400  
1.014.458  
1.606.045  
04 PNBP  
.
4123.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
-
01 51  
01 RM  
175@  
-
1.503.848  
-
-
-
1.503.848  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Kode/Nama Satker  
Kewenangan  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
: (KP)  
Halaman :  
II. 3  
(dalam ribuan rupiah)  
BELANJA  
CARA  
PENARIKAN/  
REGISTER  
LOKASI/  
KPPN  
KODE  
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA  
BANTUAN  
SOSIAL  
PEGAWAI  
BARANG  
MODAL  
LAIN-LAIN  
JUMLAH  
SELURUH  
[51]  
3
[52]  
4
[53]  
5
[57]  
6
[58]  
7
10  
1
2
8
9
175  
140  
04 PNBP  
11 HLL  
-
-
-
-
23.400  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.400  
-
23LNGDLA  
78.797  
10.527.153  
7.501.034  
78.797  
10.527.153  
7.501.034  
4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
-
.
4125.BAH Pelayanan Publik Lainnya  
-
01 51  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
01 RM  
175@  
175  
-
-
-
5.154.834  
2.346.200  
3.026.119  
-
-
-
-
-
-
-
-
5.154.834  
2.346.200  
3.026.119  
04 PNBP  
.
4125.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
-
01 51  
01 RM  
175  
-
-
-
3.026.119  
11.094.579  
11.094.579  
-
-
-
-
-
-
-
3.026.119  
11.215.579  
11.215.579  
4127 Registrasi Obat  
121.000  
.
4127.PCA Perizinan Produk  
121.000  
45.000  
01 51  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
01 RM  
175@  
-
5.080.244  
-
-
5.125.244  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Kode/Nama Satker  
Kewenangan  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
: (KP)  
Halaman :  
II. 4  
(dalam ribuan rupiah)  
BELANJA  
CARA  
PENARIKAN/  
REGISTER  
LOKASI/  
KPPN  
KODE  
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA  
BANTUAN  
SOSIAL  
PEGAWAI  
BARANG  
MODAL  
LAIN-LAIN  
JUMLAH  
SELURUH  
[51]  
3
[52]  
4
[53]  
5
[57]  
6
[58]  
7
10  
1
2
8
9
04 PNBP  
175  
-
-
-
6.014.335  
76.000  
-
-
-
-
-
-
6.090.335  
4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
6.205.413  
1.988.745  
8.194.158  
.
4131.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
6.205.413  
139.000  
6.344.413  
01 51  
01 RM  
175@  
-
-
6.205.413  
-
139.000  
173.029  
-
-
-
-
6.344.413  
173.029  
.
4131.CAB Sarana Bidang Kesehatan  
01 51  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
01 RM  
175  
175  
-
-
-
-
-
-
167.869  
5.160  
-
-
-
-
-
-
167.869  
5.160  
04 PNBP  
.
4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)  
1.676.716  
1.676.716  
01 51  
01 RM  
175  
175  
-
-
-
-
715.751  
960.965  
-
-
-
-
715.751  
960.965  
04 PNBP  
JUMLAH  
-
52.254.226  
2.211.555  
-
-
54.465.781  
Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Utama Badan POM  
ttd.  
RITA MAHYONA  
NIP. 196505232000032001  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Halaman :  
(dalam ribuan rupiah)  
III. 1  
Kode/Nama Satker  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
RENCANA PENARIKAN  
JUMLAH  
SELURUH  
NO  
KODE  
URAIAN SATKER  
JANUARI  
FEBRUARI  
MARET  
APRIL  
MEI  
JUNI  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DESEMBER  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN  
OBAT, NARKOTIKA,  
1.  
445155  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,  
DAN ZAT ADIKTIF  
3.013.325  
5.042.625  
5.006.217  
5.352.249  
3.083.917  
2.866.476  
5.658.950  
4.314.087  
4.451.657  
4.669.450  
4.544.674  
3.950.959  
4.665.965  
4.660.746  
7.396.121  
7.357.730  
54.465.781  
52.254.226  
RENCANA PENARIKAN DANA  
BELANJA BARANG  
3.013.325  
4.993.237  
2.888.314  
2.634.750  
4.800.746  
4.170.160  
4.239.946  
3.944.381  
0
36.407  
359.011  
195.603  
231.726  
858.204  
143.927  
211.711  
124.776  
0
6.578  
5.219  
0
38.391  
29.182  
2.211.555  
3.462.465  
BELANJA MODAL  
2.009.871  
2.009.871  
221.888  
558.900  
333.453  
333.453  
462.586  
210.433  
210.433  
260.864  
97.258  
97.258  
94.394  
94.394  
0
0
0
0
128.973  
128.973  
583.847  
063.01.DR.3165  
063.01.DR.4122  
Pengawasan Obat dan Makanan di  
Seluruh Indonesia  
558.900  
853.267  
0
0
29.182  
3.462.465  
6.997.315  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
163.870  
627.459  
629.226  
831.295  
660.781  
730.132  
972.099  
Pengawasan Distribusi dan  
Pelayanan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Prekursor  
221.888  
853.267  
462.586  
260.864  
163.870  
627.459  
629.226  
819.485  
570.781  
583.847  
730.132  
972.099  
6.895.505  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
0
0
0
0
0
0
0
11.810  
90.000  
0
0
0
101.810  
53 BELANJA MODAL  
63.350  
848.905  
1.353.895  
749.223  
1.021.198  
1.555.818  
1.089.782  
1.315.999  
1.375.840  
971.607  
1.658.130  
2.065.364  
14.069.111  
063.01.DR.4123  
063.01.DR.4125  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan  
Ekspor Impor Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat  
Adiktif  
63.350  
848.905  
673.611  
1.353.895  
1.128.372  
749.223  
420.267  
1.021.198  
625.442  
1.555.818  
1.149.965  
1.089.782  
716.465  
1.315.999  
525.605  
1.375.840  
1.053.321  
971.607  
1.658.130  
1.052.621  
2.065.364  
1.579.510  
14.069.111  
10.527.153  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
549.706  
1.052.268  
Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor  
549.706  
673.611  
1.128.372  
420.267  
625.442  
1.149.965  
716.465  
525.605  
1.053.321  
1.052.268  
1.052.621  
1.579.510  
10.527.153  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
DS:6835-0307-1334-3104  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN  
Kementerian Negara/Lembaga : (063)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: (01)  
: (01)  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Halaman :  
(dalam ribuan rupiah)  
III. 2  
Kode/Nama Satker  
: (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
RENCANA PENARIKAN  
JUMLAH  
SELURUH  
NO  
KODE  
URAIAN SATKER  
JANUARI  
FEBRUARI  
5
MARET  
APRIL  
MEI  
JUNI  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
12  
OKTOBER  
NOVEMBER  
14  
DESEMBER  
1
2
3
4
6
7
8
9
10  
11  
13  
15  
16  
0
0
1.329.411  
1.120.876  
933.467  
355.480  
813.226  
1.244.346  
1.188.103  
1.005.062  
811.464  
899.762  
1.514.382  
11.215.579  
063.01.DR.4127  
Registrasi Obat  
1.329.411  
1.120.876  
933.467  
355.480  
813.226  
1.244.346  
1.097.103  
975.062  
811.464  
899.762  
1.514.382  
11.094.579  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
0
0
0
0
0
0
0
91.000  
30.000  
0
0
0
121.000  
53 BELANJA MODAL  
168.509  
778.530  
953.066  
509.662  
603.228  
1.418.089  
634.267  
590.655  
574.447  
402.801  
325.320  
1.235.583  
8.194.158  
063.01.DR.4131  
Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat  
Adiktif  
168.509  
0
742.123  
36.407  
594.055  
359.011  
314.059  
195.603  
371.502  
231.726  
559.885  
858.204  
490.340  
143.927  
481.754  
108.901  
569.671  
4.776  
396.223  
6.578  
320.101  
5.219  
1.197.192  
38.391  
6.205.413  
1.988.745  
52 BELANJA BARANG DAN  
BARANG  
53 BELANJA MODAL  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.590  
192.416  
3.393.610  
192.424  
40.723.100  
2.309.000  
PERKIRAAN PENERIMAAN  
- PNBP (425321)  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.583  
142.216  
429.375  
2.629.587  
142.224  
429.375  
31.555.000  
1.706.600  
5.152.500  
- PNBP (425321)  
- PNBP (425321)  
- PNBP (425321)  
Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Utama Badan POM  
ttd.  
RITA MAHYONA  
NIP. 196505232000032001  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
IV A. B L O K I R  
DS:6835-0307-1334-3104  
Kementerian Negara/Lembaga : [063]  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: [01]  
: [01]  
Halaman :  
IV.A.  
1
Kode dan Nama Satker  
: [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
URAIAN KODE  
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
(dalam ribuan rupiah)  
URAIAN  
KODE  
Tidak Dapat Dicairkan  
Automatic Adjustment  
Automatic Adjustment  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
54.228  
445155  
Rp.  
Rp.  
2.153.647  
2.153.647  
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan  
52 Belanja Barang  
063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan  
Disposisi:  
524111  
Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
89.936  
7.100  
4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
4122.QAH Pelayanan Publik Lainnya  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
524113  
Automatic Adjustment  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Automatic Adjustment  
Automatic Adjustment  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
7.700  
15.419  
31.090  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
521219  
Disposisi:  
524119  
Automatic Adjustment  
Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
54.248  
Automatic Adjustment  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
524119  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
4123.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
Automatic Adjustment  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
13.125  
185.000  
59.273  
4122.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Automatic Adjustment  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
522151  
Automatic Adjustment  
Rp.  
Rp.  
7.420  
4.000  
Belanja Jasa Profesi(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
Disposisi:  
522151  
Belanja Jasa Profesi(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Automatic Adjustment  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
522191  
Automatic Adjustment  
Belanja Jasa Lainnya(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
Disposisi:  
522191  
Belanja Jasa Lainnya(RM)  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
IV A. B L O K I R  
DS:6835-0307-1334-3104  
Kementerian Negara/Lembaga : [063]  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: [01]  
: [01]  
Halaman :  
IV.A.  
2
Kode dan Nama Satker  
: [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
(dalam ribuan rupiah)  
URAIAN  
KODE  
URAIAN KODE  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
4125.BAH Pelayanan Publik Lainnya  
Automatic Adjustment  
524111  
Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Rp.  
Rp.  
161.458  
214.370  
Automatic Adjustment  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Disposisi:  
524114  
Automatic Adjustment  
Tidak Dapat Dicairkan  
Revisi AA  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
12.722  
3.200  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Disposisi:  
521213  
Automatic Adjustment  
Permintan DJA  
Belanja Honor Output Kegiatan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Revisi AA  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
4123.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
Disposisi:  
522151  
Automatic Adjustment  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
39.772  
1.750  
Belanja Jasa Profesi(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Revisi AA  
67.200  
355.956  
Disposisi:  
521213  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
524119  
Automatic Adjustment  
Belanja Honor Output Kegiatan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)  
Permintaan DJA  
Tidak Dapat Dicairkan  
Revisi AA  
Disposisi:  
522151  
Automatic Adjustment  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
Belanja Jasa Profesi(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
12.000  
2.720  
4127 Registrasi Obat  
4127.PCA Perizinan Produk  
Disposisi:  
524113  
Automatic Adjustment  
521211  
Belanja Bahan(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
revisi automatic adjusment  
Automatic Adjustment  
Rp.  
Rp.  
2.046  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
Permintaan DJA  
Disposisi:  
524111  
Disposisi:  
524114  
Automatic Adjustment  
Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
331.700  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
revisi automatic adjusment  
Automatic Adjustment  
25.180  
Permintaan DJA  
Disposisi:  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
IV A. B L O K I R  
DS:6835-0307-1334-3104  
Kementerian Negara/Lembaga : [063]  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: [01]  
: [01]  
Halaman :  
IV.A.  
3
Kode dan Nama Satker  
: [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
(dalam ribuan rupiah)  
URAIAN  
KODE  
URAIAN KODE  
4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
4131.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  
524119  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)  
Tidak Dapat Dicairkan  
rev AA  
Rp.  
395.034  
Disposisi:  
Automatic Adjustment  
Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Utama Badan POM  
ttd.  
RITA MAHYONA  
NIP. 196505232000032001  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2024  
IV B. C A T A T A N  
DS:6835-0307-1334-3104  
Kementerian Negara/Lembaga : [063]  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
DKI JAKARTA  
Unit Organisasi  
Provinsi  
: [01]  
: [01]  
Halaman :  
IV.B.  
1
Kode dan Nama Satker  
: [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
(dalam ribuan rupiah)  
URAIAN  
KODE  
URAIAN KODE  
Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Utama Badan POM  
ttd.  
RITA MAHYONA  
NIP. 196505232000032001  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan;  
4. Laporan Realisasi Anggaran Hingga TW 3 tahun 2024  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 1 dari 1  
Realisasi TA 2024  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
52,312,134,000  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
32,979,534,803  
Periode Ini  
s.d. Periode  
%
70.71 %  
JUMLAH SELURUHNYA  
0
4,009,814,097  
36,989,348,900  
15,322,785,100  
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan  
52,312,134,000  
3,462,465,000  
0
0
32,979,534,803  
3,403,316,198  
3,887,973,817  
4,009,814,097  
0
36,989,348,900 70.71 %  
3,403,316,198 98.29 %  
15,322,785,100  
59,148,802  
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
321,353,251  
DR.4122  
Prekursor  
6,726,174,000  
13,354,463,000  
0
0
4,209,327,068 62.58 %  
9,382,931,777 70.26 %  
2,516,846,932  
3,971,531,223  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
7,564,703,752  
1,818,228,025  
DR.4123  
DR.4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
10,088,075,000  
10,881,833,000  
0
0
6,300,093,582  
6,484,183,844  
5,339,263,610  
566,668,899  
862,114,394  
441,449,528  
6,866,762,481 68.07 %  
7,346,298,238 67.51 %  
3,221,312,519  
3,535,534,762  
DR.4127 Registrasi Obat  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
DR.4131  
7,799,124,000  
0
5,780,713,138 74.12 %  
2,018,410,862  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 1 dari 11  
Realisasi TA 2024  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
52,312,134,000  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
32,979,534,803  
Periode Ini  
s.d. Periode  
%
70.71 %  
JUMLAH SELURUHNYA  
238,541,000  
4,009,814,097  
36,989,348,900  
15,084,244,100  
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan  
52,312,134,000  
3,462,465,000  
3,462,465,000  
3,462,465,000  
3,462,465,000  
238,541,000  
32,979,534,803  
3,403,316,198  
3,403,316,198  
3,403,316,198  
3,403,316,198  
894,958,937  
4,009,814,097  
36,989,348,900 70.71 %  
3,403,316,198 98.29 %  
3,403,316,198 98.29 %  
3,403,316,198 98.29 %  
3,403,316,198 98.29 %  
15,084,244,100  
59,148,802  
59,148,802  
59,148,802  
59,148,802  
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BDC.001  
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE  
052 Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi I  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OLEH DIREKTORAT  
052.0A  
894,960,000  
365,865,000  
0
0
894,958,937 100.00  
365,865,000 100.00  
1,063  
0
PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OLEH DIREKTORAT  
REGISTRASI OBAT  
365,865,000  
829,102,261  
0
0
052.0B  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OLEH DIREKTORAT  
052.0C PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
DAN PREKURSOR  
829,110,000  
0
829,102,261 100.00  
7,739  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OLEH DIREKTORAT  
STANDARDISASI OBAT NAPPZA  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OLEH DIREKTORAT KMEI  
NAPPZA  
497,830,000  
815,560,000  
3,887,973,817  
0
0
052.0D  
497,830,000  
874,700,000  
0
0
497,830,000 100.00  
815,560,000 93.24 %  
0
052.0E  
59,140,000  
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor  
321,353,251  
DR.4122  
6,726,174,000  
1,068,145,000  
1,068,145,000  
887,997,000  
470,654,000  
44,914,000  
4,209,327,068 62.58 %  
626,382,497 58.64 %  
626,382,497 58.64 %  
626,382,497 70.54 %  
401,778,341 85.37 %  
224,604,156 53.82 %  
2,471,932,932  
398,048,503  
398,048,503  
261,614,503  
68,875,659  
QAH Pelayanan Publik Lainnya  
43,714,000  
562,839,605  
562,839,605  
63,542,892  
63,542,892  
Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai  
QAH.001  
43,714,000  
Standar  
051 Pelaksanaan sertifikasi CDOB  
SERTIFIKASI CDOB DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN  
CDOB UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA  
0
0
562,839,605  
346,384,449  
63,542,892  
55,393,892  
051.0A  
051.0B PERKUATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT  
417,343,000  
0
0
0
216,455,156  
8,149,000  
192,738,844  
0
051.0C AUTOMATIC ADJUSTMENT  
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 %  
0.00 %  
052 Pembinaan di bidang distribusi dan pelayanan obat  
180,148,000  
43,714,000  
136,434,000  
ASISTENSI REGULATORI SERTIFIKASI CDOB DALAM RANGKA  
052.0A  
180,148,000  
5,658,029,000  
5,658,029,000  
3,510,478,000  
43,714,000  
1,200,000  
1,200,000  
1,200,000  
0
0.00 %  
136,434,000  
2,073,884,429  
2,073,884,429  
1,305,246,188  
PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA  
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
3,325,134,212  
3,325,134,212  
257,810,359  
257,810,359  
3,582,944,571 63.32 %  
3,582,944,571 63.32 %  
2,204,031,812 62.78 %  
Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana  
Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan  
QIC.001  
051 Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian  
2,121,619,149  
82,412,663  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 2 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
PENGAWASAN INTEGRITAS DAN KEAMANAN SERTA  
051.0A PENCEGAHAN DIVERSI RANTAI SUPLAI OBAT DALAM RANGKA  
PENGAWALAN ONPP TERMASUK OBAT JKN  
FORUM KOMUNIKASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS  
051.0B LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWALAN ONPP TERMASUK OBAT  
JKN  
PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA  
051.0C PENGAWALAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENGAWASAN  
OBAT  
731,626,748  
33,373,663  
958,036,000  
543,729,000  
70,395,000  
0
0
765,000,411 79.85 %  
193,035,589  
2,101,700  
541,627,300  
25,496,801  
0
541,627,300 99.61 %  
27,036,801 38.41 %  
1,540,000  
1,200,000  
42,158,199  
051.0D PROGRAM AYO BUANG SAMPAH OBAT DENGAN BENAR  
219,305,000  
253,080,000  
457,807,000  
77,468,000  
68,592,000  
494,150,000  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 %  
219,305,000  
69,579,510  
7,392  
SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPADA SARANA DISTRIBUSI DAN  
PELAYANAN  
182,191,490  
1,309,000  
051.0E  
183,500,490 72.51 %  
457,799,608 100.00  
13,611,000 17.57 %  
27,162,561 39.60 %  
97,100,579 19.65 %  
051.0F KIE CERDAS MEMILIH OBAT  
457,799,608  
7,652,000  
0
ADVOKASI PENGELOLA OBAT BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG  
KEFARMASIAN  
5,959,000  
051.0G  
63,857,000  
41,429,439  
397,049,421  
051.0H PENGAWASAN OBAT PEMASUKAN JALUR KHUSUS  
26,682,561  
64,604,079  
480,000  
PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN PERAN  
051.0I  
32,496,500  
MASYARAKAT DALAM PEREDARAN OBAT DAN PELAYANAN OBAT  
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN OBAT PEMASUKAN  
JALUR KHUSUS  
83,938,562  
7,254,500  
051.0J  
367,916,000  
0
0
0
0
91,193,062 24.79 %  
276,722,938  
0
051.0L AUTOMATIC ADJUSTMENT  
0
0
0
0.00 %  
Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan distribusi dan pelayanan obat dan  
1,203,515,063  
175,397,696  
052  
052.0A  
2,147,551,000  
1,378,912,759 64.21 %  
768,638,241  
NPP  
PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DIREKTORAT  
PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP  
458,562,394  
8,585,000  
618,996,000  
204,365,000  
245,000,000  
0
0
0
467,147,394 75.47 %  
162,430,000 79.48 %  
182,483,539 74.48 %  
151,848,606  
41,935,000  
62,516,461  
052.0B PERKUATAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
161,930,000  
116,094,360  
500,000  
PARTISIPASI AKTIF/ PENINGKATAN KOMPETENSI/ TRAINING/  
WORKSHOP/ SEMINAR/ INTERNASIONAL  
66,389,179  
052.0C  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN  
052.0D DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN PREKURSOR  
179,908,696  
255,311,613  
21,832,324  
73,331,193  
518,578,000  
0
201,741,020 38.90 %  
316,836,980  
SUPERVISI/ PARTISIPASI RAPAT/ SEMINAR/ WORKSHOP/  
TRAINING  
052.0E  
498,292,000  
62,320,000  
0
0
0
0
0
328,642,806 65.95 %  
36,468,000 58.52 %  
169,649,194  
25,852,000  
052.0F ADMINISTRASI PENGELOLA KEUANGAN  
31,708,000  
4,760,000  
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
7,564,703,752  
1,818,228,025  
DR.4123  
13,354,463,000  
10,754,982,000  
6,357,466,000  
9,382,931,777 70.26 %  
7,567,028,263 70.36 %  
4,463,699,692 70.21 %  
3,971,531,223  
3,187,953,737  
1,893,766,308  
BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
5,999,420,120  
3,078,586,855  
1,567,608,143  
1,385,112,837  
BIA.001 Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika,  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 3 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
BIA.001 psikotropika dan prekursor  
6,357,466,000  
2,273,995,000  
0
0
4,463,699,692 70.21 %  
1,274,409,302 56.04 %  
1,893,766,308  
999,585,698  
Pelaksanaan pegawasan keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor  
1,086,459,347  
67,188,000  
187,949,955  
051  
051.0A  
PENGKAJIAN LAPORAN EFEK SAMPING OBAT DARI TENAGA  
KESEHATAN DAN INDUSTRI FARMASI  
28,600,000  
131,463,000  
0
95,788,000 72.86 %  
35,675,000  
051.0B PENGKAJIAN ISU/SIGNAL KEAMANAN OBAT BEREDAR  
051.0C PENGAWASAN PENERAPAN FARMAKOVIGILANS  
051.0D MANAJEMEN DATA FARMAKOVIGILANS  
60,830,000  
194,504,000  
45,650,000  
0
0
0
34,040,000  
83,748,142  
35,738,750  
119,700,760  
5,850,000  
51,521,770  
2,425,000  
19,825,000  
39,890,000 65.58 %  
135,269,912 69.55 %  
38,163,750 83.60 %  
20,940,000  
59,234,088  
7,486,250  
PERTEMUAN KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN  
KEAMANAN OBAT  
051.0E  
314,814,000  
0
139,525,760 44.32 %  
825,771,880 54.09 %  
175,288,240  
PERKUATAN JEJARING LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN  
KEAMANAN OBAT  
746,043,695  
79,728,185  
051.0F  
1,526,734,000  
0
0
0
0
700,962,120  
0
051.0G INTENSIFIKASI EVALUASI LAPORAN FARMAKOVIGILANS  
Monitoring dan Evaluasi pegawasan keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
0
0
0
0.00 %  
1,463,987,954  
920,977,692  
052  
3,242,262,000  
2,384,965,646 73.56 %  
11,630,000 19.06 %  
79,203,696 50.57 %  
1,218,958,136 74.97 %  
1,075,173,814 76.87 %  
857,296,354  
dan Prekursor  
PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
9,690,000  
18,747,236  
760,061,136  
675,489,582  
1,940,000  
60,456,460  
458,897,000  
399,684,232  
052.0A  
052.0B  
052.0C  
052.0D  
61,017,000  
156,610,000  
0
0
0
0
49,387,000  
77,406,304  
406,974,864  
323,528,186  
FARMAKOVIGILANS  
PARTISIPASI AKTIF DALAM FORUM NASIONAL DAN  
INTERNASIONAL  
FORUM KOMUNIKASI PUSAT DAN UPT BADAN POM DALAM  
PENGAWASAN FARMAKOVIGILANS  
OPTIMALISASI PENGAWASAN KEAMANAN MUTU OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
1,625,933,000  
1,398,702,000  
053 Pengembangan Sentra farmakovigilans Balai/Besar POM  
841,209,000  
654,314,000  
186,895,000  
0
0
0
528,139,554  
395,354,084  
132,785,470  
2,920,833,265  
276,185,190  
247,533,730  
28,651,460  
182,495,306  
804,324,744 95.62 %  
642,887,814 98.25 %  
161,436,930 86.38 %  
36,884,256  
11,426,186  
25,458,070  
053.0A PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI FARMAKOVIGILANS  
053.0B SUPERVISI PELAPORAN ESO OLEH TENAGA KESEHATAN  
Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan  
prekursor  
BIA.002  
4,397,516,000  
1,600,573,000  
0
0
3,103,328,571 70.57 %  
979,119,631 61.17 %  
1,294,187,429  
621,453,369  
Perencanaan dan Pegawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor  
927,956,881  
0
51,162,750  
31,025,000  
051  
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN  
SAMPLING OBAT  
051.0A  
535,448,000  
298,913,000  
261,220,000  
0
0
0
31,025,000 5.79 %  
226,693,029 75.84 %  
225,947,952 86.50 %  
504,423,000  
72,219,971  
35,272,048  
051.0B PENGAWASAN INTENSIF MUTU OBAT BEREDAR  
224,673,029  
215,456,202  
2,020,000  
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAMPLING DAN  
PENGUJIAN OBAT OLEH BALAI/LOKA POM  
10,491,750  
051.0C  
PERKUATAN STRATEGI DAN PEMANTAPAN TEKNIS  
PENGAWASAN MUTU OBAT BEREDAR  
487,827,650  
7,626,000  
051.0D  
504,992,000  
0
495,453,650 98.11 %  
9,538,350  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 4 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
Perencanaan dan Pegawasan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor  
702,066,722  
35,168,956  
052  
1,017,276,000  
104,389,000  
46,913,000  
219,278,000  
37,127,000  
0
0
0
0
0
737,235,678 72.47 %  
280,040,322  
104,389,000  
2,589,000  
052.0A PEMELIHARAAN DATABASE PENGAWASAN IKLAN OBAT  
0
0
0
0
0.00 %  
FORUM KOORDINASI PENGAWASAN PENANDAAN DENGAN  
PELAKU USAHA DI BIDANG FARMASI  
44,324,000  
052.0B  
44,324,000 94.48 %  
146,065,916 66.61 %  
18,371,000 49.48 %  
052.0C PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT SEBELUM BEREDAR  
133,217,916  
13,905,000  
12,848,000  
4,466,000  
73,212,084  
18,756,000  
PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN OBAT SESUDAH  
BEREDAR  
052.0D  
FORUM KOORDINASI PENGAWASAN IKLAN DENGAN PELAKU  
USAHA DI BIDANG FARMASI  
INTENSIFIKASI PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN PRE DAN  
052.0F POST MARKET IKLAN/PENANDAAN OBAT MELALUI DESK  
KONSULTASI  
47,972,000  
1,288,000  
0
052.0E  
49,260,000  
107,629,000  
241,690,000  
0
0
0
49,260,000 100.00  
106,321,600 98.79 %  
179,308,648 74.19 %  
0
1,307,400  
62,381,352  
106,321,600  
MONEV DAN SUPERVISI PENGAWASAN POST MARKET  
IKLAN/PENANDAAN OBAT  
WORKSHOP PENGUATAN PENGAWASAN POST MARKET IKLAN  
DAN PENANDAAN OBAT UNTUK UPT DI SELURUH INDONESIA  
162,741,692  
170,136,834  
16,566,956  
0
052.0G  
052.0H  
170,480,000  
40,510,000  
0
0
0
170,136,834 99.80 %  
23,447,680 57.88 %  
343,166  
17,062,320  
392,693,738  
052.0I  
PARTISIPASI KEGIATAN IKLAN/PENANDAAN OBAT  
23,447,680  
0
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor  
Impor Obat dan NAPPZA  
1,290,809,662  
96,163,600  
053  
1,779,667,000  
1,386,973,262 77.93 %  
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN MUTU, EKSPOR, IMPOR  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR dan ZAT ADIKTIF  
157,392,810  
655,858,452  
16,675,000  
79,488,600  
053.0A  
254,930,000  
941,227,000  
0
0
174,067,810 68.28 %  
735,347,052 78.13 %  
80,862,190  
PARTISIPASI/KOORDINASI/KEIKUTSERTAAN KEGIATAN DALAM  
MENDUKUNG PENGAWASAN KEAMANAN MUTU, EKSPOR, IMPOR  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT  
ADIKTIF  
053.0B  
205,879,948  
053.0C PERTEMUAN TRIMONTHLY RISK MANAGEMENT PROGRAM JKN  
583,510,000  
0
0
477,558,400  
685,797,677  
685,797,677  
0
70,078,980  
70,078,980  
477,558,400 81.84 %  
755,876,657 70.32 %  
105,951,600  
318,981,343  
QAH Pelayanan Publik Lainnya  
1,074,858,000  
Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan  
Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu  
QAH.001  
1,074,858,000  
0
755,876,657 70.32 %  
318,981,343  
Pelaksanaan Pengawasan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan  
prekursor farmasi  
676,707,677  
67,361,980  
051  
1,059,718,000  
181,748,000  
104,680,000  
0
0
0
744,069,657 70.21 %  
111,867,810 61.55 %  
50,588,100 48.33 %  
315,648,343  
69,880,190  
54,091,900  
051.0A VERIFIKASI KESESUAIAN IMPORTASI DI GUDANG IMPORTIR  
107,312,810  
43,975,100  
4,555,000  
6,613,000  
PEMERIKSAAN ONSITE DALAM RANGKA IMPOR DAN EKSPOR  
051.0B  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR  
ONPP MELALUI KOLABORASI PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA  
239,512,000  
52,971,980  
051.0C  
406,316,000  
0
292,483,980 71.98 %  
113,832,020  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 5 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
Sinergi Lintas K/L Sebagai Upaya Penguatan Pengawasan Ekspor dan  
Impor ONPP  
PARTISIPASI DALAM KEGIATAN INTERNASIONAL DI BIDANG  
241,406,495  
3,222,000  
051.0D  
289,032,000  
77,942,000  
15,140,000  
0
0
0
244,628,495 84.64 %  
44,403,505  
44,501,272  
0
051.0E PENGAWASAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
44,501,272 57.10 %  
11,807,000 77.99 %  
33,440,728  
3,333,000  
Monitoring dan Evaluasi Pengawasan ekspor impor obat, narkotika,  
psikotropika dan prekursor farmasi  
9,090,000  
9,090,000  
2,717,000  
2,717,000  
052  
MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN IMPOR EKSPOR  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR  
052.0A  
15,140,000  
1,524,623,000  
1,524,623,000  
0
0
0
11,807,000 77.99 %  
1,060,026,857 69.53 %  
1,060,026,857 69.53 %  
3,333,000  
464,596,143  
464,596,143  
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk  
879,485,955  
879,485,955  
180,540,902  
180,540,902  
Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan  
QIA.001  
051  
Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/diseminasi/ seminar/publikasi/  
penyuluhan  
454,376,130  
0
121,231,650  
617,929,000  
0
0
0
0
575,607,780 93.15 %  
42,321,220  
0
PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM  
PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU  
BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU UNTUK  
UPT BPOM DI SELURUH INDONESIA  
0
0
051.0A  
0
0.00 %  
175,816,470  
051.0B  
176,817,000  
175,816,470 99.43 %  
1,000,530  
051.0C PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT  
441,112,000  
809,001,000  
0
0
278,559,660  
420,744,825  
10,961,000  
121,231,650  
57,959,252  
970,000  
399,791,310 90.63 %  
478,704,077 59.17 %  
41,320,690  
052 Pengawasan produk tembakau (Rokok)  
330,296,923  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN PRODUK  
TEMBAKAU (ROKOK)  
052.0A  
45,140,000  
0
11,931,000 26.43 %  
298,122,050 53.06 %  
33,209,000  
INTENSIFIKASI PENGAWASAN IKLAN DAN PRODUK TEMBAKAU DI  
BEBERAPA MEDIA  
282,617,050  
15,505,000  
052.0B  
561,846,000  
0
0
0
0
263,723,950  
0
052.0C KAJIAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU  
0
0
0
0.00 %  
PARTISIPASI DALAM KEGIATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
DI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU  
48,369,775  
41,484,252  
052.0D  
123,218,000  
89,854,027 72.92 %  
78,797,000 100.00  
33,363,973  
PERSIAPAN PENGENDALIAN PRODUK ADIKTIF BARU BERBASIS  
052.0E NIKOTIN MELALUI PENYUSUNAN PEDOMAN ILMIAH DAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN  
78,797,000  
0
78,797,000  
0
0
053 Monitoring dan Evaluasi pengawasan produk tembakau  
97,693,000  
97,693,000  
0
0
4,365,000  
4,365,000  
1,350,000  
1,350,000  
5,715,000 5.85 %  
5,715,000 5.85 %  
91,978,000  
91,978,000  
MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN  
053.0A  
PRODUK TEMBAKAU  
DR.4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
10,088,075,000  
7,061,956,000  
3,040,000  
3,040,000  
6,300,093,582  
4,311,128,439  
2,270,632,785  
566,668,899  
337,739,286  
221,839,735  
6,866,762,481 68.07 %  
4,648,867,725 65.83 %  
3,218,272,519  
2,410,048,275  
BAH Pelayanan Publik Lainnya  
Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi, dan sarana  
khusus yang diselesaikan tepat waktu  
BAH.001  
4,024,492,000  
1,443,624,000  
3,040,000  
0
2,492,472,520 61.93 %  
1,295,890,070 89.77 %  
1,528,979,480  
147,733,930  
051 Pelaksanaan Penilaian/Sertifikasi Sarana Produksi Obat dan NPP  
1,152,626,586  
143,263,484  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 6 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
INSPEKSI SARANA PRODUKSI OBAT DALAM NEGERI DALAM  
RANGKA PENILAIAN PEMENUHAN CPOB  
INSPEKSI SARANA PRODUKSI OBAT LUAR NEGERI DALAM  
RANGKA PENILAIAN PEMENUHAN CPOB  
313,207,639  
82,385,539  
051.0A  
051.0B  
472,389,000  
0
395,593,178 83.74 %  
76,795,822  
233,021,177  
0
233,070,000  
279,943,000  
223,344,000  
0
0
0
233,021,177 99.98 %  
279,859,064 99.97 %  
195,273,116 87.43 %  
48,823  
83,936  
051.0C WORKSHOP TEKNIS CPOB  
279,659,064  
154,517,876  
200,000  
PARTISIPASI DALAM RAPAT/SEMINAR/WORKSHOP/TRAINING  
NASIONAL  
PARTISIPASI DALAM TRAINING, WORKSHOP/SEMINAR  
INTERNASIONAL  
ASISTENSI REGULATORI DALAM RANGKA SERTIFIKASI CPOB DI  
SARANA KHUSUS  
40,755,240  
051.0D  
051.0E  
051.0F  
28,070,884  
136,788,930  
35,431,900  
13,289,425  
6,633,280  
150,112,000  
84,766,000  
0
0
150,078,355 99.98 %  
42,065,180 49.63 %  
33,645  
42,700,820  
052 Asistensi regulatori pelaku usaha bidang farmasi  
052.0A Asistensi Regulatori Sarana Produksi Bahan Baku Obat  
052.0B Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi  
714,836,000  
98,518,000  
3,040,000  
188,758,000  
3,018,000  
1,442,000  
1,442,000  
0
190,200,000 26.61 %  
4,460,000 4.53 %  
521,596,000  
94,058,000  
427,538,000  
859,649,550  
4,531,500  
0
616,318,000  
1,866,032,000  
192,013,000  
43,120,000  
3,040,000  
185,740,000  
929,248,199  
179,129,000  
11,006,000  
7,140,000  
185,740,000 30.14 %  
1,006,382,450 53.93 %  
187,481,500 97.64 %  
11,006,000 25.52 %  
7,140,000 28.20 %  
053 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Obat dan NPP  
053.0A PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
0
0
0
0
77,134,251  
8,352,500  
0
053.0B VERIFIKASI DAN OPTIMALISASI SISTEM MUTU INTERNAL  
053.0C Administrasi Pengelolaan Keuangan  
32,114,000  
18,180,000  
25,320,000  
0
PEMANTAPAN MANAJERIAL, MONITORING DAN EVALUASI  
053.0D  
550,157,949  
43,244,051  
710,439,000  
895,140,000  
3,037,464,000  
2,783,733,000  
5,950,000  
0
0
0
0
0
0
0
593,402,000 83.53 %  
207,352,950 23.16 %  
2,156,395,205 70.99 %  
1,902,694,373 68.35 %  
117,037,000  
687,787,050  
881,068,795  
881,038,627  
5,950,000  
PROGRAM KERJA DITWAS PRODUKSI OBAT DAN NPP  
053.0E PIC/S Re-Assessment  
181,815,250  
25,537,700  
Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi  
Obat yang Diterbitkan  
2,040,495,654  
115,899,551  
BAH.002  
051 Pendampingan Penyiapan Fasilitas Produksi obat hasil inovasi  
1,806,919,584  
0
95,774,789  
0
BIMBINGAN TEKNIS CPOB DALAM RANGKA PERCEPATAN  
051.0A  
0
0.00 %  
PENYIAPAN FASILITAS PRODUKSI OBAT HASIL INOVASI  
051.0B Workshop CPOB Produk Biologi  
268,803,000  
491,480,000  
264,401,579  
253,992,845  
4,000,000  
268,401,579 99.85 %  
284,030,705 57.79 %  
401,421  
PENDAMPINGAN PEMENUHAN CPOB FASILITAS PRODUKSI  
PRODUK INOVASI  
30,037,860  
051.0C  
207,449,295  
MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN PRODUK BIOLOGI  
DAN FASILITAS KHUSUS  
792,109,908  
61,736,929  
051.0E  
1,521,066,000  
0
0
0
0
0
853,846,837 56.13 %  
667,219,163  
0
051.0F Forum CPOB Produk Biologi  
0
0
0
0
0.00 %  
Kegiatan KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang  
051.0G  
273,322,252  
273,340,000  
223,094,000  
273,322,252 99.99 %  
223,093,000 100.00  
17,748  
1,000  
Penggunaan Obat dan Vaksin secara Tepat  
051.0H Workshop Pembuatan Dokumen Plasma Master File di  
223,093,000  
0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 7 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
s.d. Periode  
%
223,093,000 100.00  
53,400,000 100.00  
051.0H Indonesia  
223,094,000  
53,400,000  
0
0
1,000  
Koordinasi lintas sektor Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk  
Biologi  
53,400,000  
53,400,000  
0
0
052  
052.0A  
0
0
FORUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR UNTUK FASILITASI  
HILIRISASI HASIL RISET  
53,400,000  
0
53,400,000 100.00  
053 Percepatan Penyiapan Industri Fraksionasi Plasma  
053.0A Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Transfusi Darah  
053.0B PELATIHAN CPOB EKSEKUTIF  
200,331,000  
40,756,000  
0
0
0
0
180,176,070  
20,614,070  
20,124,762  
20,124,762  
0
200,300,832 99.98 %  
40,738,832 99.96 %  
159,562,000 99.99 %  
2,217,894,756 73.29 %  
30,168  
17,168  
159,575,000  
3,026,119,000  
159,562,000  
1,988,965,143  
1,988,965,143  
13,000  
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  
228,929,613  
228,929,613  
808,224,244  
Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku  
obat yang diawasi sesuai standar  
QIC.001  
3,026,119,000  
780,918,000  
780,918,000  
1,109,879,000  
570,629,000  
0
0
0
0
0
2,217,894,756 73.29 %  
507,468,499 64.98 %  
507,468,499 64.98 %  
786,045,356 70.82 %  
570,584,299 99.99 %  
808,224,244  
273,449,501  
273,449,501  
323,833,644  
44,701  
Pengawasan Fasilitas Produksi produk JKN , dan produk high risk lainnya  
serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar  
438,946,675  
438,946,675  
771,060,356  
570,584,299  
68,521,824  
68,521,824  
14,985,000  
0
051  
Pengawasan Fasilitas Produksi Produk JKN dan High Risk Lainnya  
serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar  
051.0A  
Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi oleh Balai  
052  
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN UPT DALAM MANAJEMEN  
INSPEKSI CPOB  
052.0A  
052.0B KOORDINASI PENGAWASAN PRE DAN POST MARKET  
515,650,000  
23,600,000  
0
0
0
200,476,057  
0
10,585,000  
4,400,000  
211,061,057 40.93 %  
4,400,000 18.64 %  
924,380,901 81.42 %  
304,588,943  
19,200,000  
210,941,099  
052.0C KUALIFIKASI INSPEKTUR CPOB  
053 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha melalui Asistensi Regulatori  
1,135,322,000  
778,958,112  
778,958,112  
145,422,789  
145,422,789  
PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELALUI ASISTENSI  
REGULATORI CPOB  
053.0A  
1,135,322,000  
0
924,380,901 81.42 %  
210,941,099  
DR.4127 Registrasi Obat  
10,881,833,000  
10,881,833,000  
10,881,833,000  
2,843,057,000  
26,480,000  
26,480,000  
26,480,000  
0
6,484,183,844  
6,484,183,844  
6,484,183,844  
2,038,293,133  
142,068,276  
862,114,394  
862,114,394  
862,114,394  
178,947,250  
0
7,346,298,238 67.51 %  
7,346,298,238 67.51 %  
7,346,298,238 67.51 %  
2,217,240,383 77.99 %  
3,509,054,762  
3,509,054,762  
3,509,054,762  
625,816,617  
PCA Perizinan Produk  
PCA.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar  
051 Registrasi Obat Baru  
PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN ASPEK KEAMANAN DAN KHASIAT  
OBAT PRE KOMNAS POJ  
051.0A  
221,597,000  
450,000,000  
0
0
142,068,276 64.11 %  
337,500,000 75.00 %  
79,528,724  
PENILAIAN DATA TEKNIS ASPEK KHASIAT, KEAMANAN DAN MUTU  
OBAT  
225,000,000  
1,281,628,857  
389,596,000  
112,500,000  
49,075,250  
17,372,000  
051.0B  
112,500,000  
PEMBAHASAN PENILAIAN ASPEK KEAMANAN DAN KHASIAT PADA  
RAPAT PLENO KOMNAS POJ  
051.0C  
1,700,625,000  
470,835,000  
0
0
1,330,704,107 78.25 %  
406,968,000 86.44 %  
369,920,893  
63,867,000  
051.0D INTENSIFIKASI PENILAIAN DATA TEKNIS ASPEK MUTU,  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 8 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
051.0D TEKNOLOGI DAN PENANDAAN OBAT BARU  
052 Registrasi Produk Biologi  
470,835,000  
0
0
406,968,000 86.44 %  
1,544,257,701 69.28 %  
63,867,000  
2,228,964,000  
1,317,789,251  
106,765,000  
226,468,450  
684,706,299  
78,372,000  
PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN ASPEK KEAMANAN DAN KHASIAT  
OBAT PRA KOMNAS PENILAI OBAT  
16,155,000  
150,000,000  
30,200,000  
30,113,450  
052.0A  
201,292,000  
352,500,000  
357,811,000  
0
0
0
122,920,000 61.07 %  
352,500,000 100.00  
297,950,000 83.27 %  
PENILAIAN DATA TEKNIS ASPEK KHASIAT, KEAMANAN DAN MUTU  
202,500,000  
267,750,000  
740,774,251  
052.0B  
OBAT  
0
PEMBAHASAN PENILAIAN ASPEK KEAMANAN DAN KHASIAT PADA  
RAPAT PLENO KOMNAS PENILAI OBAT  
052.0C  
59,861,000  
INTENSIFIKASI PENILAIAN DATA TEKNIS ASPEK  
MUTU,TEKNOLOGI DAN PENANDAAN PRODUK BIOLOGI  
052.0D  
1,317,361,000  
1,921,051,000  
1,778,096,000  
0
0
0
770,887,701 58.52 %  
1,477,147,320 76.89 %  
1,399,610,957 78.71 %  
546,473,299  
443,903,680  
378,485,043  
053 Registrasi Obat Generik  
1,278,068,014  
1,229,484,263  
199,079,306  
170,126,694  
INTENSIFIKASI PENILAIAN MUTU, TEKNOLOGI DAN PENANDAAN  
OBAT GENERIK  
053.0A  
PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN MUTU OBAT DAN BAHAN BAKU  
6,060,000  
0
053.0B  
OBAT  
21,300,000  
15,050,000  
106,605,000  
0
0
0
6,060,000 28.45 %  
11,111,363 73.83 %  
60,365,000 56.62 %  
15,240,000  
3,938,637  
46,240,000  
053.0C PELAKSANAAN PENILAIAN ON SITE  
5,853,751  
5,257,612  
PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN PROTOKOL DAN LAPORAN HASIL  
36,670,000  
23,695,000  
053.0D  
UJI BE  
054 Penilaian Uji Klinik dan Obat Pengembangan Baru  
054.0A Pembahasan Kegiatan Pengawalan Uji Klinik  
054.0B Inspeksi Uji Klinik Dan Sentra BE  
1,228,522,000  
32,724,000  
198,604,000  
127,650,000  
72,680,000  
64,800,000  
137,724,000  
0
0
0
0
0
0
0
461,706,920  
11,722,000  
126,860,910  
45,882,000  
6,840,000  
36,863,466  
4,040,000  
0
498,570,386 40.58 %  
15,762,000 48.17 %  
126,860,910 63.88 %  
55,176,000 43.22 %  
23,832,466 32.79 %  
57,484,980 88.71 %  
26,469,000 19.22 %  
729,951,614  
16,962,000  
71,743,090  
72,474,000  
48,847,534  
7,315,020  
054.0C Pembahasan uji klinik dengan Tim Ahli Uji Klinik Nasional  
054.0D Pemantapan Site Uji Klinik  
9,294,000  
16,992,466  
0
054.0E Asistensi Regulatory Terhadap Hilirisasi Hasil Riset Obat  
054.0F PENILAIAN OBAT PENGEMBANGAN BARU  
57,484,980  
19,932,000  
192,985,030  
6,537,000  
0
111,255,000  
Koordinasi Lintas Sektor Ekosistem Pengembangan Obat Dalam Negeri  
054.0G  
594,340,000  
0
192,985,030 32.47 %  
401,354,970  
055 Penilaian Pemasukan Obat Jalur Khusus dan CPP  
055.0A PENILAIAN PEMASUKAN KHUSUS  
221,098,000  
221,098,000  
1,500,000  
1,500,000  
22,457,000  
22,457,000  
0
0
22,457,000 10.16 %  
22,457,000 10.16 %  
197,141,000  
197,141,000  
Intensifikasi, Perkuatan Koordinasi dan Pemantauan Kinerja Dalam  
Pengawasan Pre Market  
1,365,869,526  
220,755,922  
056  
2,439,141,000  
1,186,217,000  
111,455,000  
24,980,000  
0
1,586,625,448 65.05 %  
981,110,813 82.71 %  
21,133,900 18.96 %  
827,535,552  
205,106,187  
68,121,100  
PARTISIPASI DAN KOORDINASI INTERNAL /EKSTERNAL  
KEGIATAN NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL  
891,588,261  
17,905,900  
89,522,552  
3,228,000  
056.0A  
056.0B PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN KEARSIPAN REGISTRASI  
22,200,000  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 9 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
056.0B OBAT  
111,455,000  
126,630,000  
22,200,000  
21,133,900 18.96 %  
33,835,000 26.72 %  
68,121,100  
PENGUATAN TATALAKSANA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM  
MUTU DAN MANAJEMEN RISIKO  
PENGUATAN MANAJEMEN PERUBAHAN DAN KINERJA AGENT OF  
CHANGE  
PERCEPATAN DAN PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK  
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT  
PENGUATAN PENGAWASAN KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI  
OBAT  
33,835,000  
118,406,475  
181,512,585  
0
0
056.0C  
056.0D  
056.0E  
056.0F  
0
0
0
92,795,000  
44,601,137  
25,756,690  
22,661,388  
51,980,725  
0
185,669,000  
259,250,000  
141,067,863 75.98 %  
233,493,310 90.06 %  
23,760,000  
0
0
0
0
0
0.00 %  
0.00 %  
23,760,000  
0
056.0G PENGUATAN MANAJEMEN SDM DIREKTORAT REGISTRASI OBAT  
0
0
PEMANTAUAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN EVALUASI TATA  
KELOLA REGISTRASI OBAT  
122,621,305  
53,363,257  
056.0H  
546,160,000  
2,780,000  
175,984,562 32.22 %  
367,395,438  
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
5,339,263,610  
441,449,528  
DR.4131  
7,799,124,000  
5,949,379,000  
5,949,379,000  
55,236,000  
164,107,000  
5,780,713,138 74.12 %  
4,114,232,638 69.15 %  
4,114,232,638 69.15 %  
43,568,000 78.88 %  
3,850,000 100.00  
1,854,303,862  
1,734,130,362  
1,734,130,362  
11,668,000  
0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  
101,016,000  
3,724,783,110  
3,724,783,110  
389,449,528  
389,449,528  
Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang  
AFA.001  
disusun  
101,016,000  
051 Perencanaan standar  
0
0
13,013,000  
3,850,000  
30,555,000  
0
PERENCANAAN PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI  
MUTU OBAT NPP  
051.0A  
3,850,000  
PERENCANAAN PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI  
KHASIAT DAN KEAMANAN OBAT  
PERENCANAAN PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI  
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT NAPPZA  
PERENCANAAN PENYUSUNAN KAJIAN/ STANDAR/ PEDOMAN/  
REGULASI DI BIDANG PENGAWASAN ONPPZA  
3,465,000  
3,388,000  
2,310,000  
4,235,000  
0
051.0B  
17,248,000  
3,388,000  
30,750,000  
0
0
0
7,700,000 44.64 %  
3,388,000 100.00  
28,630,000 93.11 %  
9,548,000  
0
051.0C  
26,320,000  
051.0D  
2,120,000  
052 Penyusunan dan pembahasan standar  
2,722,738,000  
662,616,000  
0
0
1,977,070,987  
386,469,408  
388,484,404  
145,648,161  
73,090,781  
16,907,958  
2,122,719,148 77.96 %  
459,560,189 69.36 %  
600,018,852  
203,055,811  
052.0A PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI MUTU OBAT NPP  
PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI KHASIAT DAN  
KEAMANAN OBAT  
052.0B  
518,029,000  
0
405,392,362 78.26 %  
112,636,638  
PENYUSUNAN STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI PRODUKSI DAN  
DISTRIBUSI OBAT NAPPZA  
437,142,865  
8,599,000  
052.0C  
543,723,000  
42,675,000  
955,695,000  
0
0
0
445,741,865 81.98 %  
35,785,324 83.86 %  
776,239,408 81.22 %  
97,981,135  
6,889,676  
052.0D PENYUSUNAN KAJIAN DUKUNGAN STRATEGIS DEPUTI  
35,785,324  
0
PARTISIPASI RAPAT TEKNIS DAN KEGIATAN LINTAS SEKTOR  
(TRAINING, WORKSHOP, SEMINAR)  
729,188,986  
47,050,422  
052.0E  
179,455,592  
053 FGD/workshop/konsultasi publik/rapat teknis/sosialisasi  
996,528,000  
136,065,000  
0
0
303,272,123  
8,400,000  
105,889,500  
0
409,161,623 41.06 %  
8,400,000 6.17 %  
587,366,377  
127,665,000  
053.0A Konsultasi publik/sosialisasi Standar/Pedoman/Regulasi Obat  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 10 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
FGD STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI KHASIAT DAN KEAMANAN  
OBAT NAPP  
FGD STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI  
OBAT, NAPPZA  
143,716,371  
0
053.0B  
053.0C  
426,582,000  
433,881,000  
0
0
143,716,371 33.69 %  
257,045,252 59.24 %  
282,865,629  
176,835,748  
151,155,752  
105,889,500  
054 Evaluasi penerapan  
464,696,000  
188,816,000  
0
0
170,241,105  
89,848,622  
53,933,151  
57,367,576  
12,136,457  
29,978,090  
227,608,681 48.98 %  
101,985,079 54.01 %  
237,087,319  
86,830,921  
054.0A EVALUASI STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI MUTU OBAT  
IMPLEMENTASI STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI PRODUKSI DAN  
DISTRIBUSI OBAT NAPPZA  
054.0B  
141,960,000  
133,920,000  
477,809,000  
0
0
0
83,911,241 59.11 %  
41,712,361 31.15 %  
411,361,000 86.09 %  
58,048,759  
92,207,639  
66,448,000  
IMPLEMENTASI STANDAR/ PEDOMAN/ REGULASI KHASIAT DAN  
KEAMANAN OBAT NAPP  
26,459,332  
15,253,029  
9,275,000  
054.0C  
Harmonisasi standar/ pedoman/ regulasi di bidang obat, narkotika,  
psikotropika, prekursor dan zat adiktif  
402,086,000  
055  
055.0A PENYUSUNAN MATERI ACCSQ  
91,660,000  
7,392,000  
0
0
68,735,000  
7,392,000  
0
0
68,735,000 74.99 %  
7,392,000 100.00  
22,925,000  
0
055.0B PENYUSUNAN MATERI DAN MEETING SEARN  
PEMANTAPAN FUNGSI REGULATORI DALAM RANGKA NRA  
BENCHMARKING  
Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi obat, narkotika, psikotropika,  
prekursor dan zat adiktif  
325,959,000  
9,275,000  
055.0C  
378,757,000  
1,098,019,000  
24,608,000  
0
335,234,000 88.51 %  
765,476,692 69.71 %  
14,104,000 57.31 %  
751,372,692 70.00 %  
134,337,494 99.99 %  
43,523,000  
231,526,308  
10,504,000  
221,022,308  
724,762,401  
14,104,000  
710,658,401  
134,337,494  
40,714,291  
056  
101,016,000  
0
SISTEM MANAJEMEN MUTU DIT STANDARDISASI OBAT DAN  
NAPPZA  
PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN DIT.  
STANDARDISASI OBAT NAPPZA  
0
40,714,291  
0
056.0A  
056.0B  
1,073,411,000  
101,016,000  
Sosialisasi pedoman /regulasi di bidang obat, narkotika, psikotropika,  
prekursor dan zat adiktif  
057  
134,353,000  
0
0
0
0
0
0
0
0
15,506  
0
057.0A SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBAT  
0
0
0
0
0.00 %  
PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT  
BERSAMA TOMAS (KIE)  
134,337,494  
057.0B  
134,353,000  
173,029,000  
173,029,000  
173,029,000  
33,549,000  
134,337,494 99.99 %  
171,980,500 99.39 %  
171,980,500 99.39 %  
171,980,500 99.39 %  
32,500,500 96.87 %  
15,506  
CAB Sarana Bidang Kesehatan  
163,980,500  
163,980,500  
8,000,000  
8,000,000  
1,048,500  
1,048,500  
1,048,500  
1,048,500  
Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat  
CAB.001  
Adiktif  
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran  
163,980,500  
24,500,500  
8,000,000  
8,000,000  
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN DALAM MENUNJANG  
STANDARDISASI OBAT, NAPPZA  
053.0A  
PENGADAAN MEUBELAIR DALAM MENUNJANG PENGAWASAN  
KMEI ONAPPZA  
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN DALAM MENUNJANG  
REGISTRASI OBAT  
130,160,000  
9,320,000  
0
0
053.0B  
130,160,000  
0
130,160,000 100.00  
0
053.0C  
9,320,000  
0
9,320,000 100.00  
0
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  
1,676,716,000  
63,091,000  
1,450,500,000  
44,000,000  
1,494,500,000 89.13 %  
119,125,000  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir  
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode September 2024  
Kementerian  
Unit Organisasi  
Satuan Kerja  
: 063  
01  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
: 445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
Hal 11 dari 11  
Realisasi TA 2024  
Periode Ini s.d. Periode  
SISA  
ANGGARAN  
Uraian  
Pagu Revisi  
Lock Pagu  
Periode Lalu  
%
CAN.001  
Perangkat pengolah data dan komunikasi  
1,676,716,000  
1,676,716,000  
63,091,000  
1,450,500,000  
1,450,500,000  
317,160,000  
44,000,000  
1,494,500,000 89.13 %  
1,494,500,000 89.13 %  
119,125,000  
119,125,000  
051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi  
63,091,000  
44,000,000  
0
PENGADAAN APD DALAM MENUNJANG STANDARDISASI OBAT,  
NAPPZA  
051.0A  
380,251,000  
334,415,000  
300,000,000  
63,091,000  
317,160,000 83.41 %  
282,500,000 84.48 %  
300,000,000 100.00  
0
51,915,000  
0
051.0B PENGADAAN APD DALAM MENUNJANG REGISTRASI OBAT  
0
0
238,500,000  
300,000,000  
44,000,000  
0
PENGADAAN APD DALAM MENUNJANG PENGAWASAN PRODUKSI  
051.0C  
ONPP  
PENGADAAN APD DALAM MENUNJANG PENGAWASAN  
DISTRIBUSI ONPP  
PENGADAAN APD DALAM MENUNJANG PENGAWASAN KMEI  
ONAPPZA  
300,000,000  
294,840,000  
0
0
051.0D  
367,210,000  
294,840,000  
0
0
300,000,000 81.70 %  
294,840,000 100.00  
67,210,000  
0
051.0E  
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir