DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

i

ii

Daftar Isi

iii

1

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

3

4

5

6

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

7

26

35

50

56

61

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran dan Daftar

ii

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan PMK Nomor 57

tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

31/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta berdasarkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp45.081.450.074,00 atau mencapai 119 persen dari estimasi

pendapatan-LRA sebesar Rp38.024.500.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp62.333.000.952,00 atau

mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp62.336.865.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.698.545.796,00

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp276.550.328,00, Aset Tetap (netto setelah

akumulasi penyusutan) sebesar Rp10.869.947.559,00 dan Aset Lainnya (netto

setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp552.047.909,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.135.618.244,00 dan

Rp1.562.927.552,00.

1

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.882.150.000,00, sedangkan

jumlah beban adalah sebesar Rp63.338.464.374,00 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp(21.456.314.374,00). Kegiatan Non Operasional

Defisit sebesar Rp(296.133.442,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp(21.752.447.816,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1

Januari 2023 adalah sebesar Rp6.145.907.490,00 ditambah Defisit-LO sebesar

Rp(21.752.447.816,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai

Rp(159.350.000,00)

dan

ditambah

Transaksi

Antar

Entitas

sebesar

Rp17.328.817.878,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023

adalah senilai Rp1.562.927.552,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Deputi I Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Profil dan

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Teknis Deputi I

Bidang

Pengawasan

Obat, Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor, Dan

Zat Adiktif

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis

penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80

Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di

Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas

teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan

Obat dan Makanan;

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan

fasilitas pelayanan kefarmasian;

- 7 -

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi

Obat dan Makanan;

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Renstra Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif memuat visi dan misi, tujuan, sasaran

strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas dan fungsi Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif untuk mencapai sasaran pembangunan nasional

dan program prioritas Presiden.

Visi Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong, yaitu:

- 8 -

Misi Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk

kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan

bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Deputi I Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Keuangan

- 9 -

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan

Zat Adiktif menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis

kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang Pererintah Nomor

71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan entitas

pelaporan dari Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

- 10 -

Prekursor, Dan Zat Adiktif. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan

POM Nomor 23 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber

daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Deputi I Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

adalah sehagai berikut:

a. Pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan

termin adalah pendapatan yang diakui sesuai dengan kemajuan

pekerjaan dan termin.

Pengakuan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau termin sesuai

dengan bisnis proses masing-masing jasa layanan yaitu sebagai

berikut:

1. Pendapatan jasa/layanan Pendaftaran dan Evaluasi Obat

dan Produk Biologi :

1) pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen

dari tarif apabila berkas/data pra registrasi yang telah

memenuhi persyaratan telah diterima olah Badan POM,

dengan output berupa tanda terima berkas yang telah

diberi nomor ID.

- 11 -

2) pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen

dari tarif apabila berkas/data telah dievaluasi oleh

evaluator dan dibahas oleh KOMNAS, dengan output

berupa hasil evaluasi;

3) pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen apabila

jasa/layanan telah diterima oleh pengguna layanan yaitu

berupa:

- hasil pra registrasi; atau

- persetujuan nomor izin edar; atau

- persetujuan (approvable letter); atau

- persetujuan impor dalam bentuk ruahan; atau

- persetujuan impor khusus ekspor; atau

- persetujuan khusus ekspor; atau

- persetujuan registrasi variasi berupa persetujuan izin

edar atau surat persetujuan perubahan yang

merupakan adendum dari persetujuan izin edar yang

telah diterbitkan.

- penolakan.

2. Pendapatan layanan jasa Inspeksi sarana produk impor pada

evaluasi dokumen hasil inspeksi luar negeri:

- Pendapatan diakui sebesar 50 (lima puluh) persen dari tarif

apabila pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi CAPA telah

dilakukan oleh Badan POM, dengan output berupa hasil

evaluasi;

- Pendapatan layanan jasa diakui sebesar 100 (seratus)

persen dari tarif pada saat surat persetujuan/ penolakan

diterbitkan.

3. Sertifikasi dan/atau Resertifikasi CDOB, CPOB, CPPOB,

Sertifikasi Higiene dan Sanitasi (HS) dan Surat Persetujuan

Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan, CPOTB,

CPKB dan CPBBAOB

- Pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari

tarif apabila berkas yang telah memenuhi persyaratan

diterima oleh Badan POM, dengan output berupa tanda

- 12 -

terima berkas, surat perintah bayar atau dokumen lainnya;

- Pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen

dari tarif apabila dalam tahap Monitoring dan Evaluasi

CAPA, dengan output berupa hasil evaluasi;

- Pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif

bila:

i. sertifikat diterbitkan berupa sertifikat CDOB, CPOB,

CPPOB, Sertifikasi Higiene dan Sanitasi (HS) dan Surat

Persetujuan Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan

Pangan, CPOTB, CPKB dan CPBBAOB dan atau surat

penolakan;

ii. Surat Pembatalan dari pihak ketiga.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan herdasarkan azas bruto,

yaitu dengan memhukukan penerimaan hruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumher.

Belanja

(3) Belanja

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 13 -

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan

atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang

didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal

pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

207/PMK.06/2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 69/PMK.06.2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada

Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria

kualitas piutang diatur sebagai berikut:

- 14 -

Tabel 1.

Kriteria Kualitas Piutang Piutang

Kualitas

Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal

jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

10%

Tagihan

Pertama

tidak

dilakukan

pelunasan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Diragukan

Macet

100%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan

Ketiga

tidak

dilakukan

pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN



Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar

TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

- 15 -



Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam

rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:

a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang

Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku

Pembanding, Hewan Percobaan;

b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (Glassware); dan

c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam

proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku

pembanding.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk

digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual

atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh : baku

pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud

dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang

masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa

Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang

diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang

sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample).

Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau

perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi

dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan

ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan

sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat

perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip

- 16 -

Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara manajerial.



Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi:

a. Harga pembelian

b. Biaya pengangkutan

c. Biaya penanganan

d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan termasuk pajak.

2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

a. Potongan harga

b. Rabat dan lainnya yang serupa.

c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan

diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok

Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung

yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain

seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai

wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau

estimasi yang ditentukan oleh Badan POM sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 Akuntansi

Persediaan.



Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium

yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan

untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai

persediaan meliputi:

a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:

1) alat gelas yang masih ada di gudang

2) alat gelas di laboratorim yang belum digunakan

3) alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih

dalam keadaan baik.

b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:

1) Alat gelas yang masih ada di gudang,

- 17 -

2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:



1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap



Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000 (satujuta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan

atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya,

kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN.

- 18 -

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

a. Tanah;



b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

2 s.d. 20 tahun

10 s.d. 50 tahun

5 s.d 40 tahun

4 tahun

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan

dijadwalkan akan diterima dalamjangka waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- 19 -



Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang

dapat direalisasikan.

Aset Lainnya



Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

dibatasi penggunaannya.



Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk ha katas kekayaan

intelektual.



Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi

amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan

amortisasi.

 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

81/KM.6/2018 tentang perubahan atas KMK Nomor

620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi

yang ada yaitu Software Komputer deangan masa manfaat

selama 4 tahun.

- 20 -

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap

Sofware Komputer

Masa Manfaat

4 tahun

5 tahun

Franchise

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk,

Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu

10 tahun

20 tahun

25 tahun

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten

Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman

Semusim

Hak Cipta Karya Seni Terapan,

Perlindungan

Tahunan

Varietas

Tanaman

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak

Ekonomi Produser Fonogram

50 tahun

70 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I



Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

- 21 -

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi

Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- 22 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor, Dan Zat

Adiktif memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp62.336.865.000,00.

Selama periode berjalan, Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif telah mengadakan 13 (Tiga Belas) kali

revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini

disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Rincian dari Revisi DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi Pertama pada tanggal 19 Desember 2022 menindaklanjuti Surat

Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia No S-1040/MK.02/2021

tanggal 9 Desember 2022 tema revisi dalam hal Automatic Adjustment tahap

pertama sesuai dengan surat usulan Satker Deputi

PR.03.03.31.3123.12.22.1004 tanggal 19 Desember 2022.

I

No. B-

2. Revisi kedua pada tanggal 14 Februari 2023 tema revisi hal III DIPA,

perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III dengan surat usulan

Satker Deputi I No. B- PR.03.03.31.3123.05.22.402 tanggal 14 Februari 2023

3. Revisi ketiga pada tanggal 13 April 2023 tema pergeseran anggaran dalam

hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi dengan surat usulan Satker

Deputi I No. B- PR.03.03.31.312.04.23.40 tanggal 13 April 2023.

4. Revisi keempat pada tanggal 6 Juni 2023 tema revisi penambahan anggaran

untuk kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Harmonisasi di

Bidang Obat, NAPPZA (SEARN) sesuai dengan surat usulan Satker Deputi I

No. B-PR.03.03.31.312.06.23.41 tanggal 6 Juni 2023.

5. Revisi kelima pada tanggal 14 Juli 2023 tema usulan revisi DIPA

pemanfaatan Kembali anggaran automatic adjustment TA 2023 dengan surat

usulan Satker Deputi I No. B- PR. 05.03.31.312.06.23.53 tanggal 22 Juni

2023.

6. Revisi keenam pada tanggal 27 Juli 2023 tema revisi hal III DIPA, perubahan

rencana penarikan Dana Halaman III dan revisi administrasi dengan surat

usulan Satker Deputi I No. B-PR.05.03.31.315.07.23.60 tanggal 25 Juli 2023.

7. Revisi ketujuh pada tanggal 5 September 2023 tema revisi usulan revisi

penambahan pagu anggaran hibah luar negeri langsung dalam bentuk uang

dan revisi administrasi dengan surat usulan Satker Deputi I No. B-

PR.05.03.31.315.08.23.72 tanggal 31 Agustus 2023.

- 26 -

8. Revisi kedelapan pada tanggal 13 Oktober 2023 tema revisi Hal III DIPA,

perubahan rencana penarikan Dana Halaman III dan revisi administrasi

dengan surat usulan Satker Deputi I No. B-PR.05.03.31.315.10.23.90 tanggal

12 Oktober 2023.

9. Revisi kesembilan pada tanggal 1 November 2023 tema revisi Penambahan

anggaran dalam rangka pagu anggaran berubah lainnya dan revisi

administrasi dengan

surat

usulan

Satker

Deputi

I

No.B-PR.

05.03.31.315.10.23.92 tanggal 25 Oktober 2023.

10.Revisi kesepuluh pada tanggal 22 November 2023 tema revisi Hal III DIPA

dan revisi administrasi dengan surat usulan Satker Deputi I No. B-PR.

05.03.31.315.11.23.99 tanggal 21 November 2023.

11.Revisi kesebelas pada tanggal 8 Desember 2023 tema revisi Penyesuaian

target dan revisi administrasi dengan surat usulan Satker Deputi I No. B-PR.

05.03.31.315.11.23.100 tanggal 23 November 2023.

12.Revisi keduabelas pada tanggal 21 Desember 2023 tema revisi Pemutakhiran

data dan administrasi dengan surat usulan Satker Deputi I No. B-PR.

05.03.31.315.12.23.103 tanggal 20 Desember 2023.

13.Revisi ketigabelas pada tanggal 27 Desember 2023 tema revisi Penambahan

pagu hibah luar negeri langsung dan revisi administrasi dengan surat usulan

Satker Deputi I No. B-PR.05.03.31.315.12.23.107 tanggal 22 Desember 2023.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 4

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

TA 2023

ANGGARAN

Uraian

AWAL

SETELAH REVISI

Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan

Belanja

Rp

38.024.500.000 Rp

38.024.500.000

Rp

38.024.500.000 Rp

38.024.500.000

Belanja Barang

Rp

55.388.664.000 Rp

2.560.778.000 Rp

57.949.442.000 Rp

60.072.303.000

2.264.562.000

62.336.865.000

Belanja Modal

Jumlah Belanja

Terjadi kenaikan pagu anggaran terutama pagu anggaran belanja jasa lainnya

sebesar Rp4.038.904.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

sebesar Rp9.731.217.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

sebesar Rp15.577.226.000,00, yang terjadi karena adanya perubahan kegiatan

- 27 -

sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dan

juga di karenakan adanya penambahan pagu anggaran di TA 2023.

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp45.081.450.074,

00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

adalah sebesar Rp45.081.450.074,00 atau mencapai 119 persen dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.024.500.000,00. Pendapatan Deputi

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dan Pendapatan

Jasa Pengawasan Obat dan Makanan. Rincian estimasi pendapatan dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA.2023

TA 2023

Akun

Uraian

% Real

Angg.

Estimasi

Realisasi

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Rp

-

Rp

47.000.074

N/A

118,44

Rp 38.024.500.000 Rp 45.034.450.000

Jumlah

Rp 38.024.500.000 Rp 45.081.450.074

118,56

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan

dibandingkan Per 31 Desember 2022 sebesar 2,77 persen di karenakan

turunnya nilai estimasi pendapatan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif di TA 2023.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2023 dan 2022

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

NAIK (TURUN)

%

AKUN

URAIAN

Rp

88.502.777

(88,30)

(2,65)

28,57

N/A

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

425321 Pengembalian Pendapatan Jasa POM

Rp

47.000.074

Rp 46.235.250.000

Rp 45.041.450.000

Rp

(5.000.000)

12.870.000

Rp

(7.000.000)

-

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Jumlah

Rp 45.081.450.074 Rp 46.331.622.777

(2,77)



Pendapatan

dari

Pemindahtanganan

BMN

Lainnya

senilai

Rp47.000.074,00 terdiri dari:

NTPN/

URAIAN

Tanggal

Nilai

No. BAST Lelang

Pendapatan dari penjualan peralatan dan Mesin 172DB61QUQB8M61I/

(Kendaran Bermotor) 68/28/2023

Jumlah

3 Februari 2023/

2 Februari 2023

Rp 47.000.074

- 28 -



Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai

Rp45.041.450.000,00 berupa pendapatan PNBP Fungsional terdiri dari:

Jasa Registrasi

Pendaftaran

Notifikasi dan

Evaluasi

Jasa Inspeksi

Sarana Produksi

Nama Unit

Realisasi

Jasa Sertifikasi

Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

Rp

6.384.500.000 Rp

-

Rp

-

Rp 6.384.500.000

Rp 2.041.050.000

Direktorat Pengawasan Keamanan,

Mutu, dan Ekspor Impor Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor

dan Zat Adiktif

2.634.050.000 Rp

2.324.400.000 Rp

593.000.000 Rp

Direktorat Pengawasan Produksi

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor

Rp

-

Rp 620.000.000 Rp 1.704.400.000

Direktorat Registrasi Obat

33.698.500.000 Rp 33.343.500.000 Rp

-

Rp

355.000.000

Total

45.041.450.000



Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai

Rp7.000.000,00 merupakan pengembalian Jasa Sertifikasi CDOB

dikarenakan kesalahan dalam memilih kategori dengan Nomor SP2D

231751301055139 Tanggal 11 Desember 2023.

Realisasi Belanja

B.2. Belanja

Negara

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.333.000.952,00

atau 99,99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp62.336.865.000,00. Rincian

anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rp62.333.000.952,0

0

Tabel 7

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA.2023

TA.2023

URAIAN

%Real

Angg.

Anggaran

Realisasi

Rp 60.159.526.841

Rp 2.264.061.321

Rp 62.423.588.162

100,15

99,98

Belanja Barang

Belanja Modal

Rp 60.072.303.000

Rp 2.264.562.000

Rp 62.336.865.000

100,14

(100,00)

99,99

Total Belanja Kotor

Pengembalian Belanja

Jumlah

Rp

-

Rp

(90.587.210)

Rp 62.336.865.000 Rp 62.333.000.952

- 29 -

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 8

Komposisi Anggaran dan Realisasi TA.2023

70.000.000.000

60.000.000.000

50.000.000.000

40.000.000.000

30.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

-

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 35,15

persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan antara lain karena bertambahnya Pagu Belanja TA.2023

dibandingkan Pagu Belanja TA.2022, sehingga mengakibatkan meningkatnya

besaran realisasi.

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja TA.2023 dan 2022

NAIK

(TURUN)

%

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

URAIAN

38,82

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

Rp 60.068.939.631 Rp 43.270.168.347

Rp 2.264.061.321 Rp 2.852.599.530

Rp 62.333.000.952 Rp 46.122.767.877

(20,63)

35,15

Belanja Barang

Rp60.068.939.631,

00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp60.068.939.631,00 dan Rp43.270.168.347,00. Realisasi Belanja

Barang Per Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja

Barang Per Per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena

bertambahnya pagu belanja di TA.2023 di bandingkan TA.2022 dan target

realisasi setiap triwulan yang berdampak pada nilai IKPA sehingga berdampak

pada besarnya realisasi Belanja Barang terutama kenaikan realisasi Belanja

Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Luar

Negeri.

- 30 -

Tabel 10

Perbandingan Belanja Barang TA.2023 dan 2022

Uraian

TA.2023 (Rp)

385.078.597 Rp

TA.2022 (Rp)

393.409.465

Naik/(Turun) %

(2,12)

Belanja Barang Persediaan Rp

Belanja Barang Operasional Rp

984.870.736 Rp

2.880.056.293

(65,80)

Belanja Barang Non

Rp

9.013.458.516 Rp

5.249.647.008

71,70

Operasional

Belanja Jasa

Rp

8.486.288.272 Rp

438.966.675 Rp

8.687.269.201

295.862.977

(2,31)

48,37

Belanja Pemeliharaan

Belanja Perjalanan Dalam

Negeri

Rp

38.301.780.487 Rp

2.549.083.558 Rp

24.342.391.185

1.421.961.196

57,35

79,27

Belanja Perjalanan Luar

Negeri

Rp

60.159.526.841 Rp

43.270.597.325

39,03

Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

Barang

Rp

(90.587.210) Rp

(428.978)

21.016,98

Jumlah Belanja Neto

Rp

60.068.939.631 Rp

43.270.168.347

38,82

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Per 31 Desember 2023 sebesar

Rp90.587.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11

Pengembalian Belanja Barang TA.2023

Uraian

Nilai

NTPN

Tanggal

Pengembalian Belanja

Perjalanan Biasa

Rp

155

26.297.064

40.000

8.000

610001GAB6P1CQ3B

210F58JM9RNO1UQH

EB4AB0JSRCLSUTU4

0B3BF7N8Q1907A5A

280355UDQC6LE4V4

BA714520AHK8IAHR

2885945IQN51BSH0

CBF6E1GAB7DS4VB7

A1D152CNR20CN8SO

54D3F1GAB7JEIUAD

D2A3D6QT6OCFT2SN

A6DBF2CPNJGHS2EG

2783E7NAMIUSA2I4

CFE1C3977ET5JV13

C0FD01GC7PR2M5L3

17 Februari 2023

5 Juni 2023

28 Juli 2023

170

11 Agustus 2023

20 September 2023

3 November 2023

30 November 2023

19 Desember 2023

27 Desember 2023

280

210

4.300

3.400

1.935.000

2.729

3.870

500

8.764

43.240

Pengembalian Belanja

Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota

Rp

30

E268E7N8Q1290G9O

C5F981GAB71IJQM9

3 Mei 2023

308

Pengembalian Belanja

Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota

Rp

55.000.000

6

ED1895UDQBOA27CU

F268E0JSRCIH260C

2650A1GAB74NBV2R

DBFCE520AHH9Q217

29 Maret 2023

16 Juni 2023

8 Juni 2023

3.010.365

2.000

11 Juli 2023

Rp

573

1B0F60JSRCUI2KT8

18 Oktober 2023

Pengembalian Belanja

Perjalanan Lainnya - Luar

Negeri

Rp

4.226.246

293F55UDQCCUI6T2

20 Oktober 2023

Rp

90.587.210

Jumlah

- 31 -

Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19

Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat

Adiktif mengalokasikan belanja barang untuk penangangan Covid-19 sebesar

Rp825.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp825.000,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 12

Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19

Akun

Uraian Akun

Pagu

825.000 Rp

Realisasi

825.000

Penyerapan

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi

COVID-19

Rp

100,00%

Rp

100,00%

Jumlah

Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 hal

penggunaan Akun Khusus Covid-19 bahwa akun khusus Covid-19 semestinya

digunakan s.d Semester 1 2023, maka realisasi Covid-19 pada Satker Deputi I

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

hanya ada pada Semester 1 2023. Terdapat koreksi SPM dari akun Covid-19 ke

belanja jasa senilai Rp85.000,00 dengan no SP2D 231751303009772 tanggal 5

Mei 2023.

Belanja Modal

B.4 Belanja Modal

Rp2.264.061.321,00

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-

masing sebesar Rp2.264.061.321,00 dan Rp2.852.599.530,00. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar

20,63 persen dibandingkan Per 31 Desember 2022 disebabkan berkurangnya

Pagu Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023.

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan 2022

NAIK

(TURUN)

%

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

URAIAN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Lainnya

Rp 1.849.628.000 Rp 2.167.704.530

(14,67)

(73,55)

Rp

23.783.371 Rp

89.910.000

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

dan/atau Aset Lainnya

Jumlah Belanja Kotor

Rp

390.649.950 Rp

594.985.000

(34,34)

(20,63)

0,00

Rp 2.264.061.321 Rp 2.852.599.530

Rp Rp

Rp 2.264.061.321 Rp 2.852.599.530

Pengembalian Belanja Modal

-

Jumlah Belanja

(20,63)

- 32 -

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin Rp

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp1.849.628.000,00, mengalami penurunan 14,67 persen bila

dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31

Desember 2022 sebesar Rp2.167.704.530,00 Hal ini terjadi karena

bertambahnya Pagu Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023.

1.849.628.000,00

Tabel 14

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2023 dan 2022

Naik

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

URAIAN

(Turun)

%

Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat Bengkel tak Bermesin

Alat Pengolahan

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp

Alat Khusus Kepolisian

Alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Persenjataan

Komputer

Rp

27.140.000 Rp

-

N/A

-

Rp

6.715.500 (100,00)

15.000.000 (100,00)

350.983.000

137.156.500

-

4.500.000 (100,00)

41.649.000 (100,00)

69.789.000 (100,00)

64.879.000 Rp

15.611.000 Rp

35.350.000 Rp

(81,52)

(88,62)

N/A

Rp

-

Rp

1.706.648.000 Rp

1.849.628.000 Rp

1.541.911.530

2.167.704.530

11

(14,67)

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal Peralatan

dan Mesin

Rp

-

Rp

-

0

Jumlah Belanja

Rp

1.849.628.000 Rp

2.167.704.530

(14,67)

B.4.2 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal

Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp23.783.371,00 mengalami kenaikan 100 persen bila dibandingkan dengan

realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Rp23.783.371,00

Tabel 15

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA.2023 dan 2022

Naik

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

URAIAN

(Turun)

%

Monografi

Jumlah Belanja Kotor

Rp

23.783.371 Rp

-

N/A

Pengembalian Belanja Modal

Lainnya

Rp

-

Rp

-

Jumlah Belanja

Rp

23.783.371 Rp

-

N/A

- 33 -

Belanja

B.4.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp390.649.950,00 mengalami

penurunan 34,34 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja

Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Per 31 Desember

2022 sebesar Rp594.985.000,00.

Penambahan Nilai

Aset Tetap Lainnya

dan/atau Aset

Lainnya

Rp390.649.950,00

Tabel 16

Realisasi Belanja Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

dan/atau Aset Lainnya TA.2023 dan 2022

Naik

(Turun)

%

REALISASI

TA.2023

REALISASI

TA.2022

URAIAN

Software Komputer

Rp

390.649.950 Rp 594.985.000

(34,34)

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja

Penambahan Nilai Aset Tetap

Rp

390.649.950 Rp 594.985.000

(34,34)

Lainnya dan/atau Aset Lainnya Rp

-

Rp

-

N/A

Jumlah Belanja Rp

390.649.950 Rp 594.985.000

(34,34)

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

senilai Rp390.649.950,00 terdiri dari:

Tabel 17

Rincian Realisasi Belanja Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

URAIAN

NUP

Nilai

100.000.000

140.650.000

49.999.950

100.000.000

Aplikasi Pelaporan Industri secara Elektronik (BPOM Watch)

Aplikasi Sertifikasi CDOB

151

132

159

150

Aplikasi e-Atensi CPOB

Aplikasi SISOBAT

Jumlah

390.649.950

- 34 -

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar

Rp276.550.328,00

Saldo Kas Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

masing-masing sebesar Rp276.550.328,00 dan Rp608.068.192,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak

tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp0,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp315.188.000,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung

jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo

rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga

dari Hibah

-

315.188.000

Jumlah

-

315.188.000

Persediaan

C.1.2 Persediaan

Rp276.550.328,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-

masing adalah sebesar Rp276.550.328,00 dan Rp292.880.192,00 dengan

rincian sebagai berikut:

- 35 -

Tabel 19

Rincian Persediaan

Persediaan

Barang Konsumsi

31 Des 2023

31 Des 2022

Rp 276.550.328 Rp

292.880.192

Jumlah

Rp 276.550.328 Rp 292.880.192

Semua barang dalam kondisi baik pada tanggal pelaporan sesuai Berita Acara

Stock Opname Nomor PL.03.10.33.3333.01.24.05 tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tetap

C.2 Aset Tetap

Rp10.869.947.559,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

Rp10.869.947.559,00 dan Rp12.177.010.559,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap

pada Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap

Lainnya.

Peralatan dan Mesin

Rp23.311.519.520,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah Rp23.311.519.520,00 dan Rp22.686.990.465,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022

Rp

22.686.990.465

Mutasi tambah:

Rp

1.921.681.825

1.849.628.000

35.350.000

Pembelian

Reklasifikasi Masuk

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Penggunaan kembali BMN yang sudah di hentikan

Mutasi kurang:

17.678.825

19.025.000

(1.297.152.770)

(1.261.802.770)

(35.350.000)

Penghentian Aset dari Penggunaan

Reklasifikasi Keluar

Saldo per 31 Desember 2023

Rp

23.311.519.520

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023

Rp

(17.797.639.591)

Nilai Buku per 31 Desember 2023

Rp

5.513.879.929

- 36 -

Mutasi transaksi peralatan dan mesin berupa:

 Mutasi tambah transaksi peralatan dan mesin senilai Rp1.921.681.825,00

berupa:

a. Mutasi Tambah dari Pembelian senilai Rp1.849.628.000,00:

Tabel 21

Rincian Mutasi Tambah Pembelian Peralatan dan Mesin

URAIAN

Kuantitas

Nilai

27.140.000

Sepeda Motor

1

2

1

14

1

6

3

1

Rp

Mesin Ketik Listrik

Lemari Besi/Metal

Filing Cabinet Besi

Laci Box

3.800.000

4.540.000

2.500.000

21.000.000

14.400.000

4.500.000

14.139.000

6.000.000

1.174.000

3.000.000

4.391.000

1.046.000

35.350.000

4.700.000

614.304.000

964.988.000

23.932.000

67.970.000

30.754.000

Partisi

Sound System

Dispenser

Voice Recorder

Tripod Camera

Telephone Mobile

Camera Digital

Gimbal Tripod

1

Kamera Digital

Mini Komputer

P.C Unit

Lap Top

Tablet PC

1

31

58

2

15

5

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Scanner (Peralatan Personal Komputer)

Jumlah

147

Rp

1.849.628.000

b. Mutasi Tambah dari Reklasifikasi Masuk senilai Rp35.350.000,00

disebabkan adanya kesalahan entry category kode/kelompok barang

pada asset Kamera Digital (3.09.04.02.031) NUP 4 menjadi Camera

Digital (3.06.01.02.128) NUP 22, sesuai Surat Pernyataan Nomor B-

PL.03.3.35.10.23.71 tanggal 18 Oktober 2023.

c. Mutasi Tambah dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai

Rp17.678.825,00 disebabkan adanya penggabungan nilai aset Software

Komputer (8.01.01.01.001) NUP 115 kedalam aset Server

(3.10.02.04.001) NUP 19, sesuai Surat Pernyataan Nomor B-

PL.03.01.31.315.10.23.46 tanggal 31 Oktober 2023.

- 37 -

d. Mutasi Tambah dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah di hentikan

senilai Rp19.025.000,00 disebabkan karena aset berupa Lap Top

(3.10.01.02.002) NUP 300 tersebut aktif dan digunakan kembali untuk

menunjang kegiatan operasional, sesuai Surat Pernyataan Nomor

PL.03.01.33.3333.09.23.172 tanggal 27 September 2023.

 Mutasi kurang transaksi peralatan dan mesin senilai Rp1.297.152.770,00

berupa:

a. Mutasi Kurang dari Reklasifikasi Keluar senilai Rp35.350.000,00

disebabkan adanya kesalahan entry category kode/kelompok barang

pada aset Kamera Digital (3.09.04.02.031) NUP 4 menjadi Camera

Digital (3.06.01.02.128) NUP 22, sesuai Surat Pernyataan Nomor B-

PL.03.3.35.10.23.71 tanggal 18 Oktober 2023.

b. Mutasi Kurang dari Penghentian Aset dari Penggunaan senilai

Rp1.261.802.770,00:

- 38 -

Tabel 22

Rincian Mutasi Kurang Penghentian Aset dari Penggunaan

URAIAN

Kuantitas

No.Surat

Nilai

13.000.000

Televisi

Video Conference

P.C Unit

1

2

5

11

1

5

1

2

3

1

6

1

22

2

9

1

2

1

8

2

1

6

5

7

11

2

59

13

8

2

4

Rp

18.700.000

21.660.000

39.609.000

17.507.500

110.476.500

61.930.000

35.150.500

15.000.000

9.900.000

PL.03.08.33.3333.05.23.102

Tanggal 29 Mei 2023

Lap Top

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Mesin Fotocopy Electronic

Televisi

Dispenser

Handy Cam

Camera Digital

Handy Talky

P.C Unit

PL.03.09.32.323.07.23.227

Tanggal 26 Juli 2023

4.465.000

3.500.000

34.323.511

97.835.075

6.294.000

12.000.000

280.398.086

58.600.000

81.350.000

9.950.000

29.700.000

7.500.000

5.552.000

5.500.000

17.850.000

4.455.000

19.800.000

71.237.808

90.398.790

130.560.416

23.276.712

46.434.960

602.165.686

13.670.000

6.568.000

Storage Modul Disk

External/ Portable Hardisk

Switch

Lemari Besi/Metal

Lemari Kayu

Rak Kayu

Panel Pameran

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi/Metal

Meja Resepsionis

Meubelair Lainnya

A.C. Split

Handy Cam

P.C Unit

Lap Top

Note Book

PL.03.09.34.345.07.23.910

Tanggal 21 Juli 2023

Printer (Peralatan Personal Komputer)

External/ Portable Hardisk

Kursi Besi/Metal

Uninterruptible Power Supply (UPS)

P.C Unit

PL.03.09.35.354.07.23.1054

Tanggal 25 Juli 2023

38.824.229

50.372.000

6.640.529

Lap Top

Printer (Peralatan Personal Komputer)

2

29

3

2

1

6

1

2

3

116.074.758

41.279.400

38.596.000

12.960.200

92.835.600

24.659.740

35.192.400

59.852.140

P.C Unit

Lap Top

Note Book

PL.03.09.31.315.07.23.29

Tanggal 27 Juli 2023

P.C Unit

Lap Top

PL.03.01.33.3333.09.23.173 Rp

1 September 2023

Rp

Jumlah

257

Rp

1.261.802.770

- 39 -

Aset Tetap Lainnya

Rp5.356.067.630,00

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Saldo aset tetap berupa Peralatan dan

Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

Rp5.356.067.630,00 dan Rp5.658.696.259,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022

Rp

5.658.696.259

Mutasi tambah:

Pembelian

Rp

23.783.371

Mutasi kurang:

(326.412.000)

Penghentian Aset Dari Penggunaan

Saldo per 31 Desember 2023

Rp

5.356.067.630

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023

Rp

-

Nilai Buku per 31 Desember 2023

Rp

5.356.067.630

Mutasi transaksi aset tetap lainnya berupa:

a. Mutasi tambah transaksi aset tetap lainnya dari pembelian senilai

Rp23.783.371,00 berupa 1 buah monografi.

b. Mutasi kurang transaksi aset tetap lainnya dari penghentian aset dari

penggunaan senilai Rp326.412.000,00 berupa Video Pelatihan CPOB

dengan Surat usulan perubahan kondisi BMN rusak berat

No.PL.03.08.33.3333.05.23.102 Tanggal 29 Mei 2023.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap .

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp(17.797.639.591)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31

Desember

2022

adalah

masing-masing

Rp(17.797.639.591)

dan

Rp(16.168.676.165). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra

akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset

Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

- 40 -

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah

sebagai berikut:

Tabel 24

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi

Penyusutan

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Nilai Buku

1

2

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya

Rp

23.311.519.520 Rp (17.797.639.591) Rp

5.356.067.630 Rp Rp

28.667.587.150 Rp (17.797.639.591) Rp

5.513.879.929

5.356.067.630

10.869.947.559

-

Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

C.3 Aset Lainnya

Rp552.047.909,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

Rp552.047.909,00 dan Rp344.085.061,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam

Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Satuan Kerja Deputi I

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Rp5.301.011.940,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

adalah Rp5.301.011.940,00 dan Rp4.865.947.198,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi

tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Deputi I Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif berupa

software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- 41 -

Tabel 25

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022

Rp

4.865.947.198

Mutasi tambah:

Rp

1.019.999.950

395.000.000

234.350.000

390.649.950

(584.935.208)

(252.028.825)

(332.906.383)

Hibah Masuk

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Pengembangan Nilai Aset

Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan

Penghentian Aset Dari Penggunaan

Saldo per 31 Desember 2023

Rp

5.301.011.940

(4.748.964.031)

552.047.909

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023

Nilai Buku per 31 Desember 2023

Mutasi transaksi Aset Tak Berwujud berupa:

 Mutasi tambah transaksi Aset Tak Berwujud senilai Rp1.019.999.950,00

berupa:

a. Mutasi Tambah dari Hibah Masuk senilai Rp395.000.000,00 merupakan

hibah barang dari WHO dengan rincian:

Tabel 26

Rincian Mutasi Tambah dari Hibah Masuk

URAIAN

NUP

No.Surat

Nilai

1793/GOODS/BAST-

HSS/2023

28 November 2023

Aplikasi Web Portal for Online Consultation and Live Chat

Sistem e-Registration (New-AERO)

153

124

Rp

160.650.000

84.500.000

1813/GOODS/BAST-

HSS/2023

Aplikasi SIAPIK

134

Rp

149.850.000

04 Desember 2023

Jumlah

Rp

395.000.000

b. Mutasi Tambah dari Koreksi Pencatatan Nilai bertambah senilai

Rp234.3500.000,00 merupakan pengembangan nilai aset dari hibah

WHO pada:

Tabel 27

Rincian Mutasi Tambah dari Koreksi Pencatatan Nilai bertambah

URAIAN

NUP

No.Surat

Nilai

1793/GOODS/BAST-

HSS/2023

Sistem e-Registration (New-AERO) 124

Rp

84.500.000

28 November 2023

1813/GOODS/BAST-

HSS/2023

Aplikasi SIAPIK

134

Rp

149.850.000

04 Desember 2023

Jumlah

Rp

234.350.000

- 42 -

c. Mutasi

Tambah

dari

Pengembangan

Nilai

Aset

senilai

Rp390.649.950,00 berupa:

 Pengembangan Aplikasi Pelaporan Industri secara Elektronik (BPOM

Watch) dengan NUP 151 senilai Rp100.000.000,00 berupa:

1. Penyediaan fitur download Surat Penunjukkan untuk registrasi

Penanggung Jawab Akun (PJA) Industri, dengan tujuan untuk

menyeragamkan substansi surat penunjukkan, baik dari sisi PJA

industri maupun pihak BPOM, sehingga memudahkan proses

pengecekan untuk registrasi akun PJA Industri.

2. Penyediaan fitur integrasi dengan Satu Data untuk seluruh field

alamat yang diisi. Fitur ini akan memudahkan proses pengisian

sebab PJA Industri terbantu dengan pengisisan alamat terpadu,

mulai dari mengisi field provinsi yang nantinya otomatis akan

muncul daftar kabupaten/kota dalam provinsi yang dipilih.

3. Penyediaan fitur user tutorial dan log activities.

4. Penyesuaian kebutuhan untuk mobile response view atau sistem

yang responsif apabila dioperasikan melalui perangkat mobile.

 Pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB dengan NUP 132 senilai

Rp140.650.000,00 berupa:

1. Pembaharuan laman depan website e-sertifikasi CDOB.

2. Manajemen Survei dan Pengaduan terhadap bisnis proses yang

telah dilaksanakan oleh unit kerja.

3. Penambahan data-data untuk mendukung keterbukaan informasi

publik seperti capaian kinerja unit, hasil survei kepuasan

pelanggan, dan lain-lain.

4. Penambahan akses khusus untuk pegawai Direktorat Distribusi

dan Pelayanan Obat dan NPP dalam rangka mempermudah

monitoring dan evaluasi rencana kinerja Reformasi Birokrasi,

capaian kinerja, hingga pelaporan harta kekayaan.

5. Manajemen akses untuk beberapa pegawai mengelola informasi

pada website unit kerja.

 Pengembangan Aplikasi e-Atensi CPOB dengan NUP 149 senilai

Rp49.999.950,00 berupa:

1. Penambahan Modul menu Inspeksi yaitu monitoring terhadap

kepatuhan pemenuhan timeline Penyusunan tindak lanjut dan

- 43 -

evaluasi CAPA hasil inspeksi CPOB termasuk pemenuhan timeline

pelaku usaha dalam menyampaikan feedback atas tindak lanjut

yang diterbitkan.

 Pengembangan Aplikasi SISOBAT dengan NUP 150 senilai

Rp100.000.000,00 berupa:

1. SOBAT WA yang masuk dalam modul baru aplikasi Sisobat. Menu

ini memiliki fungsi sebagai alat WA blast rancangan peraturan

(konsultasi publik) dan peraturan terbaru terkait regulasi dan

standar dibidang obat yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder

yang telah melakukan registrasi pada website.

2. Modul QNA bertujuan untuk memberikan kemudahan stakeholder

dalam memberikan informasi pertanyaan dan jawaban terkait

dengan peraturan perundang-undangan dibidang obat.

3. Dashboard Modul event bertujuan untuk melihat gambaran/grafik

data-data kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat

Standardisasi Obat NPPZA.

 Mutasi Kurang transaksi Aset Tak Berwujud senilai Rp584.935.208,00

berupa:

a. Mutasi Kurang dari Koreksi Pencatatan senilai Rp252.028.825,00

berupa:

 Software Komputer (Microsoft Win. Server Std 2012 R2 x64) NUP. 115

koreksi Nilai tambah pada aset Server NUP. 19 dengan nilai Rp.

17.678.825,00 sesuai surat nomor PL.03.01.31.315.10.23.46 tanggal

30 Oktober 2023.

 Software Komputer (Accelerating Bioequivalence Study Protocol on

Existing New Aero Application) NUP. 154, merupakan Hibah

Pengembangan dari WHO di koreksi Nilai tambah pada aset Aplikasi

Sistem e-Registration (New-AERO) NUP. 124 dengan nilai Rp.

84.500.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

sesuai surat nomor PL.03.02.32.326.12.23.156 tanggal 20 Desember

2023.

- 44 -

 Software Komputer (Aplikasi SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan

obat)) NUP. 155, merupakan Hibah Pengembangan dari WHO di

koreksi Nilai tambah pada aset Aplikasi Sistem e-Registration (New-

AERO) NUP. 124 dengan nilai Rp. 149.850.000,00 sesuai surat nomor

PL.03.01.3.35.12.23.10 tanggal 29 Desember 2023.

b. Mutasi Kurang Penghentian Aset dari Penggunaan senilai

Rp332.906.383,00 berupa:

 Aplikasi Tracking System (Task Management) dengan NUP.139

senilai Rp56.812.440,00 sesuai Surat Permohonan Perubahan Kondisi

Nomor PL.03.08.3333.05.23.102 Tanggal 19 Mei 2023

 Aplikasi e-Monsuvport dengan NUP.142 senilai Rp276.093.943,00

sesuai

Surat

Permohonan

Perubahan

Kondisi

Nomor

PL.03.09.35.354.08.23.1256 tanggal 21 Agustus 2023.

Aset Lain-Lain Rp0,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

Rp0,00 dan Rp178.717.904,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara

(BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2022

Rp

178.717.904

Mutasi tambah:

-Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Mutasi kurang:

-Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

-Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

Rp

1.921.121.153

(2.099.839.057)

(2.080.814.057)

(19.025.000)

Saldo per 31 Desember 2023

Akumulasi Penyusutan

Rp

-

Nilai Buku per 31 Desember 2023

Mutasi transaksi Aset Lain-Lain berupa:

a. Mutasi tambah transaksi Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap

Ke Aset Lainnya:

- 45 -

Tabel 29

Rincian Mutasi Tambah Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

URAIAN

Kuantitas

No.Surat

Nilai

13.000.000

Televisi

Video Conference

P.C Unit

1

2

5

11

1

5

1

2

3

1

6

1

22

2

9

1

2

1

8

2

1

6

5

7

11

2

59

13

8

2

4

Rp

18.700.000

21.660.000

39.609.000

17.507.500

110.476.500

61.930.000

35.150.500

15.000.000

9.900.000

PL.03.08.33.3333.05.23.102

Tanggal 29 Mei 2023

Lap Top

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Mesin Fotocopy Electronic

Televisi

Dispenser

Handy Cam

Camera Digital

Handy Talky

P.C Unit

PL.03.09.32.323.07.23.227

Tanggal 26 Juli 2023

4.465.000

3.500.000

34.323.511

97.835.075

6.294.000

12.000.000

280.398.086

58.600.000

81.350.000

9.950.000

29.700.000

7.500.000

5.552.000

5.500.000

17.850.000

4.455.000

19.800.000

71.237.808

90.398.790

130.560.416

23.276.712

46.434.960

602.165.686

13.670.000

6.568.000

Storage Modul Disk

External/ Portable Hardisk

Switch

Lemari Besi/Metal

Lemari Kayu

Rak Kayu

Panel Pameran

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi/Metal

Meja Resepsionis

Meubelair Lainnya

A.C. Split

Handy Cam

P.C Unit

Lap Top

Note Book

PL.03.09.34.345.07.23.910

Tanggal 21 Juli 2023

Printer (Peralatan Personal Komputer)

External/ Portable Hardisk

Kursi Besi/Metal

Uninterruptible Power Supply (UPS)

P.C Unit

PL.03.09.35.354.07.23.1054

Tanggal 25 Juli 2023

38.824.229

50.372.000

6.640.529

Lap Top

Printer (Peralatan Personal Komputer)

2

29

3

2

1

6

1

2

3

116.074.758

41.279.400

38.596.000

12.960.200

92.835.600

24.659.740

35.192.400

59.852.140

56.812.440

P.C Unit

Lap Top

Note Book

PL.03.09.31.315.07.23.29

Tanggal 27 Juli 2023

P.C Unit

Lap Top

PL.03.01.33.3333.09.23.173 Rp

1 September 2023

Rp

Software

1

PL.03.01.33.3333.06.23.102

29 Mei 2023

Software

Video

1

PL.03.09.35.354.08.23.1256 Rp

21 Agustus 2023

PL.03.08.33.3333.05.23.102 Rp

Tanggal 29 Mei 2023

Rp

276.093.943

326.412.000

18

20

659.318.383

Jumlah

257

Rp

1.921.121.153

- 46 -

b. Mutasi kurang transaksi Aset Lain-Lain dari Pencatatan Barang yang Mau

dihapuskan senilai Rp2.080.814.057,00 dengan No Surat

PL.03.09.33.3333.09.23.67 tanggal 25 September 2023 :

Tabel 30

Rincian Mutasi kurang Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan

URAIAN

Kuantitas

Nilai

Mesin Fotocopy Electronic

Lemari Besi/Metal

Lemari Kayu

Rak Kayu

White Board

Panel Pameran

Focusing Screen/Layar LCD Projector

Alat Kantor Lainnya

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi/Metal

Kursi Kayu

Meja Resepsionis

Meubelair Lainnya

A.C. Split

Televisi

Dispenser

Handy Cam

DVD Player

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Camera Digital

Video Conference

Handy Talky (HT)

P.C Unit

1

2

13

1

2

1

3

47

5

2

1

2

5

2

1

8

1

2

19

15

8

1

19

8

1

18

2

Rp

61.930.000

58.600.000

95.038.400

9.950.000

1.267.352

29.700.000

3.993.067

2.193.065

26.382.352

45.951.408

5.836.760

5.500.000

21.050.000

4.455.000

48.150.500

15.000.000

29.700.000

14.500.000

6.568.000

4.465.000

18.700.000

3.500.000

248.679.688

254.168.190

143.520.616

97.835.075

50.299.741

52.728.960

49.832.500

12.000.000

326.412.000

332.906.383

Lap Top

Note Book

Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe

Printer (Peralatan Personal Komputer)

External/ Portable Hardisk

Server

Switch

Video

Software Komputer

Jumlah

196

Rp

2.080.814.057

c. Mutasi kurang transaksi Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya

ke Aset Tetap senilai Rp19.025.000,00 berupa 1 buah Laptop dengan

Nomor Surat PL.03.01.33.3333.09.23.172 tanggal 27 September 2023.

Akumulasi Penyusutan

dan Amortisasi Aset

Lainnya

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31

Rp(4.748.964.031)

Desember

2022

adalah

masing-masing

Rp(4.748.964.031)

dan

Rp(4.700.580.041). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset

- 47 -

Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023

adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Penyusutan/

Amortisasi

Nilai Buku

Software

Rp

552.047.909

Rp

5.301.011.940 Rp

Rp

(4.748.964.031)

-

Aset Lain-lain

-

Jumlah

5.301.011.940 Rp

(4.748.964.031) Rp

552.047.909

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka

Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul

dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Rp10.135.618.244,00

Kewajiban Jangka Pendek Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif per 31 Desember 2023 dan

31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.135.618.244,00 dan

Rp6.983.256.322,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepda Pihak

Ketiga Rp168.244,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 masing-masing sebesar Rp168.244,00 dan Rp106.322,00. Utang kepada

Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan

kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam

waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 32

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Jenis

31 Des 2023

31 Des 2022

106.322

Tagihan Telepon

168.244

Jumlah

168.244

- 48 -

Pendapatan Diterima

Dimuka

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Rp10.135.450.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember dan 31 Desember 2022

masing-masing sebesar

Rp10.135.450.000,00 dan Rp6.983.150.000,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban pemerintah yang timbul

karena pemerintah telah menerima kas dari pihak ketiga namun belum

menyerahkan barang/jasa sebagai imbal balik.

Tabel 33

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Unit Penghasil PNBP

Nilai

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

995.500.000

63.600.000

597.750.000

Direktorat Registrasi Obat

8.478.600.000

Jumlah

10.135.450.000

Ekuitas

C.5 Ekuitas

Rp1.562.927.552,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp1.562.927.552,00 dan Rp6.145.907.490,00. Ekuitas adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

Ekuitas.

- 49 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp41.882.150.000,

00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah sebesar Rp41.882.150.000,00 dan Rp45.850.475.000,00.

Tabel 34

Rincian Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022

NAIK

URAIAN JENIS BEBAN

31-Dec-23

31-Dec-22

(TURUN)

%

Rp 45.850.475.000

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan Rp 41.882.150.000

Jumlah Pendapatan

(8,736)

Rp 41.882.150.000 Rp 45.850.475.000

(8,736)

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP Fungsional Deputi 1.

Beban Persediaan

Rp397.263.461,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp397.263.461,00 dan

Rp400.921.724,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil

produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022

NAIK

URAIAN JENIS BEBAN

31-Dec-23

31-Dec-22

(TURUN)

%

Rp 400.921.724

Beban Persediaan Konsumsi

Rp

397.263.461

(0,912)

Jumlah Beban Persediaan

Rp

397.263.461 Rp 400.921.724

(0,912)

`

Beban Barang dan

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.484.679.446,00 dan

Rp17.927.876.352,00. Beban Barang dan Jasa terjadi kenaikan dari Tahun lalu

karena bertambahnya beban barang dan jasa dikarenakan mulai banyaknya

frekuensi kegiatan di TA.2023. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas

jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa

untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

sebagai berikut:

Rp18.484.679.446,

00

- 50 -

Tabel 35

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022

NAIK

(TURUN) %

URAIAN JENIS BEBAN

31-Dec-23

31-Dec-22

4,30

(100,00)

(12,83)

(2,16)

Beban Keperluan Perkantoran

Rp

723.273.009 Rp

Rp

693.485.699

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

-

246.339.600

36.122.010

58.200.000

104.468.775

31.485.900 Rp

56.940.000 Rp

173.171.827 Rp

65,76

Beban Barang Operasional Lainnya

Beban Barang Operasional - Penanganan

Pandemi Covid-19

(100,00)

Rp

-

Rp

1.741.440.209

4.567.861.372

335.417.500

26.165.000

84,40

6,36

Beban Bahan

8.423.033.651 Rp

356.760.000 Rp

19.000.000 Rp

214.664.865 Rp

Beban Honor Output Kegiatan

Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel

(27,38)

5,18

Beban Barang Non Operasional Lainnya

Beban Barang Non Operasional - Penanganan

Pandemi Covid-19

204.095.736

(100,00)

Rp

-

Rp

116.107.400

6.495.637

(83,06)

156,31

(100,00)

(28,35)

58,04

Beban Langganan Telepon

Beban Sewa

1.100.334 Rp

Rp

169.232.000

433.751.000

-

Beban Jasa Konsultan

Beban Jasa Profesi

1.110.893.926

5.599.370.000

2.555.605.938

356.575.550

4.011.800.000 Rp

4.038.788.860 Rp

910.000 Rp

Beban Jasa Lainnya

(99,74)

Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19

Jumlah

Rp 18.484.679.446 Rp 17.927.876.352

3,11

Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19

Jumlah Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp910.000.000,00 dan Rp2.214.123.159,00. Rincian Beban Barang dan Jasa

Penanganan Pandemi Covid-19 untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

sebagai berikut:

Tabel 36

Beban Barang dan Jasa untuk Penangan Pandemi Covid-19

Uraian Akun

31-Dec-23

31-Dec-22

Naik/Turun %

Beban Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19

Beban Barang Non Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19

Rp

-

Rp 1.741.440.209 Rp

(100)

Rp

116.107.400 Rp

356.575.550 Rp

Beban Jasa - Penanganan Pandemi

COVID-19

Rp

910.000 Rp

(100)

Rp

910.000 Rp 2.214.123.159 Rp

(100)

- 51 -

Beban

D.4 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp438.966.675,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah masing-masing sebesar Rp438.966.675,00 dan Rp295.862.977,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Beban Pemeliharaan terjadi penurunan dikarenakan maintenance

kendaraan dinas direalisasikan menggunakan anggaran Settama. Rincian beban

pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022

NAIK

(TURUN) %

URAIAN JENIS BEBAN

31-Dec-23

31-Dec-22

Rp 256.160.744

(12,46)

N/A

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan lainnya

Rp 224.233.881

Rp 214.732.794

Rp

-

Rp 39.702.233

(100,00)

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

Rp

-

Jumlah

Rp 438.966.675 Rp 295.862.977

48,37

Beban Perjalanan

Dinas

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.760.276.835,00 dan

Rp40.760.276.835,

00

Rp25.763.923.403,00. Beban Perjalanan Dinas terjadi kenaikan dari TA yang lalu

karena bertambahnya pagu dan cepatnya realisasi anggaran untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2023. Beban tersebut adalah merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- 52 -

Tabel 38

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022

NAIK

(TURUN) %

URAIAN JENIS BEBAN

31-Dec-23

31-Dec-22

18,02

116,72

(8,66)

Beban Perjalanan Biasa

Rp 12.362.669.443 Rp 10.474.893.974

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

Rp

(28.347.682) Rp

564.590.000 Rp

(13.080.361)

618.140.000

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

141,12

Rp 9.731.196.719 Rp 4.035.775.112

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota

(98,87)

69,46

Rp

(338) Rp

(30.000)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota

Rp 15.643.324.325 Rp 9.231.366.099

1.041,63

Rp

(58.012.944) Rp

407.344.461 Rp

(5.081.592)

32.118.332

1.168,26

54,10

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar

Negeri

Rp 2.141.739.097 Rp 1.389.842.864

100,00

Rp

(4.226.246) Rp

(21.025)

Jumlah

Rp 40.760.276.835 Rp 25.763.923.403

58,21

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp3.257.277.957,0

0

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.257.277.957,00

dan Rp3.058.967.097,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasiuntuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2023 dan 2022

NAIK

(TURUN)

%

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN

31-Dec-23

31-Dec-22

AMORTISASI

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp 2.840.609.467

Rp 2.840.609.467 Rp 2.487.288.463

Rp 2.487.288.463

14,21

Jumlah Penyusutan

Beban Amortisasi Software

Rp 406.851.416 Rp 538.810.000

(24,49)

(70,13)

Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak

Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Amortisasi

Rp

9.817.074 Rp

32.868.634

Rp 416.668.490 Rp 571.678.634

Rp 3.257.277.957 Rp 3.058.967.097

(27,11)

6,48

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

- 53 -

Surplus /Defisit dari

Kegiatan Non

D.7 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Operasional

Rp(296.133.442)

Tabel 40

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022

NAIK

URAIAN

31-Dec-23

31-Dec-22

(TURUN)

%

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rp (294.533.442) Rp (339.181.819)

Rp 47.000.074 Rp 88.502.777

Rp 341.533.516 Rp 427.684.596

(13,16)

(46,89)

(20,14)

(112,43)

(80,23)

N/A

(1.600.000) Rp 12.870.000

Rp

2.545.000 Rp 12.870.000

4.145.000 Rp

-

Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rp (296.133.442) Rp (326.311.819)

(9,25)

D.7.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan

Pelepasan Aset

Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp47.000.074,00 dan Rp65.002.777,00.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp47.000.074,00 merupakan

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya.

Rp47.000.074,00

Tabel 41

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

NTPN/

URAIAN

Tanggal

Nilai

No. BAST Lelang

Pendapatan dari penjualan peralatan dan Mesin 172DB61QUQB8M61I/

(Kendaraan Bermotor) 68/28/2023

Jumlah

3 Februari 2023/

2 Februari 2023

Rp 47.000.074

Rp47.000.074

Beban Pelepasan

Aset Non Lancar

Rp341.533.516,00

D.7.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp341.533.516,00 dan Rp251.658.812,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp341.533.516,00 merupakan Beban

kerugian pelepasan aset.

- 54 -

Pendapatan dari

Kegiatan Non

Operasional

Lainnya

D.7.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.545.000,00 dan

Rp12.870.000,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar

Rp2.545.000,00 merupakan penerimaan persediaan berupa bahan kimia padat

sdari Industri Farmasi yang di input menggunakan perolehan lainnya.

Rp2.545.000,00

Tabel 42

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

URAIAN

No. BAST

Tanggal

Nilai

Rp 241.000

PT. Organon Pharma Indonesia

PT. Novartis Indonesia

SD.01.02.31.311.01.23.30

SD.01.01.31.311.02.23.31

25 Januari 2023

7 Februari 2023

Rp 2.304.000

Jumlah

Rp 2.545.000

D.7.4 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari

Kegiatan Non

Operasional

Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.145.000,00 dan Rp0,00. Beban dari

Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp4.145.000,00 merupakan Void BAST

Persediaan yang sudah di input di SAKTI dikarenakan kesalahan input BAST.

Rp4.145.000,00

- 55 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp6.145.907.490,0

0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp6.145.907.490,00 dan Rp11.100.920.941,00.

Surplus (Defisit) LO

Rp(21.752.447.816)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022 adalah sebesar Rp(21.752.447.816) dan Rp(1.923.388.372). Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi menambah/

mengurangi Ekuitas

Rp(159.350.000)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember

2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(159.350.000) dan Rp(6.688.415.249). Koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari

dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar

seperti koreksi kesalhan dari persediaan dan perubahan nilai aset karena revaluasi

aset.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil

penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan

terakhir.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi aset. Selisih

revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(159.350.000) dan

Rp(85.040.249). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi

nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rp(159.350.000)

- 56 -

Koreksi Lain-Lain Rp

0,00

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.603.375.000,00. Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara.

Transaksi Antar

Entittas

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.328.817.878,00 dan

Rp3.656.790.170,00.

Rp17.328.817.878,

00

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas

yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai

Diterima dari Entitas Lain

Rp (45.081.450.074)

Rp 59.178.111.415

Ditagihkan ke Entitas Lain

Transfer Keluar

Rp

Rp 3.321.166.637

Rp (86.465.100)

Rp 17.328.817.878

(2.545.000)

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Jumlah

Diterima dari

Entitas Lain (DDEL)

Rp(45.081.450.074,

00)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan.

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(45.081.450.074,00).

Tabel 44

Rincian Nilai DDEL

URAIAN

Nilai

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Pengembalian Pendapatan Jasa POM

Rp

(47.000.074)

Rp (45.041.450.000)

Rp 7.000.000

Rp (45.081.450.074)

Jumlah

 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp47.000.074,00

terdiri dari:

NTPN/

URAIAN

Tanggal

Nilai

No. BAST Lelang

Pendapatan dari penjualan peralatan dan Mesin 172DB61QUQB8M61I/

(Kendaran Bermotor) 68/28/2023

Jumlah

3 Februari 2023/

2 Februari 2023

Rp 47.000.074

- 57 -

 Pendapatan

Jasa

Pengawasan

Obat

dan

Makanan

senilai

Rp45.081.450.074,00 berupa pendapatan PNBP Fungsional terdiri dari:

Jasa Registrasi

Pendaftaran

Notifikasi dan

Evaluasi

Jasa Inspeksi

Sarana Produksi

Nama Unit

Realisasi

Jasa Sertifikasi

Direktorat Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

Rp

6.384.500.000 Rp

-

Rp

-

Rp 6.384.500.000

Rp 2.041.050.000

Direktorat Pengawasan Keamanan,

Mutu, dan Ekspor Impor Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor

dan Zat Adiktif

2.634.050.000 Rp

2.324.400.000 Rp

593.000.000 Rp

Direktorat Pengawasan Produksi

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor

Rp

-

Rp 620.000.000 Rp 1.704.400.000

Direktorat Registrasi Obat

33.698.500.000 Rp 33.343.500.000 Rp

-

Rp

355.000.000

Total

45.041.450.000

 Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawas Obat dana

Makanan senilai Rp7.000.000,00 merupakan pengembalian Jasa Sertifikasi

CDOB dikarenakan kesalahan dalam memilih kategori dengan Nomor SP2D

231751301055139 Tanggal 11 Desember 2023.

Ditagihkan ke

Entitas Lain (DKEL)

Rp59.178.111.415,

00

E.4.2 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31

Desember 2023, DKEL sebesar Rp59.178.111.415,00.

Tabel 45

Rincian Nilai DKEL

URAIAN

Nilai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

Rp

57.304.700.044

1.873.411.371

Rp

59.178.111.415

Transfer Keluar

Rp2.545.000,00

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke

entitas lain pada internal Satuan Kerja, antar Kementerian/Lembaga dan Antar

Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar

Rp2.545.000,00 merupakan persediaan bahan kimia padat yang di transfer ke

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan BAST No.

PL.03.03.31.315.11.23.51 Tanggal 27 November 2023.

- 58 -

Pengesahan Hibah

Langsung

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah

langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.321.166.637,00.

Rp3.321.166.637,0

0

Tabel 45

Pengesahan Hibah Langsung TA.2023

Penerima

Hibah

Pemberi Bentuk

No.

No. Pengesahan

Nilai

Hibah Hibah

Register

Direktorat Standardisasi

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000008 Rp 459.213.000

12 Juni 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 374.656.160

11 September 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

93.664.040

Direktorat Registrasi Obat

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000008 Rp 295.482.000

12 Juni 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 362.954.400

11 September 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp 230.487.000

1 Desember 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000063 Rp

29 Desember 2023

55.207.347

KU.04.08.32.326.12.

23.115

WHO Barang 23LNGDLA

Rp 245.150.000

20 Desember 2023

Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 221.871.200

11 September 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

49.994.711

B-KU.03.3.35.12.

23.84

WHO Barang 23LNGDLA

Rp 149.850.000

20 Desember 2023

Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan

Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp

11 September 2023

89.555.200

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp 486.045.920

1 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000063 Rp

29 Desember 2023

96.070.247

Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp

11 September 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

88.951.200

22.014.212

Rp 3.321.166.637

Pengesahan

E.4.5 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengembalian

Hibah Langsung

Rp86.465.100,00

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan pengembalian hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun

jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan

Pengembalian Hibah Langsung dalam bentuk uang sampai dengan tanggal 31

Desember 2023 sebesar Rp86.465.100,00 dengan Nomor SP4HL

231400600560016 Tanggal 31 Desember 2023.

- 59 -

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp1.562.927.552,0

0

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp1.562.927.552,00 dan Rp6.145.907.490,00

- 60 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

Terdapat temuan BPK pada Tahun Anggaran 2022 diantaranya:

1. Penyetoran Pajak oleh Bendahara Pengeluaran belum tertib, sudah ditindak

lanjuti dengan membuat Komentar Instansi Atas Temuan Pemeriksaan Atas

Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan pernyataan bahwa Bendahara

Pengeluaran dan seluruh BPP akan mematuhi Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan

dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan

dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi

Pemerintah BAB IV Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pasal 23

ayat (1) poin a yang menyatakan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi

Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan

PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama 7 (tujuh) hari

setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang

Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

2. Penatausahaan dan Pencatatan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan

Makanan belum sepenuhnya memadai, sudah ditindak lanjuti dengan

melakukan perhitungan manual sisa kewajiban berdasarkan tarikan data

persentase penyelesaian PNBP dari aplikasi pelayanan public dan akan

berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mengusulkan agar aplikasi e-payment

dapat mengakomodir perhitungan sisa kewajiban PNBP secara akurat.

3. Penatausahaan Kas Lainnya dari Hibah WHO belum memadai, sudah

ditindak lanjuti dengan membuat Komentar Instansi Atas Temuan

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan pernyataan

bahwa pengelola keuangan kas tunai dan penyimpanan sisa kas hibah

sebelum dikembalikan ke rekening donor/WHO dilakukan oleh penanggung

jawab kegiatan tanpa didukung surat keputusan penunjukan, hal ini

disebabkan karena kurangnya pemahaman/ kompetensi SDM pengelola

hibah dalam tata kelola dana hibah yang diterima, dan akan melakukan

- 61 -

perbaikan dan meningkatkan kompetensi/ pengetahuan SDM pengelola

dana hibah serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro

Perencanaan dan Keuangan.

F.2.2 PENGELOLA KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.HK.02.02.1.2.07.21.277 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penetapan KPA, Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.HK.03.31.315.07.23.40 tanggal 11

Juli 2023 menggantikan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

No.HK.02.02.3.35.01.22.03 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan

Pejabat Pembuat Komitmen, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.

HK.02.02.3.35.01.22.02 tanggal 5 Januari 2022 tentang PPSPM, Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran HK.02.02.3.35.01.22.06 tanggal 4

Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang diberi

Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran

Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat

Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan

Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker Deputi I

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen I

Pejabat Pembuat Komitmen II

Menjadi

: Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.

: Ahmad Fikri, S.Kom

: Dian Putri Anggraeni, SSi, Apt, M.Farm

: Reni Indrasih, A.Md

Pejabat Pembuat Komitmen III

Pejabat Pembuat Komitmen IV

Pejabat Pembuat Komitmen V

Pejabat Penandatangan SPM

Bendahara Pengeluaran

: Melur Agustina Nila Wardhani, SKM

: Daryani, SSi, M.Sc

: Evi Dwi Pebriani, S.AP

: Dwi Ngatini, SE, MAP

: Tri Murtiarti, SE

- 62 -

F.2.3 Rekening Pemerintah

Laporan Keuangan Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara

Pengeluaran di BNI Cabang Kramat dengan Nomor Rekening 011685848 dan

berubah menajdi Rekening Virtual BNI dengan Nomor Rekening

9890314451551000 pada tanggal 14 September 2020 dan Rekening

Penampungan Hibah di BNI Cabang Kramat dengan Nomor Rekening

1448597667.

F.2.4 Capaian Output Strategis

Selama Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh diisi

Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat

Adiktif sebagai berikut:

Perse-

ntase

Penye-

rapan

100

Real.

Volume

Keluar-

an

Target

Keluar-

an

Progres

Capaian

Output

Kode Output

Strategis

Uraian

Output

Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi

Belanja (Rp)

No

1

4122.QAH.001

Keputusan

penilaian

sarana

1.025.832.000

1.025.816.052

620

722

100

distribusi

obat yang

diselesaikan

sesuai

standar

2

4122.QIC.001

Keputusan

hasil

9.404.287.000

9.404.231.533

100

236

252

100

pengawasan

Sarana

Distribusi

Obat

danSarana

Pelayanan

Kefarmasian

yang

diselesaikan

Keputusan

hasil

3

4123.BIA.001

4.162.547.000

4.162.540.262

100

7.750

10.539

100

pengawasan

keamanan

ONPP

- 63 -

Perse-

ntase

Penye-

rapan

100

Real.

Volume

Keluar-

an

Target

Keluar-

an

Progres

Capaian

Output

Kode Output

Strategis

Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi

Belanja (Rp)

No

4

Uraian Output

4123.BIA.002

Keputusan

hasil

6.613.835.000

6.613.809.855

2.610

2.301

88.16

pengawasan

mutu ONPP

Surat

5

6

7

4123.QAH.001

1.063.111.000

1.063.109.141

100

18.100

22.642

63.420

144

100

Keterangan

Ekspor Impor

ONPP yang

Diselesaikan

Tepat Waktu

Label dan iklan

produk

4123.QIA.001

1.832.388.000

1.832.384.742

60.400

100

tembakau yang

diawasi yang

memenuhi

ketentuan

4125.BAH.001

Keputusan

penilaian

6.798.139.000

6.797.938.533

120

100

fasilitas

produksi BBO,

obat, produk

biologi, dan

sarana khusus

yang

diselesaikan

tepat waktu

Keputusan

pengawalan

tahapan

8

4125.BAH.002

2.793.845.000

2.793.813.024

100

20

22

100

pemenuhan

fasilitas

produksi obat

hasil inovasi

yang

diterbitkan

Fasilitas

9

4125.QIC.001

2.983.894.000

2.983.718.569

99,99

212

218

100

produksi

produk JKN

dan produk

high risk

lainnya serta

bbo yang

diawasi sesuai

standar

- 64 -

Perse-

ntase

Penye-

rapan

100

Real.

Volume

Keluar-

an

Target

Kluar-

an

Progres

Capaian

Output

Kode Output

Strategis

Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi

Belanja (Rp)

No

10

Uraian Output

4127.PCA.001

Keputusan

Registrasi Obat

yang

13.374.001.000

13.373.679.869

8.000

9.178

100

Diselesaikan

Sesuai Standar

Standar obat,

narkotika,

11

4131.AFA.001

10.439.208.000

10.436.799.907

99.98

17

100

psikotropika,

precursor, dan

zat adiktif yang

disusun

12

13

4131.CAB.001

4131.CAN.001

Sarana

93.669.000

100

4

100

Pengawasan

ONPPZA

Perangkat

1.752.109.000

1.751.609.000

99.97

115

pengolah data

dan

komunikasi

F.2.5 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022

Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Deputi I

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas

Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu

Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional

yang terdapat pada Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, Dan Zat Adiktif adalah:

PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 6 (Enam) program prioritas/kegiatan

prioritas dengan pagu mencapai Rp29.683.513.000,00 dan realisasi sebesar

Rp29.682.939.906,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 65 -

Program

Prioritas/

Kegiatan

Prioritas

Satuan

Output Target Output

Strategis

Capaian

Nama Satker/ Unit

Kerja

Pagu

Realisasi

%

Strategis

4122 Direktorat

QAH.001

1.025.832.000

1.025.816.052 100,00 Dokumen

620

722

116,45

Pengawasan Distribusi Keputusan

dan Pelayanan Obat, Penilaian Sarana

Narkotika, Psikotropika, Distribusi Obat

dan Prekursor

yang

Diselesaikan

Sesuai Standar

QIC.001

9.404.287.000

1.063.111.000

9.404.231.533 100,00 Keputusan 236

252

106,78

Keputusan

Penilaian Sarana

Distribusi Obat

yang

Diselesaikan

Sesuai Standar

QAH.001 Surat

Keterangan

4123 Direktorat

Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor

Ekspor Impor Obat, Obat, Narkotika,

Narkotika, Psikotropika, Psikotropika, dan

1.063.109.141 100,00 Dokumen 18.100

22.642 106,78

Prekursor, dan Zat

Adiktif

Prekursor yang

Diselesaikan

Tepat Waktu

QIA.001 Label

dan Iklan Produk

Tembakau yang

Diawasi yang

Memenuhi

1.832.388.000

2.983.894.000

1.832.384.742 100,00 Produk

2.983.718.569 99,99 Lembaga

60.400

212

63.420 125,09

Ketentuan

QIC.001 Fasilitas

Pengawasan Produksi produksi produk

4125 Direktorat

218

102,83

114,73

Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan

Prekursor

JKN dan produk

high risk lainnya

serta bahan baku

obat yang diawasi

sesuai standar

4127 Direktorat

Registrasi Obat

PCA.001

13.374.001.000 13.373.679.869 100,00 Keputusan 8.000

9.178

Keputusan

Registrasi Obat

yang

Diselesaikan

Sesuai Standar

F.2.6 Hibah

Deputi I mendapatkan hibah uang dari WHO dengan nomor register

23LNGDLA untuk kegiatan Joint Work Plan WHO Biennium 2022-2023 Deputi

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

sebesar Rp4.242.000.000,00 (kurs $282.800,00) sesuai dengan perjanjian

Nomor KS. 02.02.3.31.04.22.01.

- 66 -

Rincian Pengesahan Pendapatan 2022-2023:

Penerima

Hibah

Pemberi Bentuk

Hibah Hibah

No.

Register

No. Pengesahan

Nilai

Direktorat Standardisasi

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

WHO

Uang 23LNGDLA 221400000000079 Rp 177.018.000

31 Desember 2022

Uang 23LNGDLA 231400000000008 Rp 459.213.000

12 Juni 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 374.656.160

11 September 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

93.664.040

Direktorat Registrasi Obat

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000008 Rp 295.482.000

12 Juni 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 362.954.400

11 September 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp 230.487.000

1 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000063 Rp

29 Desember 2023

55.207.347

Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

Uang 23LNGDLA 221400000000079 Rp 315.188.000

31 Desember 2022

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp 221.871.200

11 September 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

49.994.711

Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan

Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp

11 September 2023

89.555.200

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp 486.045.920

1 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000063 Rp

29 Desember 2023

96.070.247

Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

WHO

Uang 23LNGDLA 231400000000021 Rp

11 September 2023

Uang 23LNGDLA 231400000000043 Rp

1 Desember 2023

88.951.200

22.014.212

Rp 3.418.372.637

- 67 -

Rincian Pengesahan Belanja 2022-2023:

Penerima

Hibah

Pemberi Bentuk

Hibah Hibah

No.

Register

No. Pengesahan

Nilai

Direktorat Standardisasi

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

WHO

Uang 23LNGDLA 221400000000079 Rp 177.018.000

31 Desember 2022

Uang 23LNGDLA 231400600560004 Rp 301.503.000

23 Oktober 2023

Uang 23LNGDLA 231400600560010 Rp 146.920.320

31 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400600560013 Rp 187.542.200

31 Desember 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400600560014 Rp 280.378.000

31 Desember 2023

Direktorat Registrasi Obat

WHO

Uang 23LNGDLA 231400600560008 Rp 158.375.000

31 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400600560007 Rp

31 Desember 2023

89.765.000

Uang 23LNGDLA 231400600560009 Rp 224.336.700

31 Desember 2023

Uang 23LNGDLA 231400600560012 Rp 400.208.747

31 Desember 2023

Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

Uang 23LNGDLA 231400600560001 Rp 256.025.000

14 September 2023

WHO

Uang 23LNGDLA 231400600560002 Rp 221.835.911

26 September 2023

Uang 23LNGDLA 231400600560005 Rp

11 Desember 2023

50.030.000

Uang 23LNGDLA 231400600560006 Rp

31 Desember 2023

59.163.000

Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan

Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

Uang 23LNGDLA 231400600560015 Rp 667.841.247

31 Desember 2023

Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

WHO

Uang 23LNGDLA 231400600560011 Rp 110.965.412

31 Desember 2023

Total Belanja

Pengembalian ke WHO

Rp 3.331.907.537

Uang 23LNGDLA 231400600560016 Rp

31 Desember 2023

86.465.100

Total

Rp 3.418.372.637

- 68 -

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

LK HLN

1

Nama Hibah Luar Negeri

JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT

NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT

ADIKTIF

WORLD HEALTH ORGANIZATION

JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023

2

3

Pemberi Hibah

Nama Proyek

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT

NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT

ADIKTIF

4

5

6

7

8

9

Grant ID

-

No Register

23LNGDLA

01/04/2022

Date Sign

Date Effective

-

Closing Date

31/12/2023

$ 282.800

315.188.000

Grant Amount

10 Disbursement s.d 2022

11 Disbursement pada tahun

2023

2.926.166.637

12 Belanja Tahun 2023 (Rupiah)

3.154.889.537

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Belanja bansos

13 Neraca (Rupiah)

a. Aset Lancar

0

3.154.889.537

0

b. Aset Tetap

-

c. Aset Lainnya

d. Kewajiban

- 69 -

Lampiran A1

Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

Masa

Beban Peny.

Akm. Peny.

Nilai Buku

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Saldo Awal

Manfaat

Per 31-12-2023

A

Tanah

1

Tanah

-

0

-

Jumlah

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Peralatan dan Mesin

Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat Angkutan Tak Bermotor

Alat Bengkel Tak Bermesin

Alat Pengolahan

7

5

4

399.553.574

-

2.959.020.910

539.000

6.715.500

15.000.000

3.596.390.474

3.326.873.766

597.795.680

53.183.500

36.460.000

35.400.000

(2.271.670.190)

(539.000)

(287.797.146)

-

(2.559.467.336)

(539.000)

4.700.850

7.500.000

644.479.210

1.375.864.352

240.798.454

13.994.000

25.066.250

30.679.992

2.574.000

-

(671.550)

(3.750.000)

(1.343.100)

(3.750.000)

(57.628.735)

(419.367.908)

(61.604.604)

(2.296.000)

(4.557.500)

(2.360.004)

(572.000)

(2.014.650)

(7.500.000)

Alat Kantor

(2.894.282.529)

(1.531.641.506)

(295.392.622)

(36.893.500)

(6.836.250)

(2.951.911.264)

(1.951.009.414)

(356.997.226)

(39.189.500)

(11.393.750)

(4.720.008)

(18.930.000)

(131.398.667)

(7.331.144.210)

(2.422.074.566)

(9.350.000)

Alat Rumah Tangga

Alat Studio

Alat Komunikasi

Unit Alat Laboratorium

10 Alat Laboratorium Kimia Nuklir

11 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

12 Alat Khusus Kepolisian

13 Komputer Unit

(2.630.004)

21.504.000

(18.358.000)

(131.398.667)

(6.532.225.972)

(2.434.406.375)

(8.250.000)

131.398.667

9.831.925.829

2.688.312.194

11.000.000

-

2.500.781.619

266.237.628

1.650.000

5.513.879.929

(798.918.238)

12.331.809

(1.100.000)

(1.628.963.426)

14 Peralatan Komputer

15 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

Jumlah

23.311.519.520

(16.168.946.165)

(17.797.639.591)

C

1

2

Aset Tetap Lainnya

Bahan Perpustakaan Tercetak

Bahan Perpustakaan Terekam

Jumlah

4

2.126.955.530

3.229.112.100

5.356.067.630

2.126.955.530

3.229.112.100

5.356.067.630

-

Aset Lainnya

D

1

2

3

4

5

Alat Kantor

4

-

(19.777.923)

(66.161.170)

(28.585.625)

(52.707.500)

(4.533.347.823)

(4.700.580.041)

19.777.923

66.161.170

28.585.625

52.707.500

(215.616.208)

(48.383.990)

-

Alat Rumah Tangga

-

Komputer Unit

Peralatan Komputer

Software

-

552.047.909

10.049.975.971

56.515.202.712

5.301.011.940

(4.748.964.031)

Jumlah

Total

33.968.599.090

(20.869.526.206)

(1.677.347.416)

(22.546.603.622)

* Beban Amortisasi

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

07/05/24 8:57 AM

Tgl Cetak

Halaman

:

1

lap_neraca_satker_komparatif

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

NAMA PERKIRAAN

2023

2

2022

3

Jumlah

4

%

5

1

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas

Persediaan

0

315,188,000

(315,188,000)

(100.00)

276,550,328

292,880,192

(16,329,864)

(5.58)

JUMLAH ASET LANCAR

276,550,328

608,068,192

(331,517,864)

(54.52)

ASET TETAP

Peralatan dan Mesin

23,311,519,520

5,356,067,630

22,686,990,465

5,658,696,259

624,529,055

(302,628,629)

2.75

(5.35)

10.07

Aset Tetap Lainnya

AKUMULASI PENYUSUTAN

JUMLAH ASET TETAP

(17,797,639,591)

10,869,947,559

(16,168,676,165)

12,177,010,559

(1,628,963,426)

(1,307,063,000)

(10.73)

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

5,301,011,940

0

4,865,947,198

178,717,904

435,064,742

8.94

Aset Lain-lain

(178,717,904)

(100.00)

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET

LAINNYA

(4,748,964,031)

(4,700,580,041)

(48,383,990)

1.03

JUMLAH ASET LAINNYA

552,047,909

344,085,061

207,962,848

60.44

JUMLAH ASET

11,698,545,796

13,129,163,812

(1,430,618,016)

(10.90)

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga

168,244

106,322

61,922

58.24

45.14

Pendapatan Diterima Dimuka

10,135,450,000

6,983,150,000

3,152,300,000

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

10,135,618,244

6,983,256,322

3,152,361,922

45.14

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

Ekuitas

1,562,927,552

11,698,545,796

6,145,907,490

13,129,163,812

(4,582,979,938)

(1,430,618,016)

(74.57)

(10.90)

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

07/05/24 8:58 AM

Tgl Cetak

Halaman

:

1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE

TRN

KODE

AKUN

NAMA AKUN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0.0

117111

Barang Konsumsi

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya

276,550,328

0

0.0

3.0

132111

135121

137111

162151

169315

212112

219212

313111

313121

313211

391111

391118

391131

391132

425129

425321

491429

521111

521114

521115

521119

521211

521213

521219

521252

522112

522141

522151

522191

522192

523121

523199

524111

524113

524114

524119

524211

23,311,519,520

5,356,067,630

0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Software

17,797,639,591

5,301,011,940

0

Akumulasi Amortisasi Software

Beban barang yang masih harus dibayar

Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka

Ditagihkan ke Entitas Lain

4,748,964,031

0

168,244

0

10,135,450,000

0

59,178,111,415

Diterima dari Entitas Lain

45,081,450,074

2,545,000

0

Transfer Keluar

0

Ekuitas

6,145,907,490

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Pengesahan Hibah Langsung

159,350,000

0

3,321,166,637

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

Beban Keperluan Perkantoran

86,465,100

0

47,000,074

0

41,882,150,000

0

2,545,000

723,273,009

31,485,900

56,940,000

173,171,827

8,423,033,651

356,760,000

214,664,865

19,000,000

1,100,334

433,751,000

4,011,800,000

4,038,788,860

910,000

0

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

Beban Barang Operasional Lainnya

Beban Bahan

Beban Honor Output Kegiatan

Beban Barang Non Operasional Lainnya

Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel

Beban Langganan Telepon

Beban Sewa

Beban Jasa Profesi

Beban Jasa Lainnya

Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Lainnya

224,233,881

214,732,794

12,334,321,761

564,590,000

9,731,196,381

15,585,311,381

407,344,461

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

07/05/24 8:58 AM

Tgl Cetak

Halaman

:

2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE

TRN

KODE

AKUN

NAMA AKUN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3.0

524219

Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri

2,137,512,851

0

3.0

591111

592115

592222

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Amortisasi Software

2,840,609,467

406,851,416

9,817,074

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan

dalam Operasional Pemerintah

3.0

593111

593311

596111

Beban Persediaan konsumsi

397,263,461

4,145,000

0

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

Kerugian Pelepasan Aset

341,533,516

JUMLAH

143,259,102,482

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

07/05/24 8:57 AM

Tgl Cetak

Halaman

:

1

lap_lo_satker

KENAIKAN/

PENURUNAN

URAIAN

2023

2022

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL

0

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang

Mewah

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

Jumlah Pendapatan Perpajakan

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

PENDAPATAN HIBAH

41,882,150,000

45,850,475,000

(3,968,325,000) (8.655)

41,882,150,000

45,850,475,000

(3,968,325,000) (8.655)

0

Pendapatan Hibah

0

Jumlah Pendapatan Hibah

0

Jumlah Pendapatan

41,882,150,000

45,850,475,000

(3,968,325,000) (8.655)

BEBAN OPERASIONAL

0

Beban Pegawai

0

397,263,461

18,484,679,446

438,966,675

40,760,276,835

0

400,921,724

17,927,876,352

295,862,977

25,763,923,403

0

Beban Persediaan

(3,658,263) (0.912)

Beban Barang dan Jasa

556,803,094

3.106

Beban Pemeliharaan

143,103,698 48.368

Beban Perjalanan Dinas

14,996,353,432 58.207

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Bunga

0

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data

:

07/05/24 6:26 AM

07/05/24 8:57 AM

2

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Tgl Cetak

Halaman

:

lap_lo_satker

KENAIKAN/

PENURUNAN

URAIAN

2023

2022

(%)

Beban Subsidi

0

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Transfer

3,257,277,957

3,058,967,097

198,310,860

6.483

0

Beban Lain-Lain

0

JUMLAH BEBAN

63,338,464,374

47,447,551,553

15,890,912,821 33.492

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL

(21,456,314,374)

(1,597,076,553)

(19,859,237,821) 1,243.4

74

0

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(294,533,442)

(339,181,819)

44,648,377 (13.164)

47,000,074

88,502,777

(41,502,703) (46.894)

341,533,516

427,684,596

(86,151,080) (20.144)

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

0

(1,600,000)

2,545,000

4,145,000

(296,133,442)

(21,752,447,816)

0

12,870,000

(14,470,000) (112.43

2)

(10,325,000) (80.225)

12,870,000

0

4,145,000

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(326,311,819)

30,178,377 (9.248)

(1,923,388,372)

(19,829,059,444) 1,030.9

44

POS LUAR BIASA

0

Beban Luar Biasa

0

POS LUAR BIASA

0

SURPLUS/DEFISIT - LO

(21,752,447,816)

(1,923,388,372)

(19,829,059,444) 1,030.9

44

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 063 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: ( 01 ) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

: ( 0100 ) DKI JAKARTA

Tgl Data

:

07/05/24 6:00 AM

07/05/24 8:57 AM

1

: ( 445155 ) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Tgl Cetak

Halaman

:

lap_lpe_satker

KENAIKAN/

PENURUNAN

URAIAN

2023

2022

(%)

EKUITAS AWAL

6,145,907,490

(21,752,447,816)

(159,350,000)

0

11,100,920,941

(1,923,388,372)

(6,688,415,249)

0

(4,955,013,451)

-

SURPLUS/DEFISIT-LO

(19,829,059,444)

6,529,065,249

0

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

PENYESUAIAN NILAI ASET

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

LAIN-LAIN

0

(159,350,000)

0

(85,040,249)

(6,603,375,000)

3,656,790,170

(4,955,013,451)

6,145,907,490

(74,309,751)

6,603,375,000

13,672,027,708

372,033,513

(4,582,979,938)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

17,328,817,878

(4,582,979,938)

1,562,927,552

Keterangan :

FINAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA

KPPN JAKARTA VI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 445155

SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12

No

1

Jenis Rekon

Nilai SPAN

Nilai SAKTI

Selisih

Pagu Belanja

62,336,865,000

0

2

Belanja

62,423,588,162

3

Pengembalian Belanja

Estimasi Pendapatan

Pendapatan Bukan Pajak

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

Pengembalian Pajak

-90,587,210

4

38,024,500,000

5

45,088,450,074

6

-7,000,000

7

0

8

Mutasi Uang Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

9

0

10 Kas pada Badan Layanan Umum

0

11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah

12 Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

395,000,000

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24

hal : 1 dari 1 halaman