LAPORAN KINERJA INTERIM

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

OBAT, NPPZA

TRIWULAN III TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya,

sehingga kami dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun

2023. Laporan ini merupakan dedikasi seluruh tim di Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA, yang senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan

obat di Indonesia.

Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya

menjaga akuntabilitas Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif. Laporan ini berfungsi sebagai evaluasi atas pencapaian target dan

tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya yang

telah kami lakukan untuk memastikan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pengawasan

terkait bidang yang kami emban.

Dalam laporan ini, kami menyajikan ringkasan dari program kerja yang telah dicapai selama

triwulan ketiga tahun 2023. Kami juga melakukan analisis terkait kinerja, meliputi pencapaian

target kinerja dan anggaran, identifikasi hambatan serta rekomendasi dan langkah-langkah

perbaikan yang akan kami lakukan untuk perbaikan kinerja berkelanjutan. Laporan ini selain

bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, tetapi juga

sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kami dalam menjalankan tugas publik. Kami

sangat menghargai masukan, saran, dan kolaborasi dari semua pihak untuk meningkatkan

kinerja kami di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah

berkontribusi, termasuk mitra kerja, stakeholders, tenaga ahli, dan semua unsur yang terlibat.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami demi mewujudkan pengawasan

obat yang efektif dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2023

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt. MHA

1

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................1

DAFTAR TABEL......................................................................................................................2

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................................3

RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................................5

BAB I.........................................................................................................................................1

PENDAHULUAN .....................................................................................................................1

1.1 Latar Belakang: Gambaran Umum Tantangan yang Dihadapi

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1

4

5

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis : Aspek strategis organisasi

BAB II......................................................................................................................................11

PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................11

2.1 Uraian Singkat Renstra

11

12

13

19

26

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

2.6 Kriteria Pencapaian Indikator

BAB III ....................................................................................................................................27

AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................................27

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

27

43

3.3 Faktor Penunjang Keberhasilan, Kendala dan Rencana Tindak lanjut Hasil Evaluasi

Capaian Kinerja

43

BAB IV....................................................................................................................................50

PENUTUP................................................................................................................................50

2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

4

3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

12

15

19

26

27

43

Tabel 2. Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Tabel 5. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 6. Realisasi Anggaran TW III Tahun 2023

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang ditetapkan dituangkan dalam

Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu:

1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu.

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan

dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat.

4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat.

5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat.

6. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat.

7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang berkinerja optimal.

9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi Obat.

10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Hasil pengukuran capaian 10 indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA pada

triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuh (7) indikator dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”

a. Persentase obat yang memenuhi syarat (Capaian 100,37%)

b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas

sektor (Capaian 102,6%)

c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Capaian

106,49%)

d. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu (Capaian

108,48%)

5

e. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar (Capaian

102,99%)

f. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

(Capaian 103,33%)

g. Indeks Pelayanan Publik (Capaian 104%)

2. Tiga (3) indikator dengan kategori “Belum memenuhi ekspektasi”

a. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat (Capaian 99,32%)

b. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif (Capaian 85,84%)

c. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Capaian 99%)

Dalam mendukung capaian kinerja TW III tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 59.753.737.000 Realisasi anggaran sampai dengan

Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 43.602.861.311 atau 72,79% dibandingkan pagu APBN.

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang: Gambaran Umum Tantangan yang Dihadapi

Gambaran Umum tantangan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA pada triwulan III tahun 2023 antara lain:

1. Pengawalan dan pendampingan terhadap riset terhadap obat dan vaksin, BPOM

melakukan asistensi regulatory dalam hilirisasi riset obat dan vaksin ini mulai dari

proses uji klinik dan sertifikasi sarana produksinya untuk mendorong kemandirian

farmasi.

2. Peran penyesuaian standar dan peraturan untuk mendukung efektifitas pengawasan

perlu menjadi fokus agar standar dan peraturan yang diterbitkan mampu laksana

dan tetap mendukung kemudahaan berusaha dengan tetap mengutamakan

kesehatan masyarakat.

3. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi di

bidang obat serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya

intensifikasi pengawasan Obat yang dinamis dan efektif serta perlunya

pengawasan yang melibatkan seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat, dengan ditunjang oleh teknologi dan informasi.

4. Kemandirian farmasi dimana dukungan dari aspek regulasi dan pembinaan pelaku

usaha agar mampu menghasilkan obat yang berdaya saing membutuhkan

koordinasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas fungsi dan kewenangan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

1

3. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan

selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan

distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan

selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan

pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum

beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi,

pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum

beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi,

pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan

pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan

produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,

prekursor, dan zat adiktif;

8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Deputi

Bidang Pengawasan Obat NPPZA;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Obat NPPZA;

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

Dilihat dari fungsinya, secara garis besar, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat sebelum beredar (pre-market)

mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan

inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2

2. Pengawasan Obat pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup:

pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

Obat di seluruh Indonesia;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan

edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing

produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor

untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam

rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat;

Tupoksi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA ini juga sangat penting dan strategis

dalam kerangka mendorong tercapainya sasaran strategis Badan POM dan mendukung

pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh

Presiden, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,

khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara

kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor strategis ekonomi domestik, sehingga, perlu perkuatan Deputi

Bidang Pengawasan Obat NPPZA, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber

daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti sistem teknologi dan informasi,

dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.

Negara Indonesia berbentuk kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk

produk obat ke wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menjadi hambatan, akan tetapi

justru menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

untuk melakukan revitalisasi kinerja dalam hal mengawasi Obat, baik produksi dalam

negeri maupun impor yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup

masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat

juga menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan

kebutuhan hidupnya, terutama pemenuhan standar kesehatan.

3

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA disusun

berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1 di bawah ini, Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA terdiri dari beberapa unit kerja sebagai berikut:

1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

(Direktorat Standardisasi Obat NPPZA);

2. Direktorat Registrasi Obat;

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

(Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP);

4. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor (Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP);

5. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Direktorat Pengawasan Keamanan,

Mutu, dan Ekspor Impor Obat NPPZA).

Selanjutnya susunan organisasi setiap Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

4

1.4 Isu Strategis : Aspek strategis organisasi

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut

Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu

beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan

kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA diharapkan

mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Isu strategis dari

permasalahan pokok yang dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, yaitu:

1. Penguatan regulatory dalam pengawasan obat dan bahan obat melalui penyusunan

NSPK yang agile dan antisipatif, diantaranya Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Kesehatan .

2. Penyusunan regulasi yang mendukung investasi di dunia usaha yang dapat

meningkatkan tenaga kerja untuk mendukung upaya mengurangi kemiskinan dan

penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya revisi Peraturan Pemerintah Nomor

5 tahun 2021..

3. Digitalisasi pelayanan publik untuk akses kemudahan pelaku usaha.

4. Peningkatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin, melalui :

a. Intensifikasi Penilaian/Evaluasi sesuai Good Review Practices.

b. Peningkatan pelayanan publik melalui Desk Konsultasi Registrasi Obat serta

kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha di bidang ekspor impor obat.

5. Peningkatan Pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat dan vaksin,

termasuk sebagai tindak lanjut gap analisis kasus EG/DEG, dilakukan :

a. Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi

inspeksi terhadap fasilitas yang beresiko, antara lain pemenuhan CPOB dan

perluasan cakupan pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat.

b. Intensifikasi pengawasan sarana distribusi melalui perluasan cakupan fokus

pengawasan distribusi obat dan/atau bahan obat.

6. Peningkatan maturitas Industri Farmasi terkait dengan Good Regulatory Practice

(GRP), sistem manajemen mutu dan pemenuhan CPOB, farmakovigilans.

7. Evaluasi penerapan 2D barcode untuk perkuatan pengawasan post market obat serta

pilot project penerapan e-labelling obat.

8. Intensifikasi Pendampingan Penyelesaian Sertifikasi CDOB melalui pembelajaran

mandiri, konsultasi serta desk CAPA.

5

9. Penguatan sistem farmakovigilans yang efektif untuk mengawal penggunaan obat

dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

10. Pendampingan pengembangan obat dan vaksin dalam negeri dalam rangka

memenuhi kebutuhan program Kesehatan masyarakat (misal TB, HPV, Meningitis)

dan advance therapy (misal cell therapy, gene therapy)

11. Pendampingan dan penguatan kapasitas site uji klinik atau research unit di rumah

sakit di Indonesia termasuk rumah sakit pendidikan.

12. Pendampingan penyiapan fasilitas produksi obat dan produk biologi, termasuk

melalui transfer teknologi guna mewujudkan kemandirian produksi dalam negeri,

misal: fasilitas stem cell, fraksionalisasi plasma darah, bahan baku obat, dan vaksin

dengan berbagai platform.

13. Pendampingan terprogram dan berkala dalam rangka peningkatan kepatuhan

fasilitas produksi dan distribusi obat dan bahan obat

14. Pendampingan pengembangan obat dan vaksin dalam rangka penguatan daya saing

usaha terhadap produk ekspor

15. Pendampingan dalam rangka revitalisasi industri farmasi dan penguatan penelitian

di bidang pengembangan obat dan vaksin

16. Pengawalan pelaku usaha/industri farmasi dalam perubahan source bahan baku

obat lokal untuk obat –obat yang akan di ekspor.

17. Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di tingkat

pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi melibatkan key

players terkait antara lain Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota, Asosiasi Profesi Kesehatan, Akademisi, Lembaga

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Pembiayaan Kesehatan.

18. Pengawasan mutu vaksin emerging diseases melalui penyusunan standar mutu

vaksin dengan berbagai platform yang sesuai kebutuhan.

19. Penguatan koordinasi lintas sektor pentahelix untuk pengembangan produk obat

dan bioteknologi serta sarana khusus, antara lain stem cell, radiofarmaka.

20. Peningkatan peran K/L dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Fasilitas

Distribusi dan fasilitas Pelayanan Kefarmasian

21. Perkuatan kerjasama lintas sektor untuk percepatan sertifikasi CPOB di UTD PMI

dan rumah sakit; fasilitas radiofarmaka, fasilitas sel punca.

22. Perkuatan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan efisiensi pengawasan

obat.

6

23. Peningkatan kompetensi Evaluator:

a. dalam pengembangan obat dan clinical investigation sesuai dengan

perkembangan teknologi terkini dari dalam dan luar negeri

b. bidang farmakologi, farmakoterapi dan toksikologi.

c. farmakovigilans Pusat dan UPT melalui technical assistance.

24. Peningkatan kompetensi inspektur CPOB, CDOB, CUKB dan farmakovigilans

Pusat dan UPT.

25. Peningkatan kompetensi SDM penyusun NSPK, analis kebijakan dan dukungan

manajemen.

26. Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat termasuk patient

engagement pada komunitas pasien.

27. Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat kepada

masyarakat melalui KIE.

28. Peningkatan promosi program farmakovigilans secara masif melalui kerja sama

dengan platform telemedicine.

29. Pengembangan direct patient reporting untuk farmakovigilans.

30. Penguatan dukungan manajemen dalam pengawasan obat.

31. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui penerapan Reformasi Birokrasi,

termasuk penerapan QMS dan SPBE.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA dilakukan analisis menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan

termasuk isu-isu strategis dan dilakukan penetapan kegiatan prioritas sebagai acuan

dalam pelaksanaan program-program kerja, sebagai berikut:

1. Penguatan regulatory terkait penerapan regulatory science dan Penyusunan

NSPK berdasarkan isu strategis terkini serta dalam rangka peningkatan

pengawasan pre dan post market obat dan vaksin.

2. Penguatan Pengawasan Ekspor Impor Obat.

3. Peningkatan Maturitas Industri Farmasi di bidang Farmakovigilans.

4. Perumusan strategi pengawasan iklan obat di media digital dan peningkatan

kepatuhan pelaku usaha di bidang iklan dan penandaan obat.

5. Intensifikasi Pendampingan Penyelesaian Sertifikasi CDOB.

6. Identifikasi Bahan Tambahan Obat Beririsan yang harus dikelola dan

didistribusikan oleh PBF.

7

7. Peningkatan Pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat dan vaksin,

termasuk sebagai tindak lanjut gap analisis kasus EG/DEG, dilakukan :

Intensifikasi pengawasan sarana distribusi melalui perluasan cakupan fokus

pengawasan distribusi obat dan/atau bahan obat.

8. Pengawasan PSEF dalam rangka pengawalan peredaran obat secara daring.

9. Penguatan Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ Special Access

Scheme (SAS).

10. Pengawasan bahan baku, termasuk bahan tambahan obat yang berisiko

melalui Revitalisasi tools sertifikasi CDOB aspek Bahan Obat.

11. Perkuatan pengawasan Obat di hulu dan pengawalan daya saing produk.

12. Pengawalan Pengawasan Fasilitas Produksi obat JKN, Bahan Baku Obat dan

produk high risk lainnya melalui onsite inspection.

13. Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus baik di Dalam

dan Luar negeri dalam Pemenuhan CPOB dalam rangka Sertifikasi.

14. Peningkatan maturitas Industri Farmasi terkait dengan Good Regulatory

Practice (GRP), sistem manajemen mutu dan pemenuhan CPOB,

farmakovigilans.

15. Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi

inspeksi terhadap fasilitas yang beresiko, antara lain pemenuhan CPOB

menengah rendah dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat

dan/atau bahan obat.

16. Pendampingan terprogram dan berkala dalam rangka peningkatan kepatuhan

fasilitas distribusi Obat dan bahan obat.

a. SMART CDOB 2.0

b. Pendampingan Peningkatan Kepatuhan PBF penyalur bahan baku dalam

menerapkan CDOB

17. Pendampingan dan asistensi regulatori ke industri farmasi dan lembaga

penelitian.

18. Pendampingan pemenuhan CPOB UTD dalam rangka percepatan penyiapan

industri fraksionasi plasma.

19. Asistensi regulatori terhadap calon industri farmasi bahan baku obat.

20. Penguatan kerjasama internasional melalui partisipasi aktif dan keanggotaan di

lembaga internasional terkait harmonisasi standar obat (WHO, ICH, ASEAN

PPWG, APRF).

8

21. Penguatan Pengawasan Ekspor Impor Obat.

22. Penguatan pengawasan keamanan obat beredar melalui farmakovigilans.

23. Pelaksanaan sentinel/sentra farmakovigilans (piloting).

24. Penguatan Pengawasan Mutu Obat beredar melalui post market surveillance.

25. Penguatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat beredar melalui post market

surveillance.

26. Peningkatan peran Dinkes Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Fasilitas

Pelayanan Kefarmasian melalui Dana Alokasi Khusus, melalui:

a. Monev dan Coaching Clinic

b. Supervisi dan pendampingan secara langsung

27. Pengawasan bahan obat beririsan dengan sektor hewan dalam rangka

pengendalian resistensi antimikroba melalui :

a. Finalisasi pedoman pengawasan bersama lintas sektor (Manusia, hewan dan

Ikan).

b. Inspeksi Bersama lintas sektor terhadap obat dan bahan obat beririsan untuk

manusia, hewan dan ikan.

c. Evaluasi dan monitoring implementasi program inspeksi bersama.

28. Forum koordinasi lintas sektor untuk fasilitasi hilirisasi hasil riset.

29. FGD Series Produk Biologi (Sel punca) dan Radiofarmaka.

30. Peningkatan kompetensi SDM penyusun NSPK dan analis kebijakan.

31. Peningkatan kompetensi SDM dalam dukungan manajemen.

32. Pengembangan Sistem Informasi Standar Obat (SISOBAT).

33. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan evaluasi laporan

farmakovigilans di Pusat dan UPT

34. Pemutakhiran database dalam rangka pengawasan Obat

35. Peningkatan kompetensi SDM Inspektur Badan POM

36. Peningkatan kompetensi Inspektur CPOB dan Pemahaman pelaku usaha,

peneliti dan pihak terkait lainnya terkait aspek CPOB

37. Penguatan Kapasitas SDM inspektur CDOB dengan fokus khusus manajemen

data dan dokumentasi yang baik termasuk data integrity dan transaksi

elektronik.

38. Penguatan Kapasitas dan Penyamaan Persepsi Pengawas BPOM di UPT dalam

pengendalian resistensi Antimikroba.

39. Sosialisasi NSPK dalam rangka peningkatan pengawasan obat.

9

40. Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat termasuk

patient engagement pada komunitas pasien (pilot project).

41. Kegiatan KIE kepada Masyarakat, pelajar dan komunitas pasien

42. Implementasi reformasi birokrasi, termasuk penerapan QMS dan SPBE serta

Deputi I menuju WBK/WBBM.

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1

Uraian Singkat Renstra

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka

waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta

Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus

pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya

saing.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-

program Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif telah melakukan reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 – 2024 pada

Desember 2021 dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan

memperhatikan capaian tahun 2020-2022. Selanjutnya Renstra Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif periode 2020-

2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dibandingkan dengan pencapaian

dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

11

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA menyusun dan menetapkan

revisi RKT tahun 2023 berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2020-2024 yang telah

ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Indeks Pengawasan Obat

Target

1

Terwujudnya Obat aman dan bermutu

93,5

96,5

Persentase obat yang aman dan bermutu

yang memenuhi syarat

2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang

dan kesadaran masyarakat terhadap obat

89

keamanan dan mutu obat serta kepatuhan

Indeks kesadaran masyarakat terhadap

industri produk tembakau

84

49

88

keamanan dan mutu obat

Indeks kepatuhan industri produk tembakau

dalam label dan iklan

3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

dan masyarakat terhadap kinerja pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan obat

83

89

Indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

publik

Deputi

Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

4

5

Meningkatnya

kualitas

kebijakan Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat

86,1

80

pengawasan Obat

Meningkatnya efektivitas pengawasan Persentase rekomendasi hasil pengawasan

dan pelayanan publik di bidang obat

obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indeks pelayanan publik di Deputi bidang

pengawasan obat, NPPZA

4,44

87

Persentase pelayanan publik di bidang Obat

yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Persentase Obat yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan

94,44

89,5

6

7

Meningkatnya regulatory assistance Persentase inovasi obat pengembangan baru

dalam pengembangan obat yang dikawal sesuai standar

89

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan

12

89,9

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

yang optimal di lingkup Deputi Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor

Pengawasan Obat, Narkotika, dan Zat Adiktif

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor

dan Zat Adiktif

84,7

8

9

Terwujudnya SDM Deputi Bidang Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA yang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

84,06

2,5

berkinerja optimal

Prekursor dan Zat Adiktif

Menguatnya Pengelolaan Data dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Informasi Obat Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif

10

Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA secara Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

93,5

Akuntabel

Prekursor dan Zat Adiktif

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

100%

Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat,

(efisien)

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA menyusun dan menetapkan PK tahun

2023 berdasarkan dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan RKT yang telah

ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2023

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Indeks Pengawasan Obat

Target

1

Terwujudnya Obat aman dan bermutu

93,5

96,5

Persentase obat yang memenuhi

syarat

2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku

89

kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan usaha di bidang Obat

mutu obat serta kepatuhan industri produk

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)

tembakau

84

49

88

terhadap Obat yang aman dan bermutu

Indeks kepatuhan industri produk tembakau

dalam label dan iklan

3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat pemberian

bimbingan

dan

pembinaan

13

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

pengawasan obat

Target

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan obat

83

89

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

publik Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif

4

5

Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat

86,1

80

Obat

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat

pelayanan publik di bidang obat

yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indeks pelayanan publik di Bidang

Obat

4,44

87

Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang

diselesaikan tepat waktu

Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Persentase Obat yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan

94,44

89,5

6

7

Meningkatnya regulatory assistance dalam Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai

pengembangan obat standar

89

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat,

lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

89,9

Adiktif yang optimal

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat,

84,7

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif

8

Terwujudnya

Pengawasan Obat NPPZA yang berkinerja Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

optimal Prekursor dan Zat Adiktif

SDM

Deputi

Bidang Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

84,06

9

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi

2,5

93,5

100

Pengawasan Obat

Bidang

Pengawasan

Obat,

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

10

Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA secara Akuntabel

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat,

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

14

2.4 Anggaran

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Obat

NPPZA memperoleh anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat

Program

Pengawasan Obat NPPZA

Kegiatan

Anggaran

Rp 57.949.442.000

Anggaran

1.

2.

Registrasi Obat

Rp 12.501.315.000

Rp 10.136.111.000

Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif

3.

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Rp 12.464.912.000

4.

5.

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

Rp 9.762.277.000

Rp 13.084.827.000

Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

15

2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

1

Terwujudnya

Obat aman

Indeks

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Pengawasan

Obat

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

93,5

290.928.000

dan bermutu

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Persentase obat

yang memenuhi

syarat

96,5

3.811.697.000

1.010.800.000

2

Meningkatnya Indeks

kepatuhan

(compliance

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

pelaku usaha

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

89

dan kesadaran index) pelaku

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

masyarakat

terhadap

usaha di bidang

obat

19

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

keamanan dan Indeks

mutu obat

serta

kesadaran

masyarakat

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

kepatuhan

industri

produk

(awareness

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

84

2.362.220.000

index) terhadap

obat yang aman

dan bermutu

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

tembakau

Indeks

kepatuhan

industri

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

49

793.398.000

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tembakau dalam

label dan iklan

tahun

3

Meningkatnya Indeks

kepuasan

pelaku usaha

dan masyarakat terhadap

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

terhadap

kinerja

pemberian

bimbingan dan

pembinaan

pengawasan

obat

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

88

2.424.590.000

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

pengawasan

obat

20

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

Indeks

kepuasan

masyarakat atas Diukur

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Diukur

kinerja

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

83

1.543.520.000

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

pengawasan

obat

Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap layanan

publik Deputi

Bidang

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

89

1.126.038.000

Pengawasan Obat,

Narkotika,

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Psikotropika,

Prekursor dan Zat

Adiktif

4

Meningkatnya Indeks

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

kualitas

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

86,1

4.563.895.000

kebijakan

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

21

Target

B7

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

pengawasan

Obat

pengawasan

Obat

5

Meningkatnya Persentase

efektivitas

rekomendasi

pengawasan

hasil pengawasan

dan pelayanan obat yang

80

4.706.976.000

publik di

ditindaklanjuti

bidang obat

oleh lintas sektor

Indeks

Diukur

triwulan

III dan

IV

pelayanan

publik di bidang

obat

Diukur

triwulan IIItriwulan IIItriwulan IIItriwulan IIItriwulan III 4,44

dan IV dan IV dan IV dan IV dan IV

4,44

1.273.567.000

Persentase

pelayanan

publik di bidang

Obat yang

87

7.460.052.000

diselesaikan

tepat waktu

22

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

Tingkat

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

efektivitas KIE

di bidang Obat

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

94,44

4.040.006.000

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Persentase obat

yang aman dan

bermutu

89,5

787.440.000

berdasarkan

hasil

pengawasan

6

Meningkatnya Persentase

regulatory

assistance

dalam

inovasi obat

yang dikawal

sesuai standar

89

3.594.611.000

pengembanga

n obat

23

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

7

Terwujudnya

tata kelola

1. Indeks RB

Deputi Bidang

pemerintahan di Pengawasan

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

lingkup Deputi

Bidang

Obat,

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

89,9

1.801.992.000

Narkotika,

Psikotropika,

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Pengawasan

Obat, Narkotika, Prekursor dan

Psikotropika,

Prekursor dan

Zat Adiktif yang

optimal

Zat Adiktif

2. Nilai AKIP

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat,

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

84,7

4.275.920.000

Narkotika,

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Psikotropika,

Prekursor dan

Zat Adiktif

24

Target

B7

(vii)

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(viii)

(ix)

8

Terwujudnya

SDM Deputi

Bidang

Indeks

Profesionalitas

ASN Deputi

Bidang

Pengawasan

Diukur

akhir

Diukur Diukur Diukur Diukur Diukur

Obat, Narkotika, Pengawasan

Diukur

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

akhir

tahun

84,06 3.239.216.000,00

Psikotropika,

Prekursor dan

Obat, Narkotika,

Psikotropika,

akhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahunakhir tahun

tahun

Zat Adiktif yang Prekursor dan Zat

berkinerja

optimal

Adiktif

9

Menguatnya

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Pengawasan

Obat

Indeks

Pengelolaan

Data dan

Informasi

2,5

2.049.721.000

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat NPPZA

1. Nilai Kinerja

Anggaran

10

Terkelolanya

Keuangan

Deputi

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat,

-

93,5

2.214.576.000

Bidang

Pengawasan

Obat,

Narkotika,

25

Target

B7

Sasaran

Strategis

No

Indikator

B1

(i)

B2

(ii)

B3

B4

B5

(v)

B6

B8

B9

B10

(x)

B11

(xi)

B12*

(xii)

Anggaran (Rp)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor dan

Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

Zat Adiktif

secara

2. Tingkat

Efisiensi

Akuntabel

Penggunaan

Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat,

100

4.578.279.000

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor dan

Zat Adiktif

26

2.6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan kriteria pencapaian indikator digunakan sebagai alat reviu dan evaluasi

untuk penetapan target kinerja tahunan, sesuai dengan KepKa BPOM No.128 tahun

2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan BPOM, kriteria pencapaian indikator adalah sebagai

berikut:

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi dievaluasi dengan mengacu pada peta strategi yang disusun

dengan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil perhitungan/ pengukuran kinerja

selanjutnya dianalisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Capaian

Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Triwulan III tahun

2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2023

No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

Diukur akhir

tahun

1

Terwujudnya Obat aman dan

bermutu

Indeks Pengawasan Obat

93,5

Persentase obat yang memenuhi syarat

96,5

96,86

(Capaian:

100,37%)

Diukur akhir

tahun

2

Meningkatnya kepatuhan

pelaku usaha dan kesadaran

masyarakat terhadap

Indeks kepatuhan (compliance index)

89

84

pelaku usaha di bidang Obat

Indeks

kesadaran

masyarakat

Diukur akhir

tahun

keamanan dan mutu obat serta

kepatuhan industri produk

tembakau

(awareness index) terhadap Obat yang

aman dan bermutu

Indeks kepatuhan industri produk

tembakau dalam label dan iklan

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat

49

88

Diukur akhir

tahun

3

Meningkatnya kepuasan

pelaku usaha dan masyarakat

terhadap kinerja pengawasan

obat

Diukur akhir

tahun

Indeks kepuasan masyarakat atas

kinerja pengawasan obat

83

89

Diukur akhir

tahun

Indeks kepuasan masyarakat terhadap

Diukur akhir

tahun

layanan

publik

Deputi

Obat,

Bidang

Pengawasan

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

4

Meningkatnya kualitas

Indeks kualitas kebijakan pengawasan

Obat

86,1

Diukur akhir

tahun

kebijakan pengawasan Obat

27

Tahun 2023

No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

95,31

5

Meningkatnya efektivitas

pengawasan dan pelayanan

publik di bidang obat

Presentase obat yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan

89

(Capaian

106,49%)

82,09

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan obat yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

80

(Capaian:

102,61%)

4,67

Indeks pelayanan publik di bidang Obat

4,44

87

(Capaian

105,18%)

94,38

Persentase pelayanan publik di bidang

Obat yang diselesaikan tepat waktu

(Capaian:

108,48%)

93,8

Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

94,44

89

(Capaian

99,32%)

91,66

6

7

Meningkatnya regulatory

assistance dalam

Persentase inovasi obat yang dikawal

sesuai standar

(Capaian:

102,99%)

Diukur akhir

tahun

pengembangan obat

Terwujudnya

tata

kelola Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan

89,9

84,7

84,06

pemerintahan di lingkup Obat, Narkotika, Psikotropika,

Deputi Bidang Pengawasan Prekursor dan Zat Adiktif

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif yang

optimal

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Diukur akhir

tahun

Prekursor dan Zat Adiktif

8

Terwujudnya SDM Deputi

Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN Deputi

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Diukur akhir

tahun

9

Menguatnya Pengelolaan Data Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

dan Informasi Pengawasan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

2,5

2,6

(Capaian :

104%)

Obat

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

10

Terkelolanya Keuangan

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika,

93,5

80,26

(Capaian

85,84%)

99

Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Prekursor dan Zat Adiktif

secara Akuntabel

Tingkat Efisiensi Penggunaan

Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif

100%

(efisien)

(Capaian 99%)

28

Mengacu kepada RAPK dan RKT Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun

2023, pada TW III ini pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap 10 indikator

kinerja yaitu:

1.

2.

Persentase obat yang memenuhi syarat.

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan.

3.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor.

4.

5.

Indeks pelayanan publik di bidang Obat*

Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat

waktu.

6.

7.

8.

Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

9.

10.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Adapun Indeks pelayanan publik di bidang Obat merupakan indikator baru yang

diukur pada triwulan ini.

Hasil pengukuran terhadap kesepuluh indikator tersebut disampaikan sebagai

berikut:

A. Tujuh (7) indikator dengan kriteria pencapaian kinerja “MEMENUHI

EKSPEKTASI” yaitu:

Dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja Deputi Bidang

Pengawasan ONPPZA yang masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi ada

TW III ini terdapat peningkatan capaian indikator kinerja dari 3 menjadi

7 indikator. Masing-masing indikator tersebut adalah:

29

1. Persentase obat yang memenuhi syarat

Definisi operasional obat memenuhi syarat mencakup obat yang memiliki

Nomor Izin Edar (NIE), informasi produk dan label obat sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan izin edar, sesuai

dengan masa kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan, tidak terdapat

cacat pada fisik obat, serta hasil pengujian sesuai dengan persyaratan pada

Farmakope Indonesia ataupun farmakope lain yang diakui secara

internasional dan/atau persetujuan izin edar.

Indikator kinerja “Persentase obat memenuhi syarat” diperoleh dari hasil

perhitungan sampel acak dalam rangka memenuhi keterwakilan terhadap

produk yang beredar berdasarkan kaidah multi-stage random sampling

yaitu dengan melalui beberapa tahapan pengacakan yang dimulai dari

pengacakan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pengacakan sarana, dan

kemudian pengacakan kelas terapi berdasarkan produk yang beredar.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

퐽푢푚푙푎ℎ 푆푎푚푝푒푙 퐴푐푎푘 푀푆

% 푂푏푎푡 푀푆 =

푥 100%

푆푎푚푝푒푙 퐴푐푎푘 푦푎푛푔 퐷푖푝푒푟푖푘푠푎 푑푎푛 퐷푖푢푗푖

Keterangan:

1) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi

kemasan, penandaan/label,

2) Diuji meliputi pengujian laboratorium terhadap sampel yang disampling

oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai

pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

3) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n,

merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan.

Capaian indikator kinerja “Persentase Obat Memenuhi Syarat” sampai TW III

sebesar 100,37% dibandingkan target (96,5%). Nilai ini mengalami

30

peningkatan dibandingkan triwulan II tahun 2023 dengan capaian sebesar

99,95%.

Sampai dengan Triwulan III 2023, jumlah obat yang di sampling secara acak

sejumlah 11.972 sampel atau 89,5% dari yang ditargetkan (13.380 sampel).

Dari jumlah obat yang di sampling secara acak tersebut sebanyak 8.185 sampel

telah diperiksa dan diuji. Sebanyak 7.928 sampel atau sebesar 96,86%

dinyatakan memenuhi syarat sedangkan sisanya sejumlah 257 sampel tidak

memenuhi syarat.

Pada TW II, Indikator ini termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada

TW II nilai capaian hanya sebesar 99,95 % dan pada TW III berhasil masuk

menjadi indikator dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTASI”.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan telah dilakukannya tindak lanjut dari

TW sebelumnya yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi,

penyusunan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk

memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak produk

tidak memenuhi syarat di peredaran. Strategi sampling dirumuskan dengan

mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel, metode pengacakan,

serta cara pengambilan sampel yang benar sehingga mampu memberikan hasil

yang valid dan representatif dalam rangka mendukung pencapaian target

RPJMN Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

2. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan.

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas

sistem pengawasan obat. Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan ini merupakan indikator baru sejak tahun 2021,

indikator ini dibuat dalam rangka mencapai target sasaran program

meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat.

31

Indikator ini ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market

Obat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat yang berisiko terhadap

Kesehatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia

sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam

rangka pengawalan mutu Obat yang beredar. Pelaksanaan sampling Obat

dilakukan berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang

beredar. Selanjutnya dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar,

kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk

Obat memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label.

Melalui upaya pengawasan yang berkesinambungan, hasil pengawasan obat

menunjukkan capaian yang positif dalam menjaga persentase obat yang aman

dan bermutu. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Obat NPPZA, ditemukan bahwa persentase obat yang

aman dan bermutu telah mencapai tingkat yang memuaskan. Namun, penting

untuk terus meningkatkan upaya pengawasan obat agar persentase obat yang

aman dan bermutu dapat terus meningkat. Peningkatan kapasitas SDM baik

internal BPOM dalam melakukan pengawasan maupun bimbingan kepada

pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk yang bermutu akan terus

menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan obat yang

beredar di masyarakat.

Obat yang dimaksud mencakup obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan

zat adiktif. Kategori obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan diperoleh berdasarkan hasil sampling targeted merujuk pada

ketetapan yang telah tertuang dalam Pedoman Sampling Obat terkini yang

berlaku. Sampling targeted merupakan proses pengambilan sampel yang

dilakukan melalui pendekatan analisis risiko berdasarkan prinsip targeted.

Sampling targeted terdiri dari (a) Sampling kasus, yaitu sampling yang

dilakukan karena dipicu kasus tertentu, (b) Sampling hulu obat JKN dan obat

program, serta (c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup

pengujian obat dan sampling rokok.

32

Kriteria obat memenuhi aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

mencakup (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak

rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat

berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan

Hasil Pengawasan = (Jumlah sampel obat targeted aman

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibagi total

sampel targeted yang diperiksa dan diuji) x 100%

Capaian realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan pada TW III sebesar 106,49% dibandingkan dengan target (89).

Nilai ini mengalami peningkatan 6,19 poin dibandingkan TW II yang

mencapai 100,3%.

Pada TW II, Indikator ini sudah termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada TW II nilai

capaian hanya sebesar 100,3 % dan pada TW III berhasil tetap menjadi

indikator dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTASI” dengan

peningkatan nilai capaian menjadi 106,49 %. Capaian ini tidak lepas dari

beberapa upaya yang telah dan tetap dilaksanakan dalam mendukung capaian

indikator persentase obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

antara lain melalui kegiatan pengawasan intensif mutu obat yang beredar

termasuk didalamnya integrasi pengawasan bersama yang komprehensif

antara unit-unit pre dan post market terkait penyelarasan standar maupun

tindak lanjut temuan.

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas

sektor merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem

pengawasan obat. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah

rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT

33

ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor (pemerintah daerah,

kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait

pengawasan Obat) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap

sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi/keputusan yang

dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau

rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut

kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana

distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada

media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan

konsumen.

Pada TW II, Indikator ini sudah termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada TW II nilai

capaian sebesar 109,38 % dan pada TW III berhasil tetap menjadi indikator

dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTASI” dengan capaian menjadi

102,61%. Penurunan disebabkan faktor eksternal, dimana terdapat

rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti oleh stakeholder. Namun,

pada TW III ini, kerjasama lintas sektor dalam penindakan hasil pengawasan

obat telah memberikan hasil yang memenuhi ekspektasi. Kerjasama lintas

sektor telah memberikan kontribusi yang positif dalam menangani

permasalahan yang terkait dengan pengawasan obat. Dalam setiap kasus

pengawasan obat yang memerlukan penindakan, lintas sektor telah berperan

aktif dalam melakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan

oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

Persentase tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan obat

oleh lintas sektor mencerminkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait

untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi masyarakat

dari risiko penggunaan obat-obatan yang tidak aman atau berkualitas rendah.

Hal ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi

yang efektif, serta sinergi dalam menghadapi tantangan pengawasan obat.

Tingginya persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor adalah bukti nyata dari keseriusan dan tanggung jawab semua

34

pihak terkait dalam menjalankan tugas pengawasan obat. Kerjasama lintas

sektor terus ditingkatkan dan dijaga untuk memastikan sinergi yang

berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan

mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dengan kerjasama yang terjalin dengan baik dan tingkat kepatuhan yang tinggi

terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat, diharapkan persentase

rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terus meningkat dari tahun

ke tahun. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam

memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas obat-obatan yang beredar di

masyarakat.

4. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek

meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%);

3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

(15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun

2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja

pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

TW III berhasil menjadi indikator dengan kategori “MEMENUHI

EKSPEKTASI” dengan realisasi 4,67 (target 4,44) nilai capaian 105,19 %.

5. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat

waktu

Nilai indikator ini merupakan kontribusi 4 (empat) unit di lingkungan

kedeputian I yang melakukan aktivitas pelayanan publik, yaitu:

35

a. Direktorat Registrasi Obat

b. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor

c. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor

d. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor, Impor Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melakukan berbagai upaya

percepatan dan simplifikasi dalam pelayanan publik, antara lain: percepatan

registrasi obat, percepatan penerbitan sertifikat CPOB, percepatan penerbitan

sertifikat CDOB, percepatan penerbitan SKI Obat dan Bahan Obat, dan lain

sebagainya. Berbagai upaya percepatan ini berkontribusi pada pencapaian

indikator “Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat

waktu”.

Pada TW II, Indikator ini termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada

TW II nilai capaian hanya sebesar 98,37 % dan pada TW III berhasil

mengalami peningkatan dan masuk menjadi indikator dengan kategori

“MEMENUHI EKSPEKTASI” dengan nilai realisasi sebesar 94,38%

(capaian 108,48%). Peningkatan ini terjadi seiring dengan telah dilakukannya

tindak lanjut dari TW sebelumnya yaitu melalui penyelenggaraan desk konsul

untuk mempercepat penyelesaian dokumen registrasi variasi, pengusulan

alokasi SDM di Registrasi Obat Generik, monitoring penyampaian pemenuhan

CAPA oleh pelaku usaha, peningkatan koordinasi internal dalam penyelesaian

permohonan penilaian termasuk monev serta peningkatan efektivitas

pelaksanaan desk pra-sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat

impor.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus melakukan upaya

peningkatan secara konsisten agar ketepatan waktu pelayanan publik yang

merupakan pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada

masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan

36

penyelenggaraan pelayanan publik tetap terjaga, dengan cara melakukan

peningkatan sarana dan prasarana, updating dan maintenance aplikasi secara

berkala untuk menghindari down yang dapat menyebabkan gangguan layanan,

dan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM

6. Persentase Inovasi Obat yang Dikawal Sesuai Standar

Riset dan inovasi memainkan peran penting dalam pengembangan obat untuk

mencapai kemandirian dan daya saing obat nasional. Diperlukan investasi

yang tepat dalam sumber daya manusia, fasilitas riset, dan regulasi yang

mendukung untuk mendorong pengembangan obat yang inovatif dan

berkualitas tinggi.

Sasaran program “Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan

obat” merupakan sasaran program baru pada periode 2020-2024 sebagai

komitmen Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA dalam

mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. Regulatory assistance

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan

regulasi dan standar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk hasil

inovasi.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu persentase

inovasi obat yang dikawal sesuai dengan standar. Indikator ini ditunjang oleh

2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (Direktorat Pengawasan

Produksi ONPP) dan tahapan dalam rangka memperoleh izin edar (Direktorat

Registrasi Obat), dimana kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama

dalam pembentukan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal

sesuai standar.

Pada TW II, Indikator ini termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada

TW II nilai capaian hanya sebesar 53,84%. Kecilnya nilai realisasi ini

dikarenakan terdapat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti

proses cepat/lambatnya progres pemenuhan fasilitas produksi yang memenuhi

37

syarat tergantung dari pihak industri/pendaftar. Sebagai upaya peningkatan,

telah dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi/rencana tindak

lanjut berdasarkan hasil monitoring dari TW sebelumnya. Dimana, telah

diupayakan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan industri/pendaftar

dan pihak terkait lainnya, baik melalui peningkatan kapasitas dan asistensi

dengan industri sehingga progres pemenuhan fasilitas produksi lebih

maksimal. Pada TW III, diperoleh peningkatan hasil capaian yang signifikan,

dimana realisasi kinerja sebesar 91,66 dengan capaian 102,99% (kategori

memenuhi ekspektasi).

7. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif merupakan sebuah sistem

yang dibuat untuk mendukung pengawasan yang efektif terhadap obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif di Indonesia. Indeks ini

bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan

informasi yang berkaitan dengan pengawasan obat NPPZA.

Dengan adanya Pengelolaan Data dan Informasi yang akurat, uptodate dan

baik, dapat dijadikan referensi pimpinan untuk mengambil langkah-langkah

yang lebih cepat dan proaktif dalam pengambilan keputusan pengawasan obat

NPPZA.

Realisasi indikator kinerja “Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif” sampai

dengan TW III tahun 2023 sebesar 2,58 (capaian 103,33%). Nilai ini

mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023

dimana nilai yang diperoleh hanya sebesar 2,43 atau capaian sebesar 97,20%

dari target yang ditetapkan.

Pada TW II, Indikator ini termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada

38

TW II nilai capaian hanya sebesar 97,33% dan pada TW III berhasil masuk

menjadi indikator dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTASI” pada

angka capaian 2,58 (persentase capaian 103,33%). Peningkatan ini terjadi

seiring dengan telah dilakukannya tindak lanjut dari TW sebelumnya yaitu

untuk melakukan sosialisasi dan intensifikasi penggunaan email corporate

bagi setiap ASN di lingkungan Kedeputian 1 melalui tim AOC (Agent of

Change) masing-masing unit. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada

TW IV untuk meningkatkan nilai tersebut yaitu melalui peningkatan

awareness pegawai untuk lebih intensif dalam penggunaan email corporate.

B. Tiga (3) indikator dengan kriteria pencapaian kinerja “BELUM MEMENUHI

EKSPEKTASI” yaitu indikator:

1. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

Indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang obat di Kedeputian 1 di

cascading ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Pengukuran

dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;

c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;

d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Pada TW II, Indikator ini termasuk ke dalam indikator dengan kategori

pencapaian kinerja “MEMENUHI EKSPEKTASI”, dimana pada TW II nilai

realisasi sebesar 99,32% (dengan capaian 105,17% dan pada TW III

mengalami penurunan realisasi menjadi 93,8 (Capaian menjadi 99,32%)

sehingga menjadi indikator dengan kategori “BELUM MEMENUHI

EKSPEKTASI”. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu

terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konten informasi.

Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan peserta KIE yang beragam

pada titik pelaksanaan KIE.

39

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu

akan disusun metode penyampaian KIE yang lebih efektif dan mudah

dipahami masyarakat untuk segala latar belakang pendidikan sehingga

diharapkan pesan yang disampaikan pada KIE dapat diterima dan dipahami

dengan baik. Selain itu, beberapa rencana TL yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait

perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini

agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami

dan menarik minat masyarakat.

2. Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada

pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan

berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali

karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai

dengan target pengguna platform.

3. Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci,

termasuk media dan influencer yang potensial di wilayah kerja masing-

masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.

2. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang

diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang

memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil

pengukuran, penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang

tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART

DJA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen

penilaian untuk tingkat satker:

a) Penyerapan Anggaran,

40

b) Konsistensi atas RPD Awal,

c) Konsistensi atas RPD Akhir,

d) Capaian Keluaran,

e) Efisiensi

Realisasi nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif TW III tahun 2023 adalah 80,26

sehingga capaian pada periode ini yaitu 85,84%. Nilai ini mengalami

penurunan dibandingkan triwulan II dimana realisasinya adalah sebesar 91,74

dengan capaian 98,12%.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yaitu

adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, sehingga dalam pencairan

anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Sementara, faktor penunjang

keberhasilan capaian untuk indikator ini diantaranya: sebagian besar kegiatan

dilaksanakan sesuai POK, pengadaan dilakukan di awal tahun dan karena terus

dilakukannya pelaporan dan monitoring realisasi anggaran dan kinerja output

secara berkesinambungan dan tepat waktu. Deputi Bidang Pengawasan

ONPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi dalam

pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang

telah disusun, serta melakukan rencana tindak lanjut pada TW IV seperti:

1. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu

dengan data yang akurat.

2. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan

efisiensi anggaran.

3. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target

minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan

kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD serta melakukan update RPD

setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK,

PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN

41

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sampai dengan TW

III tahun 2023 sebesar 80,26 (capaian 85,84%), menurun dibandingkan

triwulan II tahun 2023 dimana pada TW tersebut diperoleh realisasi sebesar

98,06 (capaian 98,06%).

Pada triwulan III ini, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan sesuai Renlak,

penyusunan PoA kegiatan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penggunaan anggaran, capaian kinerja dan output sdh dilakukan secara

berkala. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama

triwulan III, diantaranya:

1. Realisasi anggaran lebih tinggi dibanding Rencana Penarikan Dana

(RPD) ; dan

2. Terdapat kegiatan yang bukan merupakan output utama dengan

anggaran yang besar namun tidak menjadi target RO (rincian

output).

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan capaian indikator ini dengan

melakukan beberapa rencana tindak lanjut, seperti:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang telah tercapai outputnya namun

masih terdapat sisa anggaran, agar direvisi/direalokasi untuk

kegiatan lain.

2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat

3. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses

pembayaran

4. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu

sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan

kebenaran data dalam dokumen pembayaran.

42

3.2

Realisasi Anggaran

Tabel 6. Realisasi Anggaran TW III Tahun 2023

No

Unit Kerja

Alokasi Pagu

Realisasi

%

1

Direktorat Standardisasi Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

11,412,515,000

8,416,011,250

73.74%

2

3

Direktorat Registrasi Obat

12,501,315,000

12,464,912,000

9,213,129,428

9,198,816,909

73.70%

73.80%

Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor

Direktorat Pengawasan Keamanan

Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat

Adiktif

4

5

9,762,277,000

13,612,718,000

6,722,879,990

10,052,023,734

68.87%

73.84%

TOTAL

59,753,737,000

43,602,861,311

72.79%

3.3

Faktor Penunjang Keberhasilan, Kendala dan Rencana Tindak lanjut

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

A. Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan tugas ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

penunjang:

1. Tersedianya regulasi yang jelas dalam pengawasan obat dapat

memberikan landasan yang solid untuk memastikan keamanan dan

kualitas obat yang beredar. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan

memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat

NPPZA.

2. Komitmen, loyalitas, dan profesionalitas yang tinggi SDM menjadi pilar

utama dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan

baik, bekerja secara sinergis, saling mendukung, mengedepankan

kerjasama tim, dan menjunjung tinggi etika kerja.

43

3. Tersedianya teknologi dan infrastruktur yang mendukung kegiatan

pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, serta telah

mengalami transformasi signifikan dengan adopsi sistem online.

Perubahan ini memberikan kemudahan bagi pengguna dan mempercepat

proses respon. Dengan adanya layanan online, masyarakat dan pemangku

kepentingan dapat mengakses informasi dan layanan secara cepat dan

mudah. Melalui website resmi dan platform digital yang disediakan,

pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait aturan dan

regulasi terbaru, prosedur pendaftaran, informasi dan komunikasi terkait

pengawasan obat NPPZA.

Pelayanan publik secara online memberikan manfaat dalam hal efisiensi

dan transparansi. Dengan adopsi teknologi digital, proses administratif

menjadi lebih terotomatisasi, terkini dan akurat, mengurangi risiko

kesalahan manusia dan mempercepat waktu penyelesaian. Selain itu,

pengguna juga dapat melacak status permohonan atau pelaporan mereka

secara online, memberikan transparansi dan memastikan informasi yang

diberikan.

4. Dukungan pelaksanaan inspeksi dan pengawasan oleh Unit Pelaksana

Teknis (UPT). UPT berperan sebagai penting sebagai mitra yang bekerja

sama dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dalam

menjalankan tugas pengawasan obat-obatan. Dukungan yang diberikan

oleh UPT membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan

secara keseluruhan.

Salah satu bentuk dukungan UPT adalah dalam pelaksanaan inspeksi di

sarana produksi dan distribusi obat. Dengan demikian, UPT dapat

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses

pengawasan, seperti data produksi, pengendalian mutu, dan kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini memungkinkan Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA untuk mendapatkan gambaran yang

komprehensif tentang kepatuhan dan kualitas obat-obatan yang diawasi.

44

Selain itu, UPT juga dapat memberikan dukungan dalam hal pengujian

laboratorium. UPT yang memiliki fasilitas laboratorium yang memadai

dapat membantu dalam melakukan pengujian terhadap sampel obat yang

diperlukan. Dukungan ini penting untuk memastikan keamanan,

efektivitas, dan kualitas obat yang beredar di pasaran.

Selain dukungan teknis, UPT juga berperan dalam melakukan

pendampingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha. UPT dapat

memberikan informasi terkait regulasi, prosedur perizinan, dan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dukungan ini

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha

tentang pentingnya mematuhi peraturan pengawasan obat NPPZA.

Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha dapat memastikan

kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kualitas produk yang

dihasilkan.

5. Kerjasama yang baik dengan stakeholder. Dukungan dan koordinasi yang

baik dan efektif antara Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan

stakeholder dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sangat penting,

Koordinasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang cepat,

pemetaan risiko yang akurat, dan tindakan penindakan yang terkoordinasi.

Koordinasi yang baik juga terjalin dengan stakeholder eksternal, seperti

asosiasi industri obat, organisasi masyarakat sipil, civitas akademi dan

lembaga penelitian. Melalui dialog terbuka dan kolaborasi, tantangan dan

masalah terkait pengawasan obat dapat diidentifikasi dan diatasi bersama.

Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan perspektif yang beragam

dan penyebaran informasi yang lebih luas, sehingga keputusan dan

kebijakan yang diambil menjadi lebih holistik.

Sinergi yang baik ini dapat meningkatkan upaya pencegahan, deteksi,

penindakan, dan peningkatan kesadaran terkait obat-obatan yang berisiko,

sehingga masyarakat dapat terlindungi dari obat yang tidak memenuhi

syarat.

45

Kerjasama yang baik antara pemerintah, industri farmasi, dan masyarakat

dapat memperkuat sistem pengawasan obat, termasuk pertukaran

informasi, kolaborasi dalam investigasi, dan partisipasi aktif dalam

pengawasan obat.

6. Tersedianya sistem Informasi Pengawasan Obat, yang dapat digunakan

sebagai sistem informasi yang efektif dapat membantu dalam pelacakan dan

pemantauan obat yang beredar di pasaran. Data yang akurat dan real-time

sangat penting untuk penganbilan keputusan yang cepat dan tepat.

B. Faktor Kendala/ Hambatan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan juga dihadapkan

pada berbagai kendala yang perlu diatasi. Beberapa kendala umum dalam

pengawasan obat dan makanan antara lain:

1. Penyelesaian carry over registrasi, laporan pengawasan mutu, dan iklan

obat dari tahun sebelumnya yang masih dalam proses. Tim Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA berkomitmen untuk menyelesaikan carry over

tersebut dengan segera, dengan melibatkan kolaborasi internal dan

komunikasi yang efektif dengan pemohon/perusahaan farmasi terkait.

Dengan komitmen dan upaya yang maksimal, diharapkan carry over

registrasi, laporan pengawasan mutu, dan iklan obat yang tertunda dapat

diselesaikan secara tepat waktu, sehingga pengawasan obat-obatan dapat

berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

2. Peredaran obat dan makanan ilegal: Salah satu kendala utama adalah

maraknya peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak terdaftar. Hal ini

mencakup obat-obatan yang diproduksi tanpa izin edar, obat palsu,

makanan yang mengandung bahan berbahaya, atau makanan yang

kedaluwarsa. Peredaran obat dan makanan ilegal ini menyebabkan risiko

kesehatan yang serius bagi masyarakat.

3. Kurangnya sumber daya: terbatasnya sumber daya manusia, anggaran,

dan infrastruktur yang memadai. Namun, terdapat keterbatasan sumber

46

daya di BPOM, seperti kurangnya personil terlatih, anggaran yang

terbatas, dan infrastruktur yang belum memadai (termasuk masalah

aplikasi down). Hal ini dapat mempengaruhi melaksanakan pengawasan

obat secara menyeluruh dan efektif.

4. Kompleksitas peraturan dan regulasi: Pengawasan obat dan makanan

melibatkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan regulasi yang

kompleks. Hal ini dapat menjadi kendala karena memerlukan pemahaman

yang mendalam dan up-to-date tentang regulasi yang berlaku.

5. Perkembangan industri yang cepat: Industri obat dan makanan terus

berkembang dengan cepat, termasuk dalam hal teknologi produksi,

formulasi produk, dan distribusi. Kemajuan ini dapat menyebabkan

kesenjangan dalam pengetahuan dan kapabilitas antara pihak pengawas

dan pelaku usaha. Pengawasan yang efektif membutuhkan pemahaman

yang mendalam tentang perkembangan terbaru dalam industri tersebut.

6. Kurangnya kerjasama antar lembaga: Pengawasan obat dan makanan

melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk

lembaga pengawas, kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya. Namun,

terkadang terdapat kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antar

lembaga, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan.

7. Aplikasi SIPT yang masih belum optimal dimana terdapat kendala,

diantaranya:

a) terdapat ketidaksesuaian jumlah laporan maupun parameter

penginputan data yang tidak muncul pada tarikan data laporan

iklan dan penandaan obat,

b) terdapat error pada hasil akhir verifikasi pusat sehingga laporan

tidak dapat ditindaklanjuti.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan obat, berikut adalah beberapa

rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan:

1. Perkuatan regulasi dengan melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan

serta peraturan pengawasan obat dilakukan secara berkala.

47

2. Perlu dilakukan penguatan kerjasama antara Deputi Bidang Pengawasan

Obat NPPZA, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya.

Kerjasama yang erat dan sinergis akan memperkuat efektivitas pengawasan

obat secara keseluruhan. Wujud nyata dari tindak lanjut ini dapat dilakukan

pertemuan, sharing informasi, dan kolaborasi dalam pencegahan

penyalahgunaan obat maupun peredaran obat ilegal yang dapat

membahayakan masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan sumber

daya manusia di bidang pengawasan obat-obatan. SDM di Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA perlu mendapatkan pelatihan terkait regulasi,

teknik pengawasan, dan pengetahuan terbaru dalam bidang farmasi.

Peningkatan kapasitas SDM akan memperkuat kualitas pengawasan obat

dan penanganan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.

4. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan industri farmasi

terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan

melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku industri.

Dukungan dan insentif juga dapat diberikan untuk mendorong pelaku

industri farmasi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

5. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat: Edukasi dan kampanye

kesadaran publik perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan

pemahaman yang lebih baik tentang risiko penggunaan obat ilegal atau

tidak berkualitas, serta pentingnya memilih dan menggunakan obat yang

aman dan berkualitas. Kampanye sosial dapat dilakukan melalui media

massa, sosial media, dan kegiatan-kegiatan komunikasi langsung kepada

masyarakat.

6. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi dalam memperkuat

pengawasan obat. Penggunaan sistem informasi terintegrasi, platform

pelaporan online, dan pemantauan melalui teknologi canggih dapat

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengawasan obat.

Investasi dalam teknologi yang tepat akan memperkuat kapabilitas dan

efektivitas pengawasan.

7. Tindak lanjut laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat memerlukan

pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT

pelapor. Dengan melakukan pembahasan komprehensif bersama dengan

48

unit kerja terkait dan UPT pelapor, diharapkan dapat tercapai penyelesaian

yang efektif dan komprehensif terhadap laporan pengawasan mutu, label,

dan iklan obat yang tertunda. Kolaborasi dan pemahaman yang baik antara

semua pihak terlibat akan memperkuat upaya pengawasan obat-obatan dan

memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Melalui rencana tindak lanjut ini, diharapkan pengawasan obat dan makanan dapat

dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan efektif sehingga masyarakat dapat

diberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kesehatan yang terkait

dengan produk obat dan makanan.

49

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Interim ini merupakan kinerja Kedeputian Bidang Pengawasan Obat

selama Triwulan III Tahun 2023. Dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab, kami

sampaikan pencapaian, inovasi, dan tantangan yang telah menjadi bagian integral dari

upaya kami dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat yang

cermat dan berintegritas.

Seperti Triwulan sebelumnya, triwulan III tahun 2023 menjadi periode yang penuh

tantangan dan prestasi bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA. Deputi Bidang

Pengawasan Obat NPPZA berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan

menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Terima kasih kepada seluruh mitra, tim internal, dan pemangku kepentingan yang telah

menjadi kekuatan penggerak di balik setiap pencapaian kami. Kami berharap

kolaborasi yang lebih kuat di masa depan demi melindungi masyarakat dari risiko obat

yang tidak memenuhi standar.

50