TAHUN

2021

Laporan

Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR

dilakukan pada tahun 2021, sesuai

yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Pengukuran

pencapaian

kinerja

dilakukan dengan merujuk pada

indikator kinerja output dan outcome

yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja

Tahun 2021 ini merupakan media

pertanggungjawaban dari Perjanjian

Kinerja Deputi Bidang Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tahun 2021 berdasarkan Reviu

Renstra 2020-2024.

Laporan

memberikan

ini

diharapkan

informasi

dapat

mengenai

kinerja Deputi Bidang Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tahun 2021 dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya pada tahun

2021.

Namun

demikian,

kami

menyadari masih terdapat kekurangan

yang perlu terus diperbaiki dan

Puji dan syukur kami panjatkan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

segala karunia dan rahmat-Nya, maka

ditingkatkan

dalam

upaya

penyelenggaraan negara. Akhir kata,

semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat

dan dapat digunakan sebagai bahan

masukan bagi pengelolaan dan

penataan serta peningkatan kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan prima

terhadap masyarakat.

Laporan

Kinerja

Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat,

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

tahun 2021 ini telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini

merupakan amanat dari Undang

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7

Jakarta, Februari 2022

Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor

dan Zat Adiktif

Tahun

Akuntabilitas

1999

tentang

Kinerja

Laporan

Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc

Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang

diukur

dari

pencapaian

kinerja,

sasaran, program, dan kegiatan yang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

i

DAFTAR ISI

A .G ambaran Umum Institusi

C.Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

D.Isu Strategis

6

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A .R encana Strategis

B .R eviu Rencana Strategis

C.Perencanaan Kinerja Tahunan

D.Revisi Perencanaan Kinerja Tahunan

E .P erjanjian Kinerja

F. Revisi Perjanjian Kinerja 2021

G.Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

H.Kriteria Pencapaian Indikator

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A .C apaian Kinerja

B .A nalisis Capaian Kinerja

C.Kriteria Pencapaian Indikator

D.Perbandingan Pencapaian Indikator

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan

Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2021

Perjanjian Kinerja tahun 2021

Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021

Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2021

45

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun

Tabel Dimensi dan Atribut

Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi

Syarat Tahun 2020 dan 2021

Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun

2020 dan 2021

Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target

Tahun 2020 dan 2021

Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau

terhadap Target Tahun 2020 dan 2021

Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap

Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

Tahun 2021

56

Tabel 3.9

Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas

Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2021

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan

Per Unsur Pelayanan Tahun 2021

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan

Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun

2020 dan 2021

61

Tabel 3.16

Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun

Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2021

Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA Tahun 2020 dan 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

iii

Tabel 3.19

Tabel 3.20

Tabel 3.21

Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA dibandingkan dengan BPOM Tahun 2021

64

Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang

diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dan 2021

Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat

yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021

Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020 dan

Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai

standar Tahun 2020 dan 2021

Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan

baru yang dikawal sesuai dengan standar

Nilai Indeks RB tahun 2020 dan 2021

Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputi

Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Bidang

69

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020 dan

Penilaian AKIP Tahun 2020 dan 2021

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA Tahun 2020 dan 2021

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Tahun 2021

Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA Tahun 2021

Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Realisasi Pagu Anggaran 2021 Per Sasaran Program

Realisasi Belanja Hibah TA 2021

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Kategori

Perbandingan Pencapaian Indikator

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Gambar 1.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu

dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

Gambar 3. 1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020-

2021

Gambar 3. 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA Tahun 2021

Gambar 3. 3 Rincian Revisi POK dan DIPA Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA Tahun 2021

Gambar 3. 4 Rincian Sumber Dana Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA Tahun 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA (sebelum revisi)

95

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA (setelah revisi)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA tanggal 23 Desember 2020

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA tanggal 08 November 2021

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA tanggal 15 Desember 2021 (Reviu Renstra)

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA (Awal)

116

118

121

Lampiran 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA (Revisi)

Lampiran 8. Perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-202

Lampiran 9. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun

2021

126

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Deputi Bidang

3. Satu (1) indikator dengan kategori

KURANG

Pengawasan

Obat,

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

telah melaksanakan tugas dan fungsinya

yang diemban dalam rangka mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja

Utama yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA memperoleh

anggaran

awal

sebesar

Rp

41.103.943.000 (empat puluh satu milyar

seratus tiga juta sembilan ratus empat

puluh tiga ribu rupiah). Terdapat dua kali

pemotongan anggaran pada tahun 2021

yaitu pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar

Rp 3.595.823.000 (tiga milyar lima ratus

sembilan puluh lima juta delapan ratus

dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga

anggaran menjadi Rp 37.508.120.000

(tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan

juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan

pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp

2.387.350.000 (dua milyar tiga ratus

delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima

puluh ribu rupiah), sehingga anggaran

menjadi Rp 35.120.770.000 (tiga puluh

lima milyar seratus dua puluh juta tujuh

ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sasaran Strategis Deputi Bidang

Pengawasan

Obat,

NPPZA

yang

ditetapkan telah sesuai dengan Rencana

Strategis 2020-2024 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2021 yaitu:

1. Terwujudnya Obat yang aman dan

bermutu

2. Meningkatnya kepuasan pelaku

usaha dan kesadaran masyarakat

terhadap keamanan dan mutu Obat,

serta kepatuhan industri produk

tembakau

3. Meningkatnya kepuasan pelaku

usaha dan masyarakat terhadap

kinerja pengawasan obat

4. Meningkatnya kualitas kebijakan

pengawasan Obat

5. Meningkatnya efektivitas pengawasan

dan pelayanan publik di bidang obat

6. Meningkatnya regulatory assistance

dalam pengembangan obat

7. Terwujudnya tata kelola pemerintah

yang optimal di lingkup Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA yang

optimal

Selain anggaran yang bersumber

dari APBN, pada tahun 2021 Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

menerima dana hibah dari World Health

Organization

(WHO)

sebesar

Rp

631.786.000 (enam ratus tiga puluh satu

juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu

rupiah), sehingga total anggaran tahun

2021 sebesar Rp 35.752.556.000 (tiga

puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh

dua juta lima ratus lima puluh enam ribu

rupiah). Anggaran di atas tersebut

terealisasi sebesar Rp 35.695.371.199

(tiga puluh lima milyar enam ratus

sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh

puluh satu ribu seratus sembilan puluh

sembilan rupiah) atau menyerap pagu

sebesar 99,84%.

9. Menguatnya pengelolaan data dan

informasi pengawasan obat

10. Terkelolanya

keuangan

Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Berdasarkan analisis efisiensi,

dapat disimpulkan bahwa seluruh

kegiatan yang dilakukan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

adalah 0,0017 dengan tingkat kategori

efisien.

Pada tahun 2021 Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA berhasil

mencapai nilai indikator sebagai berikut:

1. Satu (1) indikator dengan kategori

SANGAT BAIK

2. Delapan belas (18) indikator dengan

kategori BAIK

Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA telah melakukan berbagai upaya

perbaikan pada tahun 2021, antara lain:

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

vii

1. Terus

melakukan

pengawalan

keamanan dan mutu mulai dari

proses evaluasi, produksi dan

distribusi vaksin COVID-19 dari

fasilitas produksi sampai ke fasilitas

pelayanan kefarmasian sehingga

dapat dirasakan manfaatnya secara

langsung oleh masyarakat.

2. Meningkatkan koordinasi dengan unit

kerja terkait yang berada di

lingkungan

Badan

POM

dan

stakeholder dalam merumuskan

kebijakan di bidang pengawasan

obat, NPPZA.

3. Intensifikasi

asistensi

regulatori

kepada pelaku usaha dan lembaga

riset dalam rangka pengawalan mutu

obat dan pengembangan vaksin

COVID-19.

4. Mengembangkan

inovasi

untuk

peningkatan kualitas pelayanan

publik.

5. Mendorong terwujudnya pencapaian

Reformasi

pembentukan Unit Kerja Menuju

WBK/WBBM di lingkungan

Birokrasi

melalui

Kedeputian Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA.

6. Peningkatan

bimbingan

pembinaan

melalui Kerjasama,

dan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Publik dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam

memberikan jaminan khasiat, mutu

dan keamanan obat serta mendorong

peningkatan

kemitraan

dengan

berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Sesuai dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan

aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan

efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan kelembagaan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk

struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan

dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut,

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang

selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat,

bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan

good governance adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya

diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Asas akuntabilitas berperan penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah

mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara perencanaan dan

perealisasiannya dengan berorientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan

ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5

tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak

kinerja, serta Laporan Kinerja tiap tahunnya.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

1

tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan

sekaligus sebagai alat kendali Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA di tahun-tahun

berikutnya. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan

masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan

Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan

distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan

Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan

distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum

Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan

pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,

prekursor, dan zat adiktif;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum

Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan

pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,

prekursor, dan zat adiktif;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan

Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan

produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

2

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar,

terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Bidang Pengawasan Obat dan

NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (pre-market) yang mencakup

perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi

sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (post-market) yang mencakup

pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan

sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana

pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta

pelaksanaan farmakovigilans; dan

3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.

Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk

penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

Sesuai struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5

(lima) Direktorat yaitu:

Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

3

Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

4

Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

Gambar 1.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

5

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks

khususnya di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pandemi ini

menyebabkan adanya perubahan tatanan hidup masyarakat, sistem kerja, dan pelayanan

publik yang harus beradaptasi dengan aturan pembatasan dan pelaksanaan protokol

kesehatan. Selain itu, kebutuhan akan obat termasuk vaksin untuk penanganan COVID-

19, tuntutan jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat termasuk vaksin, serta

pengawasan post-market dalam rangka pendistribusian untuk percepatan penanganan

pandemi COVID-19 mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sangat penting

dalam pengawalan proses pengembangan obat dan vaksin untuk penanganan COVID-

19 serta penjaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan vaksin COVID-19. Tidak

hanya di pre market, pengawasan pelaksanaan peredaran produk obat dan vaksin serta

pemantauan farmakovigilannya juga mutlak dilakukan dengan tetap mengikuti pola aturan

di tatanan hidup new normal. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM

dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan, penguatan

kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak dibutuhkan untuk

mendukung kinerja pre dan post market di era pandemi COVID-19, dimana banyak

perubahan kebijakan dan kebutuhan percepatan penanganan pandemi. Dalam hal

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

6

penguatan kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut

peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat

memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat tersebut, yang pada akhirnya diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

D. Isu Strategis

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,

menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dapat melakukan evaluasi dan

mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan

kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diharapkan

mampu menjadi katalisator dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan kesehatan

nasional. Untuk itu, terdapat 6 (enam) permasalahan pokok sesuai dengan peran dan

kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang dihadapi di tahun 2021

yaitu:

1. Percepatan registrasi obat dan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19

2. Penguatan kebijakan teknis pengembangan dan pengawasan (Regulatory System)

pre dan post market obat dan vaksin COVID-19.

3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan vaksin COVID-19.

4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam

memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan

berbagai pemangku kepentingan.

6. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor

lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan

sasaran kinerja. Upaya dalam mengatasi isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Kemandirian Akses dan Ketersediaan Obat dan Vaksin Nasional

a. Pendampingan Penelitian, Pengembangan dan Uji Klinik Obat/Vaksin Dalam

Negeri

b. Membangun Fasilitas Produksi Lokal Berstandar Internasional

2. Penguatan koordinasi dan diplomasi obat dan vaksin COVID-19 dalam rangka

percepatan akses vaksin COVID-19 sampai ke masyarakat dengan aman dan

bermutu untuk mendukung tercapainya herd immunity di Indonesia.

3. Proses percepatan penanganan COVID-19, dengan mengambil langkah kebijakan

dengan menerapkan Emergency Use Authorization (EUA) atau persetujuan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

7

penggunaan dalam kondisi darurat untuk Vaksin COVID-19. EUA berbeda dengan

izin edar obat maupun vaksin pada umumnya. Izin penggunaan darurat ini hanya

berlaku selama masa pandemi COVID-19. Sejak akhir 2020 hingga akhir 2021,

Badan POM telah menerbitkan setidaknya 72 EUA untuk 11 jenis vaksin COVID-19

yang beredar di Indonesia dari berbagai site manufacturer.

4. Selain vaksin selama tahun 2021 juga disetujui/dimanfaatkan dalam terapi COVID-

19, seperti Hidroksiklorokuin dan Klorokuin, Lopinavir, Ritonavir, Oseltamivir. pada

perkembangannya berdasarkan uji klinik beberapa obat ini kemudian tidak

direkomendasikan. Proses penilaian terhadap obat-obat untuk indikasi penanganan

COVID-19 terus dilakukan.

5. Pengawalan inovasi produk Obat dan produk biologi untuk mendukung kemandirian

Nasional dan daya saing.

6. Peningkatan kemandirian obat dan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19,

terutama vaksin Merah Putih melalui pengawalan BPOM dalam pengembangan

vaksin produksi dalam negeri.

7. Penguatan NSPK untuk pengawasan obat, vaksin dan harmonisasi standar secara

regional dan internasional.

8. Penguatan kebijakan teknis pengawasan obat dalam mendukung UU Cipta Kerja dan

pengembangan obat termasuk vaksin.

9. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan dalam rangka

ketersediaan obat dan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi bangsa

Indonesia serta meningkatkan daya saing obat untuk tujuan ekspor agar mendukung

percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

10. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA,

serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya untuk

menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang obat (re-organisasi fungsi

evaluasi produk biologi dan fungsi farmakovigilans).

11. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas obat untuk menjawab

tantangan perkembangan teknologi di bidang obat (advance therapy, stem cell,

immunotherapy, produk darah, dan pengawasan berbasis digital).

12. Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (Post Authorisation Safety

Study/PASS).

13. KIE untuk pencegahan pemalsuan obat, penyalahgunaan obat, belanja obat online

dengan benar.

14. Badan POM juga mengambil peran dalam pengawalan pendistribusian Vaksin

COVID-19 dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi di Indonesia. Kondisi

geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, laut, dan pegunungan menjadi

tantangan tersendiri dalam menjamin vaksin COVID-19 tetap terjaga kondisi

penyimpanan sesuai persyaratan. Mengingat seluruh vaksin COVID-19 yang ada

saat ini merupakan Cold Chain Product (CCP) dimana membutuhkan suhu

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

8

penyimpanan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan baik dari segi fasilitas

maupun personil yang menangani vaksin COVID-19. Badan POM berkontribusi tidak

hanya melalui pengawasan terhadap sarana-sarana yang pengelola Vaksin COVID-

19, tetapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan personil yang menangani

vaksin COVID-19 di daerah.

15. Dengan terbitnya Emergency Use Authorization (EUA) untuk beberapa obat

termasuk vaksin dalam rangka penanganan COVID-19, Badan POM perlu

melakukan monitoring terhadap pendistribusiannya di seluruh Indonesia. Hal ini tidak

hanya terkait integritas tetapi juga ketersediaan obat dan vaksin tersebut di daerah.

Isu pandemi COVID-19 menjadikan obat dan vaksin menjadi komoditi penting di

masyarakat.

16. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melakukan pengawasan obat dan

vaksin tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya, baik di pusat,

daerah, maupun internasional. Jaringan yang luas ini sangat strategis dalam

mendukung tugas-tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA maupun

pemangku kepentingan. Di masa pandemi ini, upaya jejaring Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA melibatkan Komite Penanganan COVID-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Kesehatan, Kementerian

BUMN, Kemenristek, Dirjen Bea dan Cukai, dan pemerintah daerah. Jejaring di

tingkat internasional Badan POM dengan World Health Organization (WHO), Food

and Drug Authorization (FDA), EMA, TGA, JICA, PMDA Jepang, dan Baylor College

University guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat

kawasan regional dan global di bidang obat dan vaksin.

17. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals

bidang pengawasan Obat, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu

kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian Jaminan Kesehatan nasional (JKN),

termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman,

efektif, dan bermutu. Jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan

menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya

kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat

meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah dengan menjamin

ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan

kesehatan. Hal ini bisa tercapai jika Industri Farmasi mempraktekkan Good

Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi Obat dan PBF serta rantai distribusi

obat menerapkan Good Distribution Practices (GDP) dalam pendistribusian obat.

Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre market dan

post market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu

produknya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

9

18. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat.

Pertumbuhan investasi pada sektor Industri kimia, farmasi dan obat tradisional

menunjukan tren yang positif pada triwulan II Tahun 2021. Industri Farmasi

merupakan salah satu industri manufaktur yang mampu bertahan dan bangkit serta

menjadi kontributor pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam tahun 2020-2021,

terdapat penambahan industri farmasi dan fasilitas produksi baik pada sektor obat

jadi, bahan baku obat, hingga produk biologi salah satunya industri vaksin.

Pertumbuhan dan investasi di bidang industri obat perlu dilakukan dikawal dengan

fasilitasi pengembangan obat hingga pendampingan dalam pemenuhan proses

sertifikasi fasilitas produksi, sebagai upaya mendukung akses dan ketersediaan obat

untuk masyarakat, dan juga upaya mewujudkan kemandirian industri farmasi

Indonesia

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA melakukan perbaikan berkesinambungan (Continuous

Improvement) dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi,

khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan

fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang

sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dapat melakukan

evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan

sesuai dengan kebutuhan zaman.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu

5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai unit Eselon I Badan

POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra

Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan reviu

terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun

2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal

13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi

Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Sasaran

Program

Visi

Misi

Indikator

Obat dan makanan aman, 1. Membangun

SDM 1. Terwujudnya Obat

1) Indeks Pengawasan Obat

bermutu, dan berdaya

Unggul terkait obat

Aman dan Bermutu

saing untuk mewujudkan

Indonesia maju yang

berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian

dengan

mengembangkan

kemitraan

seluruh

2) Persentase Obat Yang

memenuhi syarat

bersama

komponen

berlandaskan

royong

gotong

bangsa, dalam rangka

peningkatan kualitas

manusia Indonesia.

2. Meningkatnya

Kepatuhan Pelaku

Usaha dan

1) Indeks Kepatuhan Pelaku

Usaha di Bidang Obat

2. Memfasilitasi

percepatan

Pengembangan dunia

Kesadaran

Masyarakat

Terhadap

Keamanan dan

Mutu Obat serta

Kepatuhan Industri

Produk Tembakau

usaha

Obat

dalam

rangka

membangun

struktur ekonomi yang

produktif dan berdaya

saing untuk kemandirian

bangsa.

2.) Indeks Kesadaran

Masyarakat terhadap

Keamanan dan Mutu obat

3. Meningkatkan

efektivitas pengawasan

Obat melalui sinergi

pemerintah pusat dan

daerah dalam kerangka

Negara Kesatuan, guna

3.) Indeks Kepatuhan Industri

Produk Tembakau dalam

Label dan Iklan

perlindungan

bagi

segenap bangsa dan

memberikan rasa aman

pada seluruh warga

4. Pengelolaan

pemerintahan

bersih, efektif,

yang

dan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

11

Sasaran

Program

Visi

Misi

terpercaya

Indikator

untuk

memberikan pelayanan

publik yang prima di

bidang obat.

3. Meningkatnya

Kepuasan Pelaku

Usaha dan

1.) Indeks Kepuasan Pelaku

Usaha terhadap Pemberian

Bimbingan dan Pembinaan

Pengawasan Obat

Masyarakat

terhadap Kinerja

Pengawasan Obat

2.) Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Kinerja

Pengawasan Obat

3.) Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan Publik Deputi

Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

4. Meningkatnya

Kualitas Kebijakan

Pengawasan Obat

Indeks Kualitas Kebijakan

Pengawasan Obat

5. Meningkatnya

Efektivitas

1.) Persentase rekomendasi

hasil pengawasan obat

yang ditindaklanjuti oleh

lintas sektor

Pengawasan dan

Pelayanan Publik di

Bidang Obat

2.) Indeks pelayanan publik di

Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

3.) Persentase pelayanan

publik di bidang obat yang

diselesaikan tepat waktu

4.) Tingkat Efektivitas KIE di

bidang Obat

6. Meningkatnya

Regulatory

Persentase inovasi obat

pengembangan baru yang

dikawal sesuai standar

Assistance dalam

Pengembangan

Obat

7. Terwujudnya Tata

Kelola

1.) Indeks RB Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Pemerintahan yang

Optimal di Lingkup

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

2.) Nilai AKIP Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

12

Sasaran

Program

Visi

Misi

Indikator

8. Terwujudnya SDM

Deputi Bidang

Indeks Profesionalitas ASN

Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

Pengawasan Obat,

NPPZA yang

Berkinerja Optimal

9. Menguatnya

Pengelolaan Data

dan Informasi

Indeks pengelolaan data dan

informasi Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

yang Baik

Pengawasan Obat

10. Terkelolanya

Keuangan secara

Akuntabel Deputi

Bidang

1.) Nilai Kinerja Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Pengawasan Obat,

NPPZA

2.) Tingkat Efisiensi

Penggunaan Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.

2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan

kemandirian Industri Obat Nasional.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan

bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.

B. Reviu Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan

Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi

di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun

ke depan, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

13

terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 guna

mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Reviu dan penyesuaian yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran

program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan

perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran,

Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

sebagai berikut:

a. Perubahan target Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat pada tahun 2021 –

2024. Penilaian Kualitas Kebijakan di Kedeputian I yang dilakukan pada Tahun 2020

oleh Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), diperoleh

nilai realisasi sebesar 89,46 dengan kategori sangat baik sehingga diperoleh capaian

kinerja sebesar 126% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun

2020. Berdasarkan hasil reviu oleh tim terhadap nilai capaian tersebut, dengan

memperhatikan target nasional, kertas kerja penetapan target IKU BPOM, target

kinerja BPOM dan cascading terhadap Unit Organisasi di bawahnya Tahun 2020-

2024 serta realisasi target kinerja di Kedeputian I dalam hal ini Direktorat

Standardisasi Obat, NAPPZA pada Tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian

target Sasaran Program tersebut pada Tahun 2021-2024.

b. Perubahan target Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 – 2024.

Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2024,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

c. Perubahan target Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun

2020, capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada rencana

strategis sebelumnya. Sehingga terdapat penyesuaian (kenaikan) target pada tahun

2021-2024.

d. Perubahan target Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya,

serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar pada tahun 2021-2024.

Berdasarkan realisasi tahun 2020 dan 2021 yang telah melebihi target pada tahun

2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2022 s.d 2024.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

14

e. Perubahan target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 –

2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun

2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

f. Perubahan target Indeks Pelayanan Publik di bidang obat dan makanan pada tahun

2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada

tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

indikator ini didukung oleh target untuk penilaian unit pelayanan publik.

g. Perubahan target Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

pada tahun 2021 – 2024. Capaian pada indikator ini didukung oleh indikator di unit

Direktorat Registrasi Obat dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP. Capaian

pada tahun 2020 sudah mencapai target di 2022 sehingga harus dilakukan

penyesuaian target yang merupakan rata-rata dari target kedua unit tersebut.

h. Perubahan target Indeks RB pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun

2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

i. Perubahan target Nilai AKIP pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun

2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

j. Perubahan target Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2021 – 2024.

Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.

k. Perubahan target Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi

target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di

2022 -2024

l. Perubahan target Sasaran Program Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di

bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP. Indikator Jumlah

Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dengan

target TA 2021 adalah senilai 16.500, dengan pembagian target triwulan 1 sampai

dengan 4 berturut-turut adalah: 4125 ; 8250; 12375 dan 16500. Sedangkan hasil

capaian kinerja ONPP pada triwulan 1 periode Januari - Maret 2021 sudah mencapai

5049 Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dari

target 4125 permohonan (atau persentase capaian kinerja = 122,4% ). Jika dilihat

trend capaian permohonan Ekspor impor ONPP yang diselesaikan tepat waktu

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

15

adalah sebagai berikut: Tahun 2018 sejumlah 18.476 permohonan, tahun 2019

sejumlah 17.280 permohonan dan tahun 2020 sejumlah 18.550 permohonan.

m. Penyesuaian target indikator kinerja Persentase Keputusan Hasil Pengawasan di

Bidang Distribusi dan Pelayanan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha;

Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi; dan Pelayanan

Kefarmasian yang Diselesaikan dan Persentase Keputusan Penilaian Sarana

Distribusi Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021-2024, dengan

memperhatikan capaian 2020 yang sudah melebihi target maka perlu dilakukan

penyesuaian terhadap target 2021-2024.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran 8.

C. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun.

Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(Annual Performance Plan) 2021. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya

dalam tahun 2021 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Obat dan

makanan aman,

bermutu, dan

berdaya saing

untuk

mewujudkan

Indonesia maju

yang berdaulat,

mandiri, dan

berkepribadian

Misi

Indikator

1)Indeks

Pengawasan

Obat

1. Membangun

SDM Unggul

terkait obat

dengan

mengembangkan

kemitraan

bersama seluruh

komponen

bangsa, dalam

rangka

1. Terwujudnya

Obat Aman dan

Bermutu

81

Tahunan

2)Persentase

Obat yang

memenuhi

syarat

91,1

Tahunan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

16

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

1)Indeks

Kepatuhan

Pelaku Usaha

di Bidang

Obat

berlandaskan

gotong royong

peningkatan

kualitas manusia

Indonesia.

2. Meningkatnya

Kepatuhan

Pelaku Usaha

dan Kesadaran

Masyarakat

84,7

Tahunan

2. Memfasilitasi

percepatan

Terhadap

Pengembangan

dunia usaha

Obat dalam

rangka

membangun

struktur ekonomi

yang produktif

dan berdaya

saing untuk

kemandirian

bangsa.

Keamanan dan

Mutu Obat serta

Kepatuhan

Industri Produk

Tembakau

2)Indeks

76,7

Tahunan

Kesadaran

Masyarakat

terhadap

Keamanan

dan Mutu obat

3. Meningkatkan

efektivitas

pengawasan

Obat melalui

sinergi

pemerintah pusat

dan daerah

dalam kerangka

Negara

Kesatuan, guna

perlindungan

bagi segenap

bangsa dan

memberikan rasa

aman pada

3)Indeks

Kepatuhan

Industri

47

Tahunan

Produk

Tembakau

dalam Label

dan Iklan

1)Indeks

Kepuasan

Pelaku Usaha

terhadap

Pemberian

Bimbingan

dan

Pembinaan

Pengawasan

Obat

3. Meningkatnya

Kepuasan

Pelaku Usaha

dan Masyarakat

terhadap

Kinerja

Pengawasan

Obat

82,7

seluruh warga

4. Pengelolaan

pemerintahan

yang bersih,

efektif, dan

terpercaya untuk

memberikan

pelayanan publik

yang prima di

bidang obat.

2)Indeks

75

Tahunan

Kepuasan

Masyarakat

atas Kinerja

Pengawasan

Obat

3)Indeks

83,7

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan

Publik Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

17

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

4. Meningkatnya

Kualitas

Indeks

Kualitas

76

Tahunan

Kebijakan

Pengawasan

Obat

Kebijakan

Pengawasan

Obat

5. Meningkatnya

Efektifitas

Pengawasan

dan Pelayanan

Publik di Bidang

Obat

1)Persentase

rekomendasi

hasil

pengawasan

obat yang

ditindaklanjuti

oleh lintas

sektor

78

Triwulan

2)Indeks

pelayanan

publik di

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

3)Persentase

pelayanan

publik di

3,69

83

Tahunan

Triwulan

bidang obat

yang

diselesaikan

tepat waktu

4)Tingkat

Efektivitas

KIE di bidang

Obat

Persentase

inovasi obat

pengembanga

n baru yang

dikawal

89,04

65

Tahunan

Triwulan

6. Meningkatnya

Regulatory

Assistance

dalam

Pengembangan

Obat

sesuai

standar

7. Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Optimal di

Lingkup Deputi

Bidang

1)Indeks RB

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

87

82

79

Tahunan

Pengawasan

Obat, NPPZA

2)Nilai AKIP

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

8. Terwujudnya

SDM Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang Berkinerja

Optimal

Indeks

Profesionalita

s ASN Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

18

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

9. Menguatnya

Pengelolaan

Data dan

Indeks

pengelolaan

data dan

2

Triwulan

Informasi

informasi

Pengawasan

Obat

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang Baik

10. Terkelolanya

Keuangan

1)Nilai Kinerja

Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

93,3

Triwulan

secara

Akuntabel

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

2)Tingkat

100%

Efisiensi

(efisien)

Penggunaan

Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

D. Revisi Perencanaan Kinerja Tahunan

Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024 sebagai dampak perubahan struktur

organisasi, maka dilakukan revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2021

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Obat dan

makanan aman,

bermutu, dan

berdaya saing

untuk

mewujudkan

Indonesia maju

yang berdaulat,

mandiri, dan

berkepribadian

Misi

Indikator

1)Indeks

Pengawasan

Obat

1. Membangun

SDM Unggul

terkait obat

dengan

1. Terwujudnya

Obat Aman

91

Tahunan

dan Bermutu

mengembang

kan kemitraan

bersama

seluruh

komponen

bangsa,

2)Persentase

Obat Yang

Aman dan

Bermutu obat

yang memenuhi

syarat

95,5

Tahunan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

19

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

1)Indeks

Kepatuhan

Pelaku Usaha

di Bidang Obat

berlandaskan

gotong royong

dalam rangka

peningkatan

kualitas

2. Meningkatnya

Kepatuhan

Pelaku Usaha

dan

87

Tahunan

manusia

Indonesia.

2. Memfasilitasi

percepatan

Pengembang

an dunia

Kesadaran

Masyarakat

Terhadap

Keamanan

dan Mutu

Obat serta

Kepatuhan

Industri

usaha Obat

dalam rangka

membangun

struktur

2)Indeks

80

Tahunan

Kesadaran

Masyarakat

terhadap

Keamanan dan

Mutu obat

Produk

ekonomi yang

produktif dan

berdaya saing

untuk

Tembakau

kemandirian

bangsa.

3. Meningkatkan

efektivitas

pengawasan

Obat melalui

sinergi

3)Indeks

47

86

Tahunan

pemerintah

pusat dan

daerah dalam

kerangka

Negara

Kesatuan,

guna

perlindungan

bagi segenap

bangsa dan

memberikan

rasa aman

pada seluruh

warga

Kepatuhan

Industri Produk

Tembakau

dalam Label

dan Iklan

3. Meningkatnya

Kepuasan

Pelaku Usaha

dan

1)Indeks

Kepuasan

Pelaku Usaha

terhadap

Pemberian

Bimbingan dan

Pembinaan

Pengawasan

Obat

Masyarakat

terhadap

Kinerja

Pengawasan

Obat

2)Indeks

77

87

Tahunan

4. Pengelolaan

pemerintahan

yang bersih,

efektif, dan

terpercaya

untuk

Kepuasan

Masyarakat

atas Kinerja

Pengawasan

Obat

3)Indeks

memberikan

pelayanan

publik yang

prima di

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan

Publik Deputi

Bidang

bidang obat.

Pengawasan

Obat, NPPZA

4. Meningkatnya

Kualitas

Indeks Kualitas

Kebijakan

89,6

Tahunan

Kebijakan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

20

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

Pengawasan

Obat

Pengawasan

Obat

5. Meningkatnya

Efektifitas

Pengawasan

dan

1)Persentase

rekomendasi

hasil

pengawasan

obat yang

78

Triwulan

Pelayanan

Publik di

Bidang Obat

ditindaklanjuti

oleh lintas

sektor

2)Indeks

pelayanan

4,12

85

Tahunan

Triwulan

publik di Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

3)Persentase

pelayanan

publik di bidang

obat yang

diselesaikan

tepat waktu

4)Tingkat

Efektivitas KIE

di bidang Obat

90,77

82

Tahunan

Triwulan

6. Meningkatnya

Regulatory

Persentase

inovasi obat

pengembangan

baru yang

Assistance

dalam

Pengembang

an Obat

dikawal sesuai

standar

7. Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Optimal

di Lingkup

1)Indeks RB

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

86,7

79,7

Tahunan

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

2)Nilai AKIP

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

8. Terwujudnya

SDM Deputi

Bidang

Indeks

82,60

Profesionalitas

ASN Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang

Berkinerja

Optimal

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

21

Sasaran

program

Target

2021

Frekuensi

Pelaporan

Visi

Misi

Indikator

Indeks

pengelolaan

data dan

9. Menguatnya

Pengelolaan

Data dan

2

Triwulan

Informasi

informasi

Pengawasan

Obat

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang Baik

10. Terkelolanya

Keuangan

1)Nilai Kinerja

Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

93,3

Triwulan

secara

Akuntabel

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

2)Tingkat

Efisiensi

Penggunaan

Anggaran

100%

(efisien

)

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

E. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara

pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran,

indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2021

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Stakeholder perspective

Terwujudnya Obat yang aman

dan bermutu

Indeks Pengawasan

Obat

Persentase obat yang

memenuhi syarat

81

Tahunan

91,1%

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

22

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Meningkatnya kepatuhan pelaku

usaha dan kesadaran

masyarakat terhadap keamanan

dan mutu obat serta kepatuhan

industri produk tembakau

Indeks kepatuhan

pelaku usaha di bidang

Obat

Indeks kesadaran

masyarakat terhadap

keamanan dan mutu

obat

84.7

76,7

Tahunan

Indeks kepatuhan

industri produk

tembakau dalam label

dan iklan

Indeks kepatuhan

pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan

dan pembinaan

47

Tahunan

Meningkatnya kepuasan pelaku

usaha dan masyarakat terhadap

kinerja pengawasan obat

82,7

pengawasan obat

Indeks kepuasan

masyarakat atas kinerja

pengawasan obat

75

Tahunan

Indeks kepuasan

83,7

masyarakat terhadap

pelayanan publik Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

Internal Process Perspective

Meningkatnya kualitas kebijakan

pengawasan Obat

Indeks kualitas

kebijakan pengawasan

Obat

76

Tahunan

Triwulan

Meningkatnya efektivitas

pengawasan dan pelayanan

publik di bidang obat

Persentase

78%

Rekomendasi hasil

pengawasan obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas

sector

Indeks pelayanan publik

di bidang Obat

Persentase pelayanan

publik di bidang Obat

yang diselesaikan tepat

waktu

3,69

83%

Tahunan

Triwulan

Tingkat Efektivitas KIE di

bidang Obat

89,04

65%

Tahunan

Triwulan

Learning and Growth Perspective

Meningkatnya regulatory

assistance dalam

pengembangan obat

Persentase inovasi obat

pengembangan baru

yang dikawal sesuai

standar

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

23

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang optimal di

lingkup Deputi Bidang

Indeks RB Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

87

Tahunan

Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai AKIP Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

82

Terwujudnya SDM Deputi Bidang Indeks Profesionalitas

79

2

Tahunan

Triwulan

Pengawasan Obat, NPPZA yang

Berkinerja Optimal

ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Menguatnya Pengelolaan Data

dan Informasi Obat

Indeks Pengelolaan

Data dan Informasi

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Terkelolanya Keuangan secara

akuntabel Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai Kinerja Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Tingkat Efisiensi

Penggunaan Anggaran

Deputi Bidang

93,3

Triwulan

Tahunan

100%

(efisien)

Pengawasan Obat,

NPPZA

F. Revisi Perjanjian Kinerja 2021

Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024 sebagai dampak perubahan struktur

organisasi, maka dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA tahun 2021. Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Stakeholder perspective

Terwujudnya Obat yang aman

dan bermutu

Indeks Pengawasan

Obat

Persentase obat yang

memenuhi syarat

91

Tahunan

95,5%

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

24

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Meningkatnya kepatuhan pelaku

usaha dan kesadaran

masyarakat terhadap keamanan

dan mutu obat serta kepatuhan

industri produk tembakau

Indeks kepatuhan

pelaku usaha di bidang

Obat

Indeks kesadaran

masyarakat terhadap

keamanan dan mutu

obat

Indeks kepatuhan

industri produk

tembakau dalam label

dan iklan

87

Tahunan

80

47

86

Tahunan

Meningkatnya kepuasan pelaku

usaha dan masyarakat terhadap

kinerja pengawasan obat

Indeks kepatuhan

pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan

dan pembinaan

pengawasan obat

Indeks kepuasan

masyarakat atas kinerja

pengawasan obat

77

87

Tahunan

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan publik Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

Internal Process Perspective

Meningkatnya kualitas kebijakan

pengawasan Obat

Indeks kualitas

kebijakan pengawasan

Obat

89,6

78%

Tahunan

Triwulan

Meningkatnya efektivitas

pengawasan dan pelayanan

publik di bidang obat

Persentase

Rekomendasi hasil

pengawasan obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas

sektor

Indeks pelayanan publik

di Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Persentase pelayanan

publik di bidang Obat

yang diselesaikan tepat

waktu

4,12

85%

Tahunan

Triwulan

Tingkat Efektivitas KIE di

bidang Obat

90,77

82%

Tahunan

Triwulan

Learning and Growth Perspective

Meningkatnya regulatory

assistance dalam

pengembangan obat

Persentase inovasi obat

pengembangan baru

yang dikawal sesuai

standar

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

25

Frekuensi

Pengukuran

Sasaran Program

Indikator

Target

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang optimal di

lingkup Deputi Bidang

Indeks RB Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

86,7

Tahunan

Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai AKIP Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

79,7

Tahunan

Terwujudnya SDM Deputi Bidang Indeks Profesionalitas

82,60

2

Tahunan

Triwulan

Pengawasan Obat, NPPZA

ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Menguatnya Pengelolaan Data

dan Informasi Obat

Indeks Pengelolaan

Data dan Informasi

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Terkelolanya Keuangan secara

akuntabel Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai Kinerja Anggaran

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA

Tingkat Efisiensi

Penggunaan Anggaran

Deputi Bidang

93,3

Triwulan

Tahunan

100%

(efisien)

Pengawasan Obat,

NPPZA

G. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 20 (dua puluh) indikator

kinerja pada Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, berikut ini adalah cara pengukuran

indikator kinerja tersebut.

1. Indeks Pengawasan Obat

● Kualitas Obat merupakan suatu kondisi dimana produk Obat yang beredar di

masyarakat aman untuk digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga

khasiat dan mutu dari produk.

● Keamanan Obat yang beredar diukur dengan proxy nilai Indeks Pengawasan

Obat, hal ini dikarenakan variabel/indikator pembentuk belum semuanya bersifat

dampak/outcome. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan

kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi

keamanan yang riil.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

26

● Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui secara

mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap

produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks

Pengawasan Obat dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk

menggambarkan secara sederhana Indeks Pengawasan Obat di setiap

provinsi/wilayah.

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan metodologi statistik dan

Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk

indeks. Merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan

Obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang akan

diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku

usaha. Variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat adalah:

a. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat (12,5%)

b. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat (12,5%)

c. Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat (12,5%)

d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat (12,5%)

e. Persentase Obat Memenuhi Syarat (30%)

f. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat (20%)

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan metodologi statistik dan

Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja

pembentuk indeks.

Indeks Pengawasan Obat = rata-rata realisasi indikator pembentuk pada dimensi

pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pada

tahun n-1

2. Persentase obat yang memenuhi syarat

a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor.

b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk

Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

27

4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan

berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang

dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga

kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila

sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan

sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian

dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

3. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat

a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan

berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan obat

b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang

memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat

c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel,

yaitu:

1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan (GMP);

2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);

3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang

memenuhi ketentuan;

4) Hasil penandaan iklan dan penandaan obat;

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

28

Cara Perhitungan

● Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi

ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam

pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang).

Selanjutnya dihitung persentase masing-masing grade untuk dianalisis secara

statistik.

● Hasil perhitungan variable tersebut selanjutnya dikalikan bobot AHP (Analytical

Hierarchy Process) dengan rentang nilai sebagai berikut:

0 – 33,33 = Kurang

33,34 – 66,67 = Cukup

66,67 – 90

= Baik

90 – 100

= Sangat Baik

Indeks ini diukur berdasarkan 5 komponen pembentuk, yaitu : (a) Hasil

Pengawasan Sarana Produksi ONPP; (b) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi obat;

(c) Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan obat; (d) Hasil Pengawasan Iklan obat;

serta (e) Hasil Pengawasan Penandaan/Label obat.

Indeks kepatuhan (compliance index) = rata-rata hasil pengawasan 5 komponen

pelaku usaha di bidang obat

pembentuk.

4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat

Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian

Obat dan Makanan kepada masyarakat. Aspek yang diukur pada survei tersebut

adalah:

a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan

dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat.

Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta menggunakan obat

dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau

pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta

mengkonsumsi obat yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat palsu.

Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

29

mengkonsumsi obat yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat

terhadap Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang memiliki tugas pokok

dalam mengawasi peredaran obat.

c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta

menggunakan obat dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat

terhadap program Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label

Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan

dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan

kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan

kesehatan dan informasi kesehatan.

b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan

kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.

Cara Perhitungan

Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan,

kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau

iris.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

30

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan

Pengawasan Obat

a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan

kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan

pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

b. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan

teknis, asistensi/ pendampingan/ coaching clinic, konsultasi, focus group

discussion (FGD).

c. Pelaku usaha Obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana

pelayanan.

d. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

1) Aspek bimbingan dan pembinaan

2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan

3) Aspek penanganan saran dan masukan

4) Aspek manfaat

5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.

6) Aspek pengetahuan dan pemahaman

Cara Perhitungan

● Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email

blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan

pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang

terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan

bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

● Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error

sebesar 2%.

● Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan

AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100 : sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

31

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari

kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1- 4.

b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat

terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang

dirasakan oleh masyarakat.

c. Masyarakat adalah konsumen makanan termasuk minuman yang merupakan

produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy.

e. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua)

pengukuran indeks yaitu

1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam

melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada

masyarakat tentang obat aman dan bermutu melalui fasilitas website dan

media sosial BPOM (tangibles).

2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan

pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan

perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap obat beredar

di masyarakat.

Cara Perhitungan

Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin

of error 15%.

Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

32

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara

pelayanan publik.

b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian

I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil

survei Kepuasan Masyarakat.

d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan

Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

e. Target dinyatakan dalam angka

f. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh

Inspektorat Utama

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang

menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang

dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat

Pengawasan produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat

dan NPPZA.

Cara Perhitungan

Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan pelayanan = rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada

publik di bidang obat

4 unit kerja di Deputi 1

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

33

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh

Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait

kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang

mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat

c. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas

kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun

2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi

untuk menentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

-

>80 kebijakan = 5%

50-80 kebijakan = 7,5%

20-50 kebijakan = 20%

<20 kebijakan = 40%

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari

Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan

Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)

Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling

-

Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN, Kriteria yang digunakan

adalah :

> = 90

: sangat baik

81 - 88,99 : baik

71 - 80,99 : sedang

60 - 70,99 : cukup

≤59,99

: kurang

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas

sektor

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan

oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

34

memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana distribusi dan sarana

pelayanan obat.

b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan,

peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan

atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana

distribusi, sarana pelayanan obat).

c. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari lintas sektor terkait terhadap

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun

Unit Kerja Pusat .

Cara Perhitungan

Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan

dibandingkan dengan keputusan/ tindaklanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam

satu tahun berjalan.

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek

meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

2) Profesionalitas SDM (18%);

3) Sarana Prasarana (15%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6) Inovasi (7%).

b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun

2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh dari rata-rata IPP

seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas Direktorat Registrasi Obat,

Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan ONPP dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor

Impor Obat dan NPPZA.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

35

Cara Perhitungan

● Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi

dan Inspektorat Utama)

● Kategori nilai:

12. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan

(SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu

atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah

pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah

pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.

c. Layanan publik meliputi :

1) Registrasi obat

2) penilaian sarana produksi

3) Penilaian sarana distribusi obat

4) Surat Keterangan Impor Obat

5) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika,

psikotropika dan prekursor

6) Persetujuan Iklan obat

Cara Perhitungan:

Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari :

1. Direktorat Registrasi Obat,

2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP

3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

36

13. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

a. Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan

sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung

dengan menggunakan Nilai Indeks.

b. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dam edukasi secara

langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE serta

secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media

luar ruang, atau media lainnya.

c. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4

(empat) aspek KIE yang terdiri atas:

1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;

3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan

4) Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Bobot indikator ditetapkan sebagai berikut:

No

1

Kriteria

Keterangan

Bobot

Ragam Media Keragaman Media KIE BPOM

9,9%

28,1%

2

Pemahaman

Manfaat

Minat

Pemahaman atas konten dari KIE BPOM

3

Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM 44,9%

4

Minat terlihat dari program KIE

17,1%

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Skor Indeks 100

<65,00

Interpretasi Efektifitas

Kurang Efektif

Cukup Efektif

65,01 - 75,00

75,01 - 85,00

85,01 - 95,00

95,01 -100

Efektif

Sangat Efektif

Sangat Efektif Sekali

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

37

14. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi

b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat

oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di luar negeri

c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar

yaitu:

1) Tahapan pemenuhan fasilitas produksi dengan melalui empat tahap

penilaian (50%):

● Tahapan usulan desain inovasi (25%)

● Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)

● Tahap Hasil Inspeksi (75%)

● Tahap Sertifikat CPOB (100%)

2) Tahapan dalam rangka memperoleh izin edar dengan melalui empat tahap

penilaian (50%):

● Tahapan uji non klinik (25%)

● Tahap uji klinik (50%)

● Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%)

● Tahap penerbitan NIE (100%)

Cara Perhitungan

Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = A + B

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

registrasi obat

B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan keputusan pada

tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)

15. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien,

pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih,

akuntabel, dan berkinerja tinggi.

b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:

1) manajemen perubahan;

2) penataan peraturan perundang-undangan;

3) penguatan pengawasan;

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

38

4) penataan dan penguatan organisasi ;

5) penataan tata laksana;

6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);

7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan

8) penguatan kualitas pelayanan publik.

c. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB

Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah terdiri

atas:

1) Pengungkit (proses dengan bobot 60%) meliputi:

a) manajemen perubahan (5%)

b) penataan peraturan perundang-undangan (5%)

c) penguatan pengawasan (12%)

d) penataan dan penguatan organisasi (6)

e) penataan tata laksana; (5%)

f) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%)

g) penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan

h) penguatan kualitas pelayanan publik (6%)

2) Hasil (dengan bobot 40%) meliputi:

a) Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)

b) Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)

c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan

RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100

2. A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90

3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80

4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70

5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan

skor > 50 – 60

6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat

mendasar), dengan skor > 30 – 50

7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat

mendasar) dengan skor > 0 – 30

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

39

16. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat

Utama terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Penilaian AKIP dilakukan terhadap 5

komponen, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja (30%); (b) Pengukuran Kinerja (25%); (c)

Pelaporan Kinerja (15%); (d) Evaluasi Internal Kinerja (15%); serta (e) Pencapaian

Kinerja (20%).

17. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018

tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,

yaitu:

1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang

telah dicapai

2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang

telah dilaksanakan

3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang

pernah dialami

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

40

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

yang Baik

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC/BCC

1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi

yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang

diambil tepat sasaran.

2) BPOM Operational Center (BOC) dahulu disebut BPOM Command Center

(BCC) adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data

untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan

pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi

kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

3) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke

dalam sistem BOC, yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit

kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

4) Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki data

dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup:

1) Dashboard BOC

Dihitung dari aktivitas akses akun unit ke dashboard BOC dalam kurun waktu

1 (satu) bulan (20 hari kerja minimal 1 kali akses dalam 1 hari)

2) E-mail

Dihitung dari aspek login dan aspek pemanfaatan email baik unit maupun

individu dibandingkan dengan jumlah akun email corporate milik unit yang

terdaftar.

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3

: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

41

19. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran

BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja

pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi,

serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator pembentuk

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1) Revisi DIPA

2) Deviasi Halaman III DIPA

3) Pengelolaan UP dan TUP

4) Rekon LPJ Bendahara

5) Data Kontrak

6) Penyelesaian Tagihan

7) Penyerapan Anggaran

8) Capaian Output

9) Retur SP2D

10) Perencanaan Kas (Renkas)

11) Pengembalian/Kesalahan SPM

12) Dispensasi Penyampaian SPM

13) Pagu Minus

c. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran, penilaian, dan

analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen

anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh

Kementerian Keuangan, dengan komponen penilaian:

1) Untuk tingkat K/L:

a) Capaian Sasaran Strategis,

b) Rata-rata nilai kinerja anggaran unit eselon I

2) Untuk tingkat eselon I:

a) Capaian sasaran program,

b) Penyerapan anggaran,

c) Konsistensi RPD,

d) Capaian keluaran program,

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

42

e) Efisiensi,

f) Rata-rata nilai kinerja satker

3) Untuk tingkat satker:

a) Penyerapan Anggaran,

b) Konsistensi atas RPD Awal,

c) Konsistensi atas RPD Akhir,

d) Capaian Keluaran,

e) Efisiensi

Kriteria nilai kerja anggaran:

> 90

= Sangat Baik

> 80 - 90 = Baik

> 60 - 80 = Cukup

> 50 - 60 = Kurang

≤ 50

= Sangat Kurang

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran

Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei

2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online

Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU).

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA =

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih

sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata

lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan %

capaian input

c. Standar efisiensi (SE) adalah 1

d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap

standar efisiensi (SE).

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan

dianggap tidak efisien.

e. Kriteria:

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

43

1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1

2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara

realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi

realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai

berikut:

% Capaian = Realisasi x 100%

Target

H. Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan

memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Rentang Capaian

Kriteria

Lapkin 2021

Sangat Kurang

Kurang

<50

50 - <70

70 - <90

90 - <110

110 – 120

> 120

Cukup

Baik

Sangat Baik

Tidak dapat disimpulkan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

44

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara

pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran,

indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2021 berdasarkan program

dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai

dengan Peta Strategi Balance Score Card (BSC) terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja

Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian

Indikator

Kinerja Sasaran

Program (IKSP)

terhadap

target

tahunan

(%)

Capaian

Penyesuaian

(%)

Target

Tahunan

Sasaran Program

Realisasi

Stakeholder perspective

SP1

Terwujudnya

Obat yang aman

dan bermutu

Indeks

Pengawasan

Obat

91

85,64

94,11

Persentase obat

yang memenuhi

syarat

95,50%

96,29%

100,83

Capaian SP1

97,47

98,70

97,47

98,70

SP2

Meningkatnya

kepatuhan pelaku

usaha dan

Indeks

87

80

85,87

79,26

kepatuhan

pelaku usaha di

bidang Obat

kesadaran

masyarakat

terhadap

Indeks

99,08

keamanan dan

mutu obat serta

kepatuhan

kesadaran

masyarakat

terhadap

industri produk

tembakau

keamanan dan

mutu obat

Indeks

kepatuhan

industri produk

tembakau dalam

label dan iklan

47

53,62

114,09

103,96

114,09

103,96

Capaian SP2

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

45

Capaian

terhadap

target

tahunan

(%)

Indikator

Kinerja Sasaran

Program (IKSP)

Capaian

Penyesuaian

(%)

Target

Tahunan

Sasaran Program

Realisasi

SP3

Meningkatnya

kepuasan pelaku

usaha dan

Indeks kepuasan

pelaku usaha

terhadap

86

100

masyarakat

terhadap kinerja

pengawasan obat

pemberian

bimbingan dan

pembinaan

pengawasan

obat

Indeks kepuasan

masyarakat atas

kinerja

pengawasan

obat

77

87

69,38

89,11

90,10

Indeks kepuasan

masyarakat

102,43

terhadap

pelayanan publik

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Capaian SP3

97,51

98,65

97,51

98,65

Capaian Stakeholder Perspective

Internal Process Perspective

SP4

Meningkatnya

Indeks kualitas

89,6

83,43

93,11

kualitas kebijakan kebijakan

pengawasan Obat pengawasan

Obat

Capaian SP4

93,11

96,15

93,11

96,15

SP5

Meningkatnya

efektivitas

Persentase

Rekomendasi

hasil

pengawasan

obat yang

78%

4,12

75,00%

pengawasan dan

pelayanan publik

di bidang obat

ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

Indeks

4,21

102,18

pelayanan publik

di Deputi

Pengawasan

Bidang Obat,

NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

46

Capaian

terhadap

target

tahunan

(%)

Indikator

Kinerja Sasaran

Program (IKSP)

Capaian

Penyesuaian

(%)

Target

Tahunan

Sasaran Program

Realisasi

Persentase

pelayanan publik

di bidang Obat

yang

85%

82,44%

96,98

diselesaikan

tepat waktu

Tingkat

Efektivitas KIE di

bidang Obat

90,77

82%

92,81

102,25

Capaian SP5

99,39

SP6

Meningkatnya

Persentase

inovasi obat

86,11%

105,01

regulatory

assistance dalam pengembangan

pengembangan

obat

baru yang

dikawal sesuai

standar

Capaian SP6

105,01

99,17

105,01

99,17

Capaian NPS Internal Process Perspective

Learning and Growth Perspective

SP7

Terwujudnya tata

kelola

pemerintahan

yang optimal di

lingkup Deputi

Bidang

Indeks RB

86,7

79,7

86,02

78,44

99,22

98,42

99,22

98,42

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Nilai AKIP

Pengawasan

Obat, NPPZA

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Capaian SP7

98,82

SP8

Terwujudnya SDM Indeks

82,6

87,42

105,84

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang berkinerja

optimal

profesionalitas

ASN Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Capaian SP8

105,84

62,50

105,84

62,50

SP9

Menguatnya

Pengelolaan Data

dan Informasi

Obat

Indeks

2

1,25

Pengelolaan

Data dan

Informasi Deputi

Bidang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

47

Capaian

terhadap

target

tahunan

(%)

Indikator

Kinerja Sasaran

Program (IKSP)

Capaian

Penyesuaian

(%)

Target

Tahunan

Sasaran Program

Realisasi

Pengawasan

Obat, NPPZA

Capaian SP9

62,50

SP10 Terkelolanya

Keuangan secara

akuntabel Deputi

Bidang

Nilai Kinerja

Anggaran Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat dan

93,3

93,6

100,32

Pengawasan

Obat, NPPZA

NPPZA

Tingkat Efisiensi

Penggunaan

Anggaran Deputi

Bidang

100%

(efisien)

91,20%

(efisien)

91,20%

(efisien)

91,20%

(efisien)

Pengawasan

Obat, NPPZA

Capaian SP10

95,76

90,73

96,18

95,76

90,73

96,18

Capaian NPS Learning and Growth Perspective

NPS Total

B. Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program pertama pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu”

termasuk dalam kategori Baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator 2

indikator:

1. Indeks Pengawasan Obat sebesar 85,64 terhadap target yang ditetapkan pada

tahun 2021 (91).

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 96,29% terhadap target yang

ditetapkan pada tahun 2021 (95,50%).

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Indeks

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Baik

pengawasan

obat

80

85,72

107,15

91

85,64

94,11

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

48

Berdasarkan capaian indikator “indeks pengawasan obat” tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang

Pengawasan Obat dan NPPZA dapat dikatakan efektif. Sebagaimana yang telah

disampaikan pada bab sebelumnya, capaian indikator ini diperoleh dari 5 indikator

pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan

3 pilar pengawasan obat. Dimensi dan atribut indikator Indeks Pengawasan Obat

Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Dimensi dan Atribut

Tahun 2021

Bobot

(%)

DIMENSI DAN ATRIBUT

(INDIKATOR)

Total

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Indeks kepatuhan pelaku

usaha di bidang Obat

12,5

1.

87

80

85,87

79,26

98,70

99,08

Indeks kesadaran masyarakat

2. terhadap keamanan dan mutu

obat

Indeks kepuasan pelaku

usaha terhadap pemberian

bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Masyarakat

4. terhadap kinerja Pengawasan

Obat

3.

86

77

86

100

12,5

85,64

69,38

90,10

Persentase Obat Memenuhi

Syarat

5.

95,50

89,60

96,29

83,43

100,83

93,11

30

20

Indeks Kualitas kebijakan

pengawasan obat

6.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar

94,75, capaian tahun 2021 ini (85,64) belum melampaui target akhir Renstra. Hal ini

disebabkan karena selama pandemi COVID-19 ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA terus melakukan upaya optimal dalam rangka pengawalan keamanan, mutu

dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Persentase Obat

yang Memenuhi

Syarat

Baik

89,1

97,84

109,81

95,50

96,29

100,83

Capaian Obat yang memenuhi Syarat selama tahun 2020 dan tahun 2021 telah

melampaui dari target yang diberikan dengan kategori capaian yang diberikan “Baik”.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

49

Pada RPJMN 2020 – 2024 terkait sampling dan pengujian obat dan makanan

mencakup indikator “Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat” dan

“Persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.“ Munculnya dua indikator

tersebut sebagai upaya penajaman indikator dan untuk lebih menggambarkan kondisi

nyata peredaran produk obat dan makanan di masyarakat.

B.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran

Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk

Tembakau

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program kedua pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan

Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan

Industri Produk Tembakau” termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan

dengan pencapaian tiga indikator yaitu:

B.2.1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat pada

tahun 2021 adalah sebesar 85,87 dengan capaian 98,70% dibandingkan

terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 87. Indeks

kepatuhan pelaku usaha di bidang obat juga sebagai pembentuk indeks

kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan, yang capaian tahun

2021 menunjukkan hasil di atas indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat

dan makanan tahun 2021 yaitu sebesar 82,36.

Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan

yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi,

distribusi, pelayanan obat, iklan dan penandaan obat. Data yang digunakan

adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi Cara

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi yang

memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat

narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat

pada periode tahun 2021.

Tabel 3.5 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Indeks

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

kepatuhan

pelaku

usaha di

bidang obat

Baik

84,5

79,92

94,58

87

85,87

98,70

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

50

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat adanya kenaikan terhadap

target tahun 2020 (84,5) dan target tahun 2021 (87). Terdapat peningkatan

capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2021 yaitu

98,70 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 94,58, yang

menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan sarana produksi, distribusi

dan pelayanan obat. Adapun capaian tahun 2021 sebesar 98,70 dengan

kategori Baik.

Gambar 3. 1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020-2021

(Sumber: Laporan Pengukuran IKPU di Bidang Obat dan Makanan dari PRKOM Tahun 2020 & 2021)

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

(IKPU) di bidang Obat, seluruh komponen mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 2020, IKPU sarana distribusi

yang terdiri dari PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana pelayanan

kefarmasian yang terdiri Klinik, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko

Obat menunjukkan penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun

sebelumnya, yakni sebesar (↓1,8) untuk sarana distribusi dan (↓16,36) untuk

sarana pelayanan. IKPU untuk komponen sarana produksi dan penandaan

pada capaian tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kategori Sangat Baik, untuk

sarana distribusi dan iklan pada capaian tahun 2020 dan 2021 menunjukkan

kategori Baik sedangkan untuk sarana pelayanan masih dikategorikan Cukup.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

51

Nilai IKPU tahun 2021 merupakan data hasil pengawasan tahun 2020.

Analisa dari penurunan nilai IKPU sarana pelayanan kefarmasian Tahun 2021

adalah adanya pergeseran komposisi sarana pelayanan kefarmasian (Apotek,

Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik) yang diperiksa tahun 2020.

Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kefarmasian

yang umumnya berkontribusi cukup besar pada nilai kepatuhan pelaku usaha

dikarenakan Rumah Sakit dan Puskesmas adalah sarana yang telah memiliki

standar ketat (sistem akreditasi) yang dikawal oleh pemerintah. Di Tahun 2020

memasuki awal Pandemi COVID-19, berdasarkan kebijakan pimpinan, Rumah

Sakit dan Puskesmas di wilayah risiko penularan COVID-19 tinggi agar tidak

menjadi prioritas pengawasan. Hal ini dikarenakan agar pemeriksaan oleh

petugas Badan POM tidak mengganggu pelayanan pasien dan sekaligus

menjaga keselamatan petugas dari risiko terpapar COVID-19, mengingat

Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan

masyarakat yang ramai dikunjungi saat pandemi untuk pengobatan.

Selain itu, untuk mencapai target pemeriksaan tahun 2020, beberapa

pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dilakukan

menggunakan metode desktop inspection, dimana pemeriksaan sarana

dilakukan secara daring (online). Metode desktop inspection membutuhkan

fasilitas, personil, dan ketersediaan waktu auditan yang mumpuni, maka

desktop inspection hanya ditujukan untuk sarana di kota-kota besar dan sarana

yang memberikan respon kesiapan fasilitas saat diberikan notifikasi rencana

pemeriksaan oleh petugas. Umumnya sarana-sarana tersebut adalah Apotek

dan Toko Obat. Oleh karena itu, jumlah sarana pelayanan kefarmasian

terperiksa tahun 2020 didominasi oleh Apotek dan Toko Obat sehingga

menyebabkan berkontribusi pada menurunnya nilai kepatuhan pelaku usaha di

sarana pelayanan kefarmasian.

Pengukuran IKPU saat pandemi kurang dapat menggambarkan situasi

kepatuhan pelaku usaha secara ideal. Namun, nilai IKPU tersebut cukup

memberikan gambaran ruang-ruang perbaikan di sarana yang perlu

ditingkatkan kembali kepatuhan pengelolaan obatnya.

B.2.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat diukur

berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survey indeks

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

52

kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat

dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei

tersebut, pada tahun 2021 indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan

dan mutu obat adalah 79,26 atau capaiannya 99,08% terhadap target yang

ditetapkan pada tahun 2021 (80). Capaian indikator ini termasuk kategori Baik.

Tabel 3.6 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Indeks

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

kesadaran

masyarakat

terhadap

keamanan

dan mutu

Obat

Baik

76,5

79,08

103,37

80

79,26

99,08

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat

Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk

Tembakau telah dapat dicapai dengan Baik pada Tahun 2021. Keberhasilan

pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya regulatory assistance

kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi

kepada masyarakat di bidang obat.

B.2.3 Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan

Label dan Iklan

Keberhasilan pengendalian produk tembakau memerlukan keterlibatan

lintas sektor sehingga diperlukan peningkatan koordinasi untuk

memaksimalkan peran masing-masing Kementerian / Lembaga dan

Pemerintah Daerah. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah bersama-

sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya dalam mendukung

program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya sinergisme

melaksanakan amanat merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau

bagi Kesehatan.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, setiap tahun secara berkala

Deputi Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan,

Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA melakukan kegiatan peningkatan

koordinasi lintas sektor, terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

iklan dan label produk tembakau, melakukan penyusunan kebijakan teknis

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

53

pengawasan produk tembakau untuk UPT, dan melakukan monitoring dan

evaluasi pengawasan produk tembakau, yang didalamnya juga mencakup

pembuatan perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi UPT

BPOM di seluruh Indonesia serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT

seluruh Indonesia.

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi

ketentuan Label dan Iklan mendukung pencapaian sasaran program

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap

Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau.

Indikator ini dihitung dari kepatuhan industri yang telah melaporkan hasil

pengujian kadar nikotin dan tar, pelaporan contoh kemasan terkait

pencantuman peringatan kesehatan dan pencantuman informasi kesehatan

pada kemasan produk tembakau serta kepatuhan Industri Rokok dalam

memenuhi ketentuan iklan dan label produk tembakau. Pada tahun 2021 indeks

kepatuhan industri produk tembakau adalah 53,62 atau capaiannya 114,09%

terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (47). Capaian indikator ini

termasuk kategori Sangat Baik.

Tabel 3.7 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020 dan

2021

2020

2021

Uraian

Indeks

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Kepatuhan

Industri

Produk

Sangat

Baik

46

45,13

98,11

47

53,62

114,09

Tembakau

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat adanya kenaikan target

tahun 2020 (46) dibandingkan target tahun 2021 (47). Kenaikan target ini

berdasarkan baseline realisasi target pada tahun 2020 (45,13). Upaya

perbaikan perlu terus dilakukan dengan cara pembinaan dan sosialisasi secara

terus menerus. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya

upaya yang konsisten dalam menindaklanjuti hasil pengawasan produk

tembakau termasuk menindaklanjuti pelaporan dari pelaku usaha serta

intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang

obat.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

54

B.3. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat

terhadap Kinerja Pengawasan Obat

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai bagian dari institusi

Badan POM, berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan

kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka

menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan yang beredar

di masyarakat. Komoditi obat yang merupakan produk high risk dan highly

regulated, perlu didukung dengan upaya pendampingan dan bimbingan terhadap

pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peningkatan pengetahuan. BPOM juga akan terus mengawal

peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk

obat dan makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan

obat dan harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan

sehingga menjamin obat yang diproduksi dan diedarkan aman,

berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang obat dan makanan

wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai

regulator, dalam rangka perlindungan masyarakat

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program ketiga pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha

Terhadap Kinerja Pengawasan Obat” termasuk dalam kategori Baik.

Sasaran program ini merupakan sasaran program baru pada RENSTRA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan

pencapaian tiga indikator yaitu:

B.3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan

Pembinaan Pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan

dan Pembinaan Pengawasan Obat ini merupakan indikator baru pada

Renstra 2020-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

55

Tabel 3.8 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan

Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2021

Komponen Pembentuk

Indeks Kepuasan

Pelaku Usaha

IKEPU

Komoditi

Obat

Capaian

Indeks

KBP

Responden

Target

Direktorat Registrasi Obat

8

307

86

89,4

82,3

Direktorat Standardisasi

Obat dan NPPZA

10

2227

Direktorat Pengawasan

Produksi Obat dan NPP

11

9

427

86

84,8

85,6

Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan

Obat dan NPP

86

1107

Direktorat Pengawasan

Keamanan, Mutu, dan

Ekspor Impor Obat dan

NPPZA

3

176

86

83,5

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian tertinggi diperoleh

Direktorat Registrasi Obat sebesar 89,4 dan indeks kepuasan pelaku

usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat

tahun 2021 secara umum sebesar 86.

Tabel 3.9 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan

Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Indeks

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Kepuasan

Pelaku

Usaha

Terhadap

Pemberian

Bimbingan

dan

82,5

85,14

103,2

Baik

86

100

Baik

Pembinaan

Pengawasan

Obat

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan obat pada tahun 2021 adalah sebesar 86 atau

capaiannya 100% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan

pada tahun 2021 yaitu 86.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pola komunikasi

dua arah antara unit teknis di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

56

dengan

pelaku

usaha

dalam

upaya

memberikan

bimbingan/konsultasi/desk dalam mendukung percepatan pelayanan.

B.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat diukur

berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survey indeks

kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat

dalam memilih obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei

tersebut, pada tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan obat adalah 69,38 (kategori “Puas”) atau capaiannya 90,10%

terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (77). Capaian indikator

ini termasuk kategori Baik. Capaian indeks tahun 2021 tersebut

merupakan capaian tertinggi di antara komponen pembentuk indeks

kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, yang

terdiri dari obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan

olahan.

Tabel 3.10 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun

2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori

(%)

Capaian

(%)

Capaian

Indeks Kepuasan

Masyarakat atas

Kinerja

72

75,12

104,33

Baik

77

69,38

90,10

Baik

Pengawasan Obat

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

dan Makanan dari target 77 diperoleh realisasi 69,38 (90,10%) atau

kategori Baik. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 68,89

dari target 74 atau kategori Cukup Puas.

B.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan

masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

57

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan

Badan POM, secara khusus di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

Tabel 3.11 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat

Tahun 2021

Unit Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Dit. Registrasi Obat

85

87

88,54

88,27

104,16

101,46

Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP

Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

Obat, dan NPP

89

90,26

101,42

Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan

Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika.

Prekursor, dan Zat Adiktif

87

90,23

103,71

Rata-rata Realisasi

87

89,11

102,43

Tabel 3.12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat hasil survei kepuasan

masyarakat per unsur pelayanan di masing-masing unit. Nilai indeks

tertinggi dicapai oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

Obat dan NPP yaitu sebesar 90,26. Beberapa nilai dengan warna biru,

menunjukkan unsur pelayanan dengan kategori A yaitu persepsi kinerja

unit pelayanan Sangat Baik

Tabel 3.13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat

Unit Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat

2020

2021

Naik/Turun

Dit. Registrasi Obat

82,37

85,16

88,54

88,27

Naik (6,17)

Naik (3,11)

Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP

Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

Obat, dan NPP

88,01

90,26

Naik (2,25)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

58

Unit Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat

2020

2021

Naik/Turun

Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif

85,30

90,23

Naik (4,93)

Rata-rata Realisasi

84,47

89,11

Naik (4,64)

Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa kepuasan masyarakat dalam

menerima layanan publik yang diberikan oleh Kedeputian Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA mengalami perubahan pada tahun 2020

sebesar 84,47 dan pada tahun 2021 sebesar 89,11 atau naik sebesar 4,64.

Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa

secara keseluruhan mutu pelayanan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA mendapatkan kategori A yaitu persepsi kinerja unit pelayanan

Sangat Baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena

telah dilakukannya upaya peningkatan pelayanan publik di bidang obat,

baik berupa peningkatan sarana-prasarana, percepatan timeline, serta

pemanfaatan elektronisasi dalam pemberian layanan.

B.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Kebijakan meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, standar,

pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan

pengawasan Obat dan NPPZA.

1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh

Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait

kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.

2. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang

mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat.

3. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas

kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun.

b. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi

untuk menentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

-

>80 kebijakan = 5%

50-80 kebijakan = 7,5%

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

59

-

20-50 kebijakan = 20%

<20 kebijakan = 40%

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari

Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan

Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Pemilihan kebijakan berdasarkan

random sampling. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2021 terdapat 3 peraturan

yang disampling:

1. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan

Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan

Obat Impor;

2. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan

Keamanan Obat Anti kanker; dan

3. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Bahan Tambahan Pangan.

Dua Peraturan yang di-sampling adalah Peraturan dalam lingkup Kedeputian

1, yaitu:

1. Peraturan Badan POM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian

Khasiat dan Keamanan Obat Anti Kanker; dan

2. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian pemenuhan

Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan

Obat Impor.

Hasil penilaian Kualitas Kebijakan dari 2 (dua) peraturan tersebut sebagai

berikut :

Tabel 3.14 Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan

No.

Nama Peraturan

Kebijakan

Agenda

Formula Implem Evalu

si

entasi

asi

1

Peraturan BPOM Nomor

36 Tahun 2019 tentang

86,63

11,79

23,54

25,03

26,28

Pedoman

Penilaian

Khasiat dan Kemanan

Obat Antikanker

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

60

No.

Nama Peraturan

Kebijakan

80,22

Agenda

Formula Implem Evalu

si

entasi

asi

2

Peraturan BPOM No. 7

14,97

24,44

17,64

23,18

Tahun

2019

tentang

Penilaian

Persyaratan

pemenuhan

Cara

Pembuatan Obat yang

Baik Terhadap Fasilitas

Pembuatan Obat Impor

83,43

Hasil rata-rata perhitungan dari 2 Kebijakan adalah sebesar 83,43 target tahun

2021 adalah 89,6 sehingga diperoleh capaian kinerja 93,11% dibandingkan terhadap

target yang ditetapkan pada tahun 2021. Indeks Kualitas Kebijakan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA sebesar 83,43 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks

Kualitas Kebijakan Badan POM sebesar 78,64.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Penyesuaian

Capaian

(%)

Uraian

Capaian

(%)

Capaian

(%)

Target Realisasi

Kategori Target Realisasi

Kategori

Indeks

pemanfaatan

kebijakan

pengawasan

Obat

Sangat

Baik

71

89,40

126

120

89,6

83,43

93,11

Baik

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat pada awal periode Renstra

2020 - 2024 tercapai dengan baik, dan capaian dalam kategori baik.

Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi

Negara (LAN) tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, hal ini disebabkan

karena adanya perubahan tools yang digunakan untuk melakukan penilaian indeks

kualitas kebijakan. Tools baru tersebut merupakan revisi terhadap pertanyaan-

pertanyaan dari tools sebelumnya disertai revisi persentase pembobotan dari butir-

butir pokok pertanyaan sebagai berikut:

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

61

Pembobotan

Butir Pertanyaan

2018 (%)

2021 (%)

Agenda Setting

40

45

Formulasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi

40

60

40

55

50

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian indeks kualitas kebijakan

pengawasan obat adalah :

1. Evaluasi penentuan target dimana perlu dilakukan review berdasarkan tren

analisis capaian.

2. Perbaikan kinerja secara berkelanjutan mulai dari perencanaan kebijakan (agenda

setting dan formulasi kebijakan) hingga pelaksanaan kebijakan (evaluasi dan

implementasi kebijakan)

3. Tata kelola dokumentasi yang baik dari masing-masing proses analisis kebijakan.

B.5. Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan

Publik di Bidang Obat

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program kelima pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan

Pelayanan Publik di Bidang Obat” termasuk dalam kategori Baik.

Dalam rangka pencapaian target sasaran program kelima tersebut, terdapat

empat indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas

sektor

2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

3. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

4. Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat

B.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas sektor ini merupakan indikator baru, dalam rangka

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

62

mencapai target sasaran program meningkatnya efektivitas pengawasan dan

pelayanan publik di bidang obat.

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2021 sebesar 75, dengan capaiannya

96,15 dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021

yaitu 78. Capaian tersebut dikategorikan Baik. Terdapat peningkatan bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 74,68 meskipun

secara realisasi target terdapat penurunan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu

sebesar 96,99 dengan target 77.

Tabel 3.16 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

oleh Lintas Sektor Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

77

Realisasi

Kategori

Target

78

Realisasi

Kategori

(%)

Persentase

rekomendasi

hasil

pengawasan

yang

74,68

96,99

Baik

75

96,15

Baik

ditindaklanjuti

oleh lintas

sektor

Tabel 3.17 Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas

Sektor Tahun 2021

Persentase Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Ditindaklanjuti oleh Lintas

Sektor

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

78

75

96,15

B.5.2 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu

pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. UPP di Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 4 Unit, yaitu:

Tabel 3.18 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan

2021

Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik (UPP)

Kategori dan

Makna

2020

2021

Dit. Registrasi Obat

3,79

3,89

3.99

4,26

B (Baik)

A-

Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP

(Sangat Baik)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

63

Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik (UPP)

Kategori dan

Makna

2020

2021

Dit. Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat, NPP

A-

3,90

4,08

(Sangat Baik)

Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan

Ekspor Impor Obat, Narkotika.

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

A

4,33

4,52

(Pelayanan

Prima)

Merujuk kepada Laporan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM Tahun 2021, Indeks

Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai

berikut:

Tabel 3.19 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan

dengan BPOM Tahun 2021

Satker

2020

2021

Naik

Deputi Bidang

Pengawasan Obat

dan NPPZA

3,98

4,21

0,23

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai UPP Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA capaian tahun 2021 (4,21) dengan capaian

tahun 2020 (3,98), maka pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan 0,23.

BA.5.3 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat

waktu

Tabel 3.20 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

(%)

Kateg

ori

Capaian

Target

82

Realisasi

Target

85

Realisasi

Kategori

(%)

Persentase

pelayanan

publik di

bidang Obat

yang

84,71

103,31

Baik

82,44

96,98

Baik

diselesaikan

tepat waktu

Tabel 3.21 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat

Waktu Tahun 2021

Persentase Pelayanan Publik di Bidang

Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian

(%)

Target

Realisasi

Persentase Keputusan Registrasi Obat yang

Diterbitkan Tepat Waktu

73

80.54

110.33

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

64

Persentase Pelayanan Publik di Bidang

Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian

(%)

Target

Realisasi

Persentase keputusan penilaian fasilitas

produksi bahan baku obat, produk biologi dan

sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu

70

80

70.75

93,76

101,07

117,20

113,88

Persentase permohonan penilaian sarana

distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah permohonan ekspor impor obat,

narkotika, psikotropika, dan prekursor yang

diselesaikan tepat waktu

18.000

20.499

Persentase permohonan iklan obat yang

diselesaikan tepat waktu

72

69,79

96,93

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain

melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM di bidang layanan publik dan peningkatan

pemahaman pelaku usaha yang menerima layanan.

Realisasi pada indikator ini belum memenuhi target disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain penyesuaian tanda tangan elektronik pada

aplikasi pelayanan publik saat pergantian pejabat pelaksana teknis Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA periode akhir tahun 2020- 6 Oktober

2021.

Pemenuhan timeline persetujuan iklan obat sebelum dipublikasikan yang

tidak mencapai target diantaranya dikarenakan :

- Penyesuaian timeline yang semula 30 HK menjadi 1 HK, 15 HK dan 25

HK

- Pengembangan sistem SIAPIK yang mengakomodir pengesahan oleh

admin sistem untuk Jalur Notifikasi dengan timeline 1 HK baru selesai

dilakukan pada akhir TW III

- Pengajuan iklan obat yang dilakukan setelah pelaksanaan rapat iklan

dengan tim ahli sehingga harus dimasukkan dalam jadwal rapat

berikutnya

- Terdapat rancangan iklan perbaikan, namun masih belum sesuai

ketentuan sehingga perlu dibahas kembali dalam rapat berikutnya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

65

B.5.4 Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di bidang obat menggunakan

indikator pembentuk yang terdiri dari 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;

c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan

d. Minat masyarakat terhadap informasi obat

Tingkat efektivitas KIE di bidang obat, pada Kedeputian Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA berdasarkan peta strategi. Indikator Utama

(IKU*) di-cascading langsung ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu,

dan Ekspor Impor Obat, NPPZA. Adapun nilai tingkat efektivitas KIE di

bidang obat tahun 2021, mengacu kepada surat dari Plt Sekretaris Utama

Badan POM No. B-PR.01.02.2.21.08.20.437 tanggal 10 Agustus 2020

perihal Penyampaian Penyesuaian Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan

Makanan 2020 - 2024. Survei KIE Badan POM Tahun 2021 diperoleh hasil

92,81 dari 35.156 responden. Kontributor indeks tertinggi adalah indikator

Manfaat, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE,

kemudian Pemahaman yang artinya masyarakat dapat memahami konten

informasi yang diterima.

Tabel 3.22 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021

Jumlah

Responden

Unit Kerja

Nilai Per Unit Nilai Deputi I

Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA

94

90,11

90,79

Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan

NPP

69

71

Dit. Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat, dan NPP

92,79

92,81

Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu,

dan Ekspor Impor Obat. Narkotika,

Psikotropika. Prekursor, dan Zat

Adiktif (IKU)*

445

93,75

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kedeputian

Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, selama tahun 2021 dalam pandemi

COVID-19 dilakukan berbagai upaya meningkatkan pemahaman terkait

sosialisasi informatorium buku panduan pengobatan COVID-19, upaya

pengawalan dan pemberian Izin Edar dalam Kondisi Darurat/ Emergency

Use Authorization (EUA) Vaksin COVID-19, dan pengawasan distribusi

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

66

Vaksin COVID-19, dan pengawalan pelaporan Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi (KIPI).

Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang obat dipengaruhi

oleh beberapa faktor:

1. Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk webinar

2. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti

infografis, videografis, video dan kuis, sehingga interaksi dengan

masyarakat meningkat

3. Pada triwulan 4 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai

daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol

kesehatan secara ketat

4. Pembagian produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang

sangat besar

B.6.Sasaran Program Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan

Obat

Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing

obat nasional tidak terlepas dari peran riset dan inovasi. Sasaran program

“Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat” merupakan

sasaran program baru pada periode 2020-2024 sebagai komitmen Kedeputian

Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA dalam mendukung riset dan inovasi

pengembangan obat. Regulatory assistance diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi dan standar untuk menjamin

keamanan, mutu dan khasiat produk hasil inovasi.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu persentase

inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar dengan

realisasi sebesar 86,11% dan capaiannya yaitu 105,01% (kategori Baik). Indikator ini

ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (Direktorat

Pengawasan Produksi ONPP) dan tahapan pengembangan obat dalam rangka

memperoleh izin edar (Direktorat Registrasi Obat), dimana kedua tahapan tersebut

memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat

pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.

Tahapan pemenuhan fasilitas produksi meliputi tahap pengajuan desain dan

diskusi/konsultasi awal perencanaan fasilitas, tahap asistensi onsite/penilaian awal

fasilitas, tahap inspeksi sertifikasi, dan tahap diperolehnya sertifikasi

CPOB/persetujuan penggunaan fasilitas. Realisasi persentase tahapan pemenuhan

fasilitas produksi di tahun 2021 adalah 72,22 dari target yang ditetapkan 65 dengan

capaian 111,11 yang dikategorikan Sangat Baik. Realisasi dan capaian tersebut

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

67

meningkat bila dibandingkan tahun 2020 yakni realisasi 61,11 dari target yang

ditetapkan 60 dengan capaian 101,85.

Tabel 3.23 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Persentase

inovasi

pengembangan

obat yang

diterbitkan

keputusan pada

tahapan

Sangat

Baik

60

61,11

101,85

Baik

65

72,22

111,11

pemenuhan

fasilitas produksi

Untuk mendapatkan izin edar obat terdapat tahapan proses yang harus dilalui

yaitu tahapan uji non klinik, uji klinik, registrasi dokumen efikasi, keamanan dan mutu

obat serta penerbitan Nomor Izin Edar (NIE). Pencapaian indikator ini adalah

pencapaian proses pengembangan obat dan produk biologi baru sesuai tahapan

progres pengajuan dibandingkan dengan target roadmap yang ditetapkan oleh

peneliti atau pihak sponsor. Pada tahun 2020 capaian sebesar 100%, ini karena

pengajuan pengembangan obat sejumlah 7 pengajuan diproses sesuai timeline dan

sesuai tahapan yang ditetapkan.

Tabel 3.24 Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Persentase

inovasi obat

pengembangan

baru yang

100

Baik

100

Baik

dikawal sesuai

standar

registrasi obat

Tabel 3.25 Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan

standar

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

persentase

inovasi obat

pengembangan

baru yang

60

61,11

101,85

Baik

82

86,11

105,01

Baik

dikawal sesuai

dengan standar

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

68

B.7. Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal di

Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program ketujuh pada Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA, diperoleh dari dua indikator pembentuk: 1) Indeks RB

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA.

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menpan

RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB terdiri dari komponen pengungkit (60%)

terdiri dari 3 aspek yaitu: 1) Aspek pemenuhan (20%), 2) Hasil Antara Area

Perubahan (30%), 3) Aspek Reform (10%) dan komponen hasil (40%).

Tabel 3.26 Nilai Indeks RB tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Indeks RB

83

79,32

95,57

Baik

86,7

86,02

99,22

Baik

Tabel 3.27 Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Unit

Tahun 2021

Kategori dan Makna

Dit. Standardisasi Obat. Narkotika.

Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif

85,3

BB (Sangat Baik)

Dit. Registrasi Obat

85.92

87,78

A (Memuaskan)

Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP

Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

Obat, dan NPP

83,66

87,42

A (Memuaskan)

Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor

Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor,

dan Zat Adiktif

Deputi I

86,02

A (Memuaskan)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Nilai RB unit kerja di Kedeputian

Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA paling tinggi diperoleh Direktorat

Pengawasan Produksi ONPP dengan kategori memuaskan (87,78) dan Direktorat

Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA (87,42)

dengan kategori memuaskan. Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

69

adalah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan

NPPZA pada tahun 2022, sedangkan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat

WBK:

1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2017

2. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan

NPPZA pada tahun 2019

3. Direktorat Registrasi Obat pada tahun 2020

4. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA pada tahun 2021

Tahun 2021, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP telah diusulkan

untuk dapat meraih predikat WBK, tetapi belum berhasil dan akan diajukan

kembali pada tahun 2022. Untuk Direktorat yang telah mendapatkan Predikat

WBK diupayakan untuk dapat dipertahankan dan dapat meningkat untuk

memperoleh Predikat WBBM. Selain itu diharapkan semua unit kerja bisa

mengimplementasikan dan meningkatkan Indeks RB.

SAKIP merupakan suatu siklus manajemen strategis yang dimulai dengan

proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai.

Selanjutnya,

pencapaian

sasaran

akan

diukur

(dievaluasi)

keberhasilan/kegagalannya disertai dengan analisis mendalam dan dilaporkan

dalam suatu Laporan Kinerja. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dan dalam

sistem yang tertata sehingga kinerja semua unsur dapat terpotret sesuai

kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA selama tahun 2021 telah

melaksanakan siklus manajemen strategis. Monitoring dan evaluasi kinerja dan

monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan dan dilaporkan secara

berkala baik kepada internal Badan POM maupun kepada Kementerian/Lembaga

terkait. Data capaian kinerja dilaporkan melalui laporan interim setiap triwulannya,

e-performance, SMART DJA, e-monev Bappenas.

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Uraian

Capaian

Target

Realisasi

Kategori

Target

Realisasi

Kategori

(%)

Nilai AKIP

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat dan

81

77,18

95,28

Baik

79,7

78,44

98,42

Baik

NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

70

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021 sebesar

78,44 atau capaian kinerja nya sebesar 98,42% terhadap target yang ditetapkan

pada tahun 2021 (79,7).

Rincian penilaian berdasarkan Surat Nomor PI.04.7.71.12.21.115 tanggal

31 Desember 2021 oleh Inspektur Utama perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Penilaian AKIP Tahun 2020 dan 2021

2020

2021

Komponen yang dinilai

Bobot

(%)

Bobot

(%)

Nilai

a.

b.

c.

d.

e.

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Internal

30

25

25,74

19,38

11,93

6,49

30

25

26,74

19,06

12,01

6,31

15

10

Capaian Kinerja

20

13,65

77,18

20

14,32

78,44

NIlai Hasil Evaluasi

100

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

BB

(Sangat Baik)

BB

(Sangat Baik)

Merujuk pada penilaian SAKIP Inspektur Utama tersebut, ada beberapa

rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2021,

diantaranya:

1. Perencanaan

Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan

dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan

merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

2. Pengukuran

Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada

tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian

kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil

pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian

reward dan punishment

3. Pelaporan

a. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

71

b. Menyampaikan perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan

dengan capaian satker lain yang mempunyai indikator sejenis maupun

analisi hubungan biaya dengan capaian per sasaran

c. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada

laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan

memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan

organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja

4. Evaluasi Internal

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capain kinerja secara periodik

atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang

dilengkapi dengan kendala keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan,

rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan

setelah rencana aksi

b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai

keberhasilan program/kegiatan

B.8. Sasaran Program Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

yang berkinerja Optimal

Sasaran program kedelapan “Terwujudnya SDM Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal” diukur menggunakan capaian

Indeks Profesionalitas ASN.

Dasar hukum yang digunakan adalah

PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tahun 2020, sesuai dengan Surat dari Plt. Kepala Biro Umum dan SDM Nomor B-

KP.09.24.241.01.21.24 tanggal 15 Januari 2021 perihal Hasil pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

72

Tabel 3.30 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan

2021

Tahun 2020

Tahun 2021

Satker

Jumlah

Orang x IP/

per orang

Jumlah

Orang x IP/

per orang

Jumlah

orang

Jumlah

orang

IP

Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat dan

NPPZA

273

22769,5

83,40

281

24565

87,42

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai Indeks

Profesionalitas ASN tahun 2020 (83,40), pada tahun 2021 menjadi (87,42).

Kenaikan nilai ini dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 3.31 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

Unit Kerja

Tahun 2020

Tahun 2021

Naik/Turun

Naik

Dit. Registrasi Obat

88,41

80,57

89,21

88,43

Dit. Standardisasi Obat dan

NPPZA

Naik

Dit. Pengawasan Produksi

Obat. NPP

87,40

77,76

85,85

84,11

Turun

Dit. Pengawasan Distribusi

dan Pelayanan Obat. NPP

Naik

Dit. Pengawasan Keamanan.

Mutu. dan Ekspor Impor

Obat. Narkotika.

Psikotropika. Prekursor. dan

Zat Adiktif

77,74

87,71

Naik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 1 (satu) unit yang turun nilai Indeks

Profesionalitas ASN nya, berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan nilai IP ASN:

1. Dimensi kualifikasi, yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai

diantaranya dengan memberikan ijin belajar/tugas belajar kepada pegawai

2. Dimensi kompetensi, seperti memberikan penugasan kepada pegawai untuk

mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis min 20 JP, dan

seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya

3. Dimensi kinerja, yaitu meningkatkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta

perilaku PNS

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

73

4. Dimensi disiplin, yaitu meningkatkan frekuensi monitoring data/informasi

pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir.

B.9. Sasaran Program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan

Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen: 1) Indeks

data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, 2) Indeks pemanfaatan sistem

informasi BPOM, 3) Indeks pemanfaatan email.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat

Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor TI.05.81.814.01.21.34 tanggal 14

Januari 2021 Perihal Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit

Pusat, Balai Besar dan Balai POM s.d TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2021

Target

2021

Realisasi

2021

Unit Kerja

Kriteria

Dit. Registrasi Obat

2

0,75

1,75

Kurang Optimal

Optimal

Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA

Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP

Optimal

Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan

Obat. NPP

2

1

Cukup Optimal

Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan

Ekspor Impor Obat. Narkotika.

Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif

Deputi I

1,25

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5

Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yaitu 1,25 atau kriteria

Cukup Optimal. Kurang optimalnya penggunaan email corporate oleh pegawai,

belum updatenya email corporate yang tidak digunakan agar tidak masuk ke dalam

data perhitungan indeks ini dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi

BPOM pada BOC pada akun pimpinan unit kerja. Perbaikan nilai Indeks ini pada

tahun 2021 dapat dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data dan informasi di

BOC minimal 4(empat) kali sebulan, pemanfaatan sistem informasi BPOM dan

kampanye pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

74

B.10 Sasaran Program Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021,

dicapai dengan 2 indikator pembentuk: 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA; 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA selama tahun 2021 telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi

pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit

KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran

BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja

pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi,

serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

No

1

Indikator

Penyerapan anggaran

Data Kontrak

Bobot 2021 Realisasi Bobot

15%

10%

17%

8%

12,22%

9,30%

9,52%

17%

2

3

Penyelesaian Tagihan

Konfirmasi capaian output

Pengelolaan UP dan TUP

Revisi DIPA

4

5

7,60%

5%

6

5%

7

Deviasi Hal III DIPA

LPJ Bendahara

5%

3,79%

5%

8

5%

9

Renkas

5%

0%

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

75

No

10

11

12

13

Indikator

Kesalahan SPM

Bobot 2021 Realisasi Bobot

5%

4,5%

4,99%

5%

Retur SP2D

Pagu minus

Dispensasi SPM

Total

5%

4,50%

88,92%

100%

Gambar 3. 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Indikator Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2021 mendapatkan

Nilai total sebesar 88,92% sehingga diperoleh Nilai akhir sebesar 93,60

Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),

antara lain:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan yang terdiri dari

a. Revisi DIPA

Selama tahun 2021 telah dilakukan 14 kali revisi yang terdiri dari :

- Revisi DIPA sebanyak 4 kali

- Revisi POK sebanyak 10 kali

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

76

Gambar 3. 3Rincian Revisi POK dan DIPA Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

b. Deviasi Halaman III DIPA terdapat ketidaksesuaian sebesar 3,79%,

hal ini disebabkan pada saat melakukan revisi DIPA dan POK tidak

dilakukan perbaikan terhadap penyesuaian penarikan dana. Untuk

tahun 2022 agar pada saat melakukan revisi DIPA sekaligus

dilakukan juga penyesuaian penarikan dana.

c. Pagu Minus

Selama tahun 2021 tidak terdapat pagu minus

2. Kepatuhan terhadap regulasi

a. Data Kontrak: capaian sebesar 9,30% terdapat data kontrak yang

terlambat untuk dikirimkan kepada KPPN karena sedang dilakukan

revisi untuk penambahan alokasi dana.

b. Pengelolaan UP dan TUP: capaian sebesar 7,60 terdapat

keterlambatan

UP/TUP/GUP.

dalam

penyampaian

pertanggungjawaban

c. LPJ Bendahara: mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5%

d. Dispensasi SPM: selama tahun 2021 tidak ada dispensasi SPM yang

diajukan kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan

DKI Jakarta

3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

a. Penyerapan Anggaran: sebesar 0,16% terdapat sisa anggaran yang

tidak terserap.

Sampai dengan akhir tahun 2021, pagu anggaran Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar Rp 35.752.556.000 (tiga

puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh

enam ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

77

Obat, NAPZA sebesar Rp 35.695.371.199 (tiga puluh lima milyar

enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu

seratus sembilan puluh sembilan rupiah) menyerap pagu APBN

sebesar 99,84%, Realisasi tersebut merupakan realisasi netto yang

telah dikurangi dengan sisa belanja perjalanan dinas dan jasa

profesi, dengan rincian realisasi pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Target

2021 (%)

Realisasi

2021 (%)

Capaian

(%)

Unit Kerja

Pagu (Rp)

Dit. Registrasi Obat

8.210.000.000

7.300.424.000

99

99,8486

99,8739

100,86

100,88

Dit. Standardisasi Obat

dan NPPZA

Dit. Pengawasan

Produksi Obat. NPP

Dit. Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan

Obat. NPP

6.624.229.000

6.137.138.000

99

99,7840

99,7162

100,79

100,72

Dit. Pengawasan

Keamanan. Mutu. dan

Ekspor Impor Obat.

Narkotika. Psikotropika.

Prekursor. dan Zat Adiktif

7.480.765.000

98

99,9489

101,96

99,84

DEPUTI I

35.752.556.000

b. Penyelesaian Tagihan: capaian sebesar 9,52% dari nilai maksimal

10%, terdapat keterlambatan dalam penyampaian

pertanggungjawaban SPM Kontraktual.

c. Konfirmasi capaian output: capaian memperoleh nilai maksimal yaitu

sebesar 17%

d. Retur SP2D: capaian sebesar 4,99% dari nilai maksimal yaitu 5%,

capaian tersebut tidak dapat dicapai karena terdapat pengajuan retur

SP2D yang disebabkan kesalahan pada rekening pihak ke 3 pada

tahun 2021

4. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

a. Perencanaan Kas (Renkas) capaian 0% tidak sesuai dengan bobot

yang dipersyaratkan. Untuk perbaikan perencanaan kas setiap

Satker harus dilakukan dengan baik.

b. Pengembalian/Kesalahan SPM capaian 4,5% tidak mencapai bobot

yang dipersyaratkan sebesar 5% karena adanya beberapa

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

78

kesalahan misalnya salah barcode, kesalahan supplier, kesalahan

pengisian kode dan nilai pajak

5. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran,

penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang

dalam dokumen anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART DJA

yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen

penilaian:

Untuk tingkat satker:

a. Penyerapan Anggaran,

b. Konsistensi

c. Capaian Keluaran,

d. Efisiensi

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA dengan rincian sebagai berikut :

No

1

Uraian

Penyerapan Anggaran

Konsistensi

Nilai

99,84

80,98

100

2

3

Capaian Keluaran

Efisiensi

4

9,79

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA diperoleh sebesar 89,22.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan capaian

kinerja anggaran:

1. Memastikan kesesuaian dan keselarasan data referensi dan data entri.

2. Mengidentifikasi dan memastikan kelengkapan informasi kinerja

(terutama ketersediaan).

3. Meningkatkan akurasi data capaian yang dilaporkan

4. Mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi

pencapaiannya.

5. Menyelesaikan pelaporan kinerja semesteran dan tahunan pada Aplikasi

SMART.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

79

6. Meng-approve capaian kinerja level di bawahnya.

7. Meningkatkan awareness semua pihak dalam EKA.

8. Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

80

2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

Tabel 3.34 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tahun 2021

RATA-RATA %

CAPAIAN

TARGET

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM

KATE

GORI

KEGIATAN

IE

SE

TE

INPUT

OUT

PUT

100

Direktorat

Registrasi

Obat

1. Terwujudnya Obat

yang aman dan

bermutu

2. Meningkatnya

kepatuhan pelaku

usaha dan kesadaran

masyarakat terhadap

keamanan dan mutu

obat, serta kepatuhan

industri produk

99,85

1,0015

1

Efisien 0,0015

Efisien 0,0013

Direktorat

Standardisasi

Obat,

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor

dan Zat

99,87

99,78

99,72

100

1,0013

1

tembakau

3. Meningkatnya

Adiktif

kepuasan pelaku

usaha terhadap kinerja

pengawasan obat

4. Meningkatnya

kualitas kebijakan

pengawasan Obat

5. Meningkatnya

efisiensi pengawasan

dan pelayanan publik

di bidang Obat

Direktorat

Pengawasan

Produksi

Obat,

Narkotika,

Psikotropika,

dan

1,002

Efisien

0,002

Prekursor

6. Meningkatnya

regulatory assistance

dan pengembangan

obat

7. Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang optimal di lingkup

Deputi Bidang

Direktorat

Pengawasan

Distribusi

Pelayanan

Obat,

Narkotika,

Psikotropika

dan

1,0028

Efisien 0,0028

Pengawasan Obat,

NPPZA

8. Terwujudnya SDM

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

NPPZA yang

Prekursor

berkinerja optimal

Direktorat

Pengawasan

Keamanan,

Mutu, dan

Ekspor Impor

Obat,

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor

dan Zat

99,95

100

1,001

1

Efisien

0,001

9. Menguatnya

pengelolaan data dan

informasi pengawasan

obat

10. Terkelolanya

keuangan secara

akuntabel Deputi

Bidang Pengawasan

Obat dan NPPZA

Adiktif

RATA – RATA

0,0017

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

81

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa seluruh

kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

adalah 0,0017 dengan tingkat kategori efisien.

Tabel 3.35 Realisasi Pagu Anggaran 2021 Per Sasaran Program

Capaian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2021

Sasaran

Program

(%)

No

Indikator

Stakeholder Perspective

1

Terwujudnya

Obat aman

dan bermutu

1. Indeks

Pengawasan

Obat

3.217.260.000

5.539.224.469

3.148.343.850,50

5.428.044.400

97,86%

97,99%

2. Persentase

Obat yang

memenuhi

syarat

2

Meningkatnya 1. Indeks

kepatuhan

pelaku usaha

dan

kepatuhan

pelaku usaha

di bidang obat

2. Indeks

kesadaran

masyarakat

terhadap

keamanan

dan mutu obat

3. Indeks

kepatuhan

industri produk

tembakau

2.049.215.000

13.761.000

1.581.183.158,5

4.359.500

77,16%

31,68%

kesadaran

masyarakat

terhadap

keamanan

dan mutu

obat serta

kepatuhan

industri

produk

tembakau

126.427.000

73.920.000

115.678.010

91,50%

68,64%

dalam label

dan iklan

3

Meningkatnya 1. Indeks

kepuasan

pelaku usaha

dan

masyarakat

terhadap

kinerja

kepuasan

pelaku usaha

terhadap

pemberian

bimbingan dan

pembinaan

pengawasan

obat

50.741.409,50

pengawasan

obat

2. Indeks

kepuasan

masyarakat

atas kinerja

pengawasan

obat

194.537.500

192.993.530

99,21%

3. Indeks

kepuasan

masyarakat

terhadap

1.357.971.000

1.364.709.340

100,50%

pelayanan

publik Deputi

Bidang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

82

Capaian

(%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2021

Sasaran

Program

No

Indikator

Pengawasan

Obat, NPPZA

Internal Process Perspective

4

Meningkatnya Indeks

kualitas

kemanfaatan

kebijakan

kualitas

kebijakan

pengawasan

Obat

kebijakan

pengawasan

Obat

4.313.501.031

1.437.582.000

4.300.959.555

1.782.043.825

99,71%

5

Meningkatnya 1. Persentase

efektivitas

pengawasan

dan

pelayanan

publik di

rekomendasi

hasil

pengawasan

obat yang

ditindaklanjuti

oleh lintas

sector

123,96%

bidang obat

2. Indeks

pelayanan

publik di

1.873.513.000

1.830.906.500

1.559.997.470,50

1.943.738.814,56

83,27%

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

3. Persentase

pelayanan

publik di

106,16%

bidang Obat

yang

diselesaikan

tepat waktu

4. Tingkat

efektivitas KIE

di bidang obat

1.261.498.000

985.292.500

1.260.179.014,80

918.314.496

99,90%

93,20%

6

7

Meningkatnya Persentase

regulatory

assistance

dalam

pengembang

an obat

inovasi obat

pengembanga

n baru yang

dikawal sesuai

standar

Learning and Growth Perspective

Terwujudnya

tata kelola

1. Indeks RB

Deputi Bidang

pemerintahan Pengawasan

yang optimal

di lingkup

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

1.950.023.400

350.102.600

2.455.047.151,30

473.669.971,70

125,90%

135,29%

2. Nilai AKIP

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

83

Capaian

(%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2021

Sasaran

Program

No

Indikator

Indeks

profesionalitas

ASN Deputi

Bidang

8

Terwujudnya

SDM Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

yang

3.153.418.600

3.406.538.945,30

108,03%

Pengawasan

Obat, NPPZA

berkinerja

optimal

9

Menguatnya

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Obat

Indeks

Pengelolaan

Data dan

Informasi

2.129.178.000

400.366.200

1.840.854.290

382.455.863,70

86,46%

95,53%

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

1. Nilai Kinerja

Anggaran

10 Terkelolanya

Keuangan

secara

akuntabel

Deputi Bidang

Pengawasan

Deputi Bidang Obat, NPPZA

Pengawasan

Obat, NPPZA

2. Tingkat

Efisiensi

Penggunaan

Anggaran

3.494.888.200

3.485.518.602,70

99,73%

Deputi Bidang

Pengawasan

Obat, NPPZA

TOTAL

35.752.556.000

35.695.371.199

99,84%

Beberapa unit kerja di Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA menerima Hibah dari World Health Organization (WHO) untuk periode

2021 dengan nomor register 2C5ESCLA untuk beberapa kegiatan sesuai

dengan perjanjian Nomor KS.02.02.1.23.12.19.5132.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp

631.776.848,- dengan Direktorat pelaksana sebagai berikut:

Tabel 3.36 Realisasi Belanja Hibah TA 2021

No

Unit Kerja

Nama Kegiatan

Realisasi (Rp)

1.

Direktorat

Standardisasi Obat,

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor, dan Zat

Adiktif

Webinar Validasi Analisis

Farmasi (Webinar Of

Validation And Transfer Of

Methods For

9.699.833

Pharmaceutical Analysis)

Capacity Building on

75.000.000

Regulatory Impact Analysis

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

84

No

Unit Kerja

Nama Kegiatan

Realisasi (Rp)

Training on Evidence Based

Policy Making

75.066.000

Training of Awareness of

ISO 17034:2016

22.709.546

84.580.000

Workshop on Risk Study

Analysis of

Nitrosamine in Drug

Substances And Drug

Products

2.

Direktorat

Pengawasan

Workshop on

Implementation of Good

49.430.000

Keamanan, Mutu, dan Clinical Practice Principles

Ekspor Impor Obat,

Narkotika,

in Post Authorization Safety

Study (GCP)

Psikotropika,

Prekursor, dan Zat

Adiktif

Regionalization of The

Indonesian FDA’s

Laboratories

90.502.469

38.080.000

3.

Direktorat

Capacity Building Of

Pengawasan Distribusi Worldwide Trading And

Obat, Narkotika,

Psikotropika dan

Prekursor

Shipping Pharmaceutical

Raw Material (BBO)

FGD Of Special Access

Scheme Drugs Control

Including Drugs Carry-On

By Passengers And

Through Delivery Services

(SAS)

81.831.500

4.

Direktorat Registrasi

Obat

Workshop/Socialization Of

New Path Of Online Drug

Registration

104.877.500

TOTAL

631.776.848

Pada tahun 2021 diterima dana hibah dari WHO sebesar Rp.

631.786.000 dengan pengesahan sebesar Rp. 631.776.848 Selisih sebesar

Rp. 9.152 sesuai dengan perjanjian telah dikembalikan kepada WHO sebelum

pengesahan hibah TA 2021.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

85

Gambar 3. 4 Rincian Sumber Dana Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Tabel 3.37 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Kategori

Indikator

Target

Realisasi Capaian (%)

Kategori

Baik

Indeks pengawasan obat

91

85,64

96,29%

85,87

94,11

100,83

98,70

99,08

Persentase obat yang memenuhi

syarat

95,50%

87

Baik

Indeks kepatuhan pelaku usaha

di bidang obat

Indeks kesadaran masyarakat

terhadap keamanan dan mutu

obat

80

79,26

Indeks kepatuhan Industri produk

tembakau dalam label dan iklan

47

86

53,62

86

114,09

100

Sangat Baik

Baik

Indeks kepuasan pelaku usaha

terhadap pemberian bimbingan

dan pembinaan pengawasan

obat

Indeks kepuasan masyarakat

atas kinerja pengawasan obat

77

69,38

89,11

90,10

Baik

Indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik

Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

87,00

102,43

Indeks kemanfaatan kualitas

kebijakan pengawasan Obat

89,6

83,43

93,11

Baik

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

86

Indikator

Target

Realisasi Capaian (%)

Kategori

Baik

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan obat yang

78%

75%

96,15

ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indeks pelayanan publik di

bidang Obat

4,12

85%

4,21

102,18

96,98

Baik

Persentase pelayanan publik di

bidang Obat yang diselesaikan

tepat waktu

82,44%

Baik

Tingkat efektivitas KIE di bidang

Obat

90,77

82%

92,81

102,25

105,01

Baik

Persentase inovasi obat

pengembangan baru yang

dikawal sesuai standar

86,11%

Indeks RB Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

86,7

79,7

82,6

86,02

78,44

87,42

99,22

98,42

Baik

Nilai AKIP Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Indeks profesionalitas ASN

Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

105,84

Baik

Kurang

Baik

Indeks Pengelolaan Data dan

Informasi Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

2

1,25

93,6

62,50

100,32

91,20

Nilai Kinerja Anggaran Deputi

Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

93,3

100%

Tingkat Efisiensi Penggunaan

Anggaran Deputi Bidang

91,20%

Baik

Pengawasan Obat, NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

87

D. Perbandingan Pencapaian Indikator

Tabel 3.38 Perbandingan Pencapaian Indikator

No.

Indikator

Deputi I

Deputi II

Kategori

PS 1: Stakeholder perspective

SP 1

1

Indeks pengawasan obat

85,64

96,29

Baik

Indeks Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

85,13

94,59

2

Persentase obat yang memenuhi syarat

Baik

Persentase Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik yang

Memenuhi Syarat

SP 2

3

Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat

85,87

79,26

Baik

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku

usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

84,53

76,23

4

Indeks kesadaran masyarakat terhadap

keamanan dan mutu obat

Indeks kesadaran masyarakat (awareness

index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

SP3

5

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat

86,00

Baik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

85,80

6

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan obat

69,38

Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan Obat Tradisional,

68,74

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

88

No.

Indikator

Deputi I

Deputi II

Kategori

Baik

7

Indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

89,11

Indeks kepuasan masyarakat terhadap

Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

84,25

PS 2: Internal Process Perspective

SP4

8

Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan

pengawasan Obat

83,43

Baik

87,53

Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

SP5

9

Persentase rekomendasi hasil pengawasan

obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

75,00

4,21

Persentase rekomendasi hasil pengawasan

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

81,32

4,04

Baik

10

11

Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

Indeks pelayanan publik di bidang Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

Persentase pelayanan publik di bidang Obat

yang diselesaikan tepat waktu

82,44

92,81

Baik

Presentase pelayanan publik dibidang obat

tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

92,64

91,09

12

Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

SP6

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

89

No.

13

Indikator

Deputi I

Deputi II

Kategori

Baik

Persentase inovasi obat pengembangan baru

yang dikawal sesuai standar

86,11

Presentase inovasi obat bahan alam yang

dikawal sesuai standar

82,92

PS 3: Learn & Growth Prespective

SP 7

14

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

86,02

78,44

Baik

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

83,03

79,69

15

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetika

SP 8

16

Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

87,42

1,25

Baik

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

84,53

1,6

17

18

19

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Kurang

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

93,6

Baik

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

95,45

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

0,0017

Efisien

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

0,9959

Tidak

Effisien

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

90

Pencapaian pada indikator indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan

makanan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Deputi I) memperoleh

realisasi sebesar 85,87 dan Deputi Bidang Pengawasan OTSK (Deputi II) sebesar

84,53. Realisasi tersebut melampaui capaian indeks nasional yaitu sebesar 82,36.

Keberhasilan capaian indikator ini merupakan hasil dari pengawasan yang

komprehensif kepada pelaku usaha di bidang produksi, distribusi dan pelayanan obat

sehingga pelaku usaha semakin patuh pada regulasi di bidang obat. Hal ini juga

didukung oleh advokasi kepada lintas sektor penerbit izin usaha dalam memberikan

tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan POM.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

91

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021

menyajikan keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan Rencana

Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 20 (dua puluh) Indikator

Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai nilai

sebagai berikut:

i.

ii.

Satu (1) indikator dengan kategori SANGAT BAIK

Delapan belas (18) indikator dengan kategori BAIK

Satu (1) indikator dengan kategori kurang

iii.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, alokasi anggaran Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA setelah pemotongan APBN-P Tahap IV dan penambahan

hibah dari WHO yaitu sebesar Rp 35.752.556.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus

lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar Rp 35.695.371.199,- (tiga puluh lima milyar

enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan

puluh sembilan rupiah) menyerap pagu APBN dan hibah sebesar 99,84%

Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan

input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0017 dengan tingkat

kategori efisien.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya pada tahun 2021. Namun demikian kami menyadari masih terdapat

kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai

bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap

masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

92

B. Saran

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan melakukan berbagai upaya

perbaikan pada tahun 2022, antara lain:

1. Terus melakukan pengawalan keamanan dan mutu mulai dari proses evaluasi,

produksi dan distribusi vaksin COVID-19 dari fasilitas produksi sampai ke fasilitas

pelayanan kefarmasian sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung

oleh masyarakat.

2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait yang berada di lingkungan Badan

POM dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat,

NPPZA.

3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan lembaga riset dalam

rangka pengawalan mutu obat dan pengembangan vaksin COVID-19.

4. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit

Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA.

6. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam

memberikan jaminan khasiat, mutu dan keamanan obat serta mendorong

peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

93

L A M P I R A N

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

94

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (sebelum revisi)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

95

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

96

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

97

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

98

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

99

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (setelah revisi)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

100

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

101

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

102

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

103

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 23 Desember 2020

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

104

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

105

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

106

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

107

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 08 November 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

108

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

109

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

110

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

111

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 15 Desember 2021 (Reviu

Renstra)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

112

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

113

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

114

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

115

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Awal)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

116

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

117

Lampiran 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Revisi)

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

118

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

119

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

120

Lampiran 8. Perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

Realisasi

(2020)

Target Kinerja (Semula)

Target Kinerja (Menjadi)

Sasaran Strategis

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya Obat

yang aman dan

bermutu

Indeks Pengawasan

Obat

91

92,25

93,5

94,75

80

81

82

83

84

85,72

97,84

Persentase Obat yang

Memenuhi Syarat

89,1

84.5

91,1

84,7

93,1

84,9

95,1

85,1

97,1

85,3

95,5

96

88

96,5

89

97

91

Meningkatnya

kepatuhan pelaku

usaha dan

kesadaran

masyarakat

terhadap

Indeks Kepatuhan

(Compliance Index)

Pelaku Usaha di Bidang

Obat

79,92

79,08

87

80

Indeks

Kesadaran

Masyarakat (Awareness

Index) Obat yang Aman

dan Bermutu

81,

5

keamanan

dan

76,5

76,7

76,9

77,1

77,3

84

86

mutu Obat serta

kepatuhan

industri

tembakau

produk

Indeks

Industri

Kepatuhan

Produk

46

47

48

49

50

45,13

85,14

47

48

49

50

Tembakau dalam Label

dan Iklan

Meningkatnya

kepuasan pelaku

Indeks

Kepuasan

Pelaku Usaha Terhadap

Pemberian Bimbingan

82,5

82,7

82,9

83,1

83,3

86

87

88

89

usaha

dan

Masyarakat

dan

Pembinaan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

121

Realisasi

(2020)

Target Kinerja (Semula)

Target Kinerja (Menjadi)

Sasaran Strategis

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

terhadap

kinerja

Pengawasan Obat

pengawasan obat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Atas

Kinerja Pengawasan

Obat

72

75

77

80

85

72,12

85,21

77

80

83

86

Indeks

Kepuasan

Masyaraka Terhadap

Layanan Publik Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika,

83,5

83,7

83,9

84,1

84,3

87

88

89

90

Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif

Meningkatnya

Indeks Kualitas

Kebijakan Pengawasan

Obat

89,

7

89,

9

71

75

78

81

89,46

87,42

89,6

87,5

90

91

kualitas Kebijakan

pengawasan Obat

68

Meningkatnya

efektivitas

Persentase Obat Yang

Aman dan Bermutu

Berdasarkan Hasil

Pengawasan

88,

5

89,

5

pengawasan

dan

pelayanan publik

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

122

Realisasi

(2020)

Target Kinerja (Semula)

Target Kinerja (Menjadi)

Sasaran Strategis

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

di bidang Obat

Persentase

Rekomendasi

Pengawasan Obat yang

Hasil

77

78

79

80

81

74,68

84,71

78

79

80

81

Ditindaklanjuti

Lintas Sektor

Oleh

Persentase Pelayanan

Publik di Bidang Obat

yang Diselesaikan Tepat

Waktu

82

83

84

85

86

85

86

87

88

Indeks Pelayanan Publik

Di Bidang Obat dan

Makanan

4,2

8

4,4

4

3,41

70

3,69

73

3,96

77

4,24

80

4,51

83

3.98

90,59

61,11

4,12

90,77

82

4,53

96,33

92

Tingkat Efisiensi KIE di

Bidang Obat

92,59

94,44

Meningkatnya

regulatory

Persentase

Inovasi

60

65

70

75

80

85

89

Obat dan Makanan yang

Dikawal Sesuai Standar

assistance dalam

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

123

Realisasi

(2020)

Target Kinerja (Semula)

Target Kinerja (Menjadi)

Sasaran Strategis

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

pengembangan

Obat

Terwujudnya tata

kelola

Indeks RB Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika,

88,

3

89,

9

pemerintahan dan

kerjasama Deputi

Bidang

83

87

91

92

93

79,32

86,7

91,5

Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif

Pengawasan Obat,

Narkotika,

Nilai AKIP Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika,

Psikotropika,

82,

2

84,

7

81

77

82

79

83

81

84

83

85

77,18

83,24

79,7

87,2

Prekursor, dan Zat

Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif

Adiktif

yang

optimal

Terwujudnya SDM

Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

Narkotika,

Indeks Profesionalitas

ASN Deputi Bidang

Pengawasan Obat,

83,3

3

82,60

84,06 84,77

Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat

Psikotropika,

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

124

Realisasi

(2020)

Target Kinerja (Semula)

Target Kinerja (Menjadi)

Sasaran Strategis

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Prekursor, dan Zat

Adiktif yang

Adiktif

berkinerja optimal

Menguatnya

Pengelolaan Data

dan Informasi

Obat

Indeks Pengelolaan Data

dan Informasi Deputi

Bidang Pengawasan

Obat, NAPPZA

2,2

6

2,2

6

1,51

2

2,5

3

0.25

2

2,5

3

Terkelolanya

Keuangan Deputi

Bidang

Nilai Kinerja Anggaran

93,2

100

93,3

100

93,

4

93,5

93,6

100

95,82

100

93,3

100

93,

4

93,5

100

93,6

100

Pengawasan Obat,

Narkotika,

Tingkat Efisiensi

100

Penggunaan Anggaran

Psikotropika,

Prekursor, dan Zat

Adiktif secara

Akuntabel

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

125

Lampiran 9. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

126

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

127

bpom_ri

obat.bpom

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN