i

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat

dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei

Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Januari 2025 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang

prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap implementasi

pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara berkala.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai

komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga

bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha,

pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan

pelayanan publik selama periode Januari 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada

amanah Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam

mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang

diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih

efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya kepada Tim

Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan

berintegritas.

Jakarta, 7 Februari 2025

Direktur Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,

${ttd}

${ttd_pengirim}

Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B

i

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

i

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

2

B. Metode Pencacahan

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

3

7

A. Analisis Hasil Survei

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

BAB IV DATA SURVEI

8

A. Data Responden

B. Data Dukung Pelaksanaan

BAB V PENUTUP

Lampiran 1 Data Responden

10

11

ii

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar

prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika dan

prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk memastikan

obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki kewenangan

penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang merupakan

layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas

korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas

korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti

Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka

pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui platform survei yang dikembangkan

Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang

berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas

komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian

pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih dan

bebas KKN.

Survei dilakukan secara berkala setiap tahunnya sebagai bahan evaluasi untuk

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan

konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini

diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama

No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi

Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden merupakan

penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan ketentuan:

a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka

seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.

b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30

penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.

B. Metode Pencacahan

Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik 1 s.d. 31 Januari

2025 terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu

Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Obat Impor,

Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat, dan Surat Keterangan

Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan kepada responden melalui platform yang

sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk masing-masing Unit Kerja, dimana tautan

tersebut sudah terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/. Link pengisian survei,

sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas

Produksi Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas

Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari

nilai 3 bulan terakhir.

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Kelompok Jenis Kelamin

Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada bulan

Januari 2025 sebanyak 2 (dua) responden untuk penerima layanan (100%). Berdasarkan

kelompok Jenis Kelamin, 1 (satu) orang merupakan responden Perempuan dan 1 (satu)

orang merupakan responden Laki-laki. Rincian jumlah data responden untuk bulan Januari

2025 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Usia

Responden yang berpartisipasi dalam survei periode Januari 2025 berada pada

kelompok umur 25 - 29 tahun (1 orang) dan 35-39 tahun (1 orang). Rincian jumlah data

responden untuk bulan Januari 2025 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Umur

3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kelompok Pendidikan

Responden yang berpartisipasi dalam survei periode Januari 2025 dari sejumlah 2

(dua) responden semua berlatar belakang pendidikan S2/Profesi/S3. Rincian data

responden untuk bulan Januari 2025 berdasarkan kelompok pendidikan terakhir dapat

dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kelompok Pekerjaan

Responden yang berpartisipasi dalam survei periode Januari 2025 berstatus sebagai

Pegawai Swasta sebanyak 1 (satu) dan 1 (satu) orang berstatus Pegawai BUMN/D. Rincian

data responden untuk bulan Januari 2025 berdasarkan kelompok Pekerjaan dapat dilihat

pada Gambar 4.

Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

a. Indeks Pelayanan Publik

1) Pengertian

4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan

persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei

Persepsi Pelayanan Publik meliputi :

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

U2

Waktu pelayanan

U3

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

U4

U5

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan

Penyebaran informasi pelayanan

Tarif/Biaya pelayanan

U6

U7

U8

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai

Nilai Interval Nilai Persepsi Konversi IPP

Kinerja

Persepsi

1

2

3

4

1.00 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

25.00 – 43.75

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

Tidak memuaskan

Kurang memuaskan

Cukup memuaskan

Memuaskan

2) Hasil SPKP Bulan Januari 2025

Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode Januari 2025, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan

nilai SPKP sebesar 3.92. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 1.

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

Index Tiap Unsur

4,00

3.67

4,00

3.92

U2

Waktu pelayanan

U3

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

U4

U5

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan

Penyebaran informasi pelayanan

Tarif/Biaya pelayanan

U6

U7

U8

Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)

IPP cukup tinggi sebesar 3,92 (dari skala 4) dan

dikategorikan

“Memuaskan”. Secara umum, responden menyatakan bahwa pelayanan yang

diberikan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor sudah dinilai sangat baik. Semua unsur kecuali unsur respon/kecepatan

pelayanan (U3) dan penanganan pengaduan (U4), mendapatkan indeks tertinggi,

yaitu pada angka 4,00. Sedangkan unsur respon/kecepatan pelayanan (U3) dan

penanganan pengaduan (U4) berada pada indeks terendah yaitu masing-masing

pada angka 3.67.

Beberapa masukan terkait unsur-unsur tersebut di atas yaitu Badan POM

dalam proses excellency menuju standard yang lebih baik lagi sebagai bentuk

perbaikan berkelanjutan, perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi personil

5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

seiring dengan perkembangan teknologi terkait produk biologi dan/atau fasilitas

khusus, dengan adanya biosimilar, mRNA, lipovaksin, radiofarmaka, dll. Sehingga

proses perizinan, sertifikasi CPOB, dan registrasi dapat lebih efektif dan efisien.

Terhadap masukan di atas, disampaikan kepada Tim Kerja terkait untuk dapat

menjadi pembahasan/tindak lanjut dalam rangka perbaikan berkesinambungan.

b. Indeks Persepsi Anti Korupsi

1) Pengertian

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan

persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi

pemberi pelayanan publik. Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:

Kode

Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai

Nilai Interval Nilai Persepsi konversi IPAK

Kinerja

Persepsi

1

2

3

4

1.00 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

25.00 – 43.75

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

Tidak bersih dari korupsi

Kurang bersih dari korups

Cukup bersih dari korupsi

Bersih dari korupsi

2) Hasil SPAK bulan Januari 2025

Kode

Unsur

Index Tiap Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

4,00

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Berdasarkan hasil SPAK periode Januari 2025, diperoleh IPAK sebesar 4,00

(dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “BERSIH DARI KORUPSI”. Tidak ada

saran yang disampaikan oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang

dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor telah mendukung pencegahan/pengendalian gratifikasi. Upaya tersebut,

yaitu:

a) Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:

-

E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan

pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat

dan Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia.

6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-

E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan

CPOB, sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara

pengimpor.

-

E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.

E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk

mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas

Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi

dan/atau dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.

-

Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga

mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.

b) Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat

peraturan melalui jdih.pom.go.id dan infografis teknis di KLIK CPOB.

c) Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:

-

Livechat pada subsite Klik CPOB

Link Kampanye BERSIH dan Whistle Blowing System (WBS) pada

subsite Klik CPOB

-

Telepon dan Whatsapp No. 085776313634

Aplikasi sangintegritas.pom.go.id

Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)

d) Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!)

pada kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori

Kepatuhan Industri Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada

saat pelaksanaan inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan

umpan balik terhadap sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai)

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Dengan peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi

pelayanan publik, transparansi prosedur, dan ketersediaan media pengaduan,

diharapkan mampu mencegah kegiatan pungli, percaloan, dan permintaan

gratifikasi, dan pelanggaran integritas lain oleh Pegawai Direktorat Pengawasan

Produksi ONPP.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan langkah-langkah konkrit, antara lain:

1) Hasil SPKP

Berdasarkan masukan yang disampaikan,untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan, telah ditetapkan tindak lanjut dalam meningkatkan unsur kecepatan

pelayanan dan penanganan pengaduan yaitu menambahkan jaminan pelayanan pada

seluruh standar pelayanan publik yaitu mekanisme tindak lanjut berjenjang dilakukan

oleh Anggota, Supervisor, dan/atau Ketua Tim Teknis untuk setiap jenis layanan apabila

petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan pertanyaan dari Pelaku Usaha, dengan

target penyelesaian di Maret 2025.

7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Hasil Survei SPAK

Tidak perlu tindak lanjut namun Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor akan senantiasa melakukan perbaikan sistem

sehingga mampu memberikan pelayanan yang transparan untuk mencegah kegiatan

pungli, percaloan, dan permintaan gratifikasi, dan pelanggaran integritas lain.

8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Responden

Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode Januari 2025. Untuk

keperluan survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri Farmasi/ Sarana Produksi

yang telah menerima layanan publik dengan status 100% selama periode Januari 2025

terhadap empat jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sesuai

dengan kriteria responden dan dikarenakan jumlahnya kurang dari 30, maka seluruh

penerima layanan dijadikan sebagai responden. Terhadap seluruh responden diminta

untuk melakukan pengisian survei melalui tautan yang terintegrasi dengan

https://sapaapip.pom.go.id/, tautan survei diberikan untuk tiap layanan sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan

CPOB Fasilitas Produksi Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas

Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

B. Data Dukung Pelaksanaan

Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui whatsapp message atau email

dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi

hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang

diterima pada periode pemberian layanan.

Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi

waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner

yang berisi pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK

Kualitas Pelayanan Publik

U1

U2

U3

U4

U5

Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur

pelayanan?

Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau

aplikasi sistem dalam pelayanan?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada

unit layanan ini?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana

pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?

9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

U6

U7

U8

Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?

Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media

elektronik maupun nonelektronik?

Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini

sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?

Persepsi Anti Korupsi

P1

P2

Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi

Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi

kecurangan

P3

P4

P5

Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui

https://sapaapip.pom.go.id/. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden yang

berpartisipasi yaitu sebanyak 2 (dua) responden. Rincian data responden yang telah

mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan selama periode Desember 2024,

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

mendapatkan indeks SPKP sebesar 3.92 (dari skala 4) dan masuk sebagai kategori

MEMUASKAN. Seluruh unsur layanan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan

performa layanan sebagai bagian dari continuous improvement kinerja pelayanan publik.

Stakeholder selaku penerima layanan merupakan partner, masukan dari stakeholder

diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan terhadap sistem layanan yang

dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Sehingga, sinergi dari keduanya diharapkan dapat mempertahankan dan terus mendorong

pemilik layanan untuk selalu memberikan pelayanan prima.

Sedangkan untuk SPAK, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor mendapatkan index SPAK sebesar 4,00, dimana index

tersebut masuk dalam kategori BERSIH DARI KORUPSI. Upaya-upaya untuk

meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan dengan baik, transparan, bersih,

dan akuntabel telah dilakukan misalnya menyediakan media pengaduan yang mudah

diakses yaitu subsite Klik CPOB, pelatihan untuk personil Pelayanan Publik, dan Kampanye

BERSIH (Berantas, Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!).

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1. Data Responden

Jenis

Kelamin

Nama instansi/perusahaan

tempat bekerja/beraktivitas

Nama

Usia

Pendidikan Pekerjaan

Robertus Rinaldi

Andrian

37

Laki-laki

S2/Profesi Pegawai

PT Bio Farma (Persero)

/S3

BUMN/D

Dini B

28 Perempuan S2/Profesi Pegawai

/S3 swasta

Novell Pharmaceutical

Laboratories

12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara