cover depan

Laporan SPKP SPAK Januari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat

dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Januari 2026 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan

publik yang prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap

implementasi pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara

berkala.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai

komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga

bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha,

pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan

pelayanan publik selama periode Januari 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada

amanah Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam

mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang

diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih

efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya

kepada Tim Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini

bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan,

profesional, dan berintegritas.

Jakarta,

Februari 2026

Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

${ttd_pengirim}

${ttd}

Dr. Shanti Marlina, S.Si, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

i

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

2

B. Metode Pencacahan

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

BAB III DATA SURVEI

3

A. Data Responden

B. Data Dukung Pelaksanaan

BAB IV PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

4

9

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

BAB V PENUTUP

11

12

Lampiran 1 Data Responden Desember

ii

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar

prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika

dan prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk

memastikan obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki

kewenangan penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang

merupakan layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas

korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas

korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei

Persepsi Anti Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi

dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM).

SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui platform survei yang dikembangkan

Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang

berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas

komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian

pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih

dan bebas KKN.

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan

konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini

diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama

No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi

Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden

merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan

ketentuan:

a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka

seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.

b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30

penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.

B. Metode Pencacahan

Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik Januari 2026

terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu

Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Obat

Impor, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat, dan Surat

Keterangan Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan kepada responden melalui

platform yang sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk masing-masing Unit Kerja,

dimana tautan tersebut sudah terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/. Link

pengisian survei, sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas

Produksi Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan

Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari

nilai 3 bulan terakhir.

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

DATA SURVEI

A. Data Responden

Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode Januari

2026. Untuk keperluan survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri Farmasi/

Sarana Produksi yang telah menerima layanan publik dengan status 100% selama

periode Januari 2026 terhadap empat jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Berdasarkan hasil identifikasi

tersebut, sesuai dengan kriteria responden dan dikarenakan jumlahnya kurang dari 30,

maka seluruh penerima layanan dijadikan sebagai responden. Terhadap seluruh

responden diminta untuk melakukan pengisian survei melalui tautan yang terintegrasi

dengan https://sapaapip.pom.go.id/, tautan survei diberikan untuk tiap layanan sebagai

berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan

CPOB Fasilitas Produksi Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan

Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

B. Data Dukung Pelaksanaan

Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui whatsapp message atau email

dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi

hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang

diterima pada periode pemberian layanan.

Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi

waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi

kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai Tabel 1.

Kualitas Pelayanan Publik

U1

U2

U3

U4

U5

Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur

pelayanan?

Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau

aplikasi sistem dalam pelayanan?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada

unit layanan ini?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana

pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?

3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

U6

U7

U8

Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?

Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui

media elektronik maupun nonelektronik?

Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini

sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?

Persepsi Anti Korupsi

P1

P2

Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi

Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi

kecurangan

P3

P4

P5

Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK

Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui

https://sapaapip.pom.go.id/. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden

yang berpartisipasi yaitu sebanyak 3 (tiga) responden. Rincian data responden yang telah

mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENGOLAHAN SURVEI

A.

Analisis Hasil Survei

a.

Analisis Demografi Data

Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada

bulan Januari 2026 sebanyak 3 (tiga) responden untuk penerima layanan 100%. Rincian

responden dapat dilihat pada Tabel 2.

No

1 Jayanti Micell

2 apt. Neti Nuryawati, S.Si. PT. Meprofarm

3 Cynthia PT. Global Onkolab Farma

Nama

Nama instansi/perusahaan Tahapan penyelesaian (%)

PT KALBE FARMA

100

Tabel 2. Responden SPKP dan SPAK Periode Januari 2026

Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengelompokan data responden berdasarkan Jenis

Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan untuk melihat sebaran populasi, dengan hasil

sebagai berikut:

1) Responden yang berpartisipasi seluruhnya berjenis kelamin perempuan (3 orang).

Grafik data responden berdasarkan kelompok jenis kelamin dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Data Responden Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin

2) Responden yang berpartisipasi berada pada kelompok usia 25 - 34 tahun (1 orang),

35 - 44 tahun (1 orang) dan 45 - 54 tahun (1 orang). Grafik data responden

berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 2.

5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Kelompok Usia

3) Responden yang berpartisipasi memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 (1

orang) dan S2/Profesi/S3 (2 orang). Grafik data responden berdasarkan kelompok

pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Data Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan

4) Responden yang berpartisipasi seluruhnya berstatus sebagai pegawai swasta (3

orang). Grafik data responden berdasarkan kelompok pekerjaan dapat dilihat pada

Gambar 4.

6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

b.

Indeks Pelayanan Publik

1) Pengertian

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan persepsi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei Persepsi

Pelayanan Publik meliputi :

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

U2

Waktu pelayanan

U3

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

U4

U5

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan

Penyebaran informasi pelayanan

Tarif/Biaya pelayanan

U6

U7

U8

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Persepsi Konversi IPP

Kinerja

1

2

3

4

1.00 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

25.00 – 43.75

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

Tidak memuaskan

Kurang memuaskan

Cukup memuaskan

Memuaskan

2) Hasil SPKP Bulan Januari 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode Januari 2026, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan

nilai SPKP sebesar 3.47 (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “Memuaskan”.

Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 3.

7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

Indeks Tiap Unsur

3.78

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

3.11

3.56

3.33

3.56

3.33

Waktu pelayanan

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan

Penyebaran informasi pelayanan

Tarif/Biaya pelayanan

Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)

3.47

Tabel 3. Hasil SPKP Bulan Januari 2026

Nilai IPP bulan Januari 2026 sebesar 3,47, mengalami penurunan sebesar 0,17

poin jika dibandingkan nilai IPP tahun 2025 yang mencapai 3,64. Meskipun IPP

diukur secara bulanan, perbandingan antar periode tahunan menunjukkan adanya

penurunan capaian pada awal tahun 2026. Penurunan ini mengindikasikan adanya

persepsi masyarakat pada indikator-indikator penyusun IPP. Kondisi tersebut perlu

dicermati lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama, baik yang

bersifat internal maupun eksternal, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan

yang tepat guna meningkatkan nilai IPP pada periode berikutnya.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap unsur-unsur penyusun IPP untuk

mengidentifikasi unsur dengan nilai terendah sebagai fokus perbaikan layanan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, unsur terendah adalah Waktu Pelayanan (U2)

dengan nilai indeks sebesar 3,11, diikuti oleh Sarana Prasarana Pelayanan (U5)

dan Tarif/Biaya pelayanan (U7) dengan nilai indeks masing-masing sebesar 3,33.

Unsur-unsur dengan nilai indeks terendah tersebut menunjukkan area layanan yang

masih perlu ditingkatkan. Adapun saran yang diberikan responden sebagai berikut:

● Terdapat timeline evaluasi untuk proses e-atensi.

● Masih ada kesulitan akses ke dalam OSS dan seringnya server down.

● Kurangnya kecepatan terbit sertifikat di OSS, sementara status di e-sertifikasi

BPOM sudah keluar sertifikat.

Berdasarkan analisis secara komprehensif, diketahui bahwa kendala pada

sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi

Penanaman Modal) berkontribusi terhadap penurunan nilai IPP. Sistem OSS

tersebut tidak berada dalam pengelolaan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP.

Namun demikian, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP telah memberikan

pelayanan serta respons yang memadai terhadap kendala dimaksud melalui upaya

koordinasi sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup tugasnya.

c.

Indeks Persepsi Anti Korupsi

1) Pengertian

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan

persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi

pemberi pelayanan publik.

8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:

Kode

Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Persepsi konversi IPAK

Kinerja

1

2

3

4

1.00 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

25.00 – 43.75

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

Tidak bersih dari korupsi

Kurang bersih dari korups

Cukup bersih dari korupsi

Bersih dari korupsi

2) Hasil SPAK bulan Januari 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPAK periode Januari 2026, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan

nilai SPAK sebesar 3.56 (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “BERSIH DARI

KORUPSI”. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.

Kode

Unsur

Index Tiap Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

3.56

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

3.56

Tabel 4. Hasil SPAK Bulan Januari 2026

Nilai IPAK bulan Januari 2026 sebesar 3,56, mengalami penurunan sebesar

0,28 poin jika dibandingkan nilai IPAK tahun 2025 yang mencapai 3,84. Sama

halnya dengan IPP, perbandingan antar periode menunjukkan adanya penurunan

capaian pada awal tahun 2026, yang perlu dicermati lebih lanjut sebagai dasar

perumusan langkah perbaikan.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks tiap unsur IPAK pada Tabel 4, seluruh

unsur memperoleh nilai yang sama, yaitu 3,56. Tidak terdapat saran atau masukan

spesifik dari responden terkait unsur-unsur IPAK pada periode pengukuran ini.

Meskipun demikian, hasil pengukuran tersebut tetap menjadi bahan evaluasi untuk

mempertahankan dan meningkatkan integritas pelayanan, khususnya melalui

penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan praktik-praktik yang

berpotensi menurunkan nilai IPAK pada periode selanjutnya.

9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung pelayanan publik yang

bebas dari korupsi, yaitu:

1. Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:

-

E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan

pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat

dan Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia.

-

E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan CPOB,

sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara pengimpor.

E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.

-

E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk

mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas

Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi

dan/atau dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.

-

Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga

mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.

2. Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat peraturan

melalui jdih.pom.go.id dan infografis teknis di KLIK CPOB.

3. Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:

-

Livechat pada subsite Klik CPOB

Link Kampanye BERSIH dan Whistle Blowing System (WBS) pada subsite

Klik CPOB

-

Telepon dan Whatsapp No. 085776313634

Aplikasi sangintegritas.pom.go.id

Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)

4. Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) pada

kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori Kepatuhan

Industri Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada saat

pelaksanaan inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan

balik terhadap sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai) Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Dengan peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi

pelayanan publik, transparansi prosedur, dan ketersediaan media pengaduan,

diharapkan mampu mencegah kegiatan pungli, percaloan, dan permintaan

gratifikasi, dan pelanggaran integritas lain oleh Pegawai Direktorat Pengawasan

Produksi ONPP.

10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B.

Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan dan dilakukan langkah-langkah konkrit,

antara lain:

a.

Hasil SPKP

Berdasarkan hasil analisis dan saran responden, tindak lanjut yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan Hasil SPKP antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan timeline evaluasi yang jelas dan terukur pada

proses e-atensi untuk meningkatkan kepastian waktu pelayanan.

2. Menyampaikan klarifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa kendala pada sistem

OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi

Penanaman Modal) berada di luar kewenangan Direktorat Pengawasan

Produksi ONPP. Namun demikian, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP

tetap melakukan koordinasi dengan pengelola sistem OSS dalam rangka

menindaklanjuti dan memfasilitasi penyelesaian kendala yang dialami oleh

Pelaku Usaha.

b.

Hasil Survei SPAK

Tindak lanjut terhadap pencapaian nilai hasil survei SPAK adalah Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor terus melakukan

internalisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!).

Internalisasi dilakukan sebagai refreshment kepada seluruh personil di Direktorat

Pengawasan Produksi Obat dan NPP utamanya pada petugas pelayanan publik

agar memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan indikasi kecurangan. Walau

demikian nilai SPAK yang dicapai tetap menunjukkan bahwa Direktorat

Pengawasan Produksi Obat dan NPP konsisten tetap berada dalam level kategori

tertinggi yaitu “BERSIH DARI KORUPSI”.

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan selama periode Januari 2026,

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

memperoleh indeks SPKP sebesar 3,47 (dari skala 4) yang termasuk dalam kategori

MEMUASKAN, serta indeks SPAK sebesar 3,56 (dari skala 4) yang masih berada dalam

kategori BERSIH DARI KORUPSI. Hasil ini mencerminkan persepsi positif masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik serta komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas di

lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Namun demikian, capaian indeks SPKP dan SPAK masih memerlukan perhatian

dan upaya peningkatan berkelanjutan (continuous improvement). Penurunan nilai IPP dan

IPAK pada bulan Januari tahun 2026 jika dibandingkan nilai pada tahun 2025,

menunjukkan perlunya penguatan kualitas pelayanan serta konsistensi dalam menjaga

integritas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil analisis terhadap unsur-unsur

penyusun IPP memberikan gambaran area layanan yang masih perlu ditingkatkan,

khususnya terkait waktu pelayanan, sarana prasarana, serta aspek biaya pelayanan.

Sementara itu, hasil pengukuran IPAK menunjukkan persepsi responden yang relatif

seragam terhadap unsur-unsur integritas pelayanan, yang tetap perlu dijaga dan

ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan

praktik-praktik yang berpotensi menurunkan integritas pelayanan.

Dengan menjadikan hasil survei ini sebagai landasan perumusan kebijakan dan

perbaikan layanan, diharapkan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor dapat merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah

perbaikan yang terukur dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan

memperkuat kepercayaan masyarakat pada periode selanjutnya.

12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Data Responden Januari 2026

Jenis

Kelamin

Nama

perusahaan

Persentase

penyelesaian

No

1

Nama

Usia

No. HP

Pendidikan

Pekerjaan

Pegawai

swasta

Jayanti Micell

37 Perempuan 081932396989

S1

PT Kalbe Farma

PT. Meprofarm

100

apt. Neti

Nuryawati, S.Si.

Pegawai

swasta

2

51 Perempuan 081220818260 S2/Profesi/S3

33 Perempuan 081285355030 S2/Profesi/S3

Pegawai

swasta

PT. Global

Onkolab Farma

3

Cynthia

13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cover belakang

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).