Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
KATA PENGANTAR  
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat  
dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei  
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode April 2025 ini dapat diselesaikan.  
Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan  
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang  
prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap implementasi  
pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara berkala.  
Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai  
komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga  
bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha,  
pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan  
pelayanan publik selama periode April 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada  
amanah Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan  
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90  
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas  
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.  
Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi  
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam  
mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang  
diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih  
efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  
Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang  
telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya kepada Tim  
Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam  
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan  
berintegritas.  
Jakarta, 9 Mei 2025  
Direktur Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,  
Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B  
i
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
DAFTAR ISI  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
i
ii  
1
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II METODOLOGI SURVEI  
A. Kriteria Responden  
2
2
2
2
B. Metode Pencacahan  
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis  
BAB III DATA SURVEI  
3
3
3
A. Data Responden  
B. Data Dukung Pelaksanaan  
BAB IV PENGOLAHAN SURVEI  
A. Analisis Hasil Survei  
5
5
B. Tindak Lanjut Hasil Survei  
10  
BAB V PENUTUP  
11  
12  
Lampira 1 Data Responden April  
ii  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
BAB I  
PENDAHULUAN  
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor  
merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas  
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar  
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan  
pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika dan  
prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk memastikan  
obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat Pengawasan  
Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki kewenangan  
penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang merupakan  
layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 tahun  
2009 tentang Pelayanan Publik.  
Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas  
korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan  
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih  
dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas  
korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti  
Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka  
pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju  
Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).  
SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui platform survei yang dikembangkan  
Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang  
berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas  
komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian  
pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih dan  
bebas KKN.  
Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk  
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan  
konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini  
diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan  
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan  
akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.  
1
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
BAB II  
METODOLOGI SURVEI  
A. Kriteria Responden  
Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama  
No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi  
Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden merupakan  
penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan ketentuan:  
a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka  
seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.  
b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30  
penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.  
B. Metode Pencacahan  
Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik Januari s.d.  
Desember 2025 terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan  
Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu  
Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Obat Impor,  
Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat, dan Surat Keterangan  
Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan kepada responden melalui platform yang  
sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk masing-masing Unit Kerja, dimana tautan  
tersebut sudah terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/. Link pengisian survei,  
sebagai berikut:  
a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,  
b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan CPOB Fasilitas  
Produksi Obat Impor,  
c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas  
Bersama Obat dan Non Obat,  
d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan  
CPOB.  
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis  
Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari  
nilai 3 bulan terakhir.  
2
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
BAB III  
DATA SURVEI  
A. Data Responden  
Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah Bebas  
dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode April 2025. Untuk keperluan  
survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri Farmasi/ Sarana Produksi yang telah  
menerima layanan publik dengan status 100% selama periode April 2025 terhadap empat  
jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika  
dan Prekursor. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sesuai dengan kriteria responden  
dan dikarenakan jumlahnya kurang dari 30, maka seluruh penerima layanan dijadikan  
sebagai responden. Terhadap seluruh responden diminta untuk melakukan pengisian  
survei melalui tautan yang terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/, tautan survei  
diberikan untuk tiap layanan sebagai berikut:  
a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,  
b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan  
CPOB Fasilitas Produksi Obat Impor,  
c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas  
Bersama Obat dan Non Obat,  
d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan  
CPOB.  
B. Data Dukung Pelaksanaan  
Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui whatsapp message atau email  
dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi  
hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang  
diterima pada periode pemberian layanan.  
Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi  
waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner  
yang berisi pertanyaan sesuai Tabel 1.  
Kualitas Pelayanan Publik  
U1  
U2  
U3  
U4  
U5  
Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur  
pelayanan?  
Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan  
sesuai dengan ketentuan?  
Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau  
aplikasi sistem dalam pelayanan?  
Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada  
unit layanan ini?  
Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana  
pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?  
3
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
U6  
U7  
U8  
Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan  
persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?  
Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media  
elektronik maupun nonelektronik?  
Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini  
sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?  
Persepsi Anti Korupsi  
P1  
P2  
Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi  
Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi  
kecurangan  
P3  
P4  
P5  
Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang  
Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)  
Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro  
Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK  
Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui  
https://sapaapip.pom.go.id/. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden yang  
berpartisipasi yaitu sebanyak 7 (tujuh) responden. Rincian data responden yang telah  
mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.  
4
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
BAB IV  
PENGOLAHAN SURVEI  
A.  
Analisis Hasil Survei  
a.  
Analisis Demografi Data  
Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada bulan  
April 2025 sebanyak 7 (tujuh) responden untuk penerima layanan (100%). Rincian  
responden dapat dilihat pada Tabel 2.  
No  
Nama  
Usia  
Jenis  
Pendidikan  
Pekerjaan  
Nama  
Kelamin  
instansi/perusahaan  
1
2
Pungki Yulianti  
41 Perempuan S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Kalbe Farma  
Satrio Desrianto  
Prabowo  
31 Laki-laki  
S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Kalventis Sinergi  
Farma  
3
4
Wahyu nilam suri  
27 Perempuan S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Kalventis Sinergi  
Farma  
Iin Ruslan  
53 Laki-laki  
S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Kalventis Sinergi  
Farma  
5
6
Bambang Megars  
42 Laki-laki  
43 Laki-laki  
S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Bayer Indonesia  
Mohammad  
Thaufiq P  
S1  
Pegawai swasta PT Garam Dua  
Musim  
7
Nisita Dyah  
Nareswari  
25 Perempuan S2/Profesi/S3 Pegawai swasta PT Novell  
Tabel 2. Responden SPKP dan SPAK Periode April 2025  
Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengelompokan data responden berdasarkan Jenis  
Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan untuk melihat sebaran populasi. Selain itu,  
dilakukan pula perbandingan populasi responden antara periode April 2025 dan periode  
Januari–Maret 2025, dengan hasil sebagai berikut:  
1) Pada survei periode April 2025, responden laki-laki sedikit lebih dominan dalam survei  
ini dibandingkan perempuan. Terdapat pergeseran karakteristik pengguna layanan  
berdasarkan survei periode Januari–Maret 2025, yang dapat dilihat pada Gambar 1.  
Gambar 1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
5
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
2) Demografi usia berada pada range 25–53 tahun, Usia tersebut merupakan usia yang  
cukup matang untuk memberikan penilaian yang objektif serta berada berada di usia  
kerja produktif. Demografi usia antara periode April 2025 dan periode Januari–Maret  
2025 dapat dilihat pada Gambar 2.  
Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Usia  
3) Tingkat pendidikan responden berada pada S1 dan S2/Profesi/S3 yang, menunjukkan  
responden berasal dari kalangan profesional yang cenderung paham prosedur dan  
etika kerja. Kelompok Pendidikan antara periode April 2025 dan periode Januari–Maret  
2025 dapat dilihat pada Gambar 3.  
Gambar 3. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  
4) Responden berdasarkan kelompok pekerjaan dinilai homogen yaitu berasal dari  
pegawai swasta. Kelompok Pekerjaan antara periode April 2025 dan periode Januari–  
Maret 2025 dapat dilihat pada Gambar 4  
Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan  
6
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
b.  
Indeks Pelayanan Publik  
1) Pengertian  
Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan persepsi  
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei Persepsi  
Pelayanan Publik meliputi :  
Kode  
U1  
Unsur Pelayanan  
Prosedur/alur pelayanan  
U2  
Waktu pelayanan  
U3  
Respon/kecepatan pelayanan  
Penanganan pengaduan  
U4  
U5  
Sarana prasarana pelayanan  
Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan  
Penyebaran informasi pelayanan  
Tarif/Biaya pelayanan  
U6  
U7  
U8  
Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:  
Nilai Persepsi  
Nilai  
Nilai Persepsi Konversi IPP  
Kinerja  
Interval  
1
2
3
4
1.00 – 1.75  
1.76 – 2.50  
2.51 – 3.25  
3.26 – 4.00  
25.00 – 43.75  
43.76 – 62.50  
62.51 – 81.25  
81.26 - 100  
Tidak memuaskan  
Kurang memuaskan  
Cukup memuaskan  
Memuaskan  
2) Hasil SPKP Bulan April 2025  
Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode April 2025, Direktorat  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan  
nilai SPKP sebesar 3.68 (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “Memuaskan”.  
Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 3.  
Kode  
U1  
Unsur Pelayanan  
Prosedur/alur pelayanan  
Index Tiap Unsur  
3,62  
3,71  
3,52  
3,71  
3,71  
3,81  
3,71  
3,62  
3,68  
U2  
Waktu pelayanan  
U3  
Respon/kecepatan pelayanan  
Penanganan pengaduan  
U4  
U5  
Sarana prasarana pelayanan  
Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan  
Penyebaran informasi pelayanan  
Tarif/Biaya pelayanan  
U6  
U7  
U8  
Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)  
Tabel 3. Hasil SPKP Bulan April 2025  
Berdasarkan data pada Tabel 3, unsur yang mendapatkan indeks tertinggi, yaitu  
unsur kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan. Unsur pelayanan dengan  
indeks yang tinggi juga terdapat pada unsur kecepatan waktu pelayanan,  
penanganan pengaduan, ketersediaan sarana prasarana, dan penyebaran informasi  
pelayanan. Unsur yang mendapatkan indeks terendah yaitu terkait respon/kecepatan  
pelayanan, dilanjutkan dengan unsur renda lainnya yaitu kemudahan prosedur/alur  
7
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
pelayanan, dan tarif/Biaya pelayanan. Beberapa masukan dari responden terkait  
unsur-unsur tersebut, antara lain:  
1. Tingkatkan kemudahan dan kecepatan layanan  
2. Apabila terjadi pergantian evaluator di BPOM dalam proses evaluasi SMF,  
misalnya karena cuti panjang atau kendala lainnya, diusulkan agar terdapat  
mekanisme hand over yang jelas kepada evaluator pengganti, sehingga proses  
evaluasi dapat tetap berlangsung secara berkesinambungan.  
3. Penyempurnaan pelayanan dengan menambahkan jumlah personil sehingga  
bisa mengurangi jadwal/waktu antrian.  
Terhadap masukan di atas, telah disampaikan kepada Tim Kerja terkait untuk  
dapat  
menjadi  
pembahasan/tindak  
lanjut  
dalam  
rangka  
perbaikan  
berkesinambungan. Namun secara keseluruhan, nilai IPP bulan April 2025  
mengalami kenaikan poin sebesar 0,39 dibandingkan nilai IPP bulan Maret 2025,  
yaitu dari 3,29 menjadi 3.68.  
c.  
Indeks Persepsi Anti Korupsi  
1) Pengertian  
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan  
persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi  
pemberi pelayanan publik. Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:  
Kode  
Unsur  
P1  
P2  
P3  
P4  
P5  
Diskriminasi  
Kecurangan  
Gratifikasi  
Pungutan liar (pungli)  
Praktik percaloan/perantara/biro  
Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:  
Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Persepsi konversi IPAK  
Kinerja  
Tidak bersih dari  
korupsi  
Kurang bersih dari  
korupsi  
1
2
1.00 – 1.75  
25.00 – 43.75  
1.76 – 2.50  
43.76 – 62.50  
Cukup bersih dari  
korupsi  
Bersih dari korupsi  
3
4
2.51 – 3.25  
62.51 – 81.25  
3.26 – 4.00  
81.26 - 100  
2) Hasil SPAK bulan April 2025  
Berdasarkan pelaksanaan survei SPAK periode April 2025, Direktorat  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan  
nilai SPAK sebesar 3.85 (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “BERSIH DARI  
KORUPSI”. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.  
8
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Kode  
Unsur  
Index Tiap Unsur  
P1  
P2  
P3  
P4  
P5  
Diskriminasi  
Kecurangan  
Gratifikasi  
3,90  
3,90  
3,81  
3,81  
3,81  
3,85  
Pungutan liar (pungli)  
Praktik percaloan/perantara/biro  
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)  
Tabel 4. Hasil SPAK Bulan April 2025  
Berdasarkan data pada Tabel 4, unsur yang mendapatkan indeks tertinggi yaitu  
unsur terkait pelayanan tanpa diskriminasi dan indikasi kecurangan. Unsur yang  
mendapatkan indeks terendah yaitu unsur terkait pemberian pelayanan tanpa praktik  
gratifikasi, pungutan liar (pungli), dan percaloan/perantara/biro. Beberapa masukan  
dari responden terkait unsur-unsur tersebut sama dengan masukan terhadap SPKP,  
antara lain:  
1. Tingkatkan kemudahan dan kecepatan layanan  
2. Apabila terjadi pergantian evaluator di BPOM dalam proses evaluasi SMF,  
misalnya karena cuti panjang atau kendala lainnya, diusulkan agar terdapat  
mekanisme hand over yang jelas kepada evaluator pengganti, sehingga proses  
evaluasi dapat tetap berlangsung secara berkesinambungan.  
3. Penyempurnaan pelayanan dengan menambahkan jumlah personil sehingga  
bisa mengurangi jadwal/waktu antrian.  
Upaya yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung pencegahan/pengendalian praktik  
kecurangan telah dilakukan, yaitu:  
1. Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:  
-
E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan  
pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat  
dan Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Republik Indonesia.  
-
E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan CPOB,  
sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara pengimpor.  
E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.  
-
-
E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk  
mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas  
Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi dan/atau  
dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.  
-
Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga  
mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.  
2. Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat peraturan  
melalui jdih.pom.go.id dan infografis teknis di KLIK CPOB.  
3. Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:  
-
Livechat pada subsite Klik CPOB  
9
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
-
Link Kampanye BERSIH dan Whistle Blowing System (WBS) pada subsite  
Klik CPOB  
-
-
-
Telepon dan Whatsapp No. 085776313634  
Aplikasi sangintegritas.pom.go.id  
Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)  
4. Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) pada  
kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan  
Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori Kepatuhan Industri  
Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada saat pelaksanaan  
inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap  
sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai) Direktorat Pengawasan  
Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.  
Dengan peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi  
pelayanan publik, transparansi prosedur, dan ketersediaan media pengaduan,  
diharapkan mampu mencegah kegiatan pungli, percaloan, dan permintaan gratifikasi,  
dan pelanggaran integritas lain oleh Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi  
ONPP. Secara keseluruhan, nilai IPAK bulan April 2025 mengalami kenaikan poin  
sebesar 0,17 dibandingkan nilai IPAK bulan Maret 2025, yaitu dari 3,68 menjadi 3,85.  
B.  
Tindak Lanjut Hasil Survei  
Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas  
dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan langkah-langkah konkrit, antara lain:  
a.  
Hasil SPKP  
Rencana tindak lanjut terhadap unsur yang mendapatkan indeks terendah yaitu  
unsur terkait respon/kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur/alur pelayanan, dan  
tarif/biaya pelayanan, antara lain sebagai berikut:  
1. Untuk mempercepat waktu pelayanan, dilakukan peningkatan frekuensi jumlah  
asistensi regulatori dan/atau desk evaluation yang diselenggarakan di Gedung  
BPOM atau di lokasi sekitar pelaku usaha, baik secara luring maupun daring.  
Salah satu contoh pelaksanaannya adalah kegiatan asistensi regulatori  
dan/atau desk evaluation yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2025 di  
Surabaya dan Semarang pada April 2025. Kegiatan ini diupayakan akan  
membantu percepatan pelayanan publik dan kembali direncanakan pada Mei  
2025 di Jakarta.  
2. Untuk kemudahan pelayanan publik, telah dilakukan pembaharuan Buku Saku  
Pelayanan Publik pada bulan Maret 2025 sebagai panduan yang jelas bagi  
pelaku usaha untuk pengajuan permohonan pelayanan publik. Terkait hal ini,  
akan dilakukan sosialisasi pembaharuan buku saku tersebut melalui sarana  
media sosial. Direncanakan akan dilaksanakan pada TW2 tahun 2025.  
3. Pengenaan tarif/biaya pelayanan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI  
No. 17 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang  
berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. PNBP ditetapkan pada  
Peraturan Pemerintah sehingga tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah  
10  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
dengan transparansi pembiayaan pada setiap infografis dan standar pelayanan  
dan pembayaran dilakukan secara sistem melalui aplikasi e-sertifikasi CPOB.  
b.  
Hasil Survei SPAK  
Rencana tindak lanjut terhadap unsur gratifikasi, pungutan liar (pungli), dan  
percaloan/perantara/biro yang menempati indeks angka 3,81, maka Direktorat  
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor akan melakukan  
pelatihan bagi petugas pelayanan publik di Lingkungan Direktorat Pengawasan  
Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, sebagai komitmen  
berkesinambungan dalam menjaga kualitas layanan. Kegiatan ini direncanakan akan  
dilaksanakan pada TW2 tahun 2025.  
11  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
BAB V  
PENUTUP  
Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan selama periode April 2025,  
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
mendapatkan indeks SPKP sebesar 3.68 (dari skala 4) dan masuk sebagai kategori  
MEMUASKAN. Meskipun demikian seluruh unsur layanan perlu mendapatkan perhatian  
dan peningkatan performa layanan sebagai bagian dari continuous improvement kinerja  
pelayanan publik.  
Index SPAK diperoleh sebesar 3,85, dimana index tersebut masuk dalam kategori  
BERSIH DARI KORUPSI. Upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen dalam memberikan  
pelayanan dengan baik, transparan, bersih, dan akuntabel telah dilakukan misalnya  
menyediakan media pengaduan yang mudah diakses yaitu subsite Klik CPOB, pelatihan  
untuk personil Pelayanan Publik, dan Kampanye BERSIH (Berantas, Korupsi dan  
Gratifikasi, Hebat!).  
Hasil survei SPKP dan SPAK menunjukkan bahwa Direktorat telah menunjukkan  
kinerja pelayanan publik dan integritas yang sangat baik, namun tidak boleh stagnan.  
Masukan dari stakeholder perlu terus diolah sebagai sumber perbaikan berkelanjutan.  
Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, bersih, dan responsif  
dapat terus dipenuhi.  
12  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara