KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.33.03.25.24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETEPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Menimbang

: bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja

dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor yang selaras dengan Rancangan Rencana

Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-

2029 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor tentang Penetapan Indikator

Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Tahun 2025-2029;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008

tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1842);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-2-

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1569);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun

2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1570);

9. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 930);

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor

83

Tahun

2025

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

: KEPUTUSAN PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-

2029

: Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama

Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang

selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-3-

diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana

kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian

kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2025

DIREKTUR PENGAWASAN

PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

${ttd}

BAYU WIBISONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN

PRODUKSI

OBAT,

NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.33.03.25.24 TAHUN

2025 TENTANG PENETEPAN INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

DIREKTORAT

PENGAWASAN

NARKOTIKA,

PRODUKSI

PSIKOTROPIKA,

OBAT,

DAN

PREKURSOR BADAN PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

DAN PREKURSOR TAHUN 2025-2029

SS 1

1.1

Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis

risiko

Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high

risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB

1.2

Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan

NPP oleh UPT sesuai ketentuan

1.3

1.4

Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru

Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk

lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar

SS 2

2.1

Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan Obat

Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan

baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam

rangka pengawasan

SS 3

3.1

Meningkatnya maturitas sarana produksi Obat

Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya

SS 4

Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan

sarana produksi Obat

4.1

4.2

Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat,

obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-5-

SS 5

Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi

Obat & NPP

5.1

5.2

Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP

Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan

Produksi Obat & NPP

5.3

5.4

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan

Produksi Obat & NPP

Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2025

DIREKTUR PENGAWASAN

PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

${ttd}

BAYU WIBISONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara