Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat

dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode September 2026 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan

publik yang prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap

implementasi pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara

berkala.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai

komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga

bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha,

pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan

pelayanan publik selama periode September 2026. Penyusunan laporan ini mengacu

pada amanah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam

mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang

diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih

efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya

kepada Tim Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini

bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan,

profesional, dan berintegritas.

Jakarta, Oktober 2026

Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,

${ttd_pengirim}

${ttd}

Dr. Shanti Marlina, S.Si, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

i

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

i

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

2

B. Metode Pencacahan

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

BAB III DATA SURVEI

3

A. Data Responden

B. Data Dukung Pelaksanaan

BAB IV PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

5

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

11

BAB V PENUTUP

12

13

Lampiran 1 Data Responden September

ii

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar

prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika

dan prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk

memastikan obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki

kewenangan penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang

merupakan layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas

korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas

korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei

Persepsi Anti Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi

dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM).

SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui platform survei yang dikembangkan

Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang

berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas

komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian

pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih

dan bebas KKN.

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan

konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini

diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama

No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi

Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden

merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan

ketentuan:

a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka

seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.

b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30

penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.

B. Metode Pencacahan

Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik September 2026

terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu

Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap

Fasilitas Pembuatan Obat Impor, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan

Non Obat, dan Surat Keterangan Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan

kepada responden melalui platform yang sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk

masing-masing Unit Kerja, dimana tautan tersebut sudah terintegrasi dengan

https://sapaapip.pom.go.id/. Link pengisian survei, sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan

CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan

Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari

nilai 3 bulan terakhir.

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

DATA SURVEI

A. Data Responden

Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode

September 2026. Untuk keperluan survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri

Farmasi/ Sarana Produksi yang telah menerima layanan publik dengan status 100%

selama periode September 2026 terhadap empat jenis layanan yang dimiliki Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Berdasarkan hasil

identifikasi tersebut, sesuai dengan kriteria responden dan dikarenakan jumlahnya kurang

dari 30, maka seluruh penerima layanan dijadikan sebagai responden. Terhadap seluruh

responden diminta untuk melakukan pengisian survei melalui tautan yang terintegrasi

dengan https://sapaapip.pom.go.id/, tautan survei diberikan untuk tiap layanan sebagai

berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,

b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan

CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,

c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan

Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,

d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan

CPOB.

B. Data Dukung Pelaksanaan

Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui WhatsApp message atau email

dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi

hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang

diterima pada periode pemberian layanan.

Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi

waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi

kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai Tabel 1.

Kualitas Pelayanan Publik

U1

U2

Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?

Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan?

U3

U4

U5

Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau

aplikasi sistem dalam pelayanan?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit

layanan ini?

Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana

pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?

3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

U6

U7

U8

Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?

Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media

elektronik maupun nonelektronik?

Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai

dengan tarif/biaya yang ditetapkan?

Persepsi Anti Korupsi

P1

P2

Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi

Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi

kecurangan

P3

P4

P5

Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)

Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK

Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui

https://sapaapip.pom.go.id/. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden

yang berpartisipasi yaitu sebanyak 8 (delapan) responden. Rincian data responden yang

telah mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENGOLAHAN SURVEI

A.

Analisis Hasil Survei

a.

Analisis Demografi Data

Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada

bulan September 2026 sebanyak 5 (lima) responden untuk penerima layanan 100%.

Rincian responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tahapan

penyelesaian (%)

No

Nama

Nama Instansi/Perusahaan

1

100

Elisabeth Nita Maharani

PT Erlangga Edi Laboratories

(Erela)

2

100

Devika Sri Wulandari

PT Etana Biotechnologies

Indonesia

3

4

100

Raditya Prim Istiaji

Yohanes Permana

PT Phapros

PT Integrated Healthcare

Indonesia

5

PT Soho Industri Pharmasi

100

Arini Triguspita

Tabel 2. Responden SPKP dan SPAK Periode September 2026

Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengelompokan data responden berdasarkan Jenis

Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan untuk melihat sebaran populasi, dengan hasil

sebagai berikut:

1) Berdasarkan Gambar 1, dari total 5 responden pada bulan September 2026,

sebanyak 3 responden (60%) merupakan perempuan dan 2 responden (40%)

merupakan laki-laki. Berdasarkan perbandingan jumlah responden periode

Januari–September 2026, partisipasi pada bulan September didominasi oleh

perempuan.

Gambar 1. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2) Berdasarkan Gambar 2, dari total 5 responden pada bulan September 2026, hanya

terdapat kelompok usia 35–44 dan usia 45-54, yaitu sebanyak 4 responden (80%)

5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk kelompok usia 35-44 dan diikuti kelompok usia 45–54 tahun sebanyak 1

responden (20%). Hasil survei periode Januari–September 2026 menunjukkan bahwa

responden pada rentang usia 35–44 tahun secara konsisten menjadi kontributor

utama partisipasi dari bulan ke bulan. Memasuki pertengahan tahun (Juni dan

September 2026), terjadi peningkatan jumlah responden yang sangat signifikan pada

rentang usia produktif tersebut, didampingi oleh kelompok usia 45–54 tahun.

Gambar 2. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Usia

3) Berdasarkan Gambar 3, dari total 5 responden pada bulan September 2026,

mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S2/Profesi/S3, yaitu sebanyak 4

responden (80%). Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah

1 responden (20%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok

pendidikan selama periode Januari–September 2026, jumlah responden bulan

September menurun dibandingkan responden bulan sebelumnya dan responden

dengan latar belakang pendidikan S2/Profesi/S3 merupakan kontributor dominan

sepanjang periode Januari hingga September 2026 dibandingkan jenjang D1/D2/D3

maupun S1.

Gambar 3. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan

4) Berdasarkan Gambar 4, dari total 5 responden pada bulan September 2026, semua

responden bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 5 responden (100%).

Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok pekerjaan selama

periode Januari–September 2026, jumlah responden pada bulan September menurun

dibandingkan bulan sebelumnya dan responden dengan pekerjaan pegawai swasta

merupakan kontributor dominan sepanjang periode Januari hingga September 2026

6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibandingkan PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN/D, Pelajar /mahasiswa, Wiraswasta

dan lainnya.

Gambar 4. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

b.

Indeks Pelayanan Publik

1) Pengertian

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan persepsi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei Persepsi

Pelayanan Publik meliputi :

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

U2

Waktu pelayanan

U3

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

U4

U5

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan

Penyebaran informasi pelayanan

Tarif/Biaya pelayanan

U6

U7

U8

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Persepsi Konversi IPP

Kinerja

1

1.00 – 1.75

25.00 – 43.75

Tidak memuaskan

2

3

4

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

Kurang memuaskan

Cukup memuaskan

Memuaskan

2) Hasil SPKP Bulan September 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode September 2026, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan

nilai SPKP sebesar 3.77 (dari skala 4)

dengan kategori kinerja sebagai

“Memuaskan”. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 3.

7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode

U1

Unsur Pelayanan

Prosedur/alur pelayanan

Waktu pelayanan

Indeks Tiap Unsur

3.73

U2

U3

U4

U5

U6

3.47

3.73

3.87

3.73

Respon/kecepatan pelayanan

Penanganan pengaduan

Sarana prasarana pelayanan

Kesesuaian informasi dengan

ketetapan layanan

Penyebaran informasi

pelayanan

U7

U8

3.87

Tarif/Biaya pelayanan

3.77

Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)

Tabel 3. Hasil SPKP Bulan September 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3, Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) pada

survei SPKP bulan September 2026 memperoleh nilai sebesar 3.77 yang termasuk

dalam kategori "Memuaskan". Unsur dengan nilai tertinggi adalah unsur

penanganan pengaduan (U4), sarana prasarana pelayanan (U5), penyebaran

informasi pelayanan (U7) dan tarif/biaya pelayanan (U8) sebesar 3.87. Sementara

itu, unsur waktu pelayanan (U2) memperoleh nilai terendah, yaitu sebesar 3.47.

Meskipun demikian, seluruh unsur pelayanan tetap memperoleh nilai diatas 3.60

dan berada dalam kategori "Memuaskan".

Secara keseluruhan nilai IPP bulan September 2026 memiliki nilai yang sama

dengan nilai IPP bulan Agustus 2026 yaitu 3,77. Hal ini mengindikasikan konsistensi

persepsi positif masyarakat pada indikator-indikator penyusun IPP. Capaian positif

ini mengonfirmasi bahwa responden merasakan kenaikan transparansi dalam

proses pelayanan, sehingga persepsi terhadap integritas organisasi berada pada

level yang sangat baik.

Berdasarkan masukan responden, secara keseluruhan kualitas pelayanan dan

kompetensi evaluator Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dinilai sudah sangat

baik, responsive, user-friendly, dan sesuai SLA/timeline. Namun, untuk

meningkatkan kualitas layanan ke depan, responden mengharapkan adanya

percepatan waktu proses evaluasi dan review agar lead time lebih efisien dan

penetapan batas waktu evaluasi yang pasti seimbang dengan batas pemenuhan

tambahan data. Selain itu, diperlukan pula penyempurnaan integrasi/sinkronisasi

antarmuka sistem OSS dengan K/L terkait, serta kejelasan panduan alur dan

notifikasi status pemrosesan layanan guna mempermudah pengguna layanan.

c.

Indeks Persepsi Anti Korupsi

1) Pengertian

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan

persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi

pemberi pelayanan publik.

8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:

Kode

Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi Nilai Interval

Nilai Persepsi konversi

IPAK

Kinerja

1

2

3

4

1.00 – 1.75

1.76 – 2.50

2.51 – 3.25

3.26 – 4.00

25.00 – 43.75

Tidak bersih dari korupsi

Kurang bersih dari korupsi

Cukup bersih dari korupsi

Bersih dari korupsi

43.76 – 62.50

62.51 – 81.25

81.26 - 100

2) Hasil SPAK bulan September 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPAK periode September 2026, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan

nilai SPAK sebesar 3.96 (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “BERSIH DARI

KORUPSI”. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.

Kode

Unsur

Index Tiap Unsur

P1

P2

P3

P4

P5

4.00

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungutan liar (pungli)

Praktik percaloan/perantara/biro

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tabel 4. Hasil SPAK Bulan September 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada

survei SPAK bulan September 2026 memperoleh nilai sebesar 4.00 yang termasuk

dalam kategori "Bersih dari Korupsi". Seluruh unsur penilaian memperoleh indeks

sebesar 4.00, yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat

baik terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan di Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Dibandingkan dengan hasil survei bulan Agustus 2026, nilai IPAK pada bulan

September mengalami kenaikan 0.08 poin dari indeks 3.92 menjadi 4.00. Kenaikan

nilai indeks IPAK menunjukan adanya kenaikan yang mengindikasikan kenaikan

persepsi masyarakat pada indikator-indikator penyusun IPAK.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks tiap unsur IPAK pada Tabel 4, dapat lihat

masing-masing nilai unsur mendapat nilai yang sama yakni 4.00 yang termasuk

dalam interval “bersih dari korupsi” yang artinya pelayanan di Direktorat

Pengawasan Produksi ONPP dilakukan tanpa diskriminasi, kecurangan, meminta

imbalan (gratifikasi), praktik percaloan/perantara/biro, dan pungutan liar (pungli).

9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung pelayanan publik yang

bebas dari korupsi, yaitu:

1. Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:

- E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan

pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat dan

Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia.

- E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan CPOB,

sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara pengimpor.

- E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.

- E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk

mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas

Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi dan/atau

dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.

- Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga

mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.

2. Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat peraturan

melalui jdih.pom.go.id, infografis teknis di KLIK CPOB maupun media sosial

resmi direktorat.

3. Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:

- Livechat pada subsite Klik CPOB

- Link Kampanye BERSIH dan Whistleblowing System pada subsite Klik CPOB

- Telepon dan Whatsapp No. 085776313634

- Aplikasi sangintegritas.pom.go.id

- Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)

4. Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) pada

kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori Kepatuhan

Industri Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada saat

pelaksanaan inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan

balik terhadap sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai) Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Penguatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi layanan publik,

transparansi prosedur, serta penyediaan media pengaduan diharapkan dapat

mencegah praktik pungli, percaloan, gratifikasi, maupun bentuk pelanggaran

integritas lainnya di lingkungan Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi ONPP.

B.

Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan dan dilakukan langkah-langkah konkrit,

antara lain:

10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a.

Hasil SPKP

Berdasarkan hasil SPKP, untuk terus mempertahankan capaian kategori

“Memuaskan”, tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan peran petugas pelayanan publik, baik melalui layanan tatap muka

di Athena maupun melalui layanan live chat. Upaya tersebut diwujudkan

melalui:

a. Kegiatan "Boost Yanblik" Ngobrol Petugas Pelayanan Publik dengan

Pimpinan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP: Forum diskusi intensif

berkala bersama pimpinan untuk memetakan dan mencari solusi atas

berbagai kendala pelayanan publik.

b. Grup Komunikasi Antar Petugas: Wadah koordinasi cepat untuk saling

bertukar informasi dan melakukan konfirmasi jawaban, sehingga informasi

yang disampaikan kepada pengguna layanan terbukti valid dan seragam.

2. Penyampaian Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melalui Forum Konsultasi Publik,

kegiatan asistensi/audiensi, konsultasi tatap muka Athena, serta layanan live

chat. Penyampaian ini bertujuan memberikan panduan kepada pelaku usaha

mengenai jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu

pelayanan, serta biaya/tarif layanan. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dijadwalkan berlangsung pada bulan

November 2026, dengan asumsi terbitnya pengundangan Peraturan Kepala

BPOM tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi

Obat yang Baik.

3. Untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, bila perlu dilakukan pembahasan

untuk mengadakan crash program dan/atau desk evaluation sesuai dengan

jumlah permohonan, baik melalui daring maupun tatap muka.

4. Koordinasi dengan personil/unit pengelola sistem informasi untuk mendukung

penyempurnaan layanan elektronik yang tersedia di Direktorat Pengawasan

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

b.

Hasil Survei SPAK

Berdasarkan hasil SPAK, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor akan terus mempertahankan capaian kategori "Bersih

dari Korupsi" melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Upaya

tersebut dilakukan melalui internalisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan

Gratifikasi, Hebat!) sebagai refreshment kepada seluruh personel, khususnya

petugas pelayanan publik, guna memperkuat komitmen dalam memberikan

pelayanan yang profesional, berintegritas, bebas dari diskriminasi, serta terhindar

dari praktik korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar.

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan selama periode September 2026,

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

memperoleh indeks SPKP sebesar 3.77 (dari skala 4) yang termasuk dalam kategori

MEMUASKAN, serta indeks SPAK sebesar 4.00 (dari skala 4) yang masih berada dalam

kategori BERSIH DARI KORUPSI. Hasil ini mencerminkan persepsi positif masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik serta komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas di

lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Meskipun hasil survei SPKP dan SPAK pada periode September 2026 menunjukkan

capaian yang memuaskan, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan

secara berkesinambungan (continuous improvement). Capaian Indeks Persepsi

Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,77 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang

diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor telah memenuhi harapan responden dan masuk dalam kategori “Memuaskan”.

Namun demikian, evaluasi berkala serta penyempurnaan pada setiap unsur pelayanan

akan terus dijalankan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara optimal.

Di sisi lain, penerapan integritas organisasi menunjukkan performa yang sangat

tinggi melalui perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4.00. Angka

tersebut menempatkan Direktorat pada kategori “Bersih dari Korupsi”, yang

membuktikan persepsi sangat positif dari masyarakat terhadap pencegahan praktik suap

di lingkungan kerja. Kinerja bersih ini akan terus dipertahankan secara konsisten melalui

penguatan sistem pengendalian internal, penerapan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, serta pembudayaan integritas dalam seluruh alur pelayanan.

Seluruh capaian dalam survei SPKP dan SPAK ini tidak hanya berfungsi sebagai

tolok ukur kinerja pelayanan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menyusun strategi

perbaikan organisasi ke depan. Dengan mengevaluasi hasil survei ini, Direktorat

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk

mempertahankan praktik pelayanan terbaik serta memperkuat kepercayaan publik

terhadap kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan

POM.

12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cover belakang

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).