Profil

Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Peraturan Presiden tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Delapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen. Selanjutnya, terkait tugas dan fungsi Badan POM diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Direktorat Pengawasan Produksi ONPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Obat dan NAPPZA).

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pengawasan Produksi ONPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,  prosedur,  kriteria, pelaksanaan  bimbingan  teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi ONPP adalah industri farmasi (sarana produksi bahan baku obat, obat jadi dengan Subsite Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursorzat aktif kimia, dan produk biologi yang diproduksi di dalam negeri; serta fasilitas produksi obat jadi impor) dan Sarana Khusus antara lain Unit Transfusi Darah (UTD), Lembaga penelitian, fasilitas pengolahan sel punca, dan fasilitas pengolahan/produksi radiofarmaka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
  2. Penyiapan   pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi dan pengawasan fasilitas khusus;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,  prekursor,  produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus dan;
  6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.