Rabu, 24 Juli 2024

    OPTIMALISASI DAN KOLABORASI FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2024

    Upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, adil, transparan, dan akuntabel terus dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas. Salah satu upaya tentunya membutuhkan dukungan mitra dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk dapat terus melakukan perbaikan dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang prima.

    Dukungan tersebut diimplementasikan sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP telah sukses menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (20/06/2024) dengan turut mengundang Pelaku Usaha, Kementerian/ Lembaga, Asosiasi, Organisasi hingga media massa, yang terkait dengan penggunaan layanan di bidang obat, bahan baku obat, produk biologi. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai salah satu Channel Communication bagi Regulator, Pelaku Usaha, serta pemangku kepentingan lain untuk menjaring “customer voices” dari berbagai pihak pengguna layanan, pemangku kepentingan serta stakeholder terkait untuk mendapatkan pemahaman dalam mengenal berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi praktis yang dapat dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP.

    Rangkaian acara Forum Konsultasi Publik kali ini berfokus dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sebagai berikut:

    1. Standar Pelayanan Publik di  Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan untuk mempermudah dan memperluas keterjangkauan layanan dan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lain yang terkait dan beririsan agar persyaratan dapat harmonis dan sejalan sehingga mempermudah pemenuhannya. Selain itu dipaparkan juga terkait review GAP jenis pelayanan publik (Resertifikasi CPOB dan Permohonan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat dan Nonobat) dan Intervensi percepatan pelayanan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Produksi Obat dan NPP. 

    2. Pentingnya Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan Masyarakat, merupakan kunci penting dalam penyelenggaraan pelayanan, juga sebagai acuan pedoman penyelenggaraan yang menjadi tolak ukur kepastian dan kejelasan proses layanan. Keterlibatan Masyarakat dan pihak terkait sangat diperlukan dalam penyusunan standar layanan sehingga kebutuhan yang diharapkan dapat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kemenpan RB.

    3. Penandatanganan Berita Acara Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penggalangan Komitmen sebagai perwujudan kolaborasi dan komitmen yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan publik

    4. Kesiapan dan Komitmen Pelaku Usaha dalam Kepatuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), diharapkan Industri Farmasi harus siap dan berkomitmen dalam memenuhi kepatuhan CPOB dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kemanfaatan obat yang disampaikan oleh Sekjen Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI). 

    5. Keterlibatan IAI dalam kompetensi Apoteker Penanggung Jawab di Industri Farmasi berperan meningkatkan kompetensi Apoteker Penanggung Jawab yang bekerja di Industsri Farmasi. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui jalur sertifikasi, pekan ilmiah tahunan serta workshop dan sharing knowledge. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Himpunan Seminat Farmasi Industri/ HISFARIN. 

    Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP diharapkan dapat menjadi sarana dua arah untuk menggali aspirasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan nilai tambah dan Solusi dalam upaya peningkatan pelayanan publik sesuai dengan harapan dan kebutuhan stakeholder Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP. Selain itu, diharapakan dapat mendukung terhadap proses WHO Listed Authority (WLA) dan re-assessment keanggotaan PIC/S diperlukan untuk mempertahankan pengakuan kesetaraan sistem pengawasan Badan POM dengan standar internasional. Kesetaraan ini diharapkan dapat memacu Industri Farmasi dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional.

    Artikel Terkait

    Artikel Terbaru

    Artikel Lainnya

    Skip to content